cara mendapatkan uang dari you cubez

Dunia para dewa di akhir zaman

Sektor Cyclical Moncer, IHSG Mendaki ke 7.091******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.091 pada Kamis (27/10). Indeks sahammenguat 47,82 poin atau plus 0,68 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,23 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,94 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 310 saham menguat, 222 terkoreksi, dan 173 lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor cyclical di angka 1,26 persen.

Sementara, nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB terpantau menguat 0,22 persen ke level Rp15.528 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 0,32 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong tumbuh 0,69 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 1,74 persen.

Bursa saham Eropa mayoritas melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,29 persen, indeks CAC 40 di Prancis minus 0,58 persen, dan indeks DAX di Jerman minus 0,35 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika dominan melemah. Indeks S&P 500 turun 0,74 persen, indeks NYSE menguat 0,53 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 2,04 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi tingkat dewa

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami

Kementerian PUPR Gandeng Kejagung Pantau Proyek IKN******

Kementerian PUPR mengajak Kejaksaan Agung (Kejagung) memantau pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar mengungkapkan keberhasilan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak terkait, termasuk dari Jaksa Agung Muda Intelijen.

Ia pun merespons positif komitmen yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen untuk proyek pembangunan strategis yang dikerjakan Kementerian PUPR.

"Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Semua pekerjaan diupayakan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika," ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (15/10).

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk menjadi mitra dari Kementerian PUPR dan membantu kelangsungan pekerjaan proyek dari aspek hukum.

"Para kepala balai juga dapat langsung berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi apabila terdapat permasalahan hukum atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal agar dapat diteruskan ke Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia," tutur Amir.

Menurutnya, kegiatan sinergi ini dilakukan sebagai komitmen antara Kementerian PUPR dan Kejagung dalam membangun infrastruktur negeri, khususnya IKN Nusantara.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ingin menghasilkan karya infrastruktur berkualitas dalam pembangunan IKN Nusantara. Saat ini, Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

Pekerjaan prasarana dan sarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, serta hunian bagi pekerja dan penyiapan lahan kawasan.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa prajurit menyembunyikan bagian depan

Kala Investasi Tak Berdampak Signifikan pada Peluang Kerja Masyarakat******

Menteri Investasiatau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal III 2022 mencapai Rp307,8 triliun. Dari besaran investasi itu, jumlah tenaga kerjayang terserap pada periode yang sama sebesar 325.570 orang.

"Investasi kuartal III sebesar Rp307,8 triliun. Dibandingkan tahun lalu tumbuh 42,1 persen dengan total penyerapan tenaga kerja 325.570 orang," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Senin (24/10).

Menurut Bahlil, penyerapan tenaga kerja itu meningkat dari awal tahun sejalan dengan investasi yang bertambah besar.

Kemudian, pada kuartal II 2022 investasi terkumpul Rp223 triliun dan menyerap 320.534 tenaga kerja.

Sedangkan, realisasi investasi kuartal III 2021 sebesar Rp216,7 triliun berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 288.687 orang.

Sementara, secara kumulatif Januari-September 2022, realisasi investasi yang sebesar Rp892,4 triliun berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 965.122 orang.

Meski menurut Bahlil penyerapan tenaga kerja cukup besar, sejumlah pengamat menilai jumlah tersebut terlalu rendah bagi nilai investasi tersebut.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan tak sebandingnya nilai investasi dan jumlah penyerapan tenaga kerja menjadi pertanda bahwa kualitas investasi di dalam negeri menurun.

"Kualitas dari investasi langsung dalam 10 tahun terakhir menurun. Investasi banyak masuk ke sektor jasa dan sektor berbasis komoditas," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/10).

Bhima memaparkan hal ini tercermin dari serapan tenaga kerja kumulatif. Ia membandingkan pada Januari-September 2014 misalnya, serapan tenaga kerja dari investasi Rp343 triliun mencapai 960.336 orang. Sedangkan tahun ini hanya 965.122 orang dari investasi Rp892,4 triliun.

"Itu bisa dengan jelas menunjukkan 2014 dibutuhkan investasi lebih kecil untuk menyerap tenaga kerja lebih besar. Di 2022 kelihatan investasi besar tapi serapan tenaga kerja nya loyo," jelasnya.

