persyaratan kredit hp di shopee

situs gacor terbaru 995Jutaan kata 258451Orang-orang telah membaca serialisasi

《persyaratan kredit hp di shopee》

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Tepis isu mundur, Menlu Retno disebut sedang sibuk di luar negeri******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi disebut sedang sibuk dengan berbagai agenda kegiatan di luar negeri, ketika dia diisukan mundur dari jajaran Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Menlu RI masih fokus dan sibuk menangani kepentingan Indonesia di luar negeri,” kata Juru Bicara Kemlu Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat pada Minggu.

Menurut Iqbal, kegiatan Menlu Retno saat ini justru sangat padat, karena banyak isu internasional yang perlu menjadi perhatian serius bagi Indonesia.

“Sedang banyak yang perlu perhatian serius, seperti isu Palestina. Agenda beliau memang sangat padat,” tutur dia.

Berdasarkan unggahan terbaru di akun resmi X, Menlu Retno diketahui sedang berada di Den Haag, Belanda, pada Minggu, untuk menerima sertifikat asli penunjukan Jamu Wellness Culture sebagai Warisan Budaya Tak Benda UNESCO dari Duta Besar RI untuk UNESCO.
Baca juga: Bertemu Menlu Belanda, Retno bahas ekonomi hingga Palestina

Sebelumnya pada Jumat (2/2), Retno berada di Brussels, Belgia, untuk berbicara dalam EU Indo-Pacific Ministerial Forumke-3, ASEAN-EU Ministerial Meeting ke-2, serta melakukan pertemuan bilateral dengan menlu sejumlah negara.

Kabar mengenai rencana mundurnya beberapa menteri pertama kali diutarakan oleh ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri, pertengahan Januari lalu.

Menurut dia, alasan rencana mundurnya sejumlah menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menlu Retno Marsudi, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono karena mereka merasa tidak nyaman dengan Jokowi—berkaitan dengan Pemilu 2024.
Baca juga: Retno Marsudi jamin Kemlu jaga netralitas selama Pemilu 2024

Isu mundurnya Menlu Retno semakin santer ketika Presiden Jokowi menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai menlu ad interim pada 21-22 Januari 2024.

Penunjukan Budi Arie sebagai menlu ad interim dikarenakan Retno harus melakukan perjalanan ke New York, AS untuk menghadiri debat Dewan Keamanan PBB mengenai Palestina, sementara pada saat yang bersamaan Wamenlu Nugraha Mansury juga sedang berada di Kampala, Uganda guna menghadiri KTT ke-19 Gerakan Non Blok.

Namun, pihak Istana Kepresidenan RI membantah isu tersebut dengan menegaskan seluruh menteri kabinet Jokowi tetap solid jelang Pemilu 2024.

Baca juga: PDIP: Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi jadi keputusan bijak

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Label：pola rtp slot gacor hari ini、rtp online 138、togel 5d

Terkait：airbet 138 slot、123 situs、pinjol cepat cair dan mudah 2021、alaska slot777、info situs slot gacor、lapak89、pion777、pinjol yang bisa dicicil、slot resmi online、mega gacor slot login

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：big slot 88 login（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

bagaimana top up dana

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Naga Tersembunyi di Kota

papa4d2

KPU ingatkan 10 hari lagi pemungutan suara Pilpres 2024******

... hitungan hari ke depan, tinggal 10 hari lagi, kita menuju hari pemungutan suara, yaitu hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024...

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa pemungutan suara Pilpres 2024 yang jatuh pada Rabu, 14 Februari 2024 menyisakan waktu 10 hari.

Hal itu disampaikan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, saat membuka Debat Kelima Capres Pemilu 2024 di Balai Sidang Jakarta di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2014).
"Dalam hitungan hari ke depan, tinggal 10 hari lagi, kita menuju hari pemungutan suara, yaitu hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024," ujar dia.

Sementara itu, masa kampanye pasangan capres/cawapres akan berakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024. Adapun waktu yang tersisa tujuh hari lagi ini dapat dimanfaatkan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih.

