situs terbaik 2023

Mitos Asing

limit di akulaku

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Dewa segala alam

doremiplay77

Satu orang meninggal dunia akibat kebakaran di Bulungan******

Tanjung Selor (ANTARA) - Kebakaran melanda lima rumah warga di Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan menyebabkan satu korban jiwa. "Selain lima unit rumah, kebakaran juga menghanguskan satu kios warga dan satu bangunan sarang burung," kata Kapolresta Bulungan, Kombes Pol. Agus Nugraha di Tanjung Selor, Jumat. Kebakaran yang berlokasi di RT 2, Jalan Kasimuddin Kecamatan Tanjung Palas itu terjadi pada Jumat (1/3/2024) sekitar pukul 03.00 dinihari. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 04.30 pagi oleh petugas kebakaran Pemprov Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dan BPBD Bulungan. Hingga Jumat siang, aparat kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menemukan penyebab pasti musibah kebakaran tersebut. Adapun warga terdampak kebakaran, sementara masih mengungsi ke tempat keluarga dan dalam penanganan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Polisi juga masih melakukan pendataan korban kebakaran dan kerugian materil. Selain itu, melakukan penyelidikan seperti meminta keterangan saksi-saksi. Dari keterangan saksi-saksi, sumber api berasal dari kamar FT, korban meninggal dunia. Korban diduga kehabisan oksigen serta dalam kondisi sakit hingga diduga tidak dapat menyelamatkan diri. "Untuk penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan," tutur Kapolresta.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

pulau beluga

pinjam uang 20 juta di bank bri

Polres Raja Ampat periksa delapan ABK The Oceanik******

Teminabuan (ANTARA) - Kepolisian resort Raja Ampat memeriksa delapan anak buah kapal (ABK) The Oceanik untuk mengetahui penyebab terbakarnya kapal yang membawa wisatawan tersebut saat berlayar di perairan Aborek, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Kapolres Raja Ampat, AKBP Edwin Parsaoran, yang dihubungi dari Teminabuan, Sabtu mengatakan berdasarkan keterangan nakhoda kapal kebakaran tersebut berasal dari ruang mesin.

Edwin Parsaoran melanjutkan, keterangan awal dari nakhoda kapal itu akan didalami saat pemeriksaan delapan ABK kapal.

"Kebakaran terjadi saat salah satu ABK kapal The Oceanik sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM) di kamar mesin dan pada saat itu terjadi percikan api," kata AKBP Edwin Parsaoran.

Katanya lagi, sejauh ini belum dilakukan pemeriksaan lebih mendalam karena masih memberikan trauma healingkepada 10 wisatawan asing dan 5 wisatawan lokal yang berada di kapal tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Satpol Air Raja Ampat, kata dia, 15 wisatawan itu telah dievakuasi ke Kota Sorong, sementara delapan ABK itu masih berada di Waisai untuk diminta keterangan terkait kebakaran kapal tersebut.

Sementara Itu Kepala Badan SAR (Basarnas) Sorong, Amirudin AS, Sabtu mengatakan pihaknya akan bergerak cepat untuk melakukan pertolongan jika terjadi musibah di tengah laut.

"Kita siaga 24 jam dan akan memantau semua kejadian di laut. Apalagi Raja Ampat merupakan salah satu obyek wisata internasional tentu mendapat perhatian penuh terkait adanya peristiwa tertentu," kata Amirudin.

Baca juga: Kapal berpenumpang 23 wisatawan terbakar di Perairan Raja Ampat
Baca juga: Bawaslu PBD: Dua distrik di Raja Ampat angkut logistik gunakan perahu

Pewarta: Paulus Pulo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Pengumuman terakhir China Entertainment

gacor banget slot

Polres Raja Ampat periksa delapan ABK The Oceanik******

Teminabuan (ANTARA) - Kepolisian resort Raja Ampat memeriksa delapan anak buah kapal (ABK) The Oceanik untuk mengetahui penyebab terbakarnya kapal yang membawa wisatawan tersebut saat berlayar di perairan Aborek, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Kapolres Raja Ampat, AKBP Edwin Parsaoran, yang dihubungi dari Teminabuan, Sabtu mengatakan berdasarkan keterangan nakhoda kapal kebakaran tersebut berasal dari ruang mesin.

Edwin Parsaoran melanjutkan, keterangan awal dari nakhoda kapal itu akan didalami saat pemeriksaan delapan ABK kapal.

"Kebakaran terjadi saat salah satu ABK kapal The Oceanik sedang mengisi bahan bakar minyak (BBM) di kamar mesin dan pada saat itu terjadi percikan api," kata AKBP Edwin Parsaoran.

Katanya lagi, sejauh ini belum dilakukan pemeriksaan lebih mendalam karena masih memberikan trauma healingkepada 10 wisatawan asing dan 5 wisatawan lokal yang berada di kapal tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Satpol Air Raja Ampat, kata dia, 15 wisatawan itu telah dievakuasi ke Kota Sorong, sementara delapan ABK itu masih berada di Waisai untuk diminta keterangan terkait kebakaran kapal tersebut.

Sementara Itu Kepala Badan SAR (Basarnas) Sorong, Amirudin AS, Sabtu mengatakan pihaknya akan bergerak cepat untuk melakukan pertolongan jika terjadi musibah di tengah laut.

