slot demo mahjong ways 2

ini bet slot 480Jutaan kata 405431Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot demo mahjong ways 2》

Eddy Hiariej sebut permohonan AMIN dan Ganjar******

Artinya ada pengakuan secara diam-diam.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej menyebut dalil-dalil permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadilinya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang kerap disapa Eddy itu mengatakan bahwa wewenang MK dalam sengketa pemilu hanya sebatas persoalan penghitungan suara. Hal itu telah termaktub dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

"Yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil penghitungan suara, tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis, baik terhadap Pasal 24C maupun Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK," ucap Eddy saat dihadirkan sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis.

Eddy mengutarakan bahwa postulat yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Oleh sebab itu, dalil permohonan AMIN dan Ganjar-Mahfud hanya mempersoalkan hal-hal di luar kewenangan MK.

"Artinya, kalau MK ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum Paslon 01 dan kuasa hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas rechtmatingheidatau asas yuridikitas yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya," ucap Eddy.

Di samping itu, terkait dengan permasalahan keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran, Eddy menilai hal itu merupakan sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK.

Seharusnya, kata dia, pasangan calon lain yang keberatan menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) ketika KPU mengeluarkan keputusan pencalonan Prabowo-Gibran. Namun, AMIN maupun Ganjar-Mahfud tidak mengajukan gugatan tersebut.

Baca juga: Karpet merah bagi kepala daerah menuju Istana belum terbentang luas
Baca juga: MK pastikan empat menteri akan hadir dalam sidang PHPU

"Secara de facto, pada masa kampanye, saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya ada pengakuan secara diam-diam," kata Eddy.

Ia menilai persoalan batas usia seharusnya tidak persoalkan karena KPU hanya melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Semestinya, terkait dengan batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada MK," tuturnya.

Dalam PHPU Pilpres 2024, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Anies-Muhaimin juga memohon MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Keduanya turut meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mereka turut meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Subianto selaku pasangan calon peserta Pilpres 2024. Kemudian, juga memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2024 hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Hari Persandian dan pentingnya jaga ruang siber******

Jakarta (ANTARA) - Setiap tanggal 4 April kita memperingati Hari Persandian Indonesia, sebuah kesempatan untuk merayakan peran penting lembaga persandian dalam menjaga keamanan negara.

Sewaktu masih di Akademi Sandi Negara (Aksara) atau yang sekarang dikenal sebagai Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) diajarkan bagaimana beratnya perjuangan Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati merintis, sampai akhirnya terbentuk Badan Persandian Negara pada tanggal 4 April 1946.

Sebelum menerima penugasan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mr. Amir Sjariffudin (saat itu) untuk mendirikan serta memimpin sebuah badan pemberitaan rahasia bagi kepentingan pemerintahan, Roebiono adalah sosok yang awam dengan dunia persandian. Sebelumnya ia adalah seorang dokter yang berdinas di Kementerian Pertahanan Bagian-B (intelijen).

Tugas berat lainnya adalah membentuk serta membangun "dinas code" bersamaan dengan tugas membangun sistem kode sandi. Awal pembentukan dinas code dilakukan oleh Roebiono, dia dibantu oleh Lettu Santoso yang ditunjuknya sebagai kepala pendidikan persandian pada Desember 1946.

Dinas Code pada waktu itu juga dikenal sebagai Badan Persandian Negara, sebuah badan yang berlokasi di Yogyakarta dan memiliki kedudukan langsung di bawah Kementerian Pertahanan Bagian-V dengan tugas pokok mengelola persandian.

Selain mengembangkan sistem kode sandi, dinas code juga memiliki tugas untuk memecahkan pesan-pesan bersandi milik musuh serta melaksanakan tugas dinas kurir untuk memeriksa berita dari dalam serta luar negeri. Mungkin kita dahulu juga belum benar-benar bisa merdeka jika tidak ada persandian serta dinas code karena semua rencana operasi perang akan mudah sekali disadap oleh pihak musuh.

Dari dinas code itulah akhirnya terus berkembang, sehingga menjadi organisasi besar, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), setelah beberapa kali bertransformasi.

Ruang siber telah menjadi arena yang dinamis dan tidak terduga dengan berbagai ancaman yang terus berkembang. Dari serangan siber yang bertujuan merusak infrastruktur kritis hingga pencurian data dan penyebaran disinformasi, tantangan yang dihadapi dalam ruang siber makin kompleks dan mengkhawatirkan.

Ruang siber adalah domain virtual yang mencakup jaringan komputer, sistem informasi, perangkat lunak, dan data yang terhubung secara global. Dalam ruang siber ini terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik oleh individu, organisasi, maupun negara, seperti serangan siber, pencurian identitas, penyebaran disinformasi dan hoaks, kejahatan siber dan kriminalitas daring, perang informasi dan kebijakan, kerentanan infrastruktur kritis, serta perlindungan privasi dan data.

Ruang siber telah menjadi medan perang modern yang memperlihatkan kompleksitas dan keunikan tersendiri. Ancaman siber berkembang dengan cepat dan sering kali bersifat tak terlihat, mencakup serangan siber, pencurian data, propaganda daring, dan bahkan perangkat lunak jahat yang bertujuan untuk merusak infrastruktur kritis. Dalam menghadapi tantangan ini, persandian Indonesia dihadapkan pada tugas yang tidak mudah.

