rtp catur777

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Otorita Akui Ada Lahan IKN Diserobot Secara Ilegal******

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan ada lahan ibu kota baruyang digunakan tanpa izin alias ilegal. Maka dari itu, pihaknya akan melakukan penegakan aturan.

"Mengenai masalah lahan, kita perlu melakukan penegakan aturan kepada kegiatan-kegiatan yang ilegal yang dibangun atau menggunakan lahan tanpa izin," kata Dhonny, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4).

Dhonny mengatakan Otorita IKN akan bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk melaksanakan penegakan aturan terkait pemanfaatan lahan IKN tanpa izin.

"Ketika Bapak Presiden hadir di sana masih di angka 15 persen," lanjutnya.

Sebelumnya, Suharso menyebut IKN akan dibangun di atas lahan seluas 256 hektare. Sekitar 80 persen di antaranya akan dibiarkan sebagai hutan.

"Luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199 ribu hektare sebagai wilayah pengembangan. Kemudian 56 ribuan hektare sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri dan 6.700-an hektare kawasan inti. Total semua adalah 256 ribu hektare," ujar Suharso di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/2) lalu.

"Dengan luas yang luar biasa itu, 20 persen yang akan menjadi build uparea dan 80 persen akan dibiarkan menjadi hutan sehingga wilayah IKN adalah wilayah yang menjadi forest cityatau kota hutan," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Toko dunia lain

Dirut Sarinah Bantah Larang SPG dan Karyawan Berhijab******

Direktur Utama PT Sarinah (Persero) Fetty Kwartati membantah melarang SPG dan karyawannya mengenakan hijab saat bekerja. Bantahan itu ia sampaikan terkait pernyataan anggota Komisi VI DPRAndre Rosiade.

"Saya klarifikasi bahwa di Sarinah tidak ada peraturan untuk larangan berhijab. Di SPG kami pun saat ini, beberapa dari mereka juga memakai hijab," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/4).

Tak hanya SPG, Fetty menegaskan karyawan wanita di level lain juga diperkenankan memakai hijab sesuai dengan keyakinannya. Ia menegaskan tidak ada larangan berhijab bagi karyawan Sarinah di bawah pimpinannya.

Meski disudutkan, Fetty mengaku belum akan menelusuri dari mana sumber tuduhan tersebut. Ia hanya menegaskan tidak melarang para karyawannya menggunakan hijab.

"Kami lagi meeting mingguan, jadi belum membahas soal itu (laporan larangan tidak boleh pakai hijab). Klarifikasinya kita sendiri yang menjalankan dan ketentuannya seperti itu, tidak ada larangan menggunakan hijab bagi karyawan maupun manajemen Sarinah di semua level," tutup Fetty.

Isu larangan berhijab bagi karyawan Sarinah berembus dari mulut Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia mengaku mendapat aduan dari para karyawan BUMN tersebut.

Andre lantas menyampaikan aduan karyawan Sarinah tersebut kepada Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo di dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Ia lantas meminta tidak ada diskriminasi di perusahaan pelat merah tersebut.

"Barusan saya dapat laporan dari karyawan-karyawan Sarinah yang bertugas berjualan dan SPG di Sarinah, mereka menyampaikan kepada kami bahwa di bawah manajemen Dirut Sarinah yang baru (Fetty) mereka dilarang berjilbab. Apakah betul Sarinah melakukan itu Pak Wamen," katanya dalam rapat, Rabu (12/4).

Andre lantas membandingkan aturan tersebut dengan regulasi di Garuda Indonesia yang memperbolehkan pegawai untuk berhijab. Bahkan, ia membandingkan kepemimpinan Fetty Kwartati dengan dirut Sarinah sebelumnya, Ira Puspitadewi.

"Dulu waktu zaman Bu Ira masih jadi dirut Sarinah itu boleh karyawan berjilbab, kok ganti dirut yang baru malah sekarang dilarang pakai jilbab?" kritik Andre.

[Gambas:Video CNN]

Raja rutin Kyushu

Neraca Dagang RI Tekor dengan Thailand, Australia dan Korsel Maret Ini******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatneraca perdagangan RI surplus US,91 miliar pada Maret 2023. Namun, di tengah kinerja yang positif ini, Indonesia masih mengalamidefisitdagang dengan tiga negara.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan pada Maret ini Indonesia tekor dengan Thailand, Australia dan Korea Selatan untuk perdagangan nonmigas.

"Kita lihat ada tiga negara dengan defisit neraca perdagangan nonmigas terdalam yang terjadi pada Maret 2023, yaitu negara Australia, Thailand, dan Korea Selatan," ujar Imam dalam konferensi pers, Senin (17/4).

Komoditas penyumbang defisit terbesar ke Thailand adalah gula dan kembang minus US4,7 juta, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya minus US,2 juta, serta plastik dan barang dari plastik minus US,3 juta.

Kedua, defisit dagang terbesar dengan Australia sebesar US5,5 juta, disebabkan oleh ekspor yang lebih rendah sebesar US0,1 juta dari impor sebesar US5,6 juta.

