ovogg situs slot

Sebuah peternakan di dunia lain

Importir Pakaian Bekas Terancam Pidana 5 Tahun dan Denda Rp5 M******

Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba mengatakan importir pakaian bekasterancam sanksi pidana maksimal 5 tahun penjara dandendaRp5 miliar. Sanksi itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 47 disebutkan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Impor barang bekas hanya bisa dilakukan dalam hal tertentu, yang ditetapkan oleh menteri. Soal sanksi diatur dalam Pasal 111 UU tersebut.

"Setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)," bunyi Pasal 111 UU 7/2014.

"Kita ingin biang keroknya, importirnya (dikenakan sanksi). Kalau UKM-nya ini kan kecil ya, tapi tolong diingatkan," kata Hanung dalam dalam diskusi Pembahasan Dampak Thrifting terhadap UMKM di kantor Kementerian Koperasi dan UMKM, Kamis (16/3).

Wakil Ketua Indonesian E-Commerce Association (IdEA) Budi Primawan mengatakan setiape-commercememiliki aturan masing-masing terkait sanksi bagi penjual produk yang dilarang hukum, termasuk pakaian bekas impor. Sanksi tersebut biasanya hampir sama antara satu e-commercedengan yang lain.

Lihat Juga : ANALISISImpor Pakaian Bekas Bikin Jokowi Kesal, Apa Sih Bahayanya?

Budi mengatakan penjual di e-commercedari awal sudah menyepakati ketentuan tidak akan menjual produk yang melanggar hukum. Jika ketentuan itu dilanggar, maka penjual akan dikenakan sanksi.

"Prinsipnya, kalau saya (penjual) buka toko di Lazada, Shopee, Tokopedia, hanya akan jual yang sesuai hukum. Yang impor barang bekas kan melanggar hukum, kalau ketahuan akan dilakukan tindakan penalti," katanya.

Untuk tahap awal, e-commerceakan menurunkan atautake downtautan yang berisi penjualan pakaian bekas impor. Jika penjual tersebut kembali memperdagangkan pakaian bekas impor, maka akan di-blacklistsehingga tidak bisa lagi berjualan die-commerce.

"Nanti (hukuman) yang paling ringan take downsampai nanti yang paling parah blacklistsampai ke NIK-nya, jadi enggak bisa buka toko di platform," kata Budi.

Masalah pakaian bekas impor kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan mengecam belanja pakaian bekas impor atau yang sering disebutthriftingitu karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Ia pun memerintahkan jajarannya untuk segera mencari sebab dan solusi mengatasi masalah itu.

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Yang namanya impor pakaian bekas mengganggu," ujar Jokowi saat menghadiri Pembukaan Business MatchingProduk Dalam Negeri, Rabu (15/3).

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

GBF 2023: Membangun Ketangkasan Bisnis dengan Transformasi Digital******

Grab Business Forum (GBF) 2023 digelar kembali sebagai ajang diskusi dan berbagi para pemimpin terkemuka dan perusahaan mengenai peran digitalisasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Kini, forum bisnis tahunan yang digelar sejak 2019 ini mengusung tema 'Digital Forward: Bracing for Market Uncertainties'.

Acara ini dibuka oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Masyita Crystallin, dan Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Chatib Basri. Forum ini bertujuan untuk mengajak para pemangku kepentingan di Indonesia menentukan strategi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global pada 2023.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, GBF 2023 terbagi dalam dua sesi acara yakni Executive Forumdan Business Talkbersama pemimpin industri dan bisnis, serta pelanggan perusahaan GrabForBusiness.

"Fakta ini tentunya membuat banyak bisnis mulai meninjau kembali strategi bisnis mereka, terutama dalam melakukan transformasi digital untuk mendukung kebutuhan bisnis yang terus berubah di tengah disrupsi pasar dan ketidakpastian global," tuturnya melalui keterangan resmi, Kamis (16/3).

Dia menambahkan, pandemi Covid-19 membuktikan bahwa adopsi teknologi dapat mendorong perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan pasar dan pada saat bersamaan, meningkatkan efisiensi operasional guna membangun bisnis yang berkelanjutan.

