pinjol 2022

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

4 Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta yang Masih Boleh di E******

Pemerintah telah menetapkan empat kategori barang imporlewat skemacross borderyang masih boleh dijual die-commerce meski di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta.

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan keempat kategori barang itu adalah buku, film, musik, dan software.

"Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, hari ini pemerintah telah menetapkan positive list produk yang boleh diperdagangkan lintas negara melalui crossborder online meski dengan harga di bawah US0 dollar AS. Ada empat kategori yaitu buku, film, musik, dan software," katanya dalam akun instagram @tetenmasduki_, Rabu (1/11).

Ia menjelaskan pengecualian terhadap empat kategori barang itu sejalan dengan upaya mencegah banjir produk impor dan melindungi produk lokal sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Di luar positive list, tetap berlaku larangan impor barang dengan harga di bawah US0 dolar per unit melalui cross border e-commerce," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan memperkuat arus masuk barang impor dengan merevisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor di mana tata niaga impor diubah dari post border menjadi border untuk delapan komoditas.

Delapan komoditas itu yakni tas, elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak, alas kaki, dan pakaian jadi.

"Perubahan post-bordermenjadi border dimasukkan dalam perubahan Tata Niaga Impor di Permendag 25 Tahun 2022," ungkap Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

[Gambas:Video CNN]

Hatiku beracun

Kementan Batasi Rekomendasi Impor Bawang Putih Maksimal 650 Ribu Ton******

Kementerian Pertanian (Kementan) bakal membatasi penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putihmulai tahun depan.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya hanya akan menerbitkan RIPH tersebut paling banyak untuk 650 ribu ton.

Arief mengatakan ketentuan jumlah tersebut mengacu pada kebutuhan nasional yang hanya sebanyak 600 ribu hingga 620 ribu ton. Selain itu, pembatasan ini juga dilakukan guna meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri.

Selain itu, ia juga mengatakan bakal transparan terkait siapa saja yang mendapat RIPH. Ia berjanji bakal menjabarkan siapa saja importir yang diberikan rekomendasi oleh Kementan.

Menurut Arif, hal ini perlu dilakukan agar tidak ada kecurigaan bahwa Kementan hanya memberikan rekomendasi kepada pihak tertentu saja.

"Kemarin ada suara hanya 1-2 importir (yang diberikan rekomendasi), enggak. Pak Dirjen punya datanya ada 140. Jadi orang itu suka membuat opini, itu yang akan kami counter back kepada masyarakat bahwa di Kementan tidak ada permainan seperti itu," ucap Arief.

Lebih lanjut, ia mengatakan untuk tahun ini pihaknya memang telah menerbitkan RIPH untuk 1,1 juta ton bawang putih untuk tahun. Namun, ia yakin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan kembali membatasi melalui Surat Persetujuan Impor (SPI).

"Kalau sudah dikeluarkan 1 juta ton tinggal Kemendag membatasi importasi supaya tidak over stok," ucap Arief.

Kementan telah menerbitkan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton pada tahun ini.

Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto menjelaskan dalam penerapan penerbitan RIPH harus mengikuti aturan sesuai Permentan nomor 39 tahun 2019 tentang RIPH dan terbuka untuk semua pelaku usaha importir bawang putih.

"Saat ini sudah terbit 2 ratusan RIPH bawang putih dengan total volume 1,1 juta ton. Jadi bukan hanya beberapa importir saja," ucap Prihasto melalui keterangan resmi, Sabtu (14/10).

"Saya sampaikan bahwa, Wewenang perizinan impor bawang putih ada di Kementerian Perdagangan. Setelah RIPH diterbitkan oleh Kementan, pelaku usaha melakukan pengajuan PI (Persetujuan Impor) ke Kementerian Perdagangan," imbuhnya.

Prihasto menjelaskan pelaku usaha mengajukan RIPH bawang putih secara online melalui SINAS NK terintegrasi dengan Sistem RIPH. Apabila pengajuan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis akan diterbitkan RIPH.

Ia pun menegaskan rekomendasi RIPH adalah rekomendasi teknis yang menyatakan bahwa produk hortikultura yang akan diimpor telah memenuhi persyaratan produk yang aman konsumsi dan bermutu baik.

Kemudian menerapkan prinsip telusur balik yang baik (traceability) dan memenuhi standar keamanan pangan segar asal tumbuhan.

"RIPH diperlukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu syarat melakukan impor produk hortikultura," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Cermin iblis serba bisa

Harta Elon Musk Menguap Rp112 T di Tengah Niat Pasok Internet ke Gaza******

Bos X dan Tesla Elon Musktercatat kehilangan harta US,1 miliar atau setara Rp112 triliun (asumsi kurs Rp15.866 per dolar AS).

