cara pinjam uang ke shopee

Jiehou tidak untuk dijual

ikan gabus 2d

DKI tetapkan tiga parameter padanan data sebagai syarat mendapat KJMU******

Ada juga yang orang tuanya  berpenghasilan cukup tinggi, misal ASN, PNS, dosen, yang perlu dilakukan verifikasi validasi

Jakarta (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta menetapkan tiga parameter padanan data sebagai syarat mendapat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar tepat sasaran.

Ketiga padanan itu, yakni datanya masuk  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat, penataan dan penertiban sesuai domisili, dan pekerjaan kepala keluarga penerima KJMU.
 "Kemarin kita ada tiga parameter padanan data. Dari SIAK terpusat itu ternyata yang sudah pindah ada sembilan orang, pindah luar DKI. Lalu, tiga orang sudah meninggal. Jadi ada 12 yang bisa dihapus karena memang datanya sudah di luar DKI," kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Budi menyebut Pemprov DKI Jakarta juga masih menemukan sejumlah mahasiswa yang tercatat sebagai penerima bantuan KJMU, padahal orang tuanya merupakan aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Yang perlu diverifikasi dan validasi adalah di saat kita mengiris dan  padankan dengan program penataan dan penertiban penduduk, ada cukup banyak mereka yang sudah berada di luar DKI. Ada juga yang orang tuanya  berpenghasilan cukup tinggi, misal ASN, PNS, dosen, yang perlu dilakukan verifikasi validasi," jelas Budi. Selain itu, Budi mengatakan petugas Disdukcapil DKI saat ini tengah memverifikasi dan melakukan validasi terhadap 33 dari 627 mahasiswa yang tidak sesuai kriteria itu. "Bisa ditanyakan ke Disdik kenapa. nah ini kan perlu diverifikasi dan validasi, bisa jadi dalam (orangtua) mereka sudah pensiun. Mereka (para mahasiswa penerima KJMU) belum update ke kita," ucap Budi. Pemprov DKI Jakarta membuka posko pelayanan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memastikan bantuan pendidikan itu berjalan baik dan tepat sasaran. "Kami telah menyiapkan posko pelayanan dan konsultasi KJMU di Kantor Suku Dinas Pendidikan pada lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait bantuan sosial bidang pendidikan itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (19/3). Posko ini dibuka pada Senin-Jumat pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB mengikuti jam kerja kantor selama Ramadhan.
Baca juga: Pemprov DKI siap cek kembali data penerima KJP Plus dan KJMU
Baca juga: Tina Toon temukan warga miskin yang dicoret dari KJP Plus
Baca juga: DKI buka posko pelayanan KJMU untuk pastikan bantuan tepat sasaran

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Peramal Tai Chi

slot88jp asia

DPR Sentil Erick Pilih 'Orang Tak Jelas' Jadi Bos BUMN: Berbau Politik******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir dikritik sejumlah anggota Komisi VI DPR RI karena dinilai kerap gonta-ganti jajaran direksi dankomisarisdalam perusahaan pelat merah di tahun politik. Yang ditunjuk pun tak jelas kompetensinya.

Hal itu terjadi dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI bersama Erick dan jajaran kementeriannya pada Selasa (19/3).

Mulanya, anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kekhawatirannya lantaran melihat Kementerian BUMN seperti kota tanpa benteng. Utamanya, hal ini terjadi di tengah situasi proses transisi pemerintahan yang kini tengah berjalan pasca gelaran Pemilu beberapa waktu lalu.

"Apa yang sudah dilakukan selama empat tahun lebih ini tentu juga akan menguap kalau misalnya pejabatnya berganti. Ini kan kembali akan banyak bermunculan koboi-koboi baru," ujarnya.

Ia menekankan masalah perombakan jajaran direksi maupun komisaris BUMN yang kerap dilakukan Erick di tengah tahun politik tersebut harus menjadi perhatian serius. Deddy mengaku paham bahwa pada momentum ini banyak orang yang sibuk mencari 'ranting pohon untuk tempat bergantung'.

"Jadi kalau tidak punya sistem rekrutmen dan pemetaan insan-insan BUMN yang bagus, maupun talent-talent scout dari luar yang punya integritas, saya khawatir nanti ngulang-ngulang lagi kita. Starting from zero lagi ini urusannya," ungkapnya.