Maka dari itu, sebagai upaya mendukung pertumbuhan kalangan bisnis dan perusahaan, Grab menghadirkan GrabForBusiness, platform layanan terintegrasi untuk digitalisasi dan solusi bisnis.

Layanan GrabForBusiness kini semakin komprehensif dengan beragam layanan untuk perusahaan, mulai dari transportasi (GrabBike dan GrabCar), pengiriman (GrabExpress), pengantaran makanan (GrabFood), voucher hadiah digital (GrabGifts), belanja (GrabMart) dan layanan Grab lainnya (GrabMaps dan GrabAds).

Director of GrabForBusiness, Roy Nugroho, menyampaikan bahwa misi GrabForBusiness adalah membantu perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan akselerasi digital dengan menerapkan teknologi AI (Kecerdasan Buatan), IOT (Internet of Things), digitalisasi seperti Bluetooth Beacon, serta membangun teknologi GrabMaps.

"Saat ini, GrabForBusiness telah melayani lebih dari 8.000 pelanggan perusahaan di seluruh Indonesia. Melalui ajang Grab Business Forum tahun ini, perusahaan-perusahaan Indonesia diharapkan dapat memperoleh wawasan baru tentang peran digitalisasi sebagai kunci dalam meningkatkan kemampuan beradaptasi dan membangun ketangguhan bisnis di tengah ketidakpastian ekonomi global," ujar dia.

Guizhi Tongjian

550 Pegawai 'Fraud' Kemenkeu Kena Sanksi Berat sejak 2017******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghukum 550 pegawainya yang terbukti melakukan fraud dengan menjatuhkan sanksi berat sejak 2017.

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo menjelaskan ada sistem di kementeriannya yang dapat mendeteksi indikasi pelanggaran pegawai, baik itu disiplin, kode etik, hingga fraud seperti suap dan pemerasan. Nantinya, data tersebut bakal ditindak Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

"Tidak hanya perpajakan dan bea cukai, tapi bisa sektor lain di Kemenkeu. Jika ada indikasi dan terbukti, maka dilakukan tindak lanjut, yakni administratif (hukuman disiplin) dan pidana (diserahkan ke aparat penegak hukum)," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/3).

Kemudian, 482 pengaduan pada 2018 dengan 118 pegawai dihukum, 445 pengaduan pada 2019 dengan 83 pegawai dihukum, 446 pengaduan pada 2020 dengan 71 pegawai dihukum. Lalu, 599 pengaduan pada 2021 dengan 114 pegawai dihukum serta 805 pengaduan dengan 98 pegawai dihukum pada 2022.

Jika ditotal, ada 550 pegawai Kemenkeu yang terkena hukuman disiplin imbas kasus fraud sejak 2017. Prastowo menegaskan hukuman untuk kasus fraudadalah hukuman disiplin berat, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"(Hukuman disiplin) ada di PP 94/2021. Iya, fraud hukuman disiplin berat," tegas Prastowo.

Hukuman disiplin yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci dalam pasal 8 PP Nomor 94 tahun 2021, di mana terbagi menjadi tiga, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Khusus untuk hukuman disiplin berat ada di pasal 8 ayat 4.

"Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," tulis pasal 8 ayat 4 beleid tersebut.

Di lain sisi, Prastowo juga menjelaskan statistik hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan Kemenkeu kepada para pegawainya yang nakal.

"Sejak 2006 sampai dengan 2023, total hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pejabat/pegawai Kemenkeu adalah sebagai berikut: hukuman disiplin ringan 237, hukuman disiplin sedang 217, dan hukuman disiplin berat 597," tutup Prastowo.

[Gambas:Video CNN]

Jangkar yang lucu

Kemenhub Prediksi Puncak Arus Mudik 21 April dan Arus Balik 25 April******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan puncak arus mudik 2023 jatuh pada Jumat (21/4) atau H-1 lebaran. Saat itu, jumlah pergerakan pemudik diperkirakan mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran tahun ini, 123,8 juta orang.

