erek15

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

DPR Sebut Pembeli Tak Boleh Refund Apartemen Meikarta Tapi Titip Jual******

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmadmengungkapkan wakil rakyat yang mengunjungi Proyek Meikarta pada Selasa (14/2) kemarin sudah mendapatkan penjelasan dari manajemen  PT Lippo Cikarang Tbk dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang proyek itu soal keluhan pembeli.

Termasuk keluhan soal keinginan pembeli apartemen Meikarta untuk meminta dana mereka kembali alias refund karena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Ia mengatakan bahwa terkait masalah itu manajemen telah menyampaikan kepada DPR, para konsumen atau pembeli tak bisa meminta refund atas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Menurutnya, yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refund tapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco di Proyek Apartemen Meikarta, Selasa (14/2).

"Tadi kami sudah dipaparkan supplydan demanddi Meikarta dan manajemen mengambil kebijakan untuk para konsumen yang ingin dananya kembali itu, 130 untuk dalam proses titip jual melalui manajemen," tambahnya.

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama 4 minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

"Paling lama empat minggu atau satu bulan. 130 (apartemen) itu sudah selesai sehingga kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen mudah-mudahan bisa selesai dan menjaga hal tersebut tak terjadi lagi," tuturnya.

Sementara, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengaku akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.

[Gambas:Video CNN]

Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.

Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.

Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.

Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.

Ribuan hati

Harga Cabai Makin 'Pedas' Awal Pekan Ini******

Harga cabai merahdan rawit melonjak pada awal pekan ini.

Mengutip hargapangan.id, Senin (13/2), rata-rata harga cabai merah besar pada 6 Februari dijual Rp40.350 per kg, dan naik menjadi Rp40.700 per kg pada 7 Februari. Harga tersebut terus merangkak mencapai Rp41 ribu per kg pada 13 Februari.

Dari semua provinsi, harga cabai merah besar termahal ada di Papua sebesar Rp75.400 per kg. Kemudian disusul oleh harga cabai merah besar di Kalimantan Barat sebesar Rp55.400 per kg.

Cabai rawit merah juga naik, dari Rp55.800 per kg pada 6 Februari menjadi Rp57.650 per kg pada 13 Februari.

Di Jawa Timur, cabai rawit merah dibanderol Rp33 ribu per kg. Sedangkan di Jawa Tengah Rp37.050 per kg dan di Jawa Barat dijual Rp41.150 per kg.

Harga cabai rawit hijau berada di posisi Rp46 ribu per kg pada 6 Februari, naik menjadi Rp46.750 per kg pada 13 Februari.

Sementara, harga cabai rawit hijau termahal ada di Maluku Utara sebesar Rp82.500 per kg. Kemudian disusul oleh harga cabai rawit hijau di Kalimantan Utara sebesar Rp79.400 per kg.

Di DKI Jakarta, harga cabai rawit hijau rata-rata sebesar Rp52.500 per kg. Di Jawa Timur, harga cabai rawit hijau dibanderol Rp35.500 per kg. Sedangkan di Jawa Tengah Rp39.900 per kg dan di Jawa Barat dijual Rp49.800 per kg.

Untuk di Sumatera Utara, cabai rawit hijau dijual Rp42 ribu per kg dan di Lampung harganya mencapai Rp47 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

BEI Hentikan Sementara Perdagangan Saham******

Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham, obligasi, dan sukuk milik PT Waskita Karya(Persero).

Penghentian sementara ini berdasarkan surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-0440/DIR/0223 tanggal 15 Februari 2023 terkait penundaan pembayaran bunga Ke-15 Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 Seri B (WSKT03BCN4).

"Dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien maka Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek (Saham, Obligasi, dan Sukuk) PT Waskita Karya (Persero) Tbk," ujar Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI Goklas Tambunan dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan BEI Mulyana dalam keterangannya, Rabu (16/2).

Penghentian ini dilakukan sejak Sesi I perdagangan efek hari ini dan berlaku hingga pengumuman berikutnya.

"Bursa meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan," ucapnya.

Terpisah, Waskita mendapatkan persetujuan para investornya dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) terkait perubahan Perjanjian Perwaliamanatan (PWA) atas dua seri obligasi dengan total nilai Rp2 triliun.

Adapun perubahan PWA mencakup penyesuaian isi PWA dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian WSBP yang telah berkekuatan hukum tetap.

RUPO itu dihadiri oleh 93,5 persen pemegang obligasi untuk Obligasi Tahap I dan 83,97 persen pemegang obligasi untuk Obligasi Tahap II.