Anggota Komisi VI fraksi PDIP Darmadi Durianto menyampaikan hal serupa. Ia menilai Erick sudah mulai berubah karena kerap menempatkan sejumlah orang yang dianggap tidak jelas latar belakangnya di bangku komisaris BUMN.

"Saya ini banyak terkesan dengan Pak Erick, sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris. Tapi di akhiran ini saya lihat ada berubah Pak Erick. Banyak komisaris enggak jelas kemudian ditempatkan," ujarnya.

"Ada yang dalam rangka politik, istrinya dipakai. Jadi ada direksi yang bau-bau politik dimasukkan, padahal tidak kompeten. Ada yang urusan teknik, arsitektur, masuknya ke ngurusin gas," sambungnya.

Karenanya, ia berharap Erick sebagai menteri BUMN bisa lebih berhati-hati dalam memilih sosok direksi maupun komisaris yang bakal ditempatkan di perusahaan pelat merah. Sebab, menurutnya Erick harus mampu meninggalkan nama baik dalam sepak terjang dan sejarah mengelola BUMN.

"Kita harapkan konsistensi ini jadi penting, Pak. Anaknya masih muda, enggak ngerti apa-apa, hanya ngurusin bisnis perusahaan kecil, perusahaan keluarga, bisa tiba-tiba ikut komisaris ngawasin perusahaan besar," ujar Darmadi.

"Ini catat, saya berharap Pak Erick kembali ke tahun-tahun awal sampai pertengahan. Sampai akhir ini saya tahu banyak tekanan-tekanan politik. Tapi konsisten saja, Pak," tegasnya.

Februari lalu, Erick menunjuk Siti Zahra Aghnia, istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan, menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

Lihat Juga : Mensos Risma Buka Suara soal Bombardir Bansos Jelang Pilpres 2024

Sebelum Siti Zahra masuk jajaran komisaris BUMN, suaminya, Arief Rosyid, sudah lebih dulu mencicipi jabatan bos perusahaan pelat merah. Ia pernah menjabat komisaris PT Bank Syariah Indonesia alias BSI.

Namun, suami dari Siti Zahra itu memutuskan resign demi memenangkan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Ia pun didapuk sebagai komandan untuk tim pemilih muda alias TKN Fanta. Sebelum menjadi timses Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Arief Rosyid tercatat sebagai Wakil Direktur TKN Milenial Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Mengutip berbagai sumber, Siti Zahra merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Arsitektur Interior. Ia lulus pada 2013.

Perempuan keturunan Aceh, Padang tersebut menikah dengan Arief yang merupakan mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015 pada 12 Maret 2016. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak.

Sayangnya, belum banyak informasi yang beredar mengenai Siti Zahra Aghnia, termasuk sepak terjang karirnya hingga ditunjuk sebagai komisaris independen Pertamina Patra Niaga. Anak usaha PT Pertamina itu juga belum memperbarui profil para komisarisnya hingga kini, meski Siti Zahra diangkat sejak 1 Februari lalu.

CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tsamara Amany soal kualifikasi ditunjuknya Siti Zahra menjadi komisaris Pertamina, namun ia belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Dewa Bela Diri Syura

ajaib4d

OIKN: PoC sistem lalin berbasis AI kukuhkan IKN sebagai kota cerdas******

Jakarta (ANTARA) - Otorita IKN (OIKN) mengungkapkan pembuktian konsep atau proof of concept(PoC) sistem lalu lintas (lalin) pintar berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence(AI) mengukuhkan Nusantara sebagai kota cerdas dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi mengatakan PoC transportasi cerdas dinilai dapat memberikan nilai tambah tidak hanya berupa manajemen lalu lintas dan penegakan hukum, tetapi juga analisis emisi kendaraan bermotor di kawasan-kawasan tertentu di Balikpapan.

“Ini akan berguna untuk mencapai KPI (key performance indicator) Nusantara yang rendah emisi karbon dan mendorong penggunaan transportasi publik," ujar Ali di Jakarta, Kamis.

Pembuktian konsep atau proof of concept (PoC) sistem lalu lintas pintar berbasis kecerdasan buatan yang akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin memperkuat posisi Nusantara sebagai kota cerdas dan berkelanjutan. Pembuktian konsep ini merupakan bentuk dari tindak lanjut nota kesepahaman antara Otorita IKN dan Sergek Projects yang dilaksanakan pada bulan September tahun lalu.

