kaisar777

Armada Abyss EVE

Beli TV LED 65 Inch Hemat Rp3,5 Juta di Transmart Full Day Sale Besok******

Para pelanggan setia Transmart bisa bergembira-ria karena Full Day Sale kembali hadir besok, Minggu (3/12), ketika momen tanggal muda masih tergolong panjang.

Berbagai promosi dan diskon besar hadir untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan setia Transmart seperti barang elektronik.

Apalagi kamu yang bertransaksi menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, bisa mendapatkan potongan harga lebih banyak lagi.

Kalau kamu pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah, maka harganya mulai dari Rp 7.679.200 saja. Artinya pelanggan setia hemat Rp 3.529,800 dari harga normal.

Diskon gede-gedean itu bukan hanya untuk 65 inch. Televisi LED TV 50" UHD Smart dari berbagai merk juga dapat potongan harga besar-besaran.

Produk itu normalnya bisa dibawa pulang dengan harga Rp 4.799.200 jika dibeli menggunakan Allo Prime, Allo Paylater dan kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah. Padahal, harga normalnya adalah mulai Rp 6.969.000 dengan harga promonya mulai dari Rp 5.999.000. Hal ini berarti pelanggan setia hemat Rp 2.169,800 dari harga normal.

Namun syarat dan ketentuan bagi dua produk ini juga berlaku. Berbagai diskon tersebut tidak berlaku untuk pembelian partai besar.

Jadi tunggu apa lagi? Ayo merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskon melimpah khusus di Transmart Full Day Sale.

Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park. Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

Dua bintang besar

Syarat dan Cara Dapat Gratis Pajak Saat Beli Rumah di Bawah Rp2 M******

Menteri KeuanganSri Mulyani resmi memberikan insentif pajakpertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp2 miliar.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 yang diteken Sri Mulyani pada Selasa (21/11).

Dalam pasal 2 disebut insentif PPN diberikan untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun. Adapun rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.

PPN terutang yang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas penyerahan setelah ditandatanganinya akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris.

Serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024.

Berita acara serah terima paling sedikit memuat:

- Nama dan nomor pokok wajib pajak Pengusaha Kena Pajak penjual

- Nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli

- Tanggal serah terima

- Kode identitas rumah yang diserahterimakan

- Pernyataan bermaterai telah dilakukan serah terima bangunan

- Nomor berita acara serah terima

Berita acara serah terima harus didaftarkan dalam aplikasi di Kementerian PUPR dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

Rumah tapak atau satuan rumah susun harus memenuhi dua kriteria.

Pertama,harga jual maksimal Rp5 miliar. Kedua, rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.

Rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru tersebut juga harus telah mendapatkan kode identitas rumah, serta pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau satuan rumah susun dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

Jika rumah tapak atau satuan rumah susun tersebut telah dilakukan pembayaran uang muka atau cicilan sebelum berlakunya aturan ini, maka tetap dapat mendapatkan insentif dengan sejumlah ketentuan.

[Gambas:Video CNN]

Pertama, dimulainya pembayaran uang muka atau cicilan pertama kali kepada Pengusaha Kena Pajak penjual paling cepat 1 September 2023. Kedua, pemenuhan ketentuan terkait akta jual beli dan berita acara serah terima dilakukan sejak 1 November 2023 sampai 31 Desember 2024.

Ketiga, PPN ditanggung pemerintah diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ditanggung pemerintah berdasarkan aturan tersebut.

Lebih rinci, pasal 7 menjelaskan PPN yang ditanggung pemerintah terbagi atas dua periode. Untuk periode 1 November 20023 hingga 30 Juni 2024, PPN 100 persen ditanggung pemerintah.

Sedangkan untuk periode 1 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024, PPN hanya 50 persen ditanggung pemerintah.

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Erick Ungkap BUMN Setor Dividen Rp74 T ke Negara: Bu Menkeu Ikut Happy******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan setorandividenBUMN untuk kas negara tembus Rp74,1 triliun per Oktober 2023.

Ia menuturkan capaian ini 150 persen lebih tinggi dari target awal.

