supermpo

link gacor sekarang 167Jutaan kata 539476Orang-orang telah membaca serialisasi

《supermpo》

Jakarta Selatan kendalikan DBD dengan penguatan pengawasan kasus******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) berupaya mengendalikan peningkatan demam berdarah dengue (DBD) di daerah itu melalui penguatan pengawasan (surveilans) dan penyelidikan epidemiologi kasus serta mengimbau warga tetap menerapkan 3M plus.

"Untuk penanganan DBD terhadap pasien dilakukan di fasilitas kesehatan sesuai tata laksana klinis," kata Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Dita Fitria di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, kasus DBD pada Februari 2024 di Jaksel meningkat lebih dari 100 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya dari 81 kasus menjadi 149 kasus.

Dita mengatakan bahwa untuk mengendalikan kasus DBD, pihaknya melakukan dengan penguatan pengawasan dan penyelidikan epidemiologi kasus.

"Surveilans" maksudnya kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan.

Baca juga: Jaksel akui kasus DBD naik 100 persen lebih pada Februari 2024

Selain itu kata Dita, pengendalian kasus DBD dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk, gerakan 3M plus yaitu menguras, menutup, mendaur ulang plus kegiatan lain yang mencegah perkembangbiakan dan gigitan nyamuk aedes aegypti di berbagai tatanan.

"Serta penguatan kordinasi dengan lintas sektor dalam menangani kasus tersebut," ujarnya.

Dita memastikan untuk tempat tidur di rumah sakit yang berada di Jaksel, masih dapat menampung pasien DBD, meskipun ada lonjakan kasus.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, hingga 19 Februari 2024, tercatat ada 627 kasus dengan indeks rasio DKI Jakarta sebanyak 5,57 per 100.000 penduduk.

Menurutnya, berdasarkan tren data kasus mingguan 2024, tercatat sudah terjadi peningkatan kasus jika dibandingkan pada pekan awal Januari.

Baca juga: Kecamatan Mampang dan Jagakarsa serta Kebayoran terbanyak kasus DBD

Ketika memasuki pekan ke-9, saat itu data kasus menunjukkan peningkatan yang tajam mulai pekan ke-5, yaitu di awal Februari.

Ani menjelaskan, data sebaran kasus DBD di wilayah DKI Jakarta, yakni Jakarta Pusat sebanyak 34 kasus, Jakarta Utara sebanyak 74 kasus, Jakarta Barat sebanyak 208 kasus, Jakarta Selatan sebanyak 145 kasus, Jakarta Timur sebanyak 161 kasus dan Kepulauan Seribu sebanyak lima kasus.

“Kami terus memantau perkembangan kasus DBD di setiap wilayah Jakarta. Sejauh ini, tidak tercatat kematian atas kasus tersebut,” kata Ani.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold)dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat.
 Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.

Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：prediksi togel rabu、bonus slot 100 di depan、info slot online

Terkait：totomacau4d、daftar pinjaman online ojk、slot998、slot 100 persen、rekomendasi bo slot gacor、pinjol dengan rekening dana、situs terpercaya gacor、royalbet slot、erek 09、erek erek 06 2d

---

---

bab terbaru：join88（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02