Dalam acara transfer pengetahuan dan PoC Smart Traffic and Mobility yang diselenggarakan di Kantor Dinas Perhubungan Balikpapan, Sergek Project mengintegrasikan sistem analisis Sergek ke dalam infrastruktur lalu lintas yang ada di Kota Balikpapan.

Ruang lingkup PoC dimulai pada manajemen lalu lintas tingkat lanjut, penegakan hukum lalu lintas, dan monitoring emisi serta ekologi. Sejak diluncurkan pada bulan Februari, platform ini memberikan wawasan dan nilai tambah tentang pola lalu lintas Kota Balikpapan dengan menggunakan analisis data pada berbagai parameter seperti waktu perjalanan, kecepatan rata-rata, dan kepadatan arus.

Selain itu, platform ini juga menilai indikator ekologi seperti emisi karbon serta dapat melakukan analisis asal-tujuan kendaraan. Platform berbasis AI milik Sergek memungkinkan operator manajemen lalu lintas, baik di Dinas Perhubungan dan Otorita IKN nantinya, membuat keputusan berdasarkan informasi dan data untuk pengendalian dan perencanaan lalu lintas yang lebih efektif.

Dalam kegiatan ini didemonstrasikan implementasi sistem pada kamera-kamera yang telah dipasang di beberapa titik lalu lintas di Kota Balikpapan. Hal ini memungkinkan pengguna dalam merekam dan mendeteksi pelanggaran atau kondisi lainnya, sehingga mengefisienkan koordinasi dengan kepolisian apabila terjadi insiden / kecelakaan.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Otorita IKN, Tonny Agus Setiono mengatakan bahwa PoC yang dilakukan Bersama Sergek ini sudah juga dapat dipantau dari Command Center Otorita IKN yang ada di gedung Hunian Pekerja Konstruksi IKN.

Kedepannya potensi teknologi ini akan dimaksimalkan di IKN, tempat studi kasus penggunaan dan hasil PoC akan diperluas. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi transisi infrastruktur digital yang cerdas dan efisien tanpa menimbulkan gangguan terhadap operasional manajemen lalu lintas kota.

Sementara itu, VP Pasar Global Sergek yakni Alyona Tkachenko melihat bahwa kolaborasi ini membuahkan hasil yang baik. “Hasil positif yang kami lihat saat ini merupakan cerminan dari upaya gabungan ekosistem mitra kami. Kami percaya bahwa hasil dari peluncuran percontohan Sergek akan memainkan peran penting dalam memajukan inisiatif strategis Otorita IKN dan Balikpapan di bidang transportasi dan mobilitas,” kata Alyona Tkachenko.

Kolaborasi Otorita IKN, Dinas Perhubungan Balikpapan, dan Sergek mencerminkan komitmen terhadap inovasi dan integrasi teknologi berbasis artificial intelligence(AI) untuk memajukan ekosistem tiga kota, salah satunya antara Nusantara dan Balikpapan.

Baca juga: Kota cerdas IKN, strategi besar capai digitalisasi Indonesia Emas 2045
Baca juga: OIKN: Investasi kota cerdas membentuk kualitas hidup masyarakat
Baca juga: OIKN ungkap pentingnya "Proof of Concept" mobilitas cerdas di IKN
 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Selir iblis yang tiada taranya

warkop4d

Mengintip Gaji Pejabat PNS yang Disebut Timpang dengan Direksi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai gaji eselon I pegawai negeri sipil (PNS) jauh lebih rendah dibanding dengan direksi perusahaan. Padahal, beban kerja yang diampu sama.

Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja mengungkapkan ketimpangan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus dilakukan.

"Fasilitas belum dapat secara penuh sebagai ASN, berapa gaji seorang deputi, dirjen, dibandingkan dengan direksi. Padahal punya beban yang sama. Ini penting (jadi substansi pembahasan revisi UU ASN)," ujarnya dalam webinar DPR RI, Selasa (1/8).

"Sistem penggajian kita juga belum padahal itu harapan paling besar. Jadi ada yang mata air dan ada yang air mata, jadi belum semua merata," jelasnya.

