kredivo ilegal 484Jutaan kata 257526Orang-orang telah membaca serialisasi
《pola gacor starlight princess》
Sekjen Kemendagri Ungkap Banyak PNS Muda Nego******
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.
Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.
"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.
Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.
"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.
"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.
Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha Leasing Curhat 80 Persen Pembeli Mobil Listrik Bayar Kontan******
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkap sekitar 80 persen transaksi pembelianmobil listrik dilakukan secara kontan alias tidak mengutang.
Oleh karena itu, kata Suwandi, penyaluran pembiayaan untuk kendaraan listrik masih terbilang minim.
"Pembelian EV (electric vehicle) ini masih 80 persen tuh orang ditunai," kata Suwandi dalam konferensi pers di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa (5/3).
"Jadi permintaan untuk pembiayaan (kredit mobil listrik) masih belum," lanjutnya.
Suwandi mengungkap minimnya kredit mobil listrik karena mayoritas pembelinya adalah masyarakat yang dananya mencukupi, serta mengincar first experience atau mencoba sesuatu yang baru.
"Pembeli EV hari ini tuh kebanyakan memang orang-orang, yang paling tidak dia cukup dananya. Dan kedua, dia mau first experience," ujarnya.
Selain itu, ia memandang harga kendaraan listrik masih relatif mahal, sementara segmentasi pasar perusahaan pembiayaan merupakan masyarakat menengah ke bawah.
"Dan kendaraan yang kita biayai itu rata-rata sekitar Rp200 juta-an atau yang kita kenal dengan LCC (Low-Cost Green Car)," ujar Suwandi.
"Kita sedang menunggu bahwa para ATPM (agen tunggal pemegang merek) atau brand yang masuk sekarang ini sudah semakin banyak yang mengenalkan electric vehicle. Semoga ini mungkin akan ada EV yang harganya murah," sambungnya.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Label:nibung88、petir88、88 slot gacor
Terkait:qqole、slot gacor modal receh、polaslot138、bingo4d akun demo、online slot gacor、dangdut4d、sikat88 demo、pargoy4d、aplikasi kredit hp bunga rendah、link slot88
bab terbaru:e slot(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Sidang akan disiarkan live streaming melalui YouTube PN Jakarta SelatanJakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini, Selasa, membacakan putusan sidang gugatan praperadilan yang diajukan Firli Bahuri atas penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, sidang tersebut dapat pula disaksikan secara daring melalui live streamingdi kanal YouTube PN Jaksel. Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan sidang putusan praperadilan Firli Bahuri tersebut akan dilaksanakan sore nanti sekitar pukul 15.00 WIB.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengeluh soal penyaluran kredituntukkendaraan listrik.
Maklum, hingga kini tingkat penyaluran masih sangat minim. Ia mengatakan sekitar 80 persen transaksi pembelian mobil listrik dilakukan secara kontan alias tidak mengutang.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Oktober 2023, pembiayaan dari perusahaan leasing untuk kendaraan listrik masih di kisaran 0,01 persen dari total pembiayaan.
Suwandi mengungkap minimnya penyaluran pembiayaan itu terjadi karena mayoritas pembeli kendaraan listrik adalah masyarakat berada. Mereka sejatinya memiliki dana dan hanya membeli kendaraan listrik untuk sekadar mencari pengalaman baru atau mencoba saja.
"Pembeli EV hari ini tuh kebanyakan memang orang-orang, yang paling tidak dia cukup dananya. Dan kedua, dia mau first experience," ujarnya.
Faktor lain, harga kendaraan listrik masih relatif mahal. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan segmentasi pasar perusahaan pembiayaan merupakan masyarakat menengah ke bawah.
"Dan kendaraan yang kita biayai itu rata-rata sekitar Rp200 juta-an atau yang kita kenal dengan LCC (Low-Cost Green Car)," jelas Suwandi.
Lihat Juga :Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer |
Lalu adakah pertanda penting dari fenomena ini?
Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan besarnya persentase pembeli kendaraan listrik dengan skema kontan menunjukkan bahwa mobil listrik bukan kebutuhan utama untuk sebuah kendaraan.
"Jadi mobil listrik belum menjadi kebutuhan utama," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, pembelian secara kontan biasanya dilakukan oleh orang kaya. Hal ini terbukti dari pemilik mobil listrik memang orang yang sudah memiliki kendaraan berbahan bakar BBM.
"Kalau cash dominanartinya pembeli mobil listrik adalah golongan orang kaya. Di garasi sudah punya mobil BBM tapi mobil listrik dijadikan kendaraan kedua," jelasnya.
Selain itu, pemilik kendaraan listrik biasanya memang menjadikan mobil tersebut menjadi tunggangan saat bepergian saja. Ini semakin menekankan bukan keperluan kendaraan yang prioritas.
"Pembeli mobil listrik biasanya menjadikan kendaraan BBM buat harian, sementara mobil listrik buat dipakai pada saat jalan-jalan akhir pekan," kata Bhima.
Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan wholesalesmobil listrik di Indonesia sepanjang 2023 tercatat 15.716 unit. Jauh di bawah target pemerintah terjual 200 ribu unit per tahun.
Sementara, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan peminat mobil listrik masih golongan tertentu karena harganya yang mahal. Artinya, program kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah untuk memperbaiki mutu lingkungan belum bersahabat dengan semua golongan masyarakat Indonesia.
"Bahkan setelah banyak insentif pun harga masih terbilang mahal. Jadi memang saat ini, kendaraan listrik baru di konsumsi kalangan tertentu, terutama kalangan berada, sebagai kendaraan kedua dan oleh perusahaan-perusahaan untuk bisnis," jelasnya.
[Gambas:Video CNN]
Ronny menilai tidak mudah menggenjot penjualan mobil listrik terutama untuk masyarakat kelas menengah. Sebab, selain harga mahal, ekosistemnya pun belum terbentuk, terutama dari sisi infrastrukturnya.
Menurutnya, untuk menggenjot penggunaan mobil listrik, insentif dari pemerintah saja tidak cukup. Tapi harus dibarengi dengan infrastruktur yang baik.
Misalnya, terlebih dahulu membangun stasiun pengisi daya (charging station) di banyak tempat. Langkah ini dilakukan oleh China dan terbukti sangat ampuh.
"Nah, karena di China saat ini telah berhasil membangun charging stationlebih dari dua juta, yang dibangun oleh pemerintah dan perusahaan produsen mobil, maka penjualan kendaraan listrik langsung meledak," jelasnya.
Lihat Juga :Prabowo Subianto: Kita Tidak Perlu Hotel BUMN |
Ronny mengatakan awalnya penjualan mobil listrik di China juga seret. Kemudian pemerintah menetapkan kebijakan dengan cara mewajibkan beberapa provinsi untuk menggunakan bus listrik untuk transportasi publiknya.
Namun, kebijakan itu juga tidak berhasil meningkatkan penjualan mobil listrik secara signifikan. Lalu, China melakukan riset dan menemukan adanya persoalan range anxiety atau kecemasan pengemudi mobil listrik kalau kendaraannya mati sebelum sampai tujuan.
"Hasil riset di China menunjukkan bahwa salah satu motivasi orang membeli kendaraan listrik adalah adanya jaminan keberadaan charging stationdi banyak lokasi. Jadi range anxietyadalah ketakutan kalau baterai habis di tengah jalan. Makanya dibangun banyak charging station," jelasnya.
Oleh sebab itu, Ronny menekankan selain insentif pemerintah untuk pembelian kendaraan listriknya, sangat perlu juga untuk membangun banyak infrastruktur utamanya.
