situs slot 188

jago maxwin 145Jutaan kata 751234Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot 188》

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meneken peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id, di Jakarta, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi, di Jakarta, 12 Februari 2024.

Dalam Pasal 20 ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya perpres itu yakni untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.


Baca juga: Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim
Baca juga: Jokowi terima undangan pencoblosan dari KPPS TPS 10 Gambir


 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Mentan janji tingkatkan produksi beras untuk atasi lonjakan harga******

produksi mutlak kita tingkatkan kalau ingin menurunkan harga beras. Ini bukan hanya harga beras Indonesia tetapi harga beras dunia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berjanji meningkatkan produksi beras di Indonesia untuk mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok itu.

“Kita tingkatkan produksi karena produksi mutlak kita tingkatkan kalau ingin menurunkan harga beras. Ini bukan hanya harga beras Indonesia saja, tetapi harga beras dunia,” ujar Amran usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa sejak Desember 2023 hingga Januari 2024, pemerintah telah menanam komoditas padi di lahan seluas 4 juta hektare yang diharapkan bisa memproduksi beras 5-8 ton per hektare.

Menurut dia, tanaman yang sudah ditanam (standing crop)sejak Desember tahun 2023 seluas 1,5 juta hektare ditambah 1,7 juta hektare pada Januari 2024 sehingga totalnya mencapai 3,2 juta hektare, dan masih ditambah produksi bulan ini di lahan seluas 1 juta hingga 1,5 juta hektare.

Baca juga: Mentan laporkan upaya peningkatan produksi padi-jagung kepada Presiden

Baca juga: Mentan minta petani lapor bila bantuan di Jateng tak tiba sepekan

“Sekarang ini kita mempercepat tanam di Pulau Jawa karena produksi di Pulau Jawa, Lampung 70 persen produksi ada di sana. Jadi kita melakukan percepatan tanam di Jateng, Jatim, Jabar, sementara di luar Jawa, di Lampung, Sumsel, Sumut, Sulsel dan NTB. Kita fokus pada lumbung pada Indonesia,” tuturnya.

Dengan demikian, Amran berharap bisa merealisasikan target produksi minimal 3 juta ton beras dari luas lahan yang ditanami, sesuai estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) RI.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat kenaikan harga beras di Indonesia yaitu naik 0,43 persen menjadi Rp13.890 per kilogram untuk beras medium dan naik 0,32 persen menjadi Rp15.800 per kilogram untuk beras premium.

Baca juga: Mentan koordinasi ke KemenPUPR atasi lahan pertanian terdampak banjir

Baca juga: Mentan minta asuransi petani korban banjir Jateng cair dalam sepekan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：daftar pinjol ilegal、cara menggunakan cashback shopee、pinjaman via web

Terkait：cara pinjam di maucash、rumus angka jitu hk、sgpslot rtp、bunga kredit di kredivo、hoki4d slot、pinjaman online bunga rendah selain kredivo、rtp jam gacor、sukaslot、kredit jd id、depo gacor hari ini

---

---

bab terbaru：erek erek angka jitu（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03