Begitu juga dengan kondisi sebelum pandemi. Pada periode Januari-Desember 2019 investasi mencapai Rp809,6 triliun, serapan kerja nya mencapai 1.033.835 orang.

Dengan kondisi ini bisa terlihat bahwa nilai investasi yang lebih kecil sepanjang 2019 bisa menyerap jumlah tenaga kerja jauh lebih besar lagi dibandingkan tahun ini.

Bhima mengatakan pada 2014 lalu penyerapan tenaga kerja tinggi karena investasi yang masuk banyak ke sektor pengolahan, konstruksi, manufaktur dan sebagainya yang jelas memberikan multiplier effect lebih tinggi pula ke penyerapan tenaga kerja.

Sedangkan tahun ini, investasi tinggi namun serapan tenaga kerja kecil disebabkan oleh kualitas investasi yang menurun atau lebih ke sektor teknologi, gudang dan jasa setelah pandemi covid-19 berlangsung. Di mana sektor tersebut minim dalam penyerapan tenaga kerja.

"Penyebabnya investasi banyak masuk ke sektor jasa dan sektor berbasis komoditas. Contohnya investasi langsung FDI mulai tahun lalu sudah terindikasi berkorelasi dengan boom harga komoditas. Kemudian pra pandemi banyak investasi padat modal di sektor teknologi. Memang tidak bisa disalahkan masuk ke teknologi atau perusahaan startup, namun harus di imbangi dengan investasi di sektor manufaktur juga," jelasnya.

Perbaiki Kualitas SDM

Jalan Magister Menuju Kultivasi

Kementerian PUPR Gandeng Kejagung Pantau Proyek IKN******

Kementerian PUPR mengajak Kejaksaan Agung (Kejagung) memantau pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar mengungkapkan keberhasilan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak terkait, termasuk dari Jaksa Agung Muda Intelijen.

Ia pun merespons positif komitmen yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen untuk proyek pembangunan strategis yang dikerjakan Kementerian PUPR.

"Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Semua pekerjaan diupayakan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika," ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (15/10).

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk menjadi mitra dari Kementerian PUPR dan membantu kelangsungan pekerjaan proyek dari aspek hukum.

"Para kepala balai juga dapat langsung berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi apabila terdapat permasalahan hukum atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal agar dapat diteruskan ke Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia," tutur Amir.

Menurutnya, kegiatan sinergi ini dilakukan sebagai komitmen antara Kementerian PUPR dan Kejagung dalam membangun infrastruktur negeri, khususnya IKN Nusantara.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ingin menghasilkan karya infrastruktur berkualitas dalam pembangunan IKN Nusantara. Saat ini, Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.

Pekerjaan prasarana dan sarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, serta hunian bagi pekerja dan penyiapan lahan kawasan.

[Gambas:Video CNN]

Ratapan Ksatria

Kementerian PUPR Gandeng Kejagung Pantau Pembangunan IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggandeng Kejaksaan Agung untuk memantau pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kalimantan Timur.

"Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Semua pekerjaan diupayakan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika," ujar Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T. Iskandar dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (25/10).

Iskandar mengatakan keberhasilan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tak lepas dari dukungan pihak-pihak terkait.

Koordinasi dilakukan sebagai dasar untuk bekerja cepat dan tepat dalam rangka pengamanan pembangunan strategis terkait pendampingan infrastruktur PUPR serta memahami proses pembangunan infrastruktur dan potensi permasalahan hukum yang muncul di lapangan.

Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto menyampaikan arahan kepada para jajarannya untuk menjadi mitra dari Kementerian PUPR dan membantu kelangsungan pekerjaan proyek dari aspek hukum.

"Para Kepala Balai juga dapat langsung berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi apabila terdapat permasalahan hukum atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal agar dapat diteruskan ke Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia," kata Amir.

Menurutnya, kegiatan sinergi ini dilakukan sebagai komitmen antara Kementerian PUPR dan Kejaksaan Agung dalam membangun infrastruktur negeri, khususnya IKN Nusantara.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ingin menghasilkan karya infrastruktur berkualitas dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Saat ini, Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.

Pekerjaan prasarana dan sarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, serta hunian bagi pekerja dan penyiapan lahan kawasan.

[Gambas:Video CNN]