"Dengan disetujuinya RUPO, kami berharap suspensi saham WSBP akan segera dicabut dan kami dapat melaksanakan aksi korporasi yang menjadi komitmen perusahaan dalam perjanjian perdamaian," tutur Vice President Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto lewat keterangan tertulis.

Fandy mengaku pihaknya akan segera menyelesaikan administrasi pembukaan suspensi perdagangan saham WSBP di BEI.

"Demi kepentingan para investor, kami berharap suspensi dapat dicabut dalam waktu yang tidak terlalu lama," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

Lippo Akhirnya Penuhi Panggilan DPR Hari Ini, Bahas Meikarta******

Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPRuntuk memberikan keterangan terkait pembangunan ApartemenMeikarta yang bermasalah hari ini, Senin (13/2).

Pemanggilan itu awalnya dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB, tetapi mundur jadi pukul 16.00 WIB.

Pihak Lippo Group yang hadir adalah Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

DPR kemudian berniat memanggil bos Lippo Group James Riady untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah hari ini, Senin (13/2). Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung pukul 14.00.

Usai pemanggilan tersebut, DPR juga sempat berencana melakukan sidak ke lokasi pembangunan Meikarta secara langsung besok Selasa (14/2).

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bakal memimpin langsung sidak tersebut. Sidak ini bakal melibatkan beberapa stakeholderdi DPR dan pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

AS Masukkan 6 Perusahaan China di Daftar Hitam Imbas Balon Mata******

Kementerian Perdagangan Amerika Serikat (AS) memasukkan enam perusahaan Chinake dalam daftar hitam karena dianggap terlibat balon mata-mata.

AS menilai keenam perusahaan yang di-black listitu mendukung upaya modernisasi militer Tiongkok, terutama yang berkaitan dengan kedirgantaraan.

"Keenam perusahaan tersebut mendukung upaya modernisasi pemerintah China, khususnya yang terkait dengan program kedirgantaraan, termasuk kapal udara dan balon serta bahan dan komponen terkait, yang digunakan oleh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) untuk intelijen dan pengintaian," ujar Biro Departemen Perdagangan Industri dan Keamanan, dikutip CNN Business, Sabtu (11/2).

Langkah ini diambil untuk mencegah China mendapatkan teknologi AS, tanpa izin pemerintah. Pasalnya, Paman Sam mencurigai China mengirim balon mata-mata yang terbang di atas wilayah AS beberapa pekan lalu.

Kecurigaan ini meningkatkan ketegangan politik di antara dua negara dengan ekonomi terbesar dunia itu.

Jet tempur AS menembak jatuh balon mata-mata China, yang diklaim oleh Gedung Putih sebagai bagian dari program pengawasan ekstensif yang dijalankan oleh militer China.

Dimasukkannya perusahaan dalam hitam ini menjadi pesan jelas AS kepada China maupun global tentang sanksi AS bagi pihak yang dianggap mengancam keamanan nasional mereka.

"Kementerian Perdagangan tidak akan ragu untuk terus menggunakan daftar hitam dan peraturan lainnya untuk melindungi keamanan dan kedaulatan nasional AS," kata Wakil Menteri Perdagangan Don Graves.

[Gambas:Video CNN]

Xuanling Sembilan Alam

Menilik UU Rusun yang Disebut Ombudsman Dilanggar Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan pemasaran apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat telah melanggar Undang-undang No 20 tahun 2011 tentangRumah Susun.

Pasalnya, pemasaran itu dilakukan kala apartemen belum terbangun dan masih berbentuk lahan kosong. Jika mengacu pada UU Rusun, pengembang seharusnya memasarkan apartemen setelah ada pembangunan minimal 20 persen.

"Jelas regulasi 20 persen terbangun baru boleh memasarkan dilanggar. Meskipun dulu beralibi 20 persen secara bertahap, itu dari setiap unit tower yang dibangun, tapi nyatanya masih lahan kosong," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya saat dihubungi CNNIndonesia, Rabu (15/2).

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," ucapnya.

Pasal 16 ayat 2 UU Rusun mengatur kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut.

Lihat Juga : Firma Akuntansi Global KPMG Umumkan PHK 700 Karyawan

Kemudian, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lebih lanjut, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat (2) huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Bahkan, jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, beberapa Pasal di UU Rusun digantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker, yang diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, Pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu menyatakan kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum.

Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Proyek Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya. Lantas, mereka menuntut refund alias pengembalian dana.

CNNIndonesia berupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi, pihak terkait belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]