link sbobet88

istri yang penyayang

Debat Capres 2024, Anies: Kekerasan pada Perempuan Jangan Disepelekan******

“Fokus saya adalah membantu dari segi gizi, makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Fokus pendidikan, membangun sekolah unggul dan terpadu di setiap kabupaten. Kaum perempuan diberi kesempatan yang sama dengan laki-laki. Ini sudah saya lakukan di Unhan, dan politeknik di Atambua, ternyata banyak porsi perempuan. Kita harus memberikan layanan pendidikan dan kesehatan. Kita harus kurangi angka kematian ibu pada saat melahirkan. Upaya-upaya untuk kesetaraan gender juga penting, di bidang politik sudah cukup menonjol,” katanya.

Anies menambahkan, pihaknya menyoroti tiga hal penting dalam isu perempuan. Mulai dari angka kekerasan perempuan yang tinggi, melindungi perempuan yang bekerja, dan memperjuangkan kesejahteraan perempuan.

Pada debat pamungkas ini, Anies Baswedan menjadi satu-satunya capres yang membicarakan isu perempuan. Tema besar debat terakhir capres 2024 adalah kesejahteraan sosial, pembangunan SDM, dan inklusi. Subtemanya meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi.

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Pengamat: Mundurnya Mahfud Md Bentuk Tanggung Jawab Moral Politik******

Akan tetapi, apa pun alasannya, langkah Mahfud Md dinilai agak terlambat karena semestinya dilakukan sejak awal penetapannya sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Ahmad Atang menilai kritik Mahfud Md terhadap kekuasaan Presiden RI Joko Widodo dalam kapasitas sebagai cawapres justru tersandera oleh posisinya sebagai Menkopolhukam.

Oleh karena itu, dengan mundunya Mahfud dari jabatannya tidak memberikan nilai politik apa-apa bagi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Bahkan, simpati publik cenderung dingin terhadap mundurnya Mahfud Md.

Dengan demikian, menurut dia, belum dapat dipastikan bahwa pengunduran diri ini dapat memberikan profit elektoral terhadap pasangan calon nomor urut 3 ini.

Sebelumnya Mahfud Md mengungkap alasannya mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) karena yang bersangkutan tidak ingin berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, terutama selama dia masih tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Menurut Mahfud, tidak patut seorang menteri yang menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin punya sikap yang berbeda dengan pucuk pimpinan tertingginya.

“Memang kami bicarakan, saya harus mundur, itu titik. Kenapa? Tidak mungkin saya against(menentang) kebijakan atau against calon yang didukung Pak Jokowi. Saya masih terus (menjabat) ‘kan enggak bagus,” kata Mahfud saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024), seperti dikabarkan Antara.

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

Cieee, Prabowo Setujui Gagasan Anies Bentuk Kementerian Kebudayaan******

Menanggapi jawaban Prabowo Subianto, capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menyampaikan bahwa kebudayaan merupakan inti dari seluruh sektor pembangunan.

“Yang harus dikerjakan pemerintah adalah menciptakan ekosistem yang sehat, sehingga budayawan bisa memunculkan ekspresi. Budaya jangan hanya dirawat, tapi dikembangkan. Oleh karena itu kami memandang perlu dibentuk Kementerian Kebudayaan untuk mewadahi krestivitas dan karya para budayawan,” kata Anies menanggapi.

Sementara itu, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengungkit pentas Butet Kartaredjasa yang sempat batal beberapa waktu lalu.

“Kalau benturannya budaya dan birokrasi, maka birokrat hanya memfasilitasi saja. Dengan begitu budaya akan tumbuh, pemerintah tinggal melihat budaya berjalan. Pemerintah tidak perlu takut dikritik. Masak pemerintah takut dengan pentasnya Butet. Pemerintah mesti dikritik, cukup fasilitasi biar mereka mengerjakan, birokrasi tinggal melihat hasilnya,” tutur Ganjar.

Prabowo lantas memuji respons Anies dan Ganjar yang dinilai baik dan masuk akal, sehingga menjadi masukan bagi dirinya ke depan apabila terpilih sebagai Presiden RI. Namun, dia menekankan gagasan Anies Baswedan untuk membentuk Kementerian Kebudayaan merupakan ide brilian.

