pasar123 situs slot

97 togel 940Jutaan kata 451Orang-orang telah membaca serialisasi

《pasar123 situs slot》

Antisipasi RS penuh, Presiden Jokowi imbau masyarakat jaga kesehatan******

Jadi sekarang ini masyarakat harus menyadari pentingnya kesehatan. Yang namanya sehat itu lebih baik kalau dimulai sejak dini

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat agar disiplin menjaga kesehatan, untuk mengantisipasi penuhnya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas yang melayani pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau BPJS Kesehatan.

“Kartu KIS dan BPJS itu dienggo jagan-jagan -digunakan untuk berjaga-jaga- agar kalau sakit sudah tidak dipungut biaya. Tetapi yang paling penting Bapak/Ibu harus sehat. Makanan dijaga, apalagi yang usianya sudah di atas 60 tahun. Jaga betul yang namanya kadar gula, kadar kolesterol, jangan dhahar gajih-gajihan -makan makanan berlemak-,” kata Jokowi dalam silaturahim dengan penerima bantuan BPJS Kesehatan di Kabupaten Blora Jawa Tengah, Selasa.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan masyarakat tidak lupa berolahraga, agar tidak mudah sakit.

“Jadi sekarang ini masyarakat harus menyadari pentingnya kesehatan. Yang namanya sehat itu lebih baik kalau dimulai sejak dini. Soal pola makan, pola olahraga harus dijaga betul agar badan kita sehat,” katanya.

Presiden pun mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengurangi porsi nasi menjadi seperempat dalam piring makannya, dan menggantinya dengan sayur dan buah.

“Hati-hati lho, nasi itu kadar gulanya tinggi. Saya dulu kalau makan nasi segini, tetapi sekarang sudah saya kurangi jadi seperempat -porsi- nasinya, yang dibanyakin justru sayur buahnya,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia sudah memiliki kartu BPJS kesehatan, yang bahkan melayani pasien dengan penyakit berat seperti jantung dan ginjal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 96 juta peserta BPJS Kesehatan iurannya ditutup dari APBN pemerintah.

Menurut dia, tidak ada negara lain di dunia yang penduduknya sebesar Indonesia, yang diberi jaminan kesehatan hingga tidak dipungut biaya.

Namun, Presiden juga menyoroti masalah yang timbul kemudian yaitu membludaknya pasien pemegang kartu KIS maupun BPJS di fasilitas-fasilitas kesehatan.

“Gini lho kalau sakitnya ringan seperti batuk-batuk ya jangan ke rumah sakit, ke puskesmas saja. Sekarang sakit sedikit ke rumah sakit waduh penuh semua nanti rumah sakit kita,” katanya.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Mahkamah Internasional putuskan Israel harus cegah genosida di Gaza******

Den Haag (ANTARA) - Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa Israel harus mengambil tindakan untuk mencegah aksi genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Ketua Mahkamah Joan Donoghue mengatakan pengadilan sangat khawatir dengan hilangnya nyawa di Jalur Gaza akibat serangan militer Israel yang hingga kini masih berlangsung.

Mahkamah juga memutuskan bahwa Israel harus memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Selain itu, ICJ juga menuntut Israel agar dalam waktu satu bulan melapor ke mahkamah tentang apa yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut.

Pengadilan tinggi PBB itu tidak memerintahkan gencatan senjata, namun mengabulkan sejumlah langkah darurat yang diminta Afrika Selatan seraya pengadilan mengadili kasus yang menuding Israel melakukan genosida.

Baca juga: Rusia: peristiwa tragis di Gaza bisa dipandang sebagai genosida

ICJ mengakui hak warga Palestina di Gaza untuk dilindungi dari aksi genosida.

Dengan mengadukan kasus ini ke Mahkamah Internasional, Afrika Selatan telah meminta ke pengadilan agar agresi militer Israel yang masih berlangsung dan telah menewaskan lebih dari 25.000 warga Palestina agar dapat segera dihentikan.

Namun demikian, pengadilan tidak mengabulkan permohonan tersebut.

Baca juga: Memahami gugatan genosida Gaza terhadap Israel
Baca juga: Israel berharap ICJ tolak tuduhan genosida atas perangnya di Gaza
Baca juga: Menlu Finlandia: waktu Israel untuk membela diri sudah berakhir

Sumber: WAFA

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

KPK panggil 2 pejabat Kementan terkait kasus SYL******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Edi Eko Sasmito dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedy Nursyamsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pegawai Kementan yakni Pegawai Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kementan bernama Salam dan Pegawai Biro Umum Kementerian Pertanian Tahun 2001 bernama Karina.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

KPK pada Jumat (13/10/2023), resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dulu ditahan pada Rabu (11/10/2023).

Baca juga: KPK panggil eks sekjen Kementan Momon Rusmono terkait kasus SYL

Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian untuk periode 2019 sampai 2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I, dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 dolar AS sampai 10.000 dolar AS.

Baca juga: SYL dan lima saksi diperiksa di Bareskrim Polri

Baca juga: SYL konfirmasi hadiri pemeriksaan lanjutan di Bareskrim

KPK pun menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap para ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex menjabarkan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bet10ribu、jp77 slot login、link slot situs thailand

Terkait：slot yang gacor jam berapa、erek 06 2d、slot play 808、kaisarjp、terbaik slot、viosslot、situs slot gacor bonus new member 100、slot gacor sering menang、slot raja9、pola slot gacor mahjong ways 2

---

---

bab terbaru：no wa kredivo（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03