wslot188

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

DPR Bicara Potensi Pencabutan Izin Pengembang Meikarta******

DPR RI menyinggung soal potensi pencabutan izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta buntut polemik pihak Meikarta dengan para pembeli apartemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pencabutan izin bisa berdampak luas pada pembeli yang menuntut haknya. Hal itu ia sampaikan usai bertemu pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Saya pikir soal pencabutan izin itu juga kita jangan masuk ke ranah itu, karena bisa berdampak pada konsumen lain yang ribuan. Tapi bagaimana solusinya supaya permasalahan yang ada ini di beberapa atau sekelompok pembeli bisa teratasi dengan baik," katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Sebelumnya, Wendy salah satu konsumen Meikarta meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan memasarkan apartemen. Ia mencontohkan para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU, Selasa (7/2) lalu.

Lihat Juga : Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 1 Januari 2025

Sebetulnya, pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, pengembang wajib memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli. Hal itu dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

Lalu, di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Kemudian di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Salah satu perubahan mencakup mekanisme sanksi yang diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]

gelombang bintang

Buwas Ungkap Penyebab Harga Beras Naik: Beras Impor Bulog Dioplos******

Direktur Utama PerumBulog Budi Waseso atau Buwas mengungkap kenaikan hargaberas beberapa waktu terakhir lantaran beras imporBulog dioplos. Menurutnya, beras impor Bulog dioplos karena kualitasnya premium, tetapi harganya medium.

Tindakan nakal pengoplos itu membuat operasi pasar yang dilakukan Bulog tidak optimal, padahal beras yang digelontorkan sudah lebih dari target operasi pasar.

"Kemarin ditemukan hanya ganti baju beras Bulog, diganti karungnya dengan merek lain, dijualnya harga premium. Dijual sampai konsumen dengan harga Rp12 ribu, Rp13 ribu. Itu yang menyebabkan harga beras kemarin tidak turun," ujar Buwas di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat, Rabu (8/2).

Nantinya, beras Bulog di ritel modern dijual dalam kemasan 5 kg yang sudah tertera harganya sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp9.450 per kg.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan beras Bulog saat ini baru masuk di ritel modern Transmart, Hypermart, dan Ramayana.

Aprindo menargetkan minggu ini beras ditargetkan akan tersedia di Indomaret dan Alfamart.

Lihat Juga : Kaum Hemat Boleh Cek, Produk Transmart Lebih Murah dari Toko Sebelah

"Dalam minggu ini sedang dibicarakan ritel yang lain termasuk Indomaret, Alfamart, minggu ini karena lagi dihitung," ujarnya.

"Kita di retail sudah ter-packing5 kg, kita tidak pernah menjual beras yang curah. Jadi kita pastikan akan sesuai dengan HET," imbuh Roy.

Harga beras naik dalam beberapa waktu terakhir. Padahal, pemerintah telah mengimpor 500 ribu ton beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) yang digunakan untuk operasi pasar.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga beras premium pada Selasa (7/2) naik 0,15 persen menjadi Rp13.330 per kilogram dibanding minggu lalu. Kemudian beras medium naik 0,09 persen menjadi Rp11.690 per kilogram.

Harga ini melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.450 per kilogram.

Roy pun memastikan bahwa beras di seluruh modern akan dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp9.450 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Dewa agung palsu

DPR Bicara Potensi Pencabutan Izin Pengembang Meikarta******

DPR RI menyinggung soal potensi pencabutan izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta buntut polemik pihak Meikarta dengan para pembeli apartemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pencabutan izin bisa berdampak luas pada pembeli yang menuntut haknya. Hal itu ia sampaikan usai bertemu pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Saya pikir soal pencabutan izin itu juga kita jangan masuk ke ranah itu, karena bisa berdampak pada konsumen lain yang ribuan. Tapi bagaimana solusinya supaya permasalahan yang ada ini di beberapa atau sekelompok pembeli bisa teratasi dengan baik," katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Sebelumnya, Wendy salah satu konsumen Meikarta meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan memasarkan apartemen. Ia mencontohkan para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU, Selasa (7/2) lalu.

Lihat Juga : Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 1 Januari 2025

Sebetulnya, pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, pengembang wajib memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli. Hal itu dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

Lalu, di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Kemudian di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Salah satu perubahan mencakup mekanisme sanksi yang diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

Bumi Indus Padma Jaya, Pabrik Daur Ulang PET Berteknologi Foodgrade******

Sampah botol plastik pasca konsumsi di Indonesia cukup besar. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan terhadap sisa plastik tersebut agar dapat terkumpul, terdaur ulang dan menjadi material baru.

Komisaris Utama PT. Bumi Indus Padma Jaya Ronald Atmadja mengatakan, sejalan dengan hal itu, inovasi produk plastik berbasis PET terus berkembang. Mengingat kebutuhan industri terhadap material PET ini juga terus bertambah.

