tafsir mimpi 48

Kotak Makanan Ogre

Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 Diumumkan 28 November******

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan mengumumkan besaran Upah MinimumProvinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin depan (28/11).

Ia menyebut pihaknya bersama sejumlah pihak terkait masih menghitung besaran UMP.

"Mungkin sebelum 28 atau pas tanggal 28 (diumumkan). Lagi dihitung sama-sama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/11).

Apindo mengusulkan kenaikan sebesar 2,62 persen menjadi Rp4,7 juta, angka ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021.

Lalu Kadin mengusulkan kenaikan 5,11 persen menjadi Rp4,8 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Kemudian unsur pekerja mengusulkan kenaikan hingga 10,55 persen menjadi Rp5,1 juta.

Sedangkan Pemprov DKI mengajukan kenaikan sebesar 5,6 persen menjadi Rp4,9 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

"Kita kemarin sudah sepakat di dalam sidang dewan pengupahan bahwa baseline untuk penetapan UMP itu adalah (Kepgub)1517," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis di seberangnya tidak khawatir untuk menikah

Luhut Ungkap 29 Ton Garam Ditebar Tolak Hujan di Gala Dinner G20******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membeberkan rahasia hujan tidak turun saat penyelenggaraan Gala Dinner G20 di Bali pada 15 November 2022 lalu.

Pemerintah, kata Luhut, menggunakan teknik modifikasi cuaca menggunakan puluhan ton garam selama forum akbar internasional itu berlangsung.

"Sedikit cerita "flashback" tentang Teknik Modifikasi Cuaca untuk "outdoor event" KTT G20 2022 bagaimana sains dan teknologi yang dipadukan dengan harapan serta doa berbagai pihak berhasil membuktikannya," ujar Luhut melalui unggahan akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan pada Kamis (24/11).

Sembari berteduh dan mendengarkan paparan dari koordinator acara khusus even Gala Dinner G20, Wishnutama Kusubandio, ia melihat wajah presiden yang termenung.

"Tampaknya apa yang beliau pikirkan saat itu sama dengan saya pikirkan, kami ingin acaranya nanti berlangsung meriah dan semarak. Namun bagaimana jika hujan deras seperti ini malah turun di area GWK Cultural Park tanggal 15 November malam ketika acara berlangsung?" ujarnya.

Setelah itu, ia lantas bergegas menggelar rapat dengan tim khusus yang terdiri dari BMKG, BRIN, TNI AU, Kementerian PUPR, dan pakar teknologi modifikasi cuaca, Tri Handoko Seto.

[Gambas:Instagram]

Tim tersebut mendapat tugas besar untuk memastikan agar hujan tidak turun saat gelaran Gala Dinner G20 di GWK Cultural Park.

"Selain tugas tersebut, ada pula tugas lain yang tak kalah penting, yakni mengkondisikan cuaca agar tidak turun hujan ketika para kepala negara anggota G20 berjalan ke arah Bamboo Dome, yang terletak di outdoor area The Apurva Kempinski," ujarnya.

Hari ini, sambung Luhut, ia bertemu dengan tim TMC yang dipimpin Seto untuk mengucapkan terima kasih. Ia mendengar cerita perjalanan tim melakukan perburuan awan di langit Bali.

"Beliau menyampaikan, ketika itu sebenarnya hujan sempat turun di wilayah Bali lainnya pada siang hari," ujarnya.

Menurut Seto, kata Luhut, TMC bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. Syaratnya, harus all out, baik dari sisi anggaran maupun teknis seperti pesawat yang digunakan tidak boleh terbang di malam hari.

"Saya kemudian berpikir, kalau melihat mata anggaran beberapa event pemerintah, memang TMC mendapat porsi anggaran yang paling kecil, padahal ini sangat penting," ujarnya.

Saat pelaksanaan Gala Dinner KTT G20, misalnya, ada 4 pesawat dari TNI AU yang ditugaskan dengan berbekal suplai data dari BMKG terkait titik mana saja yang berpotensi hujan.

"Perlu kecermatan perhitungan yang matang untuk mengetahui ketebalan awan dan berapa jumlah garam yang harus ditabur. Hal ini agar hujan yang turun tidak menyebar," ujarnya.

Saat itu, kata Luhut, ada 11 penerbangan yang membawa 29 ton garam untuk melakukan TMC. "Bisa dibayangkan berapa besar anggaran yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan operasi ini," ujarnya.

Selain itu, TMC juga bisa digunakan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, menurunkan hujan buatan untuk mengairi waduk sebelum musim kemarau tiba, mengantisipasi kekeringan, sampai untuk irigasi pertanian.

Melihat hal itu, Luhut menilai perlu ada lembaga khusus yang menaungi TMC di Indonesia. Hal itu seperti di Thailand, di mana lembaga khusus terkait bertanggung jawab kepada raja.

