voucher grabfood pengguna baru

Arena Para Dewa dari Dunia Lain

top 55 slot

Gempa berkekuatan 5 magnitudo dilaporkan terjadi di Jember******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi gempa yang berkekuatan magnitudo 5 di Jember, Jawa Timur, Jumat, sekitar pukul 03.19 WIB.

Pusat gempa tersebut berada di laut selatan Pulau Jawa pada koordinat 10,48 LS-103,62 BT atau berjarak 252 kilometer barat daya Jember, Jawa Timur, di kedalaman 10 kilometer.

Dalam peringatan dini melalui sistem aplikasi infoBMKG yang dipantau di Jakarta, Jumat, hasil analisa sementara gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Baca juga: BMKG: Getaran gempa di Donggala timbul akibat aktivitas sesar lokal

Getaran gempa itu dilaporkan juga dirasakan oleh masyarakat di wilayah Desa Karangkates, Malang dengan skala II MMI.

Namun, BMKG belum melaporkan secara rinci terkait dengan pemicu dan dampak yang ditimbulkan gempa tersebut terhadap masyarakat.

Untuk itu, masyarakat diimbau supaya tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sampai hasil analisa peristiwa menyeluruh resmi dilaporkan oleh BMKG.

Hasil analisa resmi tersebut biasa didapatkan masyarakat dengan cara mengakses aplikasi daring infoBMKG, pelbagai akun media sosial inforBMKG, atau dapat langsung menghubungi kantor BMKG terdekat.

Baca juga: Mensos serahkan rumah tahan gempa untuk masyarakat Aceh Timur
Baca juga: BMKG: Tak perlu panik gempa susulan di NTT, tak berpotensi tsunami

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Artefak dunia maya vertikal dan horizontal

aman judi login

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Istana Kesepuluh

pistol4d slot

Melalui Pelatihan Ekspor AKI, Menparekraf Nilai Ekspor Ekraf Meningkat Hingga 28 Miliar Dolar AS******

(ANTARA)- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan mengadakan program Kelas Ekspor bagi Alumni Apresiasi Kreasi Indonesia. Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) merupakan program pengembangan ekonomi kreatif melalui pengembangan kapasitas pelaku usaha kreatif dan fasilitasi perluasan akses pasar produk kreatif pada subsektor kuliner, kriya, fesyen, musik, film dan aplikasi yang diselenggarakan di 16 Kota/Kabupaten di Indonesia, dimana penyelenggaraan AKI tahun ini menginjak tahun keempatnya.
Sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam AKI 2024, Kelas Ekspor sendiri bertujuan untuk membantu para alumni AKI dari tahun 2021 hingga 2023 memahami proses ekspor secara mendalam. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengatakan PPEJP merupakan pusat pelatihan ekspor yang saat ini telah melahirkan lebih dari 80 topik pelatihan dari berbagai level. Seperti cara menemukan pasar ekspor yang potensial, memahami regulasi dan hukum ekspor, mengelola logistik dan pengiriman, serta cara menghitung biaya dan keuntungan.
"Salah satu keunggulan disini adalah materi yang sangat komprehensif dan didukung oleh tenaga pengajar yang hampir semuanya merupakan praktisi dengan kompetensi di bidangnya masing-masing," ujar Isy. Program Kelas Ekspor AKI 2024 mencakup berbagai aspek pelatihan penting dari ekspor, termasuk pengertian, tujuan, prosedur, dan biaya yang terlibat. Dalam kelas ini, peserta diajarkan tentang berbagai elemen ekspor,
Peserta terpilih diikutsertakan pada pelaksanaan Kelas Ekspor AKI “Manajemen Ekspor Impor Plus Simulasi” yang dilaksanakan pada tanggal 1-8 Maret 2024 di Pusat Pelatihan SDM Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Kementerian Perdagangan, Jakarta.
Tiga tahun terselenggaranya Apresiasi Kreasi Indonesia telah mengumpulkan sebanyak kurang lebih 1.200 pelaku ekraf yang terdata sebagai alumni AKI. Kemenparekraf sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan fasilitasi dengan membantu pengembangan usaha pelaku ekraf khususnya alumni AKI utk scale up dan siap masuk ke dalam pasar Internasional
Secara garis besar, Kelas Ekspor merupakan investasi berharga bagi pelaku ekraf yang ingin memasuki pasar ekspor atau meningkatkan operasi ekspor mereka. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, pelaku ekraf dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik dan mencapai sukses dalam usahanya memasuki pasar internasional. Seperti dijelaskan Sandiaga Salahudin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), rata-rata alumni AKI mengalami kenaikan omset penjualan 15-30% setelah lulus dari AKI. Karena itu Kelas Ekspor merupakan program strategis lanjutan untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekraf.
Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan kontribusi sektor ekonomi kreatif khususnya dari sisi ekspor dapat mencapai 25 hingga 28 miliar dolar AS di tahun ini demi mendorong terciptanya peluang usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.  "Nilai tambah ekonomi kreatif (tahun) 2023 telah menembus Rp 1.415 triliun, di atas target Rp 1.300 triliun. Tapi kita punya PR (pekerjaan rumah) di nilai ekspor ekonomi kreatif dimana ini peluangnya lebih besar sebetulnya," kata Menparekraf Sandiaga saat membuka kegiatan Kelas Ekspor AKI dengan tema "Pelatihan Manajemen Ekspor Impor Dengan Simulasi", Jumat (1/3/2024) di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP), Jakarta Barat.
Kegiatan Kelas Ekspor diawali dengan proses pendaftaran pada tanggal 5-11 Februari 2024, khusus bagi para alumni AKI tahun 2021-2023. Sebanyak 112 pelaku ekraf alumni AKI 2021-2023 mendaftar Kelas Ekspor dengan rincian 28 jenama fesyen, 53 jenama kuliner, dan 31 jenama kriya. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan proses kurasi pada tanggal 19 Februari 2024 oleh seorang Praktisi Ekspor, Bapak Mohammad Andriza Syarifudin sebagai kurator peserta.
Kurator melakukan proses kurasi sesuai dengan kriteria penilaian dan penjurian yang mengacu pada kriteria/ketentuan dari Pusat Pelatihan SDM Ekspor Jasa Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Setelah dikurasi akhirnya dari 112 pendaftar terpilih sebanyak 40 pelaku ekraf sebagai peserta Kelas Ekspor AKI 2024. Dari 40 jenama yang lolos seleksi Kelas Ekspor AKI 2024, 10 diantaranya dari fesyen, 12 dari kriya dan 18 dari kuliner. Menariknya ada 28 wanita yang menjadi peserta dan 12 pria.
Beberapa jenama yang ikut dari bidang fesyen seperti; Ma.ja Watch (Tangerang Selatan), Apikmen ((Tangerang Selatan), Creative Batik 9Yogyakarta) dan Zee Collection (Purwokerto. Ada juga beberapa jenama dari bidang kriya seperti M.A.R.S Genuine Leather (Yogyakarta), Bengok Craft (Semarang) dan CV Solo Beat International (Solo). Dan benerapa jenama dari bidang kuliner seperti Saladin Kentang Magic (Bogor), Dapur Sehati (Situbondo).