Berikut perbandingan gaji PNS eselon I dan direksi perusahaan:

Gaji PNS Eselon I

Eselon I merupakan jabatan struktural atau eselon tingkat tertinggi. Jenjang pangkat eselon I ada 2 yaitu eselon IA dan eselon IB dengan yang golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Adapun contoh jabatan eselon I seperti ketua, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal.

Lihat Juga : Daftar Sanksi Bagi Penumpang Kereta Kebablasan, Berlaku Kamis Besok

Untuk besaran gaji pokok, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil mengatur besaran gaji eselon I atau golongan IV/e adalah Rp3.593.100 sampai dengan Rp5.901.200. Sementara, untuk pejabat eselon I golongan IV/d adalah sebesar Rp3.447.200 sampai dengan Rp5.661.700.

PNS eselon I ini juga tak hanya mendapat gaji pokok, mereka juga dapat tunjangan kinerja dan tunjangan melekat. Berikut rinciannya:

1. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja PNS ditentukan oleh Peraturan Presiden (Perpres) nomor 37 tahun 2015. Tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp5.361.800 untuk level jabatan pelaksana dan tertinggi sebesar Rp117.375.000, untuk level jabatan tertinggi seperti eselon I atau Direktur Jenderal Pajak.

2. Tunjangan Suami/Istri

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977 diatur bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5 persen dari gaji pokoknya.

Lihat Juga : Menaker Respons Usul UMP Naik 15 Persen Tahun Depan

3. Tunjangan Anak

Dalam PP Nomor 7 Tahun 1977, besaran tunjangan anak ditetapkan 2 persen dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak

4. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam beleid itu diatur PNS golongan Golongan IV atau Eselon I dapat Rp41 ribu per hari.

5. Tunjangan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, besarannya Rp5,5 juta untuk eselon IA.

6. Tunjangan Umum

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil, besarannya yang diterima PNS Golongan IV sebesar Rp190 ribu.

Lihat Juga : Jokowi Minta Mendag Era SBY Godok Pendanaan Global hingga Harga Karbon

Gaji Direksi Perusahaan

Gaji direksi sebenarnya berbeda-beda, tergantung perusahaan. Sebagai gambaran, coba lihat gaji direksi di perusahaan milik negara alias BUMN PT Pertamina (Persero).

Gaji perusahaan pelat merah ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh menteri BUMN.

Hal itu sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam aturan yang sama, gaji direksi lain ditetapkan dengan komposisi faktor jabatan. Rinciannya, wakil direktur utama 95 persen dari gaji direktur utama dan anggota direksi lain 85 persen dari gaji direktur utama.

RUPS/menteri dapat menetapkan besaran faktor jabatan yang berbeda dengan ketentuan tersebut apabila dipandang lebih dapat merefleksikan kepantasan dan kewajaran dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi serta kemampuan perusahaan.

Selain gaji, direktur utama perusahaan pelat merah juga bisa mendapatkan tantiem atau insentif kinerja, fasilitas dan berbagai tunjangan lain.

Berdasarkan laporan keuangan Pertamina 2022, kompensasi manajemen kunci alias direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan mencapai US,9 juta atau sekitar Rp358,5 miliar (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Apabila dibagi rata enam orang anggota direksi, maka setiap direksi mendapatkan Rp59,75 miliar per tahun atau Rp4,97 miliar per bulan tahun lalu. Kompensasi dirut, besarannya di atas nominal tersebut.

Untuk tahun ini, besaran kompensasi manajemen kunci bisa berbeda dibandingkan tahun lalu dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Raja Sembilan Matahari

gacorbet

Surya Paloh beri selamat ke Prabowo******

saling memberi ucapan selamat, saling mendoakan adalah sesuatu yang baik dan menjadi contoh bagi kita semuanya

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai ucapan selamat atas kemenangan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merupakan contoh yang baik.

"Dinyatakan menang oleh lembaga resmi seperti KPU kemudian saling memberi ucapan selamat, saling mendoakan adalah sesuatu yang baik dan menjadi contoh bagi kita semuanya," kata Muzani usai mendengarkan pidato Prabowo Subianto di kawasan Kartanegara IV Jakarta Pusat, Rabu malam.

Namun demikian, Muzani tidak mau menyimpulkan bahwa ucapan dari Surya Paloh merupakan sinyal bagi Nasdem untuk masuk ke koalisi. Muzani hanya memastikan komunikasi dengan seluruh partai berjalan dengan baik hingga saat ini.

