trik maxwin

rp1m 14Jutaan kata 582600Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik maxwin》

Pembantaian terkait bantuan Gaza tanda Israel enggan capai perdamaian******

Jakarta (ANTARA) - "Amerika Serikat tidak dapat terus mendanai mesin perang (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu."

Pernyataan yang diunggah dalam platform X itu bukanlah disampaikan pejuang salah satu faksi perlawanan Palestina atau politisi dari negara-negara yang mengecam Israel, tetapi ditulis oleh seorang Senator Amerika Serikat Bernie Sanders.

Sanders, yang merupakan senator dari kalangan independen ini, menulis bahwa dengan anak-anak yang kelaparan di Gaza, bukannya membuka perbatasan dan mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk, tentara Israel malah menembaki orang-orang yang putus asa mencari makanan dari truk bantuan.

Amarah yang ditunjukkan Sanders itu tampaknya juga akan dirasakan oleh seluruh warga dunia yang memiliki hati nurani, yang mendengar kabar banyaknya korban tewas akibat tindakan penembakan yang dilakukan pasukan negara Zionis itu, padahal warga Palestina sedang menunggu kedatangan bantuan kemanusiaan, termasuk pada Kamis (29/2).

Tragedi yang terjadi di bagian barat Kota Gaza itu mengakibatkan jumlah korban tewas dalam catatan Kementerian Kesehatan di Gaza mencapai 112 orang.

Otoritas Palestina menyatakan Israel menyerang jalan di bagian barat Kota Gaza dan mengatakan bahwa penembakan tersebut telah menyebabkan sedikitnya 112 orang meninggal dan 760 lainnya terluka. Padahal, semua korban sedang menunggu kedatangan bantuan kemanusiaan.

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour kepada wartawan mengecam penembakan yang dilakukan tentara Israel karena dengan sengaja menargetkan dan membunuh warga sipil Palestina yang mencoba menerima bantuan.

Pihak militer Israel, dengan berbagai macam dalih yang dimiliki, berkilah bahwa mereka melakukan itu karena sekelompok warga berupaya merampok truk bantuan kemanusiaan.

Bahkan, lebih lanjut, Israel menuduh terbunuhnya warga Gaza itu kebanyakan disebabkan karena adanya orang yang terinjak-injak atau dilindas truk.

Menurut ucapan dari Juru Bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel Hagari, pihaknya hanya berupaya agar truk bantuan tersebut dapat mencapai tujuannya.

Kamel Abu Nahel, seorang saksi mata yang mendapat perawatan di rumah sakit di Gaza, kepada media BBC menyatakan bahwa saat dirinya mendapatkan tepung dan kaleng makanan, tiba-tiba dirinya ditembak oleh pasukan Israel.

Hal itu mengakibatkan sopir truk bantuan panik dan terburu-buru menginjak gas dan dampaknya menabrak sejumlah orang yang juga menanti bantuan, termasuk kaki Kamel Abu Nahel juga terhantam truk tersebut.

Para petugas di rumah sakit di Gaza yang merawat banyak korban juga mengungkapkan bahwa sebagian besar dari mereka yang dirawat menderita luka tembak atau adanya luka akibat pecahan dari peluru.


Penembakan langsung

Kelompok Hamas juga menolak penjelasan versi IDF, dengan menyatakan bahwa bukti yang ada menunjukkan adanya penembakan langsung ke arah warga, termasuk penembakan ke arah kepala.

Hamas dengan tegas menyebut serangan itu sebagai pembantaian keji yang ditambah dengan serangkaian pembantaian panjang yang dilakukan oleh entitas kriminal Zionis terhadap rakyat Palestina.

Selain itu, serangan mematikan terhadap warga yang mencari bantuan makanan itu dinilai merupakan bagian dari "perang kelaparan" yang dilancarkan Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Untuk itu, Dewan Keamanan PBB dan negara-negara Arab diminta untuk dapat mengambil keputusan yang mewajibkan Israel menghentikan pembunuhan massal, pembersihan etnis, genosida dan pelanggaran hukum internasional di Gaza.

Hamas juga mengatakan pihaknya menganggap Israel dan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden bertanggung jawab atas eskalasi perang.

Senada, Kantor Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pembantaian buruk yang dilakukan oleh tentara pendudukan Israel telah terjadi.

Pernyataan itu menyatakan bahwa pembunuhan sejumlah besar korban sipil tak berdosa yang mempertaruhkan hidup mereka merupakan bagian integral dari perang genosida yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan terhadap rakyat Palestina, tulis kantor Abbas, seperti dikutip oleh kantor berita WAFA.

Pihak Gedung Putih atau pemerintah AS, dalam menanggapi pernyataan tersebut, menyebarkan hasil percakapan lewat telepon antara Presiden Biden dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Dalam rilis dari Gedung Putih itu disebutkan bahwa para pemimpin membahas apa yang terjadi di Gaza, bahwa mereka berduka atas hilangnya nyawa warga sipil dan sepakat bahwa insiden ini menggarisbawahi pentingnya mengakhiri perundingan sesegera mungkin dan memperluas aliran bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza.

Mereka juga dikatakan telah membahas upaya untuk segera membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas. Pembebasan sandera akan menghasilkan "gencatan senjata segera dan berkelanjutan di Gaza, selama, setidaknya enam pekan", lanjut rilis tersebut.


Penyelidikan menyeluruh

Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Olivia Dalton kepada wartawan pada Kamis (29/2) mendesak adanya penyelidikan menyeluruh terhadap kejadian tersebut.

Dalton menyebut, pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah Israel untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang menyebabkan tragedi tersebut.

Kejadian itu, ucapnya, menegaskan lagi pentingnya memperluas bantuan kemanusiaan supaya sampai ke mereka yang membutuhkan di Gaza.

Menariknya, di tengah retorika pentingnya bantuan kemanusiaan yang dikemukakan Gedung Putih, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dalam sidang di Kongres AS pada hari yang sama mengungkapkan bahwa AS telah memberi Israel 21.000 rudal berpemandu presisi sejak awal perang.

Austin menambahkan bahwa dia telah berbicara dengan menteri di Israel, Yoav Gallant, dengan menyatakan bahwa "Saya berharap ketika kita memberikan amunisi kepada sekutu dan mitra, mereka akan menggunakannya dengan cara yang bertanggung jawab".

Austin juga mengatakan bahwa keputusan untuk menghentikan pemberian bantuan keamanan "bukanlah keputusan saya" dan bersikeras bahwa Israel menggunakan senjata yang diberikan "dengan cara yang bertanggung jawab."

Sebelumnya, Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyatakan bahwa AS memikul tanggung jawab penuh atas tingginya jumlah kematian di Gaza sebagai akibat dari veto yang digunakan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB.

"Washington memikul tanggung jawab penuh atas jumlah korban sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat eskalasi ini. Jumlah mereka sekarang mendekati 30.000 jiwa. Dan itu adalah akibat dari veto Amerika di Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza," kata Nebenzia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Ketahanan Pangan, Selasa (27/2).

Nebenzia juga meminta anggota Dewan PBB untuk tidak mengadopsi rancangan resolusi AS yang baru mengenai Gaza, karena resolusi tersebut merupakan "izin untuk membunuh" yang diberikan kepada Israel.


Mimpi buruk

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly kepada wartawan pada Kamis (29/2) menyatakan insiden mematikan di titik distribusi bantuan di Gaza sebagai "mimpi buruk" dan mengatakan bahwa penargetan warga sipil harus dihentikan.

Joly menegaskan pentingnya memastikan bahwa bantuan internasional terkirim ke Gaza dan masyarakat terlindungi ketika mereka pergi dan mendapatkan bantuan yang mereka perlukan untuk bertahan hidup.

Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya menyebutkan bahwa penembakan oleh Israel sebagai "satu lagi kejahatan terhadap kemanusiaan".

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell menyatakan dalam platform X bahwa dia "merinding dengan berita tentang pembantaian lagi di kalangan warga sipil di Gaza yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan".

Borell mengatakan bahwa "kematian ini sama sekali tidak dapat diterima" dan bahwa "pencabutan bantuan pangan bagi masyarakat merupakan pelanggaran serius terhadap HHI (hukum humaniter internasional)."

Tidak tanggung-tanggung, Sekjen PBB Antonio Guterres juga ikut mengutuk insiden hari ini di Gaza utara, di mana lebih dari 100 orang dilaporkan meninggal atau terluka saat mencari bantuan untuk menyelamatkan nyawa.

Pernyataan tersebut berlanjut, "Warga sipil yang putus asa di Gaza membutuhkan bantuan segera, termasuk mereka yang berada di wilayah utara yang terkepung, di mana PBB tidak dapat mengirimkan bantuan selama lebih dari sepekan".

PBB dijadwalkan akan mengadakan pertemuan darurat terkait dengan tragedi kematian konvoi bantuan Gaza itu. Para delegasi diperkirakan akan berkumpul di markas besar PBB di New York pada pukul 16:15 waktu setempat (Jumat, 04.15 WIB) menyusul permintaan dari pihak Aljazair.