Komoditas penyumbang defisit terdalam ke Australia adalah bahan bakar mineral minus US1,8 juta, serealia minus US3,7 juta, serta bijih logam, terak, dan abu minus US,5 juta.

Ketiga, defisit dagang dengan Korea Selatan yang minus US6,4 juta. Penyebabnya ekspor sebesar US4 juta, lebih rendah dari impor yang sebesar US0,4 juta.

Komoditas penyumbang defisit terdalam adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya minus US8,4 juta, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya minus US0,1 juta, serta plastik dan barang dari plastik minus US,2 juta.

[Gambas:Video CNN]

Fu Xian terlahir kembali di kota

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Cermin iblis serba bisa

Resmi Akuisisi MPHG, Kini Artotel Grup Kelola 100 Hotel Lebih******

Artotel Group mengakuisisi manajemen operator hotel Milestone Pacific Hotel Group (MPHG). Langkah ini tentunya memperkuat posisi Artotel Group menjadi manajemen operator hotel terkemuka di Indonesia.

Adapun PT Milestone Pacific Hotel Group (MPHG) merupakan manajemen operator hotel yang memiliki enam brand yaitu Maxone, Nite & Day, Zia, Ruma Ruma, Marc, dan One of a Kind.

Dari enam brand itu mengelola 45 hotel yang berada di beberapa provinsi dan daerah tingkat dua di Indonesia. Hotel-hotel yang dikelola MPHG menyasar pasar kelas menengah dan ekonomis.

Perkembangan pesat yang dilakukan artotel Group ini dapat diraih dalam waktu tiga tahun. Di mana pada 2020 perusahaan ini baru mengelola 17 hotel dan mengalami masa yang penuh tantangan akibat dampak Pandemi Covid-19 yang memukul sektor Pariwisata Indonesia dan dunia.

Namun, berkat keyakinan Industri pariwisata Indonesia punyaa posisi strategis dalam meningkatkan devisa negara karena keindahan alam Indonesia serta warisan budaya ramah tamah, Artotel Group berhasil mendapat dukungan dari para investor yang percaya dengan kemampuannya sebagai manajemen operator hotel lokal yang handal dan dapat menjadi perusahaan Indonesia yang bersaing di kancah Internasional.

Oleh karena itu, Artotel Group berhasil bangkit dengan melakukan berbagai tindakan ekspansi bisnis secara agresif sejak 2021, seperti membeli perusahaan pemegang lisensi utama distribusi brand Internasional Kyriad di Indonesia, serta melakukan strategi akuisisi kepada brand-brand lokal terkemuka Indonesia, seperti Dafam dan Maxone.

Kesuksesan ini tidak akan berhenti sampai di sini meskipun telah mengelola lebih dari 100 hotel. Karena masih ada 50 proyek hotel baru lainnya yang akan segera dikelola Artotel Group mulai kuartal pertama 2023 hingga 2025.

Founder & CEO Artotel Group Erastus Radjimin mengatakan, keberhasilan yang diraih dengan mengelola 100 hotel tidak membuat pihaknya lupa diri.

"Justru hal ini menjadikan tanggung jawab kami yang lebih besar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder kami," kata Erastus Radjimin dalam keterangan resmi, Rabu (29/3).

Pelayanan terbaik itu, kata Erastus Radjimin, bukan hanya diberikan kepada para tamu atau pelanggan. Namun juga kepada para pemilik hotel, karyawan dan juga mitra kerjasama.

"Oleh karena itu, kami telah mempersiapkan strategi bisnis yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan hotel dan kesejahteraan stakeholder," ujar Erastus.

Strategi bisnis itu berbasis teknologi yang bertujuan kegiatan operasional hotel menjadi efisien dan efektif demi kepuasan para tamu. Lebih dari itu meluaskan jaringan distribusi jaringan hotel untuk meningkatkan pendapatan setiap hotel yang dikelola.

Dalam mendukung strategi bisnis ini, pihaknya menggalakan program loyalti, Artotel Wanderlust. Program ini merupakan bentuk penghargaan kepada para tamu.

Program ini bukan hal yang baru dilakukan di jaringan hotel. Sebab, program ini sudah mulai diterapkan sejak awal 2022 dengan nama Artotel Circle yang telah menghimpun 250.000 tamu yang setia dalam kurun waktu satu tahun.

Melalui Artotel Wanderlust pihaknya akan memberikan banyak kemudahan untuk para tamu dalam hal pemesanan kamar dan tempat untuk bersantap dengan penawaran harga yang sangat baik.

"Para tamu juga akan mendapatkan berbagai keuntungan lainnya, mulai dari poin reward hingga berbagai hak istimewa yang dapat dinikmati di jaringan hotel kami," ujar Erastus.

Seiring dengan proses integrasi yang dilakukan untuk menyelaraskan 100 hotel yang dikelola, Artotel Group melakukan pembaruan pada situs resminya, artotelgroup.com untuk menjadi situs yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh para tamu dalam melakukan pemesanan kamar serta memberikan jaminan harga kamar yang terbaik.

Pengumuman terakhir China Entertainment

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]