airbet88 apk

Ada hantu di hatiku

Pengangguran RI 5,45 Persen, Tertinggi di Banten dan Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penganggurandi Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Secara persentase tercatat sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jika dilihat secara spasial ada 10 wilayah yang tingkat penganggurannya di atas nasional.

"Secara persentase, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas tingkat pengangguran terbuka nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Untuk Banten, tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia.

Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen. Jumlah ini juga turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35 persen.

Pengangguran terbanyak ketiga ada di Kepulauan Riau yang sebesar 7,61 persen. Kendati, jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 8,02 persen dari jumlah penduduknya.

Berikut 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:

1. Banten 7,97 persen
2. Jawa Barat 7,89 persen
3. Kepulauan Riau 7,61 persen
4. DKI Jakarta 7,57 persen
5. Kalimantan Timur 6,37 persen
6. Sulawesi Utara 6,19 persen
7. Maluku 6,08 persen
8. Sumatera Barat 5,90 persen
9. Aceh 5,75 persen
10. Papua Barat 5,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

Kementan: Singapura Siap Buka Kembali Impor Karkas Babi dari Indonesia******

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Singapura siap membuka impor daging dengan tulang (karkas) babi asal Indonesia yang berasal dari Pulau Bulan, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

"Pada prinsipnya mereka menyatakan siap membuka kembali impor babi dalam bentuk karkas dari Pulau Bulan, Indonesia," kata Dirjen PKH Nasrullah dalam keterangan seperi dikutip dari Antara,Sabtu (6/5).

Pulau Bulan merupakan penyuplai terbesar kebutuhan babi bagi Singapura.

Kedua pihak menggelar diskusi mengenai hasil investigasi terkait temuan kasus demam babi Afrika (African Swine Fever/ASF) pada ternak babi dari peternakan di Pulau Bulan yang diekspor ke Singapura.

Kendati ekspor babi hidup dari Pulau Bulan masih ditutup sementara karena ASF, sambung Nasrullah, potensi ekspor dalam bentuk karkas masih terbuka.

Selain dalam bentuk karkas, peluang ekspor dalam bentuk babi hidup setelah lolos pemeriksaan kesehatan hewan juga terbuka.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin selaku Otoritas Veteriner Nasional Indonesia menyampaikan, pihaknya bergerak cepat mengirimkan tim investigasi ke peternakan babi di Pulau Bulan. Usai ditemuan kasus ASF di Pulau Bulan tersebut, tim investigasi turun pada 24-29 April.

"Dari hasil Laboratorium Veteriner Kementan di Bukittinggi mengonfirmasi memang ditemukan adanya kasus ASF di salah satu perusahaan peternakan yang berdampak terhadap penutupan impor babi hidup dari Pulau Bulan ke Singapura," katanya pul.

Otoritas Veteriner Provinsi Kepri pun telah membatasi lalu lintas babi hidup dan produknya dari Pulau Bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan depopulasi, disposal, dan disinfeksi.

Sebenarnya, Kementan telah mengantisipasi kemungkinan kejadian kasus ASF di Pulau Bulan tersebut dengan penetapan peternakan menjadi Kompartemen Bebas ASF.

Bahkan, Kementan telah menyetujui adanya 22 unit di dalam peternakan di Pulau Bulan sebagai sub-kompartemen bebas ASF, sehingga jika ada salah satu unit perusahaan terkena ASF, unit lain yang tidak terkena masih dapat melanjutkan ekspor ke Singapura.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Sihir

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK

Supermarket benteng saya

MRT Akan Dibangun di IKN******

Direktur Utama PT MRTJakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan moda transportasi ini berpotensi dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nanti.

"IKN (MRT) sudah pasti akan dibangun transportasi publiknya, apakah bentuknya itu nanti elevated, under ground,atau mode lain yang sifatnya transform, tapi pasti akan dibangun itu," katanya di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, Senin (8/5).

Terlepas dari rencana pembangunan MRT di IKN, Tuhiyat menegaskan moda transportasi ini bakal tetap dibangun di Jakarta yang tak lagi jadi ibu kota Indonesia. Menurutnya, perpindahan ibu kota adalah hal lumrah di berbagai negara.

Di lain sisi, Tuhiyat menyinggung soal integrasi MRT saat ini. Ia menjelaskan peta MRT Jakarta sudah melibatkan tiga daerah, mulai dari Cikarang, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Balaraja, Banten.

"Kemudian, area lain sementara ini karena ada keterbatasan fiskal kami lakukan dengan cara bekerja sama dengan feeder. Beberapa bekerja sama dengan berbagai moda, sampai tebengan pun kami kerja sama. Jadi titik-titik di wilayah menuju stasiun terdekat MRT Jakarta," tutupnya.

Soal MRT, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) bahkan menyebutnya sebagai PSN yang berhasil. Beda dengan Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat yang berkebalikan.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo. Menurutnya, pencapaian buruk Bandara Kertajati dikarenakan belum selesainya Tol Cisumdawu.

"Kalau sukses contohnya MRT. Kalau yang belum sukses itu contohnya Bandara Kertajati. Saya mengangkat itu karena berkaitan langsung dengan Cisumdawu," jelasnya.

Ia menyebut pembangunan jalan tol memang agak sulit dalam pembebasan tanah. Namun, Wahyu memperkirakan Tol Cisumdawu rampung akhir Mei ini sehingga bisa menyelesaikan permasalahan Bandara Kertajati.

[Gambas:Video CNN]

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Pengusaha Prediksi Okupansi Hotel Bali Naik 5 Persen Berkat KTT Asean******

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali memprediksi okupansi hotel di Pulau Dewata naik 5 persen berkat gelaran KTT Asean ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 9 hingga 11 Mei 2023.

"Peningkatan pasti ada cuman tidak signifikan. Karena kan sebagian besar juga delegasinya menginap di Labuan Bajo. Lima persen (peningkatan) sudah bersyukur," ujar Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya saat dihubungi Selasa (9/5).

Menurut Suryawijaya, sejumlah delegasi KTT ASEAN berpeluang menginap di hotel Bali. Pasalnya, hotel di Labuan Bajo masih terbatas.

Ia juga meyakini ada kepala negara yang akan menginap di hotel Bali di sela gelaran konferensi tersebut. Pasalnya, salah satu negara seperti Brunei Darussalam memiliki hotel di Bali yaitu Hotel Nusa Dua Beach.

"Kalau saya lihat pasti ada (kepala negara yang menginap di hotel Bali). Karena ada yang punya hotel juga di Bali, contohnya Negara Brunei, itu Nusa Dua Beach hotel punyanya Brunei. Kemungkinan besar warga Brunei bisa saja (atau) sultan Brunei bisa ke sana (dengan anggotanya)," imbuhnya.

Kendati demikian, ia memperkirakan durasi menginap delegasi di Pulau Bali tidak akan lama.

"Acara resminya dua hari kalau dia memasuki weekendnanti tentu akan ditambah dua hari lagi. Biasanya kepala negara tidak bisa meninggalkan negaranya lama, apalagi mereka bawa pesawat pribadi banyak," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

tawanan Naruto

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK