akun anti rungkad

ahli olahraga super

ASITA Klaim Turis Asing Siap Banjiri Bali Meski UU KUHP Disahkan******

Asosiasi Perusahaan Perjalanan WisataIndonesia (ASITA) mengklaim kunjungan turis asing ke Balimasih belum terdampak oleh pengesahan aturan zina di UU KUHP.

Ketua DPD Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Bali I Putu Winastra mengatakan hal itu sekaligus merespons kabar pembatalan penerbangan ribuan wisatawan dari Perth Australia menuju Bali usai uu itu disahkan.

Ia mengatakan pembatalan itu tidak benar. Selama ini, pihaknya juga tidak menerima laporan ada wisatawan yang membatalkan pesanan travel agentuntuk berlibur ke Bali.

"Tidak ada (pembatalan) seperti itu. Jadi flightmasih tetap jalan kok itu tidak ada cancel. (Pembatalan) booking-an tidak ada. Sampai saat ini baik-baik saja. Kita juga sudah menyampaikan bahwa informasi ini harus proper kita berikan. Jadi tidak asal-asalan, kita memberikan informasi," ujarnya saat dihubungi, Jumat (10/12).

"Justru kita banyak mendapatkan booking-an luar negeri, sudah semakin bagus booking-annya. Saya laporan dari anggota kalau (ribuan booking-an) pasti, anggota kita kan ratusan pasti ada ribuan," lanjutnya.

Meski kunjungan masih bagus, ia meminta pemerintah agar memberikan klarifikasi terkait aturan zina di UU KUHP tersebut dengan baik untuk turis asing supaya aturan itu tidak ditanggapi negatif oleh wisatawan.

"Pemerintah, harapan kita agar bisa memberikan klarifikasi yang proper kepada masyarakat terutamanya di luar negeri, sehingga informasi dan berita-berita yang tidak semestinya ditanggapi negatif itu tidak ada," ujarnya. 

Winastra mengatakan selama pemerintahan gencar memberikan informasi di luar negeri atau di negara-negara yang wisatawannya banyak berkunjung ke Bali, tentu ke depan tidak akan berdampak kepada kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.

"Saya kira tidak (akan berdampak), selama kita memberikan klarifikasi yang benar kepada media asing ataupun di luar negeri. Kita tidak ada yang meng-counterdi luar negeri. Jadi liar informasinya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan revisi UU KUHP. Salah satu poin penting hasil revisi uu itu adalah aturan soal hak privasi dalam hal ini melakukan hubungan seks di luar nikah atau tinggal bersama (kohabitasi). Hal ini diatur dalam Pasal 411 dan 412 soal Perzinahan.

Pada Pasal 411, orang yang melakukan seks dengan yang bukan suami atau istri bisa dipenjara hingga satu tahun atau didenda hingga Rp10 juta.

Sementara pada Pasal 412, orang yang tinggal bersama dengan yang bukan suami atau istrinya bisa dipenjara hingga 6 bulan atau denda hingga Rp10 juta.

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Empat Anak BUMN akan IPO Tahun Depan, Anak Pertamina hingga Pupuk******

Kementerian BUMN membeberkan rencana penawaran umum perdana saham (IPO) empat anak BUMNpada 2023 mendatang.

Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengungkapkan tahun depan ada empat perusahaan pelat merah yang akan IPO.

Rinciannya, IPO PT Pertamina Geothermal Energy(PGE) dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk meningkatkan ketahanan energi.

"Atas dasar rencana strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi kita, ada empat rencana BUMN dan anak usaha BUMN yang kita lakukan penawaran ke publik," ujar Pahala Mansury dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, seperti dikutip dari Antara, Rabu (7/12).

Dari sisi energi, Kementerian BUMN berupaya meningkatkan cadangan migas nasional, meningkatkan bauran energi baru terbarukan, seiring dukungan untuk mengurangi emisi karbon.

Kemudian, dari ketahanan pangan, IPO anak usaha BUMN berupaya melanjutkan hilirisasi industri kimia dan peningkatan tingkat ketersediaan pupuk guna mendongkrak produktivitas pertanian.

Hilirisasi industri sawit juga dilakukan karena masih minimnya CPOuntuk produksi minyak goreng BUMN.

"Kami harap hilirisasi industri kelapa sawit termasuk pengembangan industri minyak goreng, serta penambahan kapasitas biosolar melalui produksi [campuran biosolar] POME dan FAME diproduksi Palm Co," ujarnya.

Berikut rincian IPO empat anak BUMN:

1. Pertamina Geothermal Energy(PGE) merupakan salah satu perusahaan energi panas bumi terbesar di dunia berdasarkan total kapasitas terpasang yang mencapai 672 megawatt.

Perusahaan sedang menyampaikan usulan rentang harga IPO kepada OJK. Berdasarkan laporan keuangan per 2021 pendapatan PGE mencapai US9 juta dengan EBITDA margin 78,7 persen.

2. Pertamina Hulu Energi (PHE) merupakan subholdingupstreamPT Pertamina (Persero) yang memiliki produksi dan eksplorasi migas terbesar di Indonesia dan menjadi kontributor pendapatan terbesar bagi Pertamina.

IPO PHE diharapkan dapat membantu mendorong nilai perusahaan Pertamina mencapai US0 miliar pada 2024.PHE mencatat pendapatan US,7 miliar dengan EBITDA US miliar. Adapun rencana belanja modal perusahaan setiap tahun berkisar Rp60 triliun-Rp90 triliun.

3. Palm Co merupakan subholding bidang sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

Saat ini Kementerian BUMN masih menyelesaikan penggabungan beberapa anak usaha produsen kelapa sawit di bawah entitas Palm Co. Targetnya, peraturan pemerintah (PP) terkait penggabungan selesai pada akhir tahun ini.

Lalu, rencana IPO Palm Co diharapkan mulai dilakukan pada kuartal II 2023 dan tercatat di pasar modal pada kuartal III 2023.

4. Pupuk Kaltim merupakan anak usaha Pupuk Indonesia. Saat ini, perusahaan memiliki kapasitas terpasang 6,5 juta ton per tahun dari total kapasitas Pupuk Indonesia 21,1 juta ton per tahun.

Rencananya, hasil IPO Pupuk Kaltim untuk meningkatkan kapasitas ekspansi pengembangan pabrik urea di Papua dan Papua Barat, juga pengembangan pupuk Amorea di kawasan Maluku, dan akselerasi industri kimia. 

[Gambas:Video CNN]

Dari satpam hingga penyanyi

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal

Karier Pesawat Dandy

GoTo Ungkap Kinerja di Tengah Tren Penurunan Harga Saham******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mengaku mendapat pendapatan bruto Rp5,9 triliun sepanjang kuartal III 2022 atau naik 30 persen secara tahunan. Direktur Keuangan GoTo Jacky Lo mengatakan capaian tersebut melampaui pedoman GoTo yang berkisar Rp5,7 triliun-Rp6 triliun.

"Ini membuat kami mencatat pertumbuhan yang lebih baik, meskipun kami melakukan rasionalisasi insentif di tengah meningkatnya tekanan makro ekonomi global terhadap daya beli masyarakat," ujar Jacky dalam Public Expose GoTo, Kamis (8/12).

Tak hanya pendapatan bruto, nilai transaksi bruto (GTV) juga tumbuh 33 persen menjadi Rp161 triliun.

Sementara itu, pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) yang disesuaikan tercatat mengalami perbaikan 11 persen dibanding tahun sebelumnya dan 10 persen dibanding kuartal sebelumnya.

"Pertumbuhan yang kami lakukan pada EBITDA yang disesuaikan mencerminkan hasil dari upaya kami untuk mengoptimalkan beban operasional non personalia," ujar Jacky.

Pertumbuhan positif ini diraih GoTo ditengah tren menurunnya harga saham mereka dalam beberapa waktu terakhir.

Presiden GoTo Patrick Cao mengatakan anjloknya saham GoTo dipicu oleh kondisi makro ekonomi, kondisi pasar modal, kompetisi, serta kinerja perusahaan.

Ia menjelaskan dengan berakhirnya masa penguncian saham atau lock uppada akhir November lalu, terjadi kenaikan jumlah saham yang beredar.

"Dengan berakhirnya periodelock up, ada kenaikan dalam jumlah saham yang beredar di pasar yang mengakibatkan peningkatan transaksi jual beli saham," ujar Patrick.

