syarat kredit barang

Kesengsaraan Abadi Penglai

Pupuk Indonesia Akui Masih Ada Penyelewengan Pupuk Bersubsidi******

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.

Ia mengatakan penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas. Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.

"Penyelewengan itu banyak terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Artinya, kami gak bisa tahu pasti sebetulnya yang beli pupuk ini orang ini (oknum pelaku) atau tidak. Jadi kemudian oleh oknum itu apakah pupuk itu betul dia pakai (atau jual lagi)," kata Wijaya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Menurut Wijaya, untuk meminimalisir hal serupa terulang kuncinya ada di pendataan. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui siapa saja yang mengambil pupuk subsidi di kios lengkap dengan jumlahnya.

Oleh karena itu, Pupuk Indonesia pun mengimplementasikan aplikasi Retail Management System (RMS) atau Rekan. Sistem digitalisasi ini dapat mempermudah dan mempercepat kios dalam memproses penjualan pupuk, baik retail, komersil maupun pupuk bersubsidi.

"Jadi kami buat sistem namanya Retail Management System, namanya Rekan, aplikasi yang dipasang di setiap distributor dan kios untuk memudahkan tracking barang keluar-masuk, kebutuhan daerah, dan petani yang ambil barang," kata Wijaya.

Ia mengklaim, sistem ini sudah berjalan di Bali dan Aceh dan relatif tertib. Ia berharap kelak implementasi Rekan bisa dilakukan di semua daerah di daerah.

Tak hanya itu, Wijaya juga mengatakan saat ini pihaknya berencana untuk memasang alat pelacak semacam chip yang bisa ditempel di karung. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui ke mana pupuk yang sudah dibeli masyarakat dari kios.

"Kamu harapkan ini juga bisa segera diimplementasikan," katanya.

Pada pertengahan tahun lalu, polisi membongkar kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang terjadi di sembilan kabupaten wilayah Jawa Timur (Jatim). Total barang bukti yang disita yaitu 279,45 ton pupuk.

Saat itu, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan terdapat 21 orang yang ditangkap oleh penyidik berdasarkan 14 laporan polisi berbeda.

Tersangka sebanyak 21 orang, di dalam prosesnya tiga di antaranya ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim, bahwa ini berada di 9 Kabupaten, Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang dan Lamongan," kata Nico dalam keterangan tertulis.

Dalam kasus ini, penyelidikan sudah dilakukan sejak Januari hingga April 2022 lalu. Polisi menduga terdapat penyimpangan dalam ketersediaan pupuk, proses distribusi, dan pemberian harga.

Modus operandi yang dilakukan ialah para tersangka membeli pupuk bersubsidi dan mengganti bungkus sak dengan non subsidi. Harga penjualan pupuk itu pun jauh di atas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp115 ribu.

Menurutnya, terdapat beberapa petani yang membeli pupuk dari tersangka dengan harga bervariasi mulai Rp160 ribu hingga Rp200 ribu.

"Modus kedua, menjual dengan harga eceran tertinggi, kadang-kadang petani sangat butuh akan membeli padahal ini tidak boleh. Sedangkan modus lain, mengelabui petugas dengan cara menjual pupuk di luar wilayah area," jelasnya.

Para tersangka yang diamankan juga hendak mengirim pupuk bersubsidi itu ke Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal.

[Gambas:Video CNN]

salib suci

Daftar Mudik Gratis Kemenhub Bisa Dilakukan Online Lewat MitraDarat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali memberikan layanan mudik gratispada lebaran tahun ini. Masyarakat yang ingin mengikuti mudik gratis bisa mendaftar melalui aplikasi MitraDarat mulai Senin (13/3).

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengatakan tahun ini merupakan pertama kalinya pendaftaran mudik gratis melalui aplikasi.

"Calon pemudik mendownload dulu menggunakan aplikasi, silahkan Appstore dan Playstore dengan mendownload aplikasi MitraDarat," ujar Suharto dalam konferensi pers, Senin (13/3).

Sementara di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada 18 kota, yaitu Solo, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Blora, Boyolali, Klaten, dan Wonogiri.

Kemudian, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, dan Yogyakarta. Lalu di Jawa Timur ada lima kota yakni Madiun, Surabaya, Tuban, Malang, dan Tulungagung.

Sementara untuk arus balik tersedia untuk delapan perjalanan yaitu Cirebon-Jakarta, Madiun-Jakarta, Surabaya-Madiun, Semarang-Jakarta, Solo-Jakarta, Purwokerto-Cirebon, Wonogiri-Jakarta, dan Yogyakarta-Jakarta.

"Memang kalau dari sisi jumlah kota di Pulau Sumatra dan Pulau Jawa tidak mungkin semua akan dilayani, tapi tentunya kami mencoba mendekatkan ke tujuan-tujuan pemudik," ujar Suharto.

