hasilmacau

Munculnya rumput

situs slot gacor terkini

Sayang Anak, Sepeda Ride On & Tricyle di Transmart Mulai Rp300 Ribu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sepeda anak di Transmart diskon gede-gedean selama periode Full Day Sale yang berlangsung pada Sabtu (23/12) sampai dengan Minggu (24/12).

Sepeda anak didiskon up to30% dengan harga mulai Rp300 ribu aja! Murah banget, kan?

Lihat Juga : Pengunjung Untung Gede Beli Dispenser di Transmart Full Day Sale

Harga diskon berlaku buat pembelian menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Kapan lagi bisa beli sepeda anak dengan harga murah kalau bukan di Transmart Full Day Sale!

Diskon seharian ini berlangsung dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Pastikan Bunda sudah mempunyai Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, supaya dapat klaim diskonnya dan bebas belanja sekarang bayarnya belakangan.

Yuk download Allo Bank di App Store atau Play Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime sehingga Anda dapat mengajukan Allo Pay Later yang limitnya sampai puluhan juta.

Alternatif lain bisa segera mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart seluruh Indonesia.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini! Segera beli sepeda impian si kecil di Transmart sekarang juga ya.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

(fef/fef)

[Gambas:Video CNN]

Remaja yang merindukan penyakit cinta

cepat dapat uang banyak

Mendagri apresiasi keberhasilan Polri amankan Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilannya dalam mengamankan Pemilihan Umum 2024.

“Yang pertama adalah menjaga iklim demokrasi pasca-Pemilu 14 Februari, (sesuai) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kita sudah memasuki tahap yang penting. Kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Polri yang telah menyelesaikan (tugasnya) dengan sangat baik,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain pemilu serentak untuk memilih presiden-wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari lalu, pada 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada November 2024.

Hal ini untuk menyamakan arah atau visi-misi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pilkada serentak itu, sambung Tito, karena selama ini terjadi ketidakparalelan antara masa jabatan di level nasional dengan di level daerah. Akibatnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah seakan memiliki visi-misinya tersendiri.

“Yaitu untuk memperbaiki sistem tata pemerintahan, yang selama ini antara melaksanakan jabatan presiden, wakil presiden, gubernur dan bupati/wali kota tidak paralel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar yang dilakukan dalam satu hari di dunia. Dia membandingkan dengan pelaksanaan di negara lain seperti China dan Amerika Serikat.

Meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu, kata Mendagri, secara umum penyelenggaraan dan pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan seluruh stakeholder telah berhasil dan sukses.

“Mengatur 1.000 orang yang ada di dalam ruangan (saja) tidak gampang, (apalagi) mengatur 200 juta orang (tentunya) sangat tidak gampang. Dan kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Terlepas pasti ada kekurangan-kekurangan, pasti. Tapi ya secara umum maksud saya (berhasil), dan dunia memberikan apresiasi pada Indonesia,” jelas Tito.

Selanjutnya, pada masa penghitungan suara yang sedang berlangsung saat ini, Tito meminta agar Polri tidak lengah dalam menjaga keamanan.

Quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga bisa menjadi referensi, tetapi yang utama adalah penghitungan secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penghitungan suara ini perlu dijaga, terutama di tingkat lokal.

“Mempertahankan keamanan menjadi sangat-sangat penting,” katanya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

mpogaco

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

situs slot paling aman dan terpercaya

Presiden resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Kalimantan Timur******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD di Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, di sela kegiatannya melakukan peletakan batu pertama pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.

"Dengan mengucap bismilahirohmanirohimpada siang hari ini saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi sebagaimana disaksikan secara daring melalui tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan itu Presiden Widodo mengatakan bahwa saat ini 10 ruas jalan dan satu jembatan di Kalimantan Timur sepanjang 50,9 km sudah dibangun dengan biaya Rp561 miliar.

Peresmian Inpres Jalan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti.

Sebelumnya, Presiden telah melakukan peletakan batu pertama sejumlah proyek infrastruktur di IKN, di antaranya kantor perbankan dan Kantor BPJS Kesehatan di IKN.