"PET menjadi material dengan emisi gas rumah kaca per gram terendah dan membuat harga produk menjadi lebih terjangkau, berpotensi untuk menjadi alternatif material," kata Ronald Atmadja, Rabu (8/2).

"Sementara edukasi pilah sampah dari rumah serta kegiatan yang mendukung peningkatan collection rate yang menjadi hulu dalam Gerakan ini, akan terus digaungkan ke masyarakat," kata dia melanjutkan.

Industri daur ulang plastik di Indonesia memang terus menunjukkan kemajuan yang impresif. Hal ini didukung dengan adanya kebutuhan dalam dan luar negeri, serta tersedianya post-consumer (sampah domestik) dan post-industrial.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan penyediaan sumber bahan baku Recycled PET (R-PET) dalam negeri, serta sekaligus sebagai komitmen Mayora Group dan Le Minerale dalam mengaplikasikan peta jalan sampah perusahaan, didirikanlah PT. Bumi Indus Padma Jaya (BIPJ), pabrik daur ulang plastik khusus PET yang memenuhi standar keamanan pangan (foodgrade).

Managing Direktur Bumi Indus Padma Jaya (BIPJ) Gautam Rathore mengatakan, sampai saat ini belum banyak pabrik daur ulang PET yang mengadaptasi teknologi foodgrade di Indonesia.

"Oleh karenanya kami hadir untuk menciptakan sumber bahan baku yang memenuhi kebutuhan industri dalam negeri akan bahan baku recycled resin PET food grade terbaik yang sesuai dengan standar keamanan kemasan pangan," katanya.

BIPJ menggunakan teknologi pengolahan PET paling modern dan berfokus pada higenitas. Ada dua proses utama dalam pengolahan botol plastik PET menjadi food grade recycled plastik resin.

Pertama dimulai dengan proses pembersihan dan pembukaan tutup. Lalu botol PET bekas tersebut diseleksi secara otomatis untuk kebersihan warna. Setelah itu proses pencacahan menjadi serpihan untuk kemudian pencucian dan pengeringan.

Kedua yakni proses extrusi, perubahan plastik dari bentuk padat menjadi cair. Lalu, proses dekontaminasi kontaminan dengan proses solid state polycondensation (SSP) dan yang terakhir proses pencetakan pellet plastik.

Pellet plastik inilah yang dapat diolah kembali untuk menghasilkan produk plastik baru. Dengan demikian, kehadiran BIPJ diharapkan berdampak baik terhadap lingkungan dan perekonomian.

"Dampak lingkungan yakni terhadap Indonesia yang lebih bersih, sedangkan dari sisi ekonomi tentunya BIPJ akan membuka lapangan pekerjaan di platform daur ulang dan memberikan sumbangsih devisa bagi negara," kata Christine Halim, Direktur Utama Bumi Indus Padma Jaya, yang juga telah lama berkecimpung di dunia daur ulang sebagai Ketua Umum Adupi.

PET sendiri memiliki tingkat daur ulang tertinggi, sehingga bila bekas kemasan plastik PET dapat terkelola dan didaur ulang, maka tidak menjadi timbulan sampah di ekosistem.

Sedangkan dari sisi ekonomi, tentunya adanya penyerapan tenaga kerja akan berkontribusi terhadap perekonomian wilayah setempat pada khususnya. Fasilitas ini menyerap lebih dari 150 orang tenaga kerja lokal dan didukung teknologi termodern.

Pabrik daur ulang BIPJ memiliki kapasitas produksi 22.000 ton per tahun Recycled PET Plastic (RPET) yang telah memenuhi standar keamanan pangan internasional.

Apresiasi Menteri Perindustrian

PT. Bumi Indus Padma Jaya (BIPJ) yang yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur ini diresmikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Rabu, 8 Februari 2023.

"Kementerian Perindustrian mengapresiasi didirikannya PT. Bumi Indus Padma Jaya sebagai industri daur ulang, ini sesuai dengan misi Kemenperin dalam menciptakan transformasi industri yang berkelanjutan," kata Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam sambutannya di acara peresmian BIPJ.

Upaya ini diyakini dapat mewujudkan visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat, sehat dan berkeadilan, industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global, serta industri yang berbasis inovasi dan teknologi.

Menperin optimistis, adanya pabrik daur ulang plastik PT. Bumi Indus Padma Jaya dengan kapasitas produksi sebesar 22.000 ton per tahun ini dapat memperkuat ekosistem daur ulang dan ekonomi sirkular.

"Pesan saya kepada Mayora Group dan PT. Bumi Indus Padma Jaya ini, agar dapat menjaga lingkungan sekitar dengan baik, yang selaras dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan industri hijau," tegas Agus.