Berikut cara daftar mudik gratis Kemenhub 2023

1. Cara login di aplikasi MitraDarat

-Klik tombol 'Login'

-Masukkan alamat email/akun Google

-Masukkan nomor telepon (WhatsApp)

-Masukkan kode OTP

2. Cara pesan tiket mudik gratis

-Klik Icon 'Mudik Gratis' di aplikasi MitraDarat

-Pilih titik keberangkatan dan tujuan mudik

-Pilih armada mudik sesuai yang diinginkan Isi identitas data penumpang dengan benar

-Klik tombol 'Selesaikan Pemesanan'

3. Cara cek bukti tiket mudik gratis

-Klik Icon 'Mudik Gratis' di aplikasi MitraDarat

-Pilih Icon 'Tiketku'

-Klik tiket yang telah dipesan

-Lalu, pilih tombol 'Lihat Kode QR'

-Tampilan Kode QR bukti pemesanan (tunjukkan kode QR ke petugas di posko validasi untuk proses verifikasi tiket)

[Gambas:Video CNN]

Dahuanglu

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Impor Pakaian Bekas Bikin Jokowi Kesal, Apa Sih Bahayanya?******

Masalah pakaian bekasimpor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengecam belanja pakaian bekasimpor atau yang sering disebut thriftingitu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri, Rabu (15/3).

"Hari ini, Selasa (14/3/2023), Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan tentunya terkait dengan penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau thrifting dan upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta seperti dikutip dari tribratanews.polri.go.id.

Larangan impor pakaian bekas sendiri sebenarnya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No 18 tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor.

Pada pasal 2 ayat 3 disebut bahwa barang dilarang impor, antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunanya.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut Industri Kecil dan Menengah (IKM) di sektor penjahit sangat terganggu karena harus bersaing dengan pakaian bekas impor.

Kondisi itu kemudian berdampak secara domino terhadap ekosistem industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di sektor hulu.

"Yang berakibat utilisasi industri TPT nasional menurun. Kerugian berdampak terhadap utilisasi dan berimbas juga terhadap pengurangan tenaga kerja," kata Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/3).

Senada, Ekonom Indef Rizal Taufikurahman mengatakan pakaian bekas impor akan menurunkan produktivitas dan kinerja industri tekstil. Harga tekstil dalam negeri menjadi tidak kompetitif serta berpotensi menurunkan daya saing industri tekstil lokal, termasuk di dalamnya UMKM.

Selain itu, juga akan menyebabkan dampak buruk terhadap kesehatan, seperti gatal dan alergi kulit, iritasi kulit, dan infeksi karena pakaian bekas impor tidak terjaga kebersihannya dan mengandung jamur yang membahayakan.

Agar hal tersebut tidak terjadi, Rizal mengatakan pemerintah perlu bertindak tegas kepada pelaku impor baju bekas sesuai dengan Permendag No.40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor serta perlu mengedukasi masyarakat.

"Pemerintah harus mengedukasi publik perlunya menggunakan hasil produksi tekstil dalam negeri, perlunya menghidupkan UMKM bidang tekstil, bertindak tegas kepada para pelaku importir baju bekas," kata Rizal.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pakaian bekas impor terutama ilegal akan mengganggu daya saing industri tekstil dalam negeri.

Selain itu, pakaian bekas impor juga membawa dampak negatif bagi kesehatan karena tidak diketahui bagaimana pemakaian di negara asalnya.

"Jadi impor pakaian bekas merugikan baik bagi produsen maupun konsumen," kata Faisal.

Begitu juga dengan Ekonom Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Shofie az Zahra mengatakan dampak dari pakaian bekas impor adalah perubahan pola konsumsi masyarakat yang menyebabkan permintaan pasar untuk industri pakaian dalam negeri akan turun.

Padahal, industri tekstil dalam negeri menyerap cukup banyak tenaga kerja.

"Apabila perubahan pola konsumsi ini terjadi terus menerus, bisa terjadi PHK dari perusahaan tekstil dalam negeri dan dalam jangka menengah, tingkat pengangguran akan bertambah," kata Shofie.

Ia mengatakan peran pemerintah terutama di pengawasan masuknya pakaian bekas impor harus diperketat, khususnya pada bagian bea cukai.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

Profil Zainudin Amali, Profesor Olahraga yang Jadi Komisaris Mandiri******

Menteri BUMNErick Thohir mengangkat mantan Menpora Zainudin Amali menjadi komisaris independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pengangkatan dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Selasa (14/3).

Lalu siapa Zainudin Amali?

Zainudin adalah Sarjana Ekonomi di STIE Swadaya. Ia meraih gelar Magister Kebijakan Publik di Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta dan Doktor di Bidang Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jakarta, 2019.

Sebelum didapuk sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero), ia pernah dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 23 Oktober 2019.

Namun, pria kelahiran Gorontalo 16 Maret 1962 itu, mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada (13/3).

Selain pernah menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (2019-2023), politikus partai Golongan Karya (Golkar) itu juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar MPR-RI Periode 2019-2024 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamengkasan dan Kabupaten Sumenep).

Ia juga pernah menjadi anggota Komisi III, anggota Komisi VIII, anggota Komisi I, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKASP), dan Ketua Komisi II DPR-RI Periode 2014-2019 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamengkasan dan Kabupaten Sumenep).