Ia menjelaskan hal itu disebabkan sejumlah faktor di antaranya investor awal yang masuk di harga saham lebih rendah yang merealisasikan keuntungan, berakhirnya masa investasi atau fund lifeuntuk investor finansial, serta kebutuhan likuiditas di akhir tahun atau kebutuhan likuiditas lainnya.

"Banyak dari variabel tersebut merupakan hal-hal di luar kontrol pengetahuan perusahaan. Perseroan akan terus fokus untuk mendorong pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan," ujarnya.

Selain itu, perseroan juga akan terus melakukan penjajakan dengan investor potensial baru, terutama menuju peluang masuknya GoTo ke dalam indeks global di paruh pertama 2023.

"Semua langkah-langkah ini kami lakukan untuk memberikan manfaat dan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Patrick.

[Gambas:Video CNN]

Lukisan Raja Roh

Solar Langka di Bali, Bus Pariwisata 'Menjerit'******

BBM jenis solardisebut langka di Bali. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali pun menjerit karena operasional angkutan barang hingga bus pariwisatajadi terganggu.

Ketua DPD Organda Bali I Ketut Edi Dharma Putra mengatakan akibat kelangkaan solar, kunjungan ke tempat-tempat wisata yang biasanya disambangi oleh bus pariwisata pun menurun.

"Dampaknya, layanan terganggu, karena Bali merupakan daerah pariwisata yang semestinya rute ke obyek wisata bisa lima kali. Tetapi, karena antrean panjang kelangkaan solar, frekuensi ke obyek wisata menurun," ujarnya saat dihubungi, Rabu (7/12).

Menurut dia, kelangkaan solar sudah terjadi sejak tiga hari lalu. Akibatnya, pendapatan para sopir pun tertekan. "Ini dari anggota, kelangkaan solar sehingga operasional terganggu," jelasnya.

Ia berharap pihak-pihak terkait tidak membatasi pembelian solar atau mengurangi kuota solar di Bali, mengingat kebutuhannya untuk angkutan darat, termasuk bus pariwisata.

"Bali kan sudah stabil. G20 kemarin sudah berjalan baik. Tidak ada satu keluhan apapun, sekarang kami dengar kuota (solar) dikurangi. Kami harap agar dikembalikan kuotanya, sehingga tidak terjadi antrean panjang pembelian solar," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi terlarang

DPR Minta Pemerintah Tak Bebankan Biaya Penempatan ke TKI******

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk tidak membebankan biaya penempatan kepada Pekerja MigranIndonesia (PMI) alias TKI.

Menurutnya, pembebasan biaya penempatan bagi para TKI ini tertuang dalam pasal 30 ayat 1 UU Nomor 18/2017. Sehingga pemerintah dalam hal ini Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) harusnya mengikuti aturan tersebut.

"Soal biaya penempatan bukan berarti walaupun ada peraturan badan yang boleh, misalnya mengatur biaya penempatan berapa, bukan berarti setelah dibuat cost structurenya dibebankan ke PMI itu salah," ujarnya dalam ruang rapat Komisi XI DPR RI, Rabu (7/12).

Menanggapi itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan struktur biaya yang dibebankan ke para TKI ini sudah sejak lama, sebelum ia menjabat.

Saat ini, ia hanya meneruskan aturan yang ada sejalan dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) yang berlaku.

"Kami hanya badan penempatan yang mengacu pada permenaker melalui ditjen binapenta (Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja)," jelasnya.

Meski demikian, ia mengatakan sangat setuju dengan usulan Saleh mengenai pembebasan biaya tersebut. Terlebih, hal ini untuk menghindari para TKI berutang sebelum berangkat bekerja ke negara orang.

Karenanya, Benny menuturkan akan melakukan pembahasan dengan kementerian ketenagakerjaan dan kementerian terkait lainnya mengenai usulan pembebasan biaya ini. Mungkin salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan negara tujuan TKI.

"Tapi mungkin penting agar kita dorong juga. Nanti kita bersama kemenaker akan coba ajukan MoU dengan negara tersebut agar negara tersebut mau membebaskan biaya. Saya setuju 100 persen dengan usulan itu," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 30 ayat 1 UU 18/2017 memang disebutkan PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Namun, dalam ayat 2 dilanjutkan lagi bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan kepala badan.

[Gambas:Video CNN]