Sudah banyak deretan lembaga pemerintahan serta swasta yang menjadi korban pencurian data, di antaranya 74 gigabita data Bank Indonesia, 17 juta data pelanggan PLN, 17.000 data akun Ditjen Pajak, 679.000 surat untuk Presiden Jokowi, 26 juta data Polri, 3,2 miliar data Peduli Lindungi, 2,3 juta data DPT 2014, 6 juta data pasien rumah sakit, dan 1,3 juta data eHAC.

Berikutnya 38 megabita data pengaduan KPAI, 26 juta data anggota Polri, 1,3 triliun data registrasi simcard, 36 juta data kendaraan bermotor, 272 juta data BPJS kesehatan, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, 2 juta data foto dari BPJS, 34 juta data paspor, dan 6,9 juta data visa.

Selanjutnya 186 juta data KPU, 1 triliun data Kemendesa, 337 juta data disdukcapil, 6,8 juta data DPT Provinsi DKI, 1.64 terabita data dicuri dari situs Kemhan, 204,8 juta data DPT KPU, dan yang paling akhir adalah pencurian 380.000 data pelanggan Biznet & 154.000 pelanggan Biznet Gio yang disinyalir dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri.

Mengingat banyaknya kebocoran data tersebut, persandian memainkan peran yang sangat vital sebagai benteng terakhir dalam menjaga keamanan siber karena tidak ada sistem yang betul-betul kuat. Persandian berupa enkripsi akan memastikan bahwa data yang dikirimkan dan disimpan di lingkungan digital dilindungi dari akses yang tidak sah, sehingga jika terjadi pencurian data, pelaku tidak akan bisa membaca isi informasi di dalamnya.

Dengan menggunakan teknik persandian yang tepat, pesan atau data yang ditransmisikan melalui jaringan dapat diacak, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang untuk mencegah penyadapan. Memastikan kerahasiaan komunikasi dan persandian menjadi instrumen penting dalam menjaga kerahasiaan operasi, perencanaan strategis, dan pertukaran informasi rahasia pada militer dan intelijen yang tentunya akan membantu menjaga keunggulan strategis dan keamanan nasional suatu negara.

Selain enkripsi, salah satu bentuk persandian yang juga perlu dimanfaatkan adalah "digital signature" yang dapat disematkan pada dokumen digital yang akan menjamin otentitas dari dokumen digital. Dokumen digital yang sudah disematkan "digital signature" akan dapat diketahui dengan mudah jika dilakukan perubahan pada dokumen tersebut, sehingga tidak akan dapat disangkal apakah dokumen digital tersebut masih autentik atau sudah diubah.

Pada zaman yang serba digital ini kebutuhan "digital signature" akan sangat besar, baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Di Indonesia sendiri, saat ini sudah terdapat cukup banyak penyelenggara sertifikat elektronik dan "digital signature". Hanya saja, pada era digital yang makin kompleks ini, ruang siber menjadi medan perang yang tak terlihat, meski sangat berpengaruh.

Di balik layar, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia menjalankan peran krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan dalam ranah siber.

Sebagai lembaga strategis yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, kepemimpinan serta personel yang memiliki kompetensi tinggi sangatlah krusial karena tantangan dalam ruang siber makin kompleks dan beragam, sehingga BSSN memerlukan pemimpin serta personel yang memahami secara mendalam berbagai aspek keamanan siber, termasuk ancaman yang berkembang, teknologi terbaru, dan regulasi terkait.

Pemimpin yang berkompeten akan dapat memimpin tim dengan efisien serta mampu merespons dengan cepat dan tepat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman siber yang muncul dalam menghadapi ancaman siber yang terus berubah.

BSSN juga bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan dan regulasi terkait dengan keamanan siber, sehingga pemimpin serta personel yang berkompeten diharapkan akan dapat merancang kebijakan yang efektif dan adaptif sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman.

Pemimpin serta personel yang berkompeten dapat membangun kemitraan yang efisien dan saling menguntungkan karena keberhasilan BSSN dalam menjaga keamanan siber nasional juga bergantung pada kemampuannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional.

Pemimpin serta personel yang berkompeten akan dapat memimpin program pelatihan, penelitian, dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan siber karena BSSN harus terus mengembangkan kapasitas teknis dan manusianya dalam bidang keamanan siber. Kepemimpinan serta personel yang kompeten dan efektif di BSSN akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warga dan infrastruktur dari ancaman siber.

Dengan penuh rasa hormat, terima kasih disampaikan kepada seluruh pahlawan tanpa tanda jasa dalam bidang persandian serta ahli persandian yang bekerja keras di balik layar untuk melindungi negara kita.

Selamat Hari Persandian Nasional!
Dirgahayu Badan Siber dan Sandi Negara!
Bersama BSSN, kita jaga ruang siber menuju Indonesia Emas.


*) Dr. Pratama Persadha adalah Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC

 

Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara bayar cicilan di kredivo、agen slot bonus new member 100、panen777

Terkait：buku mimpi makan、ratuking4d、otwslot777、situs bola、situs slot terhoki、m777 slot login、togel prediksi togel、idolapoker、gaspol138、pemuda togel

---

---

bab terbaru：hail zeus in greek（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09