"Komunikasi sedang berlangsung dan hasilnya positif," kata dia.

Partai NasDem mengumumkan pihaknya menerima hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: NasDem soal gugatan hasil pilpres ke MK: Tetap harus berjalan

Baca juga: NasDem sebut bukan prioritas dukung atau oposisi, kemungkinannya sama

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan pernyataan sikap itu tidak lama setelah KPU menetapkan hasil Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu malam.

“Partai NasDem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2024, dan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada Pemilu 2024. Partai NasDem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024,” kata Surya Paloh saat jumpa pers di Kantor DPP Partai NasDem Jakarta, Rabu.

Meskipun menerima, Surya menyampaikan partainya tetap mendukung segala upaya mencari keadilan terhadap hasil Pemilu 2024. NasDem juga akan melayangkan gugatan hasil pemilu, termasuk untuk pemilihan anggota legislatif di enam daerah pemilihan (dapil), yaitu tiga dapil di Sumatera, satu dapil di Papua, dan dua dapil di Jawa.

“Partai NasDem mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pascapemilu,” kata Ketua Umum NasDem.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 menit WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu malam.

Hasyim mengungkapkan pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Sementara itu, lanjut dia, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 27.040.878 mendapatkan suara. Adapun total surat suara sah, menurut dia, berjumlah 164.227.475 suara.

NasDem dalam kontestasi pilpres mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Perolehan suara NasDem dalam pemilihan anggota legislatif Pemilu 2024 mencapai 14.660.516 suara.

Baca juga: NasDem terima hasil Pemilu 2024, ucapkan selamat untuk Prabowo-Gibran

Baca juga: Partai NasDem siapkan kader terbaiknya di Pilkada Kota Serang

 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Teratai Putih Mo Dharma

pola pola gacor

Pelaku Usaha Minta Pemerintah Pusat Segera Bangun Tol Cianjur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah pelaku usaha pariwisata di Cianjur, Jawa Barat meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan jalan tol Cianjur yang diharapkan menjadi solusi kemacetan di jalur puncak.

Kemacetan di jalur puncak, yang bisa menghabiskan waktu sampai belasan jam, dikatakan berkaitan dengan menurunnya angka kunjungan ke kawasan Cipanas, ikon wisata Cianjur, selama belasan tahun terakhir.

Tol Cianjur diharapkan bisa membantu pemulihan perekonomian karena diperkirakan kunjungan wisatawan berpotensi meningkat.

Pilihan Redaksi 7 Tahun Jadi Presiden, Jokowi Bangun Hampir 2.000 KM Jalan Tol Kemenhub Perpanjang Waktu Pembatasan Operasional Truk Demi Arus Balik PUPR Lirik Opsi Bangun Tol Rp52 T Atasi Macet di Puncak

Menurut dia rencana pembangunan tol Cianjur dari wilayah Bogor menjadi angin segar bagi pelaku usaha di Cianjur yang berharap kunjungan wisatawan meningkat dan perekonomian bisa pulih seperti belasan tahun lalu.

Pelaku usaha di wilayah utara Cianjur yang dikenal sebagai penyuplai hasil pertanian ke Jakarta dan sekitarnya juga berharap pembangunan tol Cianjur buat memangkas waktu distribusi yang sensitif pada kesegaran produk sayur mayur.

"Kami berharap pemerintah pusat mewujudkan mimpi kami untuk pergi dan pulang dengan cepat tanpa harus terjebak antrean panjang di jalur Puncak. Kami yakin keberadaan jalan tol dapat meningkatkan kembali perekonomian di Cianjur," kata penyuplai bunga potong di Kecamatan Pacet, Nandang.

Bupati Cianjur Herman Suherman juga mendorong pemerintah pusat segera membangun tol Cianjur. Macet di jalur Puncak dia sebut sebagai salah satu alasan wisatawan mengurungkan niat berlibur ke Cianjur.

"Kami akan terus mendorong melalui kementerian terkait dan melalui anggota DPR RI dapil Cianjur, agar tol Cianjur dapat segera terwujud, sehingga perekonomian Cianjur khususnya wilayah utara dapat kembali pulih seperti dulu," ujar Herman.

(fea/fea)

[Gambas:Video CNN]