"Sebagai manusia, tugas kita hanya bekerja, hasilnya bukanlah kuasa kita. Semoga ke depan bangsa Indonesia bisa semakin menguasai teknologi ini," ujarnya.

BMKG sebelumnya memperkirakan potensi curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Bali selama November 2022. Karenanya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta untuk melaksanakan operasi TMC selama pelaksanaan KTT G20.

"TMC ini bagian dari skenario mitigasi cuaca yang dipersiapkan untuk mengantisipasi cuaca ekstrem agar gelaran KTT G20 di Bali berjalan dengan lancar dan sukses, serta semua kepala negara dan delegasi dapat melaksanakan pertemuan dengan aman dan nyaman," ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati di Bali lewat keterangan resmi pada Rabu (16/11) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Undian amplop merah langsung

Pengusaha Akan Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen******

Pengusaha akan menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum2023.

Rencana itu disampaikan oleh Ketua Kadin Arsjad Rasjid usai bertemu dengan sejumlah asosiasi pengusaha yang menjadi anggota organisasinya. Ia berdalih langkah hukum itu dilakukan pengusaha demi menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja dan keadilan pengusaha.

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (24/11).

Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Hardjono menambahkan gugatan dilakukan karena aturan kenaikan UMP 2023 yang dikeluarkan Ida pekan lalu tersebut menimbulkan ketidakpastian. Ia menambahkan jika mengacu putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja, beleid yang menjadi cantolan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu masih berlaku dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun (inkonstitusional bersyarat) hingga ada perbaikan.

Sepanjang UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan sebagai imbas dari putusan itu, pemerintah tidak diperkenankan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan uu itu.

"Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari
UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK. Sehingga dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022
ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian," katanya.

Menaker Ida Fauziyah pekan lalu menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18. Permenaker itu mengatur beberapa poin penting dalam penentuan kenaikan UMP 2023.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau
b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minumum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, kenaikan upah minimum provinsi tidak boleh melebihi 10 persen. Keempat, kebijakan kenaikan UMP paling lambat harus diumumkan 28 November 2022

Aturan dibuat setelah pengusaha dan pekerja ribut soal rumus yang akan digunakan untuk menentukan kenaikan UMP 2023. Pengusaha minta pemerintah menetapkan kenaikan UMP berdasarkan rumus yang diatur PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara pekerja minta kenaikan UMP ditentukan berdasarkan rumus PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang diteken Jokowi pada 2015 lalu.

Ida dalam pertimbangan aturan itu mengatakan Permenaker 18 dibuat dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan bekerja serta berusaha.

Kedua, demi upaya menciptakan kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh. Ketiga,penetapan upah minimum melalui formulasi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

Pengusaha Malaysia Ramai******

Pelaku bisnis dan asosiasi industri Malaysiaramai-ramai meminta Perdana Menteri baru Anwar Ibrahim membantu mereka menopang bisnis di tengah ketatnya daya saing pasar.

Mereka meminta agar pemerintah Malaysia mau bekerja sama untuk mengatasi tantangan tersebut dan membuat kebijakan yang efektif sehingga dapat membantu bisnis mereka tetap eksis.

Diberitakan Bernama, Kepala Eksekutif Asosiasi Kelapa Sawit Malaysia (MPOA) Joseph Tek Choon Yee mengatakan industri perkebunan di Malaysia perlu dukungan yang jelas serta pengakuan yang layak dari pemerintah atas kontribusi penting kelapa sawit di negara itu.

Terpisah, Asosiasi Teknologi Nasional Malaysia (PIKOM) juga berharap pemerintah baru mau melakukan lebih banyak kolaborasi teknologi digital, termasuk membuat kebijakan yang bisa meningkatkan kemampuan domestik hingga investasi asing di Malaysia.

Asosiasi juga mengatakan pihaknya ingin pemerintah untuk fokus pada perekonomian digital.

Menurut mereka, saat ini belum ada kementerian yang bisa menyelesaikan persoalan industri secara menyeluruh. Hal itu lantaran banyaknya bidang kementerian yang tersebar di tubuh pemerintahan.

"Saat ini, tidak ada kementerian satu langkah untuk industri melainkan berbagai kementerian," demikian pernyataan asosiasi.

"Mungkin beberapa fungsi jadi tumpang tindih dan ini mungkin saja memerlukan satu kementerian untuk fokus sepenuhnya."

Lihat Juga : 3 Tantangan Berat PM Baru Malaysia Anwar Ibrahim

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pemilik Kapal Malaysia (MASA) Mohamed Safwan Othman mengatakan pihaknya berharap industri maritim terus diberikan prioritas dan dukungan oleh pemerintah guna menopang fasilitas insentif keuangan hingga pengembangan teknologi hijau berkelanjutan.

Dia mengatakan pemerintah di bawah Anwar mesti bisa mendorong keterlibatan Government Linked Company (GLC) dalam pengembangan industri perkapalan.