Penurunan harta Musk yang menyentuh level 3,2 persen itu terjadi di tengah kesediaannya memberi akses internet Starlink kepada warga Gaza. Akan tetapi, belum ada rincian terbaru soal dampak sikap berani Musk terhadap penurunan hartanya.

Meski begitu, Forbessempat melaporkan SpaceX milik Musk yang menawarkan jaringan Starlink juga merugi kala perang Rusia-Ukraina memanas. Saat itu, perusahaan telekomunikasi Musk memicu kontroversi karena aktif membantu Ukraina.

Berdasarkan data Forbes Real Time Billionaires,harta Elon Musk kini tersisa US4,8 miliar atau setara Rp3.408 triliun. Meski susut cukup banyak, ia tetap berstatus orang paling kaya di dunia.

Tepat di bawah Musk ada pemilik gurita bisnis LVMH, yakni Bernard Arnault. Pria asal Prancis itu tercatat mengantongi harta sekitar US8,2 miliar alias tumbuh US,6 miliar.

Sementara itu, Bos Amazon Jeff Bezos menguntit di urutan ketiga dengan pundi-pundi harta US5,5 miliar. Harta Bezos juga naik 3,27 persen atau setara US,9 miliar.

Sebelumnya, Musk bersedia memberikan bantuan internet Starlink sebagai respons unggahan anggota kongres Partai Demokrat AS Alexandria Ocasio-Cortes. Alexandria menyebut pemutusan saluran komunikasi di Gaza adalah hal yang tak dapat diterima.

"Starlink akan mendukung konektivitas ke organisasi-organisasi bantuan yang diakui secara internasional di Gaza," tulis Musk di X alias media sosial yang dulunya bernama Twitter.

Sayang, simpati Musk terhadap Gaza mendapat tentangan dari Israel. Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi menuduh bantuan akses telekomunikasi itu dinilai akan digunakan Hamas untuk aktivitas terorisme.

Shlomo malah mendorong Musk agar menjadikan bantuan telekomunikasi Starlink sebagai alat tukar untuk membebaskan warga Israel yang disandera.

"Mungkin Musk bersedia mengkondisikan itu dengan membebaskan para bayi, putra, putri, dan lansia yang disandera. Semuanya! Kemudian, kantor saya akan memutus seluruh hubungan dengan Starlink," kata Shlomo via unggahan di akun X miliknya beberapa hari lalu.

[Gambas:Video CNN]

Ratuku Zhou Jielun

Indeks Kepercayaan Industri ke Ekonomi Melambat ke 50,7 pada Oktober******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Oktober melambat 1,81 poin dibandingkan September 2023 yakni dari 52,51 ke 50,7.

"Indeks Kepercayaan Industri pada Oktober 2023 masih pada level ekspansi, sebesar 50,70. Itu berarti melambat sebesar 1,81 poin dibandingkan September 2023 yang sebesar 52,51," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/10).

Febri mengidentifikasi ada tiga hal utama yang jadi penyebab penurunan IKI Oktober. Faktor pertama, penurunan daya beli global karena perlambatan ekonomi global khususnya karena mitra dagang utama seperti AS, China dan Eropa yang membuat penurunan permintaan yang drastis terhadap produk manufaktur Indonesia.

Kedua, melemahnya nilai tukar rupiah yang menyebabkan biaya input dengan bahan baku impor semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan kenaikan biaya produksi. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS semakin menurun dalam lima bulan berturut-turut.

Faktor ketigaadalah faktor eksternal, seperti banjirnya produk impor, peredaran barang ilegal dan kenaikan harga energi pada Oktober 2023.

"Kami melihat bahwa kinerja penegak hukum dan kementerian/lembaga terkait nampaknya belum sepenuhnya bisa meredam gencarnya barang impor dan barang ilegal lainnya yang menggerogoti pasar produsen domestik," ujarnya.

Berdasarkan komponen pembentuknya, indeks kepercayaan industri manufaktur yang masih ekspansif tersebut disebabkan oleh variabel pesanan baru dan produksi yang masih mengalami ekspansi sebesar 51,72 dan 50,83. Sementara itu, variabel persediaan produk masih kontraksi di level 47,95 dari sebelumnya sebesar 47,40 pada September 2023.

Menurut Febri, penurunan ekspansi pada variabel pesanan baru terjadi lantaran merosotnya pesanan domestik dan luar negeri dan beberapa responden juga menyampaikan karena daya saing harga di pasar domestik.

