suneo138

slot yang lagi gacor sekarang 735Jutaan kata 212564Orang-orang telah membaca serialisasi

《suneo138》

Prabowo sebut Indonesia tiga tahun lagi jadi lumbung pangan dunia******

Tiga tahun lagi kita bahkan akan menjadi pemasok, kita akan menjadi lumbung pangan dunia saudara-saudara

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi lumbung pangan dunia dalam waktu tiga tahun ke depan, dengan mendorong penguasaan di bidang teknologi agar sektor pertanian Indonesia semakin maju.

“Tiga tahun lagi kita bahkan akan menjadi pemasok, kita akan menjadi lumbung pangan dunia saudara-saudara,” kata Prabowo dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Kamis.

Prabowo menyatakan bahwa dengan upaya yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi alamnya untuk meningkatkan produksi pangan secara signifikan.

"Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan impor makanan dalam dua atau tiga tahun lagi,” katanya.

Menurut dia, saat ini yang perlu dipersiapkan adalah pengembangan teknologi modern dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian.

“Tergantung dalam kemampuan bangsa kita untuk menguasai teknologi. Teknologi bukan hanya barang, bukan hanya beli teknologi. Harus bisa menguasai, menciptakan, dan menjalankan teknologi itu,” kata Prabowo.

Selain itu, Prabowo menilai program food estate begitu penting untuk kemandirian pangan. Namun, masih banyak kaum intelektual di Indonesia yang justru menghina konsep food estate.

“Ada Intelektual-intelektual Indonesia yang mengejek saya, mengejek konsep food estate,” kata dia.

Dia menambahkan apabila jika terjadi krisis pangan dan Indonesia terus mengandalkan impor, kondisi ratusan juta rakyat Indonesia akan sangat berbahaya apabila terus bergantung pada negara lain.

“Masa 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain. Padahal yang maha kuasa memberi lahan yang cukup, memberi tanah yang subur, memberi air yang cukup,” katanya.

Baca juga: Kemensos lakukan pengisian bahan pangan di lumbung sosial di Papua
Baca juga: Pemprov Jateng minta pemda dan pemdes perkuat cadangan pangan

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Hoaks! Dokter Terawan promosikan obat radang sendi******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dr Terawan Agus Putranto tampil dalam sebuah iklan obat pereda nyeri sendi.

Dalam gambar yang dirilis di Facebook itu, Terawan terlihat menggunakan seragam TNI, sambil memperlihatkan sebuah layar ponsel. 

Gambar itu juga menyematkan sebuah obat oles yang diklaim dapat menyembuhkan nyeri sendi.

Berikut isi narasinya:
"Tidak perlu minum obat. Berkat metode ini, ibu saya sembuh dari radang sendi dan tidak lagi pergi ke rumah sakit. Ucapkan selamat tinggal pada semua masalah persendian setelah 7 hari pemakaian,".

Lalu, benarkah Dokter Terawan promosikan obat radang sendi?
 

Penjelasan:
Kementerian Kesehatan menyebutkan kemunculan mantan Menkes Terawan dalam iklan pereda radang sendi itu tidak resmi.

"#Healthies, hati-hati ya terhadap berita hoaks Menteri Kesehatan RI dan Kementerian Kesehatan RI tidak pernah mempromosikan produk apapun," demikian isi  unggahan keterangan di laman resmi Kemenkes pada 24 Februari 2024.

Kementerian bidang kesehatan itu juga mengimbau agar masyarakat hanya menggunakan rujukan informasi dari situs serta akun resmi media sosial Kemenkes RI.

Dari penelusuran ANTARA, gambar dokter Terawan di Facebook itu identik dengan yang ada di berita yang dirilis pada 2022. Gambar tersebut terlihat telah dimanipulasi di sejumlah bagian.

Klaim: Dokter Terawan promosikan obat radang sendi
Rating: Hoaks  

Cek fakta: Cek Fakta: Menkes Terawan terima piala penghargaan dari WHO?

Cek fakta: Hoaks! Pendaftaran penerima Vaksin Nusantara

Baca juga: Dokter Terawan duduk di barisan Prabowo-Gibran di debat terakhir

 

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：prediksi togel yang akurat、kredivo malang、supergacor88

Terkait：situs slot 123 terbaru、ligalgo rtp、prediksi raja togel harian、pinjol yang aman dan cepat cair、geo138、putarbet、admin jarwo slot、kingtoto、buku mimpi 2d sepatu、link gacor hari ini slot

---

---

bab terbaru：lapakhoki88（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29