Pada periode 2009-2014, Zainudin menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI (Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri dan Kota Blitar), dan anggota Komisi VII, anggota Komisi IV dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR-RI Periode 2004-2009 dari Daerah Pemilihan Gorontalo.

Selain berkecimpung di Gedung Senayan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang kini juga menjadi Wakil Ketua Umum PSSI itu juga pernah menduduki posisi penting di sejumlah perusahaan seperti Direktur PT. Putra Mas (2000-2002), Komisaris PT. Wirabuana Dwi Jaya Persada (2000), Komisaris PT. Gitrana Sendiko (1996-1997), dan Direktur PT. Surya Terang Agung (1996-1998).

Tak hanya itu, ia pernah menjadi Direktur PT. Makmur Triagung (1996-2000) dan bekerja di PT. Supra Dinakarya (1993-1996).

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Kolaborasi Indonesia dan Vietnam untuk Kedepankan Sentralitas ASEAN******

ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melanjutkan roadshowke Vietnam pada 12-14 Maret 2023.

Roadshowkali ini bertujuan untuk mempromosikan integrasi dan kerja sama ekonomi kawasan untuk memajukan ASEAN Centrality.

Sebagai bagian dari misi roadshowke Vietnam saat ini, Keketuaan ASEAN-BAC bertujuan mendorong bisnis dan pemerintah di Vietnam untuk turut berpartisipasi dalam lima prioritas dan delapan legacy projects, yang meliputi kerja sama perdagangan regional, pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, dan yang terbaru adalah ASEAN Business Entity.

Pembahasan berpusat pada kolaborasi legacy ASEAN-BAC, seperti ASEAN QR Code dan Inclusive Closed Loop, serta percepatan pengembangan sektor-sektor utama yang disorot oleh Presiden Joko Widodo, seperti pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, teknologi tinggi, dan transformasi digital.

Roadshowini juga membuahkan hasil yang nyata, yaitu penyelenggaraan forum promosi bisnis dan perdagangan Indonesia-Vietnam yang merupakan bagian dari kegiatan menuju ASEAN Business Investment Summit dan ASEAN Business Awards.

Forum ini akan berfungsi sebagai platform untuk mengidentifikasi sektor-sektor utama untuk kerja sama antara kedua negara dan mempromosikan proyek-proyek hijau, dengan harapan dapat menarik lebih banyak minat dari bisnis dan menghasilkan kemitraan yang nyata.

Indonesia dan Vietnam memiliki peran penting dalam memperluas posisi ASEAN sebagai pemegang kunci ekonomi global, mengingat PDB gabungannya melebihi 60 persen dari total PDB kawasan.

Keberhasilan Vietnam dalam pembangunan ekonomi Asia Tenggara dapat dikaitkan dengan lingkungannya yang ramah bisnis, posisi negara yang strategis, perluasan pasar domestik, dan tingkat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata yang mengesankan lebih dari 6 persen sejak 1986.

Partisipasi proaktif Vietnam dalam prakarsa ekonomi ASEAN, seperti sebagai Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), menyoroti komitmen negara untuk memperkuat integrasi dan kerja sama ekonomi di kawasan.

"Karena kedua negara memainkan peran penting di kawasan ASEAN, kemitraan berkelanjutan Indonesia dan Vietnam dalam konektivitas ekonomi memainkan peran yang sangat penting untuk memperluas posisi kawasan ini sebagai pemain ekonomi global utama. Dengan letaknya yang strategis di peta Indo-Pasifik, ASEAN berpotensi menjadi 'magnet' pertumbuhan global selanjutnya," kata Arsjad dikutip Rabu (15/3).

Kerjasama Ekonomi Indonesia-Vietnam

Vietnam menempati peringkat ke-11 di antara mitra dagang utama Indonesia, dengan volume perdagangan sebesar US miliar pada tahun 2022. Kedua negara ini telah menjalin kemitraan di berbagai sektor seperti pembangunan pedesaan, pemanfaatan batu bara dan gas, serta kerja sama hukum.

Perusahaan Indonesia telah berinvestasi secara signifikan di Vietnam, dengan 106 proyek investasi valid senilai 8,9 juta. Selain itu, lebih dari 40 perusahaan Indonesia beroperasi di Vietnam, memproduksi barang dan jasa baik untuk pasar maupun ekspor Vietnam.

Perusahaan Vietnam juga telah menginvestasikan juta dalam 17 proyek di Indonesia dalam industri perdagangan, teknologi informasi, dan pertanian.
Selanjutnya, pada Desember 2022, Indonesia dan Vietnam mengumumkan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, dengan saling menghormati hak ekonomi masing-masing.

Ketua Alternatif ASEAN-BAC, Bernardino Vega menyatakan bahwa Indonesia dan Vietnam telah sering melakukan pertukaran delegasi dan telah menandatangani sejumlah kesepakatan dan perjanjian kerja sama, termasuk deklarasi visi bersama untuk kerja sama pertahanan periode 2017-2022.

"Kami percaya bahwa terdapat beberapa peluang ekonomi potensial yang dapat dijajaki antara kedua negara, yang juga dapat berkontribusi dalam penguatan kawasan ASEAN," ujar Bernardino.