Lihat Juga :THR PNS Tahun Ini Dibayar Penuh 100 Persen Usai 4 Tahun Tidak Full |
"Insentif dari pemerintah hanya sebagian kecil dari faktor yang akan mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik," kata Ronny.
Selain itu, ia juga menyarankan agar produsen pembuat mobil listrik di Indonesia memberikan harga yang lebih terjangkau. Serta, perbankan menawarkan skema pembiayaan mobil listrik lebih masih dan menarik.
"Selain insentif untuk membuat harganya bisa menjadi lebih affordable, juga diperlukan penyiapan infrastruktur untuk kendaraan listrik, terutama ketersediaan charging station secara luas dan skema pembiayaan pembelian kendaraan listrik yang menarik dan terjangkau dari perbankan," pungkasnya.
(agt)Menteri BUMN Erick Thohir buka suara usai diminta calon presiden Prabowo Subianto untuk memberikan saran soal sosok yang cocok menjadi direktur jenderal (dirjen) pajak.
Ia mengaku kaget saat diminta masukan oleh pria yang juag menjabat sebagai menteri pertahanan itu. Menurut Erick, Prabowo ingin dibantu oleh orang-orang yang terbaik di bidangnya.
"Saya kaget ketika minta masukan, ya pasti gak saya saja, Pak Chatib (Chatib Basri) diminta masukan, ya mungkin kita coba lihat siapa yang terbaik" ujarnya di sela Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).
"Kan beliau (Prabowo) menekankan bahwa perpajakan ini harus terus (mendorong) pertumbuhan ekonomi, di mana salah satunya ratio pajak, bisa gak sekarang 10 persen jadi 16 persen? dibandingkan menaikan pajak pribadi atau korporasi sehingga kita kalah bersaing dengan negara tetangga," ujar Erick.
Prabowo sebelumnya meminta saran ke Erick hingga Menteri Keuangan 2013-2014Chatib Basrisoal sosok yang pantas menjadidirektur jenderal pajakKementerian Keuangan.
"Pak Erick, Pak Darmawan (Direktur Utama Mandiri Darmawan Junaidi), Pak Kartika (Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo), Pak Chatib mohon berikan saran kepada saya, siapa yang kira-kira bisa dijadikan Dirjen Pajak?" ujar Prabowo dalam forum investasi yang sama.
Mulanya, Prabowo bercerita soal tax ratioIndonesia yang sekitar 10 persen. Padahal, ia meyakini rasio pajak itu masih bisa ditingkatkan.
Ketua Umum Partai Gerindra itu membandingkan dengan tax rationegara tetangga yang berada di level 16 persen, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, hingga Kamboja.
"Dari angka 10 persen (tax ratio) kalau bisa kita tingkatkan ke 16 persen seperti di Thailand, maka kenaikan 6 persen dari US.500 miliar produk domestik bruto (PDB), ini akan menjadi angka yang signifikan. Ini mencapai US miliar," ujar Prabowo.
[Gambas:Video CNN]
Satgas UU Cipta Kerja (UUCK) menyatakan bahwa UU Cipta Kerja (UUCK) hadir untuk mempermudah peraturan aktivitas investasi pelaku usaha, baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dari masyarakat seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Melalui UU Cipta Kerja, ada usaha deregulasi sehingga persyaratan perizinan menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih handal, dan terintegrasi melalui satu pintu saja yaitu OSS (Online Single Submission)," kata Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta.
Hal itu diungkapkan dalam sosialisasi kebijakan terkait perizinan berusaha dalam workshop bertema Peran dan Manfaat UU Cipta Kerja bagi Pelaku Usaha di Bandung, Jawa Barat pada Selasa (20/2).
Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan bahwa penyampaian saran dan kritik terkait kebijakan bisa dilakukan melalui media sosial @satgasciptakerja.
"Masukan dan kritik yang disampaikan akan menjadi bahan analisis kami untuk perbaikan-perbaikan ke depan baik dari sisi penyempurnaan aturan, atau dari sisi implementasinya," paparnya.