Baca juga: AS Hikam: Debat Kelima akan tentukan arah dukungan 'swing voters'

"Dan tinggal tujuh hari lagi para peserta pemilu melaksanakan kampanye dalam rangka untuk meyakinkan para pemilih untuk memilih dirinya," jelasnya.

Ia juga sempat bertanya kepada sang guru mengenai perebutan kekuasaan. Lalu, sang Guru menjawab kekuasaan boleh direbut dan dalilnya ada dalam Al-Qur'an surat As-Shad ayat 35 yang berbunyi, "Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun setelahku. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Pemberi".

Menurut dia, inti dari ayat tersebut adalah sebelum seseorang berkuasa dan memimpin Indonesia harus diawali dengan istigfar atau mohon ampunan kepada Tuhan.

Baca juga: Tiga paslon hadiri Debat Kelima Capres Pemilu 2024

Hal ini agar saat memimpin dimulai dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas dan tulus hanya dalam rangka untuk mencari rida dan rahmat dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa.

Oleh karena itu, dia berdoa semoga para pemimpin yang terpilih mampu mengemban amanat yang telah diberikan rakyat. Ini juga merupakan simbol dari rahmat dan karunia dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. "Siapa pun yang diberikan amanat, mohon tidak disia-siakan amanat ini melalui pemilu," tegas dia.

Baca juga: Ini upaya PLN untuk pasokan listrik debat terakhir Capres Pemilu 2024

KPU telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Baca juga: Anies Baswedan berharap debat kelima Pilpres 2024 berjalan lancar

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

situs bet

Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu karena proses hukum berada di bawah pengadilan.

"Mereka hanya menilai tindakan maupun kebijakan yang dikeluarkan penyelenggara pemilu itu etis atau tidak. Tentu ada proses hukum berikutnya," ucap Feri saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Proses hukum tersebut, kata dia, yang akan menentukan kelanjutan dari vonis DKPP. Misalnya, jika vonis tersebut diproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau sidang sengketa administrasi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun DKPP memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Feri menuturkan, pihak yang merasa dirugikan dari pelanggaran KPU tersebut bisa mengajukan gugatan ke PTUN maupun Bawaslu.

Ia menjelaskan, jika dalam sengketa administrasi Bawaslu melihat ada pelanggaran, maka lembaga pengawas penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut bisa memutuskan bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi serta membatalkan proses administrasi atau terdaftarnya Gibran sebagai salah satu cawapres pemilu tahun ini.

"Jadi tidak serta-merta vonis DKPP membatalkan pendaftaran Gibran begitu saja," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan bahwa Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Bawaslu mengawasi putusan itu.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal
Baca juga: Dekan FH Unair: Putusan DKPP tak pengaruhi pencalonan Gibran
Baca juga: Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Tinju Xingyi

link slot gacor terpercaya 2022

Hutama Karya targetkan Tol Trans Sumatera tahap 1 tuntas tahun ini******

Sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kita targetkan 5 ruas JTTS Tahap I sepanjang 196 km dapat selesai pada Semester I...

Jakarta (ANTARA) - PT Hutama Karya (Persero) menargetkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap I dapat selesai pada tahun ini dalam rangka memperkuat konektivitas di Pulau Sumatera.

"Sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), kita targetkan 5 ruas JTTS Tahap I sepanjang 196 km dapat selesai pada Semester I, dan terbitnya 9 Sertifikat Laik Operasi (SLO). Progres dari masing-masing ruas secara umum sudah sangat signifikan, kita harapkan JTTS dapat berdampak terhadap perekonomian nasional,” ujar Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo di Jakarta, Senin.

Tjahjo mengatakan mengatakan target penyelesaian JTTS Tahap I yang meliputi 5 ruas tersebut terdiri dari Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi I Padang Tidji – Seulimum sepanjang 25 km, Jalan Tol Binjai – Langsa Seksi III Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sepanjang 19 km, Jalan Tol Indrapura – Kisaran Seksi II Lima Puluh – Kisaran sepanjang 32 km.

Kemudian Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi III dan IV Tebing Tinggi – Pematang Siantar sepanjang 58 km; Jalan Tol Padang – Pekanbaru Seksi I Padang – Sicincin sepanjang 37 km, dan Seksi V Bangkinang – Pangkalan Tahap I (Bangkinang – Koto Kampar) sepanjang 25 km.