"Alhamdulillah, ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun ikut happykarena dividen BUMN hingga Oktober 2023 sudah tembus Rp 74,1 triliun," ujar Erick dalam keterangan resmi, Jumat (24/11).

Erick merinci sumbangan dividen terbesar berasal dari yang bergerak di sektor perbankan dan energi. Ia terus mendorong peningkatan kontribusi dari sektor lain agar dividen yang masuk kantong negara dan masyarakat bisa lebih besar.

"Sejak awal saya selalu tekankan, BUMN harus menjadi benteng ekonomi Indonesia. Peningkatan kontribusi juga menggambarkan kondisi BUMN yang terus membaik," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.

Ia optimistis setoran dividen BUMN kepada negara akan terus meningkat hingga akhir tahun. Erick ingin BUMN terus menjaga tren positif, termasuk dalam peningkatan laba yang pada 2020 hanya sebesar Rp13triliun, lalu menjadi Rp 124 triliun pada 2021, dan melonjak hingga Rp 250 triliun pada 2022.

"Insyaallah, BUMN mampu kembali mencetak sejarah seperti pemberian dividen tertinggi untuk negara sebesar 80,2 triliun pada 2022," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penulis Lucu

Jokowi Akan Groundbreaking Proyek Rp10 T di IKN Bulan Ini******

Presiden Jokowi dijadwalkan akan  melakukan groundbreaking massal proyek investor swasta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur sebelum tutup tahun ini.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan rencananya prosesi groundbreaking akan dilangsungkan pada minggu ke-3 Desember 2023 ini.

"Rencananya minggu ke-3 Desember 2023," kata Dhony, Minggu (10/12) seperti dikutip dari detik.com.

Namun demikian, Dhony tak merincikan proyek apa saja itu dan apa cakupan sektornya. Hingga saat ini, daftar tersebut masih dalam bentuk usulan dan masih dalam proses pematangan rencana.

"Diusulkan dan sedang dimatangkan rencana pembangunan 17 proyek," ujarnya.

Jokowi sudah melakukan sejumlah groundbreaking proyek swasta di IKN. Groundbreaking  berlangsung dalam dua periode, yakni tahap 1 dan 2.

Groundbreaking tahap 1 berlangsung pada September lalu. Sementara tahap 2 digelar 1-3 November 2023.

Dari kedua prosesi tersebut, nilai investasi yang berhasil dikantongi pemerintah mencapai Rp 35 triliun.

Dengan adanya groundbreaking tahap 3 ini, total investasi yang masuk selama 2023 diproyeksikan akan mencapai Rp 45 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Panjang umur iman

Jokowi Akan Groundbreaking Proyek Rp10 T di IKN Bulan Ini******

Presiden Jokowi dijadwalkan akan  melakukan groundbreaking massal proyek investor swasta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur sebelum tutup tahun ini.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan rencananya prosesi groundbreaking akan dilangsungkan pada minggu ke-3 Desember 2023 ini.

"Rencananya minggu ke-3 Desember 2023," kata Dhony, Minggu (10/12) seperti dikutip dari detik.com.

Namun demikian, Dhony tak merincikan proyek apa saja itu dan apa cakupan sektornya. Hingga saat ini, daftar tersebut masih dalam bentuk usulan dan masih dalam proses pematangan rencana.

"Diusulkan dan sedang dimatangkan rencana pembangunan 17 proyek," ujarnya.

Jokowi sudah melakukan sejumlah groundbreaking proyek swasta di IKN. Groundbreaking  berlangsung dalam dua periode, yakni tahap 1 dan 2.

Groundbreaking tahap 1 berlangsung pada September lalu. Sementara tahap 2 digelar 1-3 November 2023.

Dari kedua prosesi tersebut, nilai investasi yang berhasil dikantongi pemerintah mencapai Rp 35 triliun.

Dengan adanya groundbreaking tahap 3 ini, total investasi yang masuk selama 2023 diproyeksikan akan mencapai Rp 45 triliun.

[Gambas:Video CNN]