“Saya kira kedua respons itu masuk akal, saya bisa menerima, memang banyak benarnya. Kita harus memberi ruang, jelas pemerintah harus berani turun tangan menjaga situs, membantu museum, membantu istana sultan yang mau roboh, ini warisan budaya. Kalau nanti saya jadi presiden, penting juga membentuk Kementerian Kebudayaan. Ide yang baik darimana pun dan kami dukung,” imbuh Prabowo.

Sekilas tentang melampaui

Soal Makan Gratis untuk Cegah Stunting, Ganjar ke Prabowo: Terlambat, Pak!******

Ganjar menilai, pencegahan stuntingdimulai dengan memastikan kecukupan gizi pada remaja perempuan sebelum menikah dan hamil.

“Pak, kalau ngasihmakan untuk mencegah stunting,saya tidak setuju. Itu terlambat. Stuntingitu diatasi sejak dalam kandungan. Ibunya yang mesti diberi makanan bergizi. Kalau bapak kasih gizi ke ibu hamil, saya setuju. Kalau sudah lahir dan tumbuh, itu gizi buruk, bukan stunting.Kalau gizi buruk itu mau diperbaiki, boleh,” jelas Ganjar.

Prabowo kemudian meralat pernyatannya, bahwa yang dimaksudkan tentang program makan gratis itu sama persis dengan penjelasan Ganjar.

“Kita beri makan ibu yang sedang hamil. Bantuan gizi ibu hamil. Stuntingitu kurang gizi. Karena ibu dan dianya kurang gizi, maka stunting.Saya lihat di berbagai wilayah di Indonesia, anak-anak umur 10 tahun, badannya seperti 4 tahun. Kita harus intervensi beri makan anak-anaknya, karena rakyat kita banyak yang gajinya di bawah Rp1 juta,” terang Prabowo.

Mendengar jawaban Prabowo, Ganjar pun kembali menegaskan bahwa program makan gratis untuk mencegah stuntingsangat terlambat.

“Makannya jangan banyak-banyak pak, nanti muncul masalah lain, obesitas. Mau menikah kasih gizi, diperiksa biar sehat. Kurang gizi berikan bantuan. Mencegah stuntingperhatikan proses menikah, mulai dari remaja. Perempuan Indonesia sebagian besar anemia. Perhatikan usia menikah, 19 tahun itu sehat secara mental dan fisik,” tandasnya.

Rel Bisnis

Serahkan Audit ke Kejagung, BPK: Kasus LPEI Bikin Rugi Negara Rp81,3 Miliar******

Ia berharap, audit tersebut dapat membantu penyidik menyingkap kasus LPEI dan KONI.

“Besar harapan kami dua LHP PKN tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” jelas Hendra Susanto dalam keterangan resminya, Jumat (2/2/2024), dilansir Antara.

Hasil pemeriksaan investigatif BPK sendiri menyimpulkan adanya penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI kepada debitur.

Penyimpangan ini mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp81,35 miliar.

Sementara, dalam kasus KONI, lembaga auditor negara tersebut mengungkap adanya penyimpangan berindikasi tindakp idana dalam pengelolaan dana hibah di Kemenpora yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp20,4 miliar.

Adapun penghitungan kerugian negara atau PKN ini dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Agung.

Dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN/D), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA), BPK melaksanakan PKN untuk mengungkap ada atau tidaknya kerugian negara/daerah, dan dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh instansi yang berwenang.

Kaisar Xuan kembali

Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU di Balik Pencalonan Gibran, TKN: Tidak Penting******

“Ya bagi kami yang penting tidak memengaruhi pencalonan atau tidak memengaruhi pencapresan atau pencawapresan ya,” kata Rosan saat ditemui di hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Menurut dia, saat ini proses pencalonan sudah berlangsung dan tidak dapat diganggu gugat. Pihaknya juga merasa telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi Prabowo-Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Lebih lanjut, dia mengaku putusan DKPP ini tidak akan mengganggu elektabilitas Prabowo-Gibran yang saat ini dia klaim mengungguli dua pasangan calon lain.

“Saya yakin (elektabilitas) tidak berpengaruh sama sekali karena ini kan proses yang sudah berjalan ya selama kampanye,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara. 

Sebelumnya, Dewan Kehormatan KPPP memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).