Pada 2024, Hutama Karya terus melanjutkan pembangunan JTTS dengan menargetkan seluruh jalan tol tahap I tuntas. Upaya ini diharapkan mampu untuk memperkuat konektivitas transportasi darat di wilayah Sumatera.

Tjahjo menjelaskan untuk mengakselerasi pembangunan JTTS, Hutama Karya mengapresiasi dukungan Pemerintah atas Penyertaan Modal Negara (PMN) 2024 sebesar Rp18,6 triliun yang di dalamnya termasuk anggaran penyelesaian sejumlah ruas JTTS Tahap I.

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang kurang lebih1.030 km, termasuk dengan jalan tol dukungan konstruksi. Untuk ruas tol Konstruksi 286,4 km dan 743,6 km ruas tol Operasi.

Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh diantaranya yakni Tol Bakauheni – Terbanggi Besar sepanjang 140 km, Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai (17 km).

Kemudian Tol Pekanbaru – Dumai sepanjang 132 km, Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 – 6 (49 km) serta Tol Binjai – Langsa Seksi Binjai – Tanjung Pura (38 km), Tol Bengkulu – Taba Penanjung (17 km), Tol Pekanbaru – Bangkinang (31 km), Tol Indralaya – Prabumulih (64 km), Tol Indrapura – Lima Puluh (15,6 km), Tol Tebing Tinggi – Indrapura (28,5 km).

Baca juga: Hutama Karya : Jalan tol simpang Indralaya-Prabumulih segera bertarif

Baca juga: Hutama Karya dapatkan dua kontrak proyek baru di awal 2024

Baca juga: Hutama Karya cetak laba bersih sebesar Rp1,66 triliun pada 2023

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

aztec88

KPK periksa putra SYL soal jual beli jabatan di Kementan******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa putra mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kemal Redindo Syahrul Putra, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Pada Senin (5/2), telah selesai diperiksa sebagai saksi, Kemal Redindo; dikonfirmasi terkait pengetahuan mengenai dugaan aliran uang yang diterima tersangka SYL, termasuk pengetahuan mengenai dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementan saat itu," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal apa saja temuan tim penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya penyidik KPK juga memanggil putri Syahrul Yasin Limpo yang juga anggota DPR RI, Indira Chunda Thita Syahrul, pada Jumat (2/2). Meski demikian, yang bersangkutan tidak hadir dan akan dilakukan pemanggilan ulang oleh KPK.

"Saksi Indira Chunda Thita Syahrul tidak hadir," kata Ali.

Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Untuk diketahui, KPK pada Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan.

Kedua tersangka itu ditahan menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dulu ditahan pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai mentan periode 2019-2024. Dengan jabatannya, SYL membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai tahun 2020 hingga 2023. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Baca juga: KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi

Selain itu, penyidik KPK menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca juga: KPK panggil putri eks mentan SYL, Indira Chunda ThitaSyahrul

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

kumpulan situs pagcor

Pakar sebut putusan DKPP tidak pengaruhi pencalonan Gibran******

Jakarta (ANTARA) - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu soal pelanggaran etik Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya tidak memengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, kata pakar hukum tata negara.

"Secara hukum putusan KPU soal pencalonan Gibran tidak terpengaruh dengan keluarnya putusan DKPP," kata pakar hukum tata negara Universitas Borobudur Jakarta Prof. Faisal Santiago mengemukakan saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin, menanggapi putusan DKPP.

Menurut Faisal, tidak ada yang salah dengan ketua KPU RI karena hanya menjalankan putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan capres dan cawapres. "Karena putusan MK adalah final dan mengikat sehingga KPU hanya menjalankan dari putusan tersebut," tambahnya.

"Bahwa setelah putusan MK tersebut terbit, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia capres dan cawapres, tidak ada pengaruhnya dengan putusan KPU soal pencalonan Gibran," jelas Faisal.

Baca juga: Hasyim Asy'ari divonis langgar kode etik terima pendaftaran Gibran

Ia menimpali, "Sama seperti putusan MK, di mana Anwar Usman, mantan Ketua MK, dikenakan pelanggaran berat, tetapi tahapan pendaftaran capres dan cawapres tetap berjalan sebagaimana mestinya."