Sementara itu, Kamar Dagang Malaysia Amerika (AMCHAM) menyatakan investor asing dan perusahaan yang melakukan bisnis di Malaysia yakin bahwa Malaysia bisa tetap menjadi pilihan untuk pertumbuhan dan investasi yang didukung oleh lembaga pemerintah yang kuat dan ramah bisnis.

"Komunitas bisnis Amerika menantikan pembentukan pemerintah yang akan fokus pada fundamental ekonomi," kata CEO AMCHAM, Siobhan Das.

Siobhan juga mengatakan bahwa penyampaian layanan publik secara digital bisa membantu mendorong masuknya investasi ke Negeri Jiran.

Di sisi lain, Yayasan Usahawan Malaysia mengatakan dunia bisnis menantikan penerapan langkah-langkah stimulus ekonomi yang lebih signifikan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua yayasan, Nitesh Malani, mengatakan di antara prioritas utama pemerintah, salah satunya yakni harus memastikan stabilitas politik kepada publik dan investor.

Pedang Teratai Hijau

Buwas Buka******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso mengungkapkan 500 ton berasdi Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan hilang akibat dipinjamkan kepala Bulog di daerah itu kepada mitra swasta.

Buwas, sapaan akrabnya, meyakinkan saat ini ia sedang melakukan penyelidikan internal atas kasus itu. Selain itu, kasus ini juga ditangani oleh pihak kepolisian.

"Sementara ini berasnya dipinjamkan dengan mitra, kita belum tahu, tapi yakin (kasus) itu (akan) selesai," kata Buwas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

"Apapun namanya itu ada pertanggungjawaban secara hukum. Kalau dipinjamkan itu harus segera dikembalikan yang 500 ton itu, saat ini sedang ditangani internal kita. Tapi kita sudah menyiapkan untuk ditangani secara hukum pidana itu," tegasnya.

Lebih jauh, Buwas memaparkan tak akan main-main dengan kasus serupa. Saat ini, menurutnya, kepala gudang tersebut pun telah dipecat.

Sejauh ini, pihak kepolisian telah memeriksa lima orang saksi untuk menyelidiki kasus dugaan penyelewengan 500 ton beras yang raib dari Gudang Bulog Bittoeng.

Kasat Reskrim Polres Pinrang AKP Muhalis menyebutkan bahwa lima orang saksi yang masih dimintai keterangan oleh penyidik saat ini merupakan dari pihak Bulog dan juga rekanan.

Berdasarkan data yang dihimpun CNNIndonesia.com, kasus hilangnya 500 ton beras dari Gudang Bulog di Pinrang diduga telah dijual oleh oknum pejabat Bulog tanpa sesuai prosedur ke salah satu mitra selama dua bulan lalu sejak awal September 2022.

Jumlah stok beras yang ada di gudang sebanyak 1.656.850 kg, namun jumlah yang dilaporkan secara administrasi 2.118.900 kg dengan rincian yakni gudang 1 sebanyak 880.500 kg dan gudang 2 sebanyak 1.238.400 kg. Kemudian beras yang berada di gudang tersebut berkurang sebanyak 462.050 kg.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia seni bela diri

Optimalkan Potensi Fesyen, Sandiaga Bidik Pasar Hijab Dunia******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengakui sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sebesar 7,38 persen terhadap total perekonomian nasional dengan total PDB sekitar Rp852,24 triliun.

Dari total kontribusi tersebut, sub-sektor kuliner, kriya dan fasyen memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi kreatif. Sandiaga menyebut, sub-sektor fesyen, khususnya produksi hijab harus terus dioptimalkan.

"Kita harus merebut pasar dan jadi juara di negeri sendiri. Ini peluang usaha yang potensial dan mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, jadi harus kita optimalkan," kata Sandiaga.

Untuk itu, Kemenparekraf terus menggenjot sektor ekonomi kreatif dengan meluncurkan berbagai program, serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif. Antara lain, lewat program Apresiasi Kreasi Indonesia, fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta program stimulus Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

"Bukan hanya Bangga Buatan Indonesia, tapi juga bangga beli produk kreatif lokal. Local pride! Itu yang harus ditanamkan, sehingga potensi luar biasa ini bisa berdampak langsung kepada masyarakat," ujar Sandiaga.

Hijab sendiri merupakan salah satu produk halal yang memiliki pasar lokal yang menjanjikan dan dapat menjadi komoditas unggulan. Khususnya, mengingat Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sejumlah 236,53 juta jiwa atau 86,88 persen dari total 272,23 juta jiwa pada Juni 2021.

Merujuk data WEF, belanja hijab secara global meningkat sebesar 5,7 persen pada 2021, naik dari semula senilai US9 miliar menjadi US5 miliar. Sektor ini diperkirakan akan tumbuh 6 persen senilai US3 miliar pada 2022.

"Proyeksi ini membuktikan besarnya pasar hijab dunia. Oleh karena itu, peluang usaha ini harus dioptimalkan untuk membuka lapangan kerja dan peluang usaha," kata Sandiaga.