Joko Widodo juga meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan melakukan seremoni penyelesaian akhir hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN
Baca juga: Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

link slot terbaik

Anggota DPR nilai pengenalan budaya bisa cegah kenakalan remaja******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Nuroji menilai pengenalan budaya Indonesia kepada anak, baik melalui keberadaan taman budaya, lembaga-lembaga kebudayaan, maupun museum, dapat mencegah kenakalan pada remaja. "(Mencegah kenakalan remaja) dengan mengedepankan dan mengenalkan budaya sendiri melalui taman budaya, lembaga-lembaga kebudayaan, atau museum kepada para remaja," kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat. Menurut dia, pengenalan budaya Indonesia kepada anak bernilai penting untuk mencegah kenakalan remaja yang cenderung disebabkan oleh pengaruh budaya luar. "Pembinaan ini menjadi dasar untuk membentuk karakter pemuda kita yang selama ini banyak terpengaruh oleh budaya negara lain," ucap dia. Nuroji mencontohkan budaya Indonesia yang dapat diperkenalkan pada anak berupa seni bela diri pencak silat.

Baca juga: Kepala BKKBN sebut pengasuhan sebagai kunci cegah kenakalan remaja

Ia mengatakan pencak silat apabila dikenalkan pada generasi muda akan membantu mereka belajar tentang sportivitas, kedamaian, dan kesetiakawanan.
"Kegiatan positif seperti seni bela diri pencak silat bisa menjadi alternatif bagi para remaja untuk menyalurkan energi dan waktu luangnya sehingga akan mengurangi kecenderungan untuk bertindak hal-hal negatif," ujarnya. Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, kenakalan pada remaja antara lain dipicu oleh gangguan mental dan emosional.

Terkait dengan hal itu, dia berpandangan bahwa pola pengasuhan orang tua yang tepat menjadi faktor kunci dalam upaya mencegah gangguan mental dan emosional yang memicu kenakalan pada remaja. "Akar dari permasalahan remaja itu gangguan mental emosional. Ketika banyak orang toxic, akhirnya terjadilah peristiwa macam-macam, mulai berkelahi, perundungan, klitih (pembegalan), dan ini kunci penanganannya ada di parenting(pengasuhan)," kata dia. Ia berpesan kepada para orang tua untuk berusaha menerapkan pola asuh yang baik agar anak-anak mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta terhindar dari gangguan mental dan emosional.

Baca juga: Kak Seto: Gelanggang remaja cegah anak berperilaku menyimpang
Baca juga: BPK: Cara pengenalan budaya tradisional disesuaikan kebutuhan zaman

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

info link slot gacor malam ini

Pengusaha Ungkap 61 Persen UMKM Kesulitan Dapat Pinjaman Modal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan lebih dari 60 persenUMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal alias pendanaan. Padahal, sektor ini berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja paling besar hingga 97 persen dari sektor lainnya.

Meski kontribusinya besar, sektor UMKM masih kurang diperhatikan sehingga menjadi kendala dalam mendorong ekonomi lebih tinggi lagi.

Selain itu, penyebab lainnya kinerja UMKM belum maksimal adalah karena 47,5 persen kelompok bisnis ini tidak berencana melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan karena kekurangan modal. Artinya, masih banyak yang hanya terpaku pada satu jenis usaha saja.

Lalu, ada 55 persen UMKM yang mengaku kesulitan menghadapi persaingan di tengah gempuran barang impor ke dalam negeri. Kemudian, 22,9 persen UMKM mengungkapkan peluang yang ada di depan mata terbatas.

"Jadi ini adalah tantangan yang dihadapkan kepada UMKM," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran agar memudahkan syarat mendapatkan pinjaman bagi pelaku UMKM. Salah satunya menghilangkan syarat agunan atau jaminan apabila prospek usahanya bagus.

"Saya kira Pak menteri BUMN nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan, memiliki collateral," ujarnya di JCC Senayan, Kamis (7/12).

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)