Selain itu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat baik melalui produk pelet PET yang dihasilkan, maupun melalui program-program berkelanjutan dengan melibatkan mitra kerja dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk keterlibatan pemerintah daerah.

Tidak hanya itu, Agus juga menekankan bahwa keberadaan pabrik ini juga dapat meningkatkan tingkat daur ulang sampah plastik di Indonesia, dan berdampak dalam mengurangi sampah plastik dan secara langsung berkontribusi dalam peningkatan sosial ekonomi serta devisa negara.

Agus menilai pembangunan fasilitas daur ulang sampah plastik ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung konsep ekonomi berkelanjutan yang patut diapresiasi.

Dukungan dan apresiasi serupa juga diungkapkan Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Daur Ulang Indonesia (ADUPI), Andi. Dirinya percaya, hadirnya BIPJ akan memajukan industri daur ulang. Diungkapkan Andi, bisnis daur ulang plastik memiliki potensi besar.

"Dengan potensi yang terus berkembang, industri daur ulang sampah botol plastik akan berperan besar terhadap lingkungan dan sekaligus pertumbuhan ekonomi negara," katanya.

Ia mengungkapkan, ADUPI juga akan bekerja sama untuk memasok bahan baku botol kemasan PET bekas untuk BIPJ. Pihaknya sangat terbuka untuk berkolaborasi dalam menggerakan ekonomi sirkular.

"Hadirnya pabrik ini akan menggerakkan rantai ekonomi yang melibatkan berbagai pihak dari hulu ke hilir, mulai dari peran aktif masyarakat sampai kepada industri daur ulangnya," tandas Andi.

Percetakan Tiandao

Zulhas Turunkan 6.678 Situs Penjual Minyakita di E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menurunkan 6.678 tautan di e-commerceyang nekat menjual Minyakita.

"Berdasarkan pengawasan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag telah menurunkan sebanyak 6.678 tautan dari beberapa loka pasar (marketplace) serta melakukan pengamanan sebanyak 937 karton atau 11.246 liter dari beberapa pelaku usaha yang menjual melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/2).

Zulhas menekankan penjualan MinyaKita di marketplace maupun toko online lainnya menjadi salah satu penyebab harga minyak mahal. Sebab, banyak tak menjual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

Pengawasan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab III Paragraf 8 di Sektor Perdagangan.

Zulhas meminta agar pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi ketika masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng murah tersebut.

"Para pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan minyak goreng rakyat merek MinyaKita harus menaati peraturan undangan terkait tata kelola program minyak goreng rakyat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022," tegasnya.

Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono menambahkan bagi pelaku usaha yang memperdagangkan MinyaKita melalui media sosial dengan harga melebihi HET, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sampai dengan pencabutan perizinan berusaha di bidang perdagangan.

Pencabutan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan Pasal 23 Permendag Nomor 49 Tahun 2022.

"Kementerian Perdagangan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan HET. Sedangkan terhadap pelaku usaha yang melakukan penjualan melalui media sosial akan dilakukan pemblokiran akun dengan berkoordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika," pungkas Veri.

[Gambas:Video CNN]

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Lapor ke Wapres, Menaker Sebut Sudah Bangun 3.757 BLK Sejak 2017******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melapor ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah merampungkan 3.757 Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dalam lima tahun terakhir.

"Alhamdulillah, sebagai contoh adalah BLK Komunitas Nurul Islam dengan kejuruan perhotelan yang alumninya telah bekerja di Hotel Pullman dan hotel-hotel lain di Kawasan Mandalika ini," ungkap Ida di Yayasan Ponpes Manhalul Ma`arif Darek, Lombok Tengah, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (10/2).

Di hadapan Ma'ruf, Ida menjelaskan 3.757 BLK Komunitas dibangun dalam rentang 2017-2022. Ia membagi BLKK tersebut ke dalam tiga klasifikasi, yakni 1.752 klasifikasi tumbuh, 876 berkembang, dan 283 mandiri.

Kemudian, BLK Komunitas dengan klasifikasi mandiri adalah balai yang telah memproduksi barang maupun jasa dan telah menghidupi lembaganya. Sementara itu, 846 BLK Komunitas lainnya baru selesai dibangun dan diresmikan.

"Tentu saja terobosan pengembangan kurikulum pelatihan vokasi ini menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini," ungkap Ida.

Ida memamerkan BLK Komunitas sebagai solusi mengatasi kesenjangan daerah menghadapi pasar kerja yang berubah cepat. Terlebih, masyarakat lokal umumnya dipandang belum punya kompetensi sesuai dengan pasar kerja di hotel-hotel, restoran, dan lain-lain.

Kesenjangan tersebut yang membuat keberadaan kawasan strategis nasional belum dapat menyerap maksimal tenaga kerja lokal.

[Gambas:Video CNN]