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Merry Ruslina Ambarita menyebut, setelah UU Cipta Kerja disahkan, perizinan pariwisata diintegrasikan hanya melalui OSS.
"Kalau dulu kan, perizinan operasional ada di kementerian A, lalu perizinan lain ada di kementerian B, jadi buat pusing pelaku usaha," katanya.
Dirinya mengakui, perlu ada beberapa perbaikan dalam peraturan standar usaha untuk pariwisata dan ekonomi kreatif dalam Permenparekraf No. 4 tahun 2021.
Sementara, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Deregulasi Penanaman Modal, Delfinur Rizky menjelaskan bahwa penerbitan NIB semenjak adanya UU Cipta Kerja semakin mudah. Sektor investasi pun mengalami tren peningkatan mencapai US ribu.
"Per hari ini, sudah ada 7,53 juta NIB terbit dengan sebagian besar terbit di Jawa Barat dengan proyek usaha mikro kecil," ujar Rizky.
Tak hanya terkait penerbitan NIB, UU Cipta Kerja juga menggratiskan sertifikasi halal dan mempercepat penerbitan SNI, kemudahan perizinan bagi PT Perseorangan, serta kemudahan dalam sistem kemitraan antara usaha besar dengan UMKM.
Salah satu contohnya, adalah kemitraan antara Nestle dan peternak sapi perah di Jawa Timur, di mana peternak mengalami peningkatan pendapatan dan usaha besar mendapatkan retribusi pajak.
Perwakilan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Jawa Barat, Riswandi, menyarankan agar sosialisasi implementasi perizinan digiatkan ke pemerintah daerah.
Menurutnya, kejadian di lapangan tidak sesuai dengan peraturan. Riswandi juga mendorong revisi PP 5 tahun 2021 segera diselesaikan.
Merespons Riswandi, Arif berjanji bahwa revisi peraturan akan segera diselesaikan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah akan digencarkan.
"Yang penting bagi pelaku usaha kan jelas secara prosedur dan harga, sehingga satgas berkomitmen untuk menampung aspirasi dari masyarakat dan menyampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait." ujarnya.
(rea/rir)Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkap pemerintah bakal menggelontorkan dana sebesar Rp2 triliun untuk memfasilitasi berbagai konser dan acara internasional.
Hal ini ia sampaikan melalui unggahan di Instagram resminya @sandiuno, Rabu (6/3).
"Ke depannya, selain perizinan dan peningkatan SDM (sumber daya manusia), pemerintah akan memfasilitasi berbagai konser dan event internasional melalui Indonesia Tourism Fund yang tahun ini akan digelontorkan sebanyak Rp2 triliun," tulis dia.
"Saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Singapura untuk konser Taylor Swift ini harus menjadi inspirasi dan pelajaran bagi kita bersama," tutur dia.
Dalam video yang diunggahnya, ia mengatakan bahwa momen Singapura berhasil meyakinkan Taylor Swift untuk hanya menggelar konser di negara itu adalah 'koreksi bagi Indonesia'.
"Saya melihatnya ini seperti sebuah koreksi bagi kita, bagi Indonesia, mungkin ke depan kita bisa kerja sama karena kalau kita lihat kan kunjungan dari penonton dari Indonesia ini pasti besar sekali dan ini akan menambah jumlah dari emisi karbon," kata Sandiaga.
"Bagaimana kita berbagi dan kita hitung secara keseluruhan, mungkin kalau kita lihat, kita bisa mengarahkan 4 hari di Singapura atau 2 hari di Indonesia," katanya.
Sandiaga juga mengungkap pemerintah melalui kementeriannya akan gerak cepat untuk berkolaborasi dan membangun kerja sama sehingga dapat menciptakan lapangan kerja serta memberikan dampak pergerakan ekonomi untuk Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
《pola gacor starlight princess》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,88vipbetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pola gacor starlight princess》bab terbaru。