"Melihat potensi pergerakan masyarakat yang begitu tinggi pada masa mudik tahun ini, kami bersama pemangku kepentingan terkait akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seperti dikutip dari keterangan resmi yang dirilis Senin (6/3) lalu.

Antisipasi itu berupa penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan hingga manajemen rekayasa lalu lintas.

Peningkatan perjalanan pada arus mudik diprediksi mulai meningkat sejak H-3 atau Rabu, 19 April 2023.

Sementara itu, puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+2 (Selasa 25 April 2023) dan diprediksi pergerakan yang masih cukup tinggi hingga H+3 (Rabu 26 April 2023).

Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat diprediksi didominasi dari Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,5 persen atau 77,3 juta orang.

Adapun lima daerah asal pemudik terbanyak yaitu Jawa Timur 17,1 persen (21,2 juta orang). Kemudian, Jawa Tengah 15,1 persen (18,7 juta orang), Jabodetabek 14,8 persen (18,3 juta orang), Jawa Barat 12,1 persen (14,9 juta orang), dan Sumatera Utara 3,6 persen (4,4 juta orang).

Sementara, lima daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi yaitu Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Kemudian, Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang).

Terkait moda, Kemenhub memperkirakan akan didominasi oleh moda darat yaitu mobil pribadi 22,07 persen (27,32 juta orang), sepeda motor 20,3 persen (25,13 juta orang), bus 18,39 persen (22,77 juta orang), kereta api antarkota 11,69 persen (14,47 juta orang), dan mobil sewa 7,7 persen (9,53 juta orang).

Survei ini dilakukan secara daring bekerja sama dengan kalangan akademisi dan pakar transportasi.

Pelaksanaan survei ini memperhatikan berbagai faktor antara lain sosiologis, ekonomi, budaya, dan dinamika yang terjadi di masyarakat, serta perubahan kebijakan dan regulasi terkait dengan penanganan kondisi covid-19 yang semakin membaik.

Hasil survei ini menjadi dasar dan masukan penyiapan rencana operasi (renops) penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023 yang dilakukan Kemenhub, Kementerian/Lembaga, dan juga pihak terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Sial dan beruntung

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Gadis malang dan gadis bangsawan

Melihat Impor Senjata yang Bikin Jokowi Sentil Kemenhan dan Polri******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyentil Kementerian Pertahanan dan Kepolisian RI karena masih impor senjata. Padahal, industri dalam negeri sudah memproduksi senjata sendiri. 

Sebab itu, ia pun melarang kedua instansi keamanan negara tersebut untuk impor senjata, kecuali barang dengan teknologi tinggi seperti pesawat tempur.

"Kalau yang canggih-canggih, silakan. Kalau mau beli pesawat tempur, karena kita belum bisa. Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" kata Jokowi pada pembukaan Penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (20/3), memang masih ada impor senjata meski Jokowi mengklaim Indonesia sudah bisa membuatnya. Misalnya, pada Februari 2023, impor senjata tercatat sebanyak 28.289 kilogram (kg) dengan nilai mencapai US,38 juta.

Jumlah memang turun dibandingkan impor pada Januari 2023 sebanyak 133.013 kg dengan nilai US,87 juta.

Sedangkan, jika melihat periode yang sama dari tahun sebelumnya impor ini turun tipis. Pada Februari 2022, impor senjata tercatat sebanyak 29.433 kg dengan nilai sebesar US,07 juta.

Sementara, jika melihat polanya, impor senjata pada Januari memang sangat besar dan turun tajam di bulan berikutnya. Ini tercermin dari impor senjata pada Januari 2022 mencapai 279.416 kg dengan nilai US,9 juta.

Berikut rincian lengkap impor senjata dan amunisinya berdasarkan data BPS:

Januari 2022
Berat= 279.416 kg
Nilai= US,9 juta

Februari 2022
Berat= 29.433 kg
Nilai= US,07 juta

Januari 2023
Berat=133.013 kg
Nilai= US,87 juta

Februari 2023
Berat= 28.289 kg
Nilai= US,38 juta.

[Gambas:Video CNN]