modalqq

Setelah kiamat, semua manusia menjadi titik pengalaman

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani

Pemecahan

Diskon 30%, Sepeda Ride On & Tricycle Jadi Rp300 Ribuan di Transmart******

Ayah dan Bunda lagi cari-cari sepeda buat anak? Coba ke Transmart deh, mumpung ada pesta diskon seharian yang berlangsung hari ini, Minggu (11/2).

Sepeda anak didiskon hingga 30% dengan harga mulai Rp300 ribu aja! Murah banget, kan?

Lihat Juga : Auto Diskon 20% Belanja Pakai Allo Bank atau Bank Mega di Transmart

Selain sepeda anak, sepeda listrik juga didiskon gila-gilaan nih. Misalnya, sepeda listrik Exotic Scooter HB 320 dari harga normal Rp6.550.000, diskon jadi Rp2.888.000 per unit, berlaku di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp3.662.000.

Sepeda listrik Exotic Scooter HB 320 dari harga normal Rp4.100.000, diskon jadi Rp3.181.600 per unit, berlaku di seluruh gerai Transmart luar Jawa. Pembeli hemat Rp918.400.

Seluruh harga diskon tersebut berlaku buat transaksi pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kapan lagi bisa beli sepeda anak dengan harga murah kalau bukan di Transmart Full Day Sale!

Diskon seharian ini berlangsung dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Pastikan Bunda sudah mempunyai Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, supaya dapat klaim diskonnya dan bebas belanja sekarang bayarnya belakangan.

Yuk download Allo Bank di App Store atau Play Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime sehingga Anda dapat mengajukan Allo Pay Later yang limitnya sampai puluhan juta.

Alternatif lain bisa segera mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart seluruh Indonesia.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini! Segera beli sepeda impian si kecil di Transmart hari ini juga ya.

Supermarket benteng saya

Rekrutmen Bersama BUMN Kembali Dibuka Mulai Maret 2024******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Forum Human Capital Indonesia (FHCI) kembali membuka Rekrutmen Bersama BUMN(RBB) pada tahun ini. Pendaftaran BUMN rencananya akan dibuka mulai Maret 2024.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rekrutmen tidak hanya dibuka untuk induk/holding BUMN, tetapi juga anak dan cucu perusahaan afiliasi BUMN. Ia berharap penerimaan yang lebih besar ini, RBB dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya.

Lihat Juga : 250 Ribu CPNS Muda Akan Dites untuk Ditempatkan di IKN Maret Ini

Sementara itu, Ketua Umum FHCI Alexandra Askandar mengapresiasi amanah yang diberikan oleh Kementerian BUMN kepada pihaknya untuk kembali menyelenggarakan RBB 2024.

"Kami akan terus melakukan peningkatan berkelanjutan (continuous improvement) atas kualitas program RBB, antara lain dengan peningkatan kehandalan sistem, evaluasi proses tahapan RBB, dengan informasi yang lebih detail dan clear yang memudahkan peserta, serta aspek transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik," ucap Alexandra.

Lihat Juga : POLITICAL SHOW PODCASTLuhut: PDIP Aneh Tak Mau Lanjutkan Program Jokowi

Para peserta dapat mengeksplorasi pilihan lowongan yang tersedia di berbagai bidang industri dan mengikuti seluruh rangkaian RBB 2024 tanpa dipungut biaya apapun.

Kementerian BUMN dan FHCI juga tidak akan segan untuk menindaklanjuti segala bentuk praktik kecurangan yang dilakukan peserta maupun pihak lainnya.

Penjahat super yang tak terkalahkan di alam semesta

Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal******

Menteri Investasi/ KepalaBKPM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atauCak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan lantaran kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing.

Bahlil mengaku heran dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan klaim tersebut dilontarkan karena Cak Imin tak paham dengan hilirisasi.

"Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan," katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah menggenjot hilirisasi demi menciptakan nilai tambah dari yang sebelumnya mengekspor bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Hasilnya, kata Bahlil, bisa terlihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

Karenanya, ia menilai hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak ugal-ugalan.

"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan," katanya.

Cak Imin mengatakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan dalam Debat Keempat Pilpres atau Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

"Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," ujar Cak Imin.

Ia juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

zaman prasejarah yang tak terbatas

KCI Investigasi Sebab Kawat Kasur Bisa Tersangkut di KRL Tanah Abang******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) belum menemukan penyebab kawat kasurbisa tersangkut di bawah rangkaian KRLrelasi relasi Tanah Abang-Rangkasbitung pada pekan laku.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi. Segala hal yang mengganggu perjalanan KRL, katanya, diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

"Kita sedang lakukan evaluasi dan investigasi. Nanti kalau ada update, kita update," katanya di kantor KCI, Selasa (6/2).

"Yang terpenting kita harus lakukan edukasi masyarakat karena memang ada beberapa pemukiman yang sangat dekat dengan rel," katanya.

Perjalanan KRL relasi Tanah Abang-Rangkasbitung sempat terganggu karena insiden kawat kasus spring bed yang menyangkut di bawah rangkaian kereta pada Selasa (30/1), pukul 18.17 WIB.

Kejadian itu membuat operasional perjalanan Commuter Line No. 1772 relasi Tanah Abang-Rangkasbitung terganggu, hingga penumpang harus terjebak di Stasiun Pondok Ranji, karena petugas di lapangan perlu melepaskan kawat kasur dari kereta.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk yang tak terkalahkan

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]