Sebelumnya, Iran, melalui unggahan di X, telah mengusulkan kepada PBB agar dapat membentuk komisi untuk menyelidiki dugaan kejahatan Israel di Jalur Gaza.

Tuntutan dari Iran itu kian relevan, mengingat tragedi penembakan warga Gaza yang menunggu bantuan menunjukkan dengan gamblang sikap Israel yang lebih suka memuntahkan peluru daripada menahan diri guna mewujudkan gencatan senjata untuk perdamaian seutuhnya.

 

Copyright © ANTARA 2024

Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan******

Seoul (ANTARA) - Aparat kepolisian Korea Selatan, Jumat, menggerebek beberapa kantor pimpinan dan mantan pimpinan ikatan dokter yang dituduh melanggar undang-undang kedokteran di tengah pemogokan massal dokter dalam pelatihan yang tengah berlangsung.

Kepolisian Metropolitan Seoul mengirim sejumlah penyidiknya ke beberapa kantor, termasuk kantor komite darurat Ikatan Dokter Korea (KMA) dan Ikatan Dokter Seoul untuk mengamankan informasi relevan dari telepon seluler dan komputer para pejabat.

Penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian Kesehatan yang mengajukan pengaduan ke polisi terhadap Ketua Komite Darurat KMA Kim Taek-woo, dua anggota pimpinan KMA lainnya, mantan ketua KMA, dan Ketua Ikatan Pediatri Korea Lim Hyeon-taek.

Kementerian Kesehatan menuduh mereka menghasut pengunduran diri massal para dokter dalam pelatihan dengan menyatakan dukungan dan memberikan bantuan hukum dalam tindakan hukum pertama yang diambil pemerintah sehubungan dengan pemogokan tersebut.

Penyelidikan terhadap mereka tersebut dilakukan ketika ribuan dokter magang dan dokter residen mogok kerja di rumah sakit-rumah sakit umum di seluruh negeri sejak Selasa (20/2) pekan lalu.

Hal tersebut dilakukan para dokter sebagai aksi bersama memprotes rencana pemerintah menaikkan kuota penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi pada tahun depan dari jumlah kuota saat ini 3.058 kursi.

Adapun hingga 1 Maret, hampir 10.000 dokter dalam pelatihan di seluruh Korea Selatan mengundurkan diri dari jabatannya dalam bentuk pengunduran diri massal.

Pemerintah memberi waktu kepada dokter magang dan dokter residen yang mogok hingga Kamis (29/2) untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukuman, seperti penangguhan lisensi medis mereka.

Namun, dari 9.076 dokter yang melakukan protes, hanya 294 yang kembali bekerja dan tampaknya tidak ada tanda-tanda para dokter dalam pelatihan akan mengakhiri pemogokan tersebut.

Sumber : Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024

Polisi terjunkan 2.590 personel gabungan amankan demo di DPR/ MPR RI******

aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan 2.590 personel gabungan untuk mengamankan demo yang dilakukan elemen masyarakat di depan Gedung DPR/ MPR RI, Gatot Subroto, Tanah Abang,
 
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan Instansi terkait lainnya.

"Personel nantinya akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar DPR/ MPR RI. Untuk aksi unjuk rasa hari ini sudah kami antisipasi dengan menyiapkan sejumlah personel untuk melakukan pengamanan dan mencegah massa masuk ke dalam kawasan DPR/ MPR RI," kata Susatyo di Jakarta, Jumat.

Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar dan poros buruh tersebut menyampaikan sejumlah agenda terkait hasil Pemilu 2024.

Lebih lanjut Susatyo mengatakan, penutupan atau pengalihan arus lalu lintas di sekitar DPR/MPR RI bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

"Kita lihat nanti jumlah massa, bila nanti di depan DPR/MPR RI  cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua. Kendaraan dari Jalur dalam tol yang akan menuju pintu keluar tol di depan DPR/MPR RI kami tutup dan diluruskan ke arah Slipi," jelas Susatyo.

Susatyo juga menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta humanis.

"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami menghimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” kata Susatyo.
Baca juga: Indikator: Mayoritas percaya Pemilu bebas dari intervensi pemerintah
Baca juga: Besok, KPU gelar pleno terbuka hasil penghitungan suara luar negeri
Baca juga: Mahfud sebut hak angket tak bisa ubah hasil pemilu

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：rumus pola maxwin olympus、slot gacor tanpa deposit、indo77

Terkait：arjuna4d、cara supaya dapat uang、pusat slot888、airbet88 slot login link alternatif、togel live、hoki69 slot、link slot japan、cara daftar pinjol、cara gunakan kredivo、vodka138

---

---

bab terbaru：web judi online terpercaya（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09