Adapun penurunan ekspansi pada variabel produksi karena penurunan pesanan. Mayoritas subsektor menyampaikan karena masih banyaknya persediaan produk, beberapa subsektor juga menyampaikan karena tingginya biaya produksi, ketersediaan bahan baku, dan faktor musiman.

Kontraksi persediaan produk artinya dapat diartikan bahwa produk industri masih banyak di gudang sehingga produsen menahan produksi.

Lebih lanjut, dari 23 subsektor industri, terdapat 14 subsektor yang mengalami ekspansi dengan sumbangan 78 persen produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Sebanyak sembilan subsektor sisanya tercatat mengalami kontraksi dengan menyumbang 22,0 persen PDB industri pengolahan nonmigas kuartal II 2023.

Subsektor yang menurun IKI tertinggi adalah industri mesin dan perlengkapan YTDL; industri pengolahan tembakau; dan industri komputer, barang elektronik dan optik.

Secara umum, nilai IKI yang ekspansi pada Oktober 2023 sejalan dengan persentase pelaku usaha yang menyatakan kondisi kegiatan usahanya meningkat mencapai 30,2 persen, meski menurun dibandingkan kondisi September 2023, 32,7 persen.

Lebih lanjut, tingkat optimisme pelaku usaha terhadap kondisi usaha selama enam bulan ke depan masih tinggi, mencapai 61 persen. Mayoritas responden yang menjawab optimistis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar akan membaik dan kepercayaannya karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.

Sebanyak 24,9 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama enam bulan mendatang.

"Terakhir, persentase pesimisme pandangan pelaku usaha terhadap kondisi usaha enam bulan ke depan sebesar 14 persen, meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 11,6 persen," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

China Batasi Ekspor Bahan Utama Baterai******

China berencana membatasi eksporproduk grafit yang merupakan salah satu komponen penting dalam produksi baterai.

Dalam pengumuman yang disampaikan Jumat (23/10) lalu, eksportir produk grafit akan memerlukan izin untuk melindungi keamanan nasional.

Dilansir Reuters,Kementerian Perdagangan China mengatakan langkah pembatasan ekspor grafit "kondusif untuk memastikan keamanan dan stabilitas rantai pasokan dan rantai industri global, serta kondusif untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional dengan lebih baik".

Berdasarkan pembatasan baru ini, China akan mewajibkan eksportir untuk mengajukan izin pengiriman dua jenis grafit mulai 1 Desember, termasuk bahan grafit sintetis dengan kemurnian tinggi, kekerasan tinggi, dan intensitas tinggi, serta grafit serpihan alami dan produk-produknya.

Kemendag China juga mengungkap tiga jenis barang grafit yang "sangat sensitif" telah berada di bawah kendali sementara dan termasuk dalam daftar baru.

Sementara itu, pihaknya mencabut kendali sementara terhadap lima item grafit kurang sensitif yang digunakan dalam industri dasar seperti baja, metalurgi, dan bahan kimia.

Negeri Tirai Bambu adalah produsen dan eksportir grafit terbesar di dunia. Teknologi ini juga memurnikan lebih dari 90 persen grafit dunia menjadi bahan yang digunakan di hampir semua anoda baterai kendaraan listrik, yang merupakan bagian baterai yang bermuatan negatif.

"Langkah berani dan tak terduga yang dilakukan China dalam sektor grafit ini telah mengejutkan kami, terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan siapa pun," kata Kepala Komersial Alkemy Capital Investments Kien Huynh seperti dikutip Reuters.

Pada saat yang sama, banyak pemerintah asing meningkatkan tekanan terhadap perusahaan China atas praktik industri mereka.

Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk mengenakan tarif pada kendaraan listrik buatan China, dengan alasan mereka mendapat keuntungan yang tidak adil dari subsidi.

Selain itu, pemerintah AS awal pekan ini memperluas pembatasan akses perusahaan China terhadap semikonduktor, termasuk menghentikan penjualan chip kecerdasan buatan yang lebih canggih yang dibuat oleh Nvidia.

[Gambas:Video CNN]

Pembatasan grafit di Tiongkok serupa dengan yang diberlakukan sejak 1 Agustus untuk dua logam pembuat chip, galium dan germanium. Pembatasan tersebut telah memangkas ekspor logam-logam tersebut dan mendorong kenaikan harga di luar negeri.

Tindakan ini mengintensifkan upaya para penambang di luar Tiongkok untuk mewujudkan proyek grafit, sementara upaya untuk mencari alternatif juga akan ditingkatkan.

Nian Jingui

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]