"Kita siaga 24 jam dan akan memantau semua kejadian di laut. Apalagi Raja Ampat merupakan salah satu obyek wisata internasional tentu mendapat perhatian penuh terkait adanya peristiwa tertentu," kata Amirudin.

Baca juga: Kapal berpenumpang 23 wisatawan terbakar di Perairan Raja Ampat
Baca juga: Bawaslu PBD: Dua distrik di Raja Ampat angkut logistik gunakan perahu

Pewarta: Paulus Pulo
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Crape Myrtle Yunani

cara menarik uang di kredivo

Dokter: Kematian akibat kanker karena minim kesadaran untuk pemeriksa******

Tangerang (ANTARA) - Dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi - onkologi, Jeffry Beta Tenggara mengatakan minimnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan secara reguler dan rasa takut menjadi salah satu penyebab banyaknya kematian akibat kanker.

"Faktor finansial yang terbatas juga mempengaruhi masyarakat melakukan skrining kanker, sehingga angka kematian karena kanker masih tergolong tinggi," kata Jeffry Beta Tenggara dalam keterangannya di Tangerang, Sabtu.

Ia mengatakan faktor lain adalah masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses atau mendapatkan layanan kanker layak serta kurangnya tenaga ahli.

Baca juga: Kemenkes layani skrining kanker gratis bagi usia di atas 15 tahun

“Meskipun terdapat kemajuan dalam penanganan kanker, di Indonesia ternyata masih banyak warga yang belum mendapatkan layanan kanker secara layak," kata dia.

Ia mengatakan kanker payudara adalah salah satu kanker paling umum terjadi di seluruh dunia dan menjadi penyebab utama kematian di kalangan wanita.

Meskipun prevalensinya tinggi, deteksi dini dan perawatan yang tepat dapat mengurangi risiko kematian akibat penyakit ini secara signifikan.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 70 persen pasien kanker payudara telah memasuki stadium tiga saat terdeteksi. Padahal, prognosis kemungkinan hidup pasien kanker payudara rata-rata dalam lima tahun bisa mencapai 90-95 persen pada stadium 1, 70-75 persen pada stadium 2 serta 10-25 persen pada stadium 3 dan 4.

"Tingginya angka prevalensi kanker payudara menunjukkan pentingnya deteksi dini kanker, baik secara mandiri maupun secara medis," kata dia.

Managing Director Grup RS Siloam, Caroline Riady mengatakan program semangat lawan kanker (Selangkah), yaitu skrining payudara gratis untuk wanita Indonesia dengan menggunakan alat mamografi tahun ini kembali dilanjutkan dengan target 50.000 wanita di Indonesia. Program ini akan dijalankan di 14 RS Siloam yang tersebar di 12 kota.

Baca juga: Praktisi: Tidak semua pengidap kanker payudara perlu mastektomi

Baca juga: Dokter: Penggunaan bra kawat sebabkan kanker payudara mitos

"Pada tahun 2023, kami telah melakukan skrining payudara kepada 12.000 wanita dari 65 desa dan komunitas dan sembilan persen diantaranya terindikasi kanker payudara," katanya.

Nunung, dari survivor kanker payudara menambahkan skrining atau pemeriksaan dini kanker payudara bagi wanita bukan lagi suatu pilihan. Ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga.

"Jangan takut memeriksakan diri. Dengan tau lebih awal, kemungkinan kesembuhan semakin tinggi," ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Sebuah peternakan di dunia lain

situs togel hongkong terpercaya

Presiden harap Bank Kaltimtara di IKN bentuk konsorsium BPD******

Saya berharap nantinya Bank Kaltimtara ini membentuk konsorsium dengan BPD-BPD yang lain di kawasan Kalimantan,....

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo berharap Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (BPD Kaltimtara) yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat membentuk konsorsium dengan BPD yang lain.

"Saya berharap nantinya Bank Kaltimtara ini membentuk konsorsium dengan BPD-BPD yang lain di kawasan Kalimantan, dan Bank Kaltimtara bisa menjadi koordinatornya, sehingga kekuatan modalnya menjadi semakin kuat dan bisa bersaing dengan bank-bank lainnya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peletakan batu pertama pembangunan Bank Kaltimtara di IKN, Kalimantan Timur, Jumat.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Bank Kaltimtara merupakan bagian dari klaster industri keuangan di Kawasan IKN.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN

Sebelumnya, Presiden telah melakukan groundbreaking bank Himbara (himpunan bank milik negara) di IKN, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

Bank Kaltimtara sebagai BPD dengan modal terbesar di Tanah Air itu juga sudah menggunakan perbankan digital sebagai upaya dalam transformasi ekonomi.

"Semuanya masuk ke 'digital banking' yang ada di IKN. Itu yang memang kita konsepkan bahwa di sini adalah akan menjadi ekonomi baru, akan menjadi transformasi ekonomi Indonesia, sehingga semuanya memang harus masuk ke digital banking," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN

Presiden pun berpesan agar bank-bank Himbara dapat bersinergi dengan Bank Kaltimtara untuk memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Dengan bertumbuhnya UMKN, Presiden berharap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya Pulau Kalimantan semakin baik.

Kepala Negara meyakini bahwa investasi di IKN akan semakin baik dan berkembang, apalagi setelah pembangunan jalan tol Balikpapan-IKN yang ditargetkan selesai pada Juli mendatang.

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024