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

"Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan disebut di atas, memutuskan, satu, mengabulkan pengaduan para penganut untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU tak pengaruhi pencalonan Gibran

Heddy mengatakan Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. "Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy'ari," tambahnya.

Selain Hasyim, enam orang anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan tersebut dan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengawasi putusan itu.

Hasyim Asy'ari bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Ketua KPU: Saya tak akan mengomentari putusan DKPP
Baca juga: Ganjar sebut putusan DKPP jadi pelajaran untuk demokrasi
Baca juga: Di Solo, Muhaimin tanggapi putusan DKPP soal Gibran

Kuil Kiamat

erek erek kucing melahirkan

Polisi tangkap puluhan remaja yang hendak tawuran di Jaktim******

Para pelaku dikenakan percobaan tindak pidana, dengan sanksi teguran, pembinaan dan membuat surat pernyataan.

Jakarta (ANTARA) - Jajaran kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur menangkap puluhan remaja yang hendak melakukan aksi tawuran di wilayah Jakarta Timur, pada Minggu dini hari (4/2).

"Total ada 20 orang yang kita tangkap, tiga orang diantaranya sebagai admin sosial media kelompok mereka. Pelaku rata-rata di bawah umur dengan usia 15, 16, dan 17 tahun," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly saat jumpa pers di Mapolres Metro Jaktim, Jatinegara, Senin.

Puluhan remaja itu tergabung dalam kelompok bernama "Amsterdam" yang ada di Bintara Jaya, Bekasi. Sementara, dua kelompok lainnya di Duren Sawit dan Cakung.

Nicolas menjelaskan kronologi penangkapan bermula ketika jajarannya tengah melakukan apel malam persiapan patroli di Polsek Cakung pada Minggu (4/2) dini hari.

Kemudian, anggota yang melaksanakan apel tampak curiga dengan sikap beberapa remaja yang merekam menggunakan ponsel genggam proses apel tersebut. Lantas, unit Patroli Presisi Polres Metro Jakarta Timur menghampiri remaja yang merekam tersebut dan menanyakan alasannya.

"Setelah apel, anggota kami menanyakan kenapa direkam, rupanya mereka itu admin sosial media kelompok tawuran dan mereka update di sosial media tulisannya 'Jangan gerak dulu angin sedang kencang', yang artinya jangan gerak dulu ada polisi, seperti memberi tahu kepada temannya," papar Nicolas.

Baca juga: Legislator: Komunikasi orang tua dengan anak bisa cegah tawuran

Setelah diselidiki lebih dalam, lanjut Nicolas, pihaknya menemukan admin Instagram kelompok tersebut bernama Nagabonar dan Amsterdam, yang diketahui berjanji akan menggelar tawuran.

Tidak hanya itu, polisi juga menemukan kelompok tawuran lainnya bernama Wisma yang akan melakukan aksi kriminal serupa.

Selanjutnya, polisi menyita ponsel genggam yang dimanfaatkan untuk updatestatus tersebut beserta pemiliknya.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly (tiga kanan) saat jumpa pers terkait aksi tawuran yang meresahkan warga di Mapolres Metro Jaktim, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (5/2/2024). ANTARA/Syaiful Hakim/aa.

"Saat melakukan razia lebih dalam terhadap para pelaku, kami amankan alat tawuran berupa senjata tajam, antara lain jenis celurit, golok, parang, stik golf, dan bom molotov," ujar Nicolas.

Para pelaku dikenakan percobaan tindak pidana, dengan sanksi teguran, pembinaan dan membuat surat pernyataan.

Polisi juga bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan pembinaan kepada para pelaku yang masih di bawah umur.

"Kami juga bekerja sama dengan Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Jakarta Timur, RT, dan RW serta akan panggil orang tua agar lebih intens melakukan pengawasan kepada anaknya," kata Nicolas.

Baca juga: Antisipasi tawuran, polisi gencarkan patroli di kawasan Bassura Jaktim

《persyaratan kredit hp di shopee》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，aplikasi prediksi angka jituHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《persyaratan kredit hp di shopee》bab terbaru。