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

tuan perak

prediksi togel malam ini

Selandia Baru jadikan RI pangsa pasar produk halal******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Pemerintah Selandia Baru menjadikan Indonesia sebagai peluang pasar perdagangan produk dengan sertifikat halal untuk meningkatkan volume ekspor produk terbaiknya.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan Selandia Baru Andrew Hoggard dalam agenda pertemuan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan 30 pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat.

"Kami melihat Indonesia sebagai pasar perdagangan halal di dunia. Sebagai negara dengan penerima ekspor terbesar di dunia," katanya.

Ia mengatakan Indonesia dan Selandia Baru memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan total nilai perdagangan 3 miliar dolar Selandia Baru per September 2022 hingga September 2023.

Hoggard yang juga menjabat Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru itu, menyebut perekonomian Indonesia penting bagi keberlangsungan ekspor berbagai produk dari sapi perah.

"Indonesia adalah pasar ekspor kami yang tumbuh paling cepat kedua pada tahun 2022 dan sekarang menjadi pasar terbesar kedua untuk produk susu Selandia Baru," katanya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf temui PM Luxon bahas solusi perdagangan RI-Selandia Baru

Ia mengatakan kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjukkan pentingnya kemitraan bilateral RI-Selandia Baru yang telah terbangun lama.

"Ekspor kami berkontribusi bagi ketahanan pangan Indonesia dan kami juga melihat Indonesia sebagai mitra dagang yang sangat penting dan berharga," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan komitmen Selandia Baru untuk menyajikan produk-produk yang berkualitas dan memenuhi standar hukum syariah maupun regulasi perdagangan bagi Indonesia.

Terkait dengan hal itu, kata dia, Selandia Baru telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI untuk meningkatkan ekspor produk halal Selandia Baru ke Indonesia.

"Selandia Baru bangga untuk menjadi negara barat yang bisa memproduksi produk halal yang telah terinstitusi melalui platform elektronik di sistem halal," katanya.

Ia berharap RI dan Selandia Baru dapat menempuh kerja sama yang lebih konkret di industri halal melalui penandatanganan mutual recognition arrangement (MRA) atau kesepakatan yang mendorong adanya saling pengakuan terhadap produk halal dari kedua negara.

"Maka dari itu saya berharap kita bisa menandatangani komitmen MRA yang akan menjamin konsumen Indonesia akan terus percaya dengan produk-produk Selandia Baru," ujarnya.

Baca juga: Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret
Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres ajak WNI di Selandia Baru tangkap peluang bilateral perdagangan

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Aku, si penjelajah bayangan

situs slot terpercaya di dunia

Jokowi: Industri Kaltim Amonium Nitrat dukung produktivitas pangan******

Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berharap industri PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur, dapat mendukung produktivitas pangan nasional.

Menurut Presiden, pembangunan industri amonium nitrat di dalam negeri sangat penting karena Indonesia masih mengimpor 21 persen bahan baku pupuk tersebut.

“Saya senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Tanah Air, utamanya NPK,” kata Presiden Jokowi ketika meresmikan pabrik Kaltim Amonium Nitrat di Bontang, Kamis.

Baca juga: Presiden Jokowi kunjungi Bontang dan IKN

Dengan beroperasinya pabrik tersebut, ujar dia, Indonesia bisa mengurangi hingga 8 persen impor amonium nitrat.

Kepala Negara berharap industri amonium nitrat dengan nilai investasi Rp1,2 triliun itu turut menyokong kemandirian pangan nasional.

Ptesiden Jokowi kemudian menginstruksikan Kementerian BUMN untuk terus melakukan ekspansi bisnis agar Indonesia bisa terus melakukan substitusi barang-barang impor.

“Ini tidak hanya urusan amonium nitrat tetapi produk-produk lain yang kita masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu,” tuturnya.

Baca juga: Jokowi ajak menteri makan bakso di Samarinda

Presiden  juga menyoroti krisis pangan global, yang memicu banyak negara membatasi atau bahkan menyetop ekspor komoditas pangan.

“Sekarang ini semua negara—ada 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya sekarang ngeremsemua, bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya. Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara,” ujarnya.

Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani, Novi Abdi
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Pemasok Dewa dan Iblis

situs slot gampang maxwin

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024