ggbet

penyedia sistem

Waspada 'Udang' di Balik Izin Ekspor Pasir Laut Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir lautdengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Izin tersebut ia tuangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam beleid itu, Jokowi juga mengizinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Namun, ekspor pasir laut hanya boleh dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak)," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Melalui PP nomor 26 tahun 2023 itu, Jokowi juga mencabut aturan pengelolaan pasir laut yang diterbitkan oleh Presiden ke-5, Megawati Soekarno Putri.

Aturan itu adalah Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang berisi beberapa ketentuan, antara lain;

(1) Ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

(2) Pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil. Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Pembukaan kembali keran ekspor pasir laut oleh Jokowi lewat PP Nomor 26 Tahun 2023 tadi pun menuai banyak kritik. Salah satu pihak yang berkomentar adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ia berharap Jokowi membatalkan keputusannya mengizinkan ekspor pasir laut. Menurut Susi, hal tersebut bakal memberikan kerugian besar pada lingkungan.

"Climate changesudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya.

Kekhawatiran Susi ini bukan omong kosong. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir laut pada masa lalu memang merusak lingkungan. Hal ini yang menjadi alasan ekspor dilarang pada 2003.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pengambilan pasir pada masa itu tidak teratur dan menggunakan alat yang tak ramah lingkungan.

Berkaca pada pengalaman buruk tersebut, Wahyu mengklaim saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.

Menurutnya, untuk detail pengaturan bakal dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan bisa segera dirilis. Saat ini, aturan teknis turunan PP 26 Tahun 2023 tersebut masih dalam pembahasan.

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelas Wahyu kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ekspor Pasir Laut Bisa Rusak Lingkungan

Dewa Badai

Mayoritas Kripto Kebakaran, Polygon Paling Parah******

Mayoritas harga kripto memerah pada perdagangan Selasa (30/5). Pelemahan paling parah yaitu polygonyang anjlok 3,22 persen pagi ini.

Mengutip coinmarketcap.com, polygon berada di level USRiset: RI Masuk 3 Besar Negara dengan Pertumbuhan Crazy Rich Tercepat******

Indonesia menempati posisi ke-3 dari 10 negara dengan pertumbuhan individu dengan kekayaan bersih tinggi (High Net Worth Individual/HNWI) alias orang kayatercepat pada 2021-2022 versi Knight Frank.

HNWI sendiri merupakan seseorang yang kekayaan bersihnya melebihi US juta atau setara Rp14,8 miliar (asumsi kurs Rp14.887 per dolar AS) atau lebih.

Menurut edisi terbaru The Wealth Report (segmen Wealth Sizing Model) dari Knight Frank, pertumbuhan HNWI Indonesia mencapai 22,5 persen.

Sementara itu, untuk pertumbuhan individu dengan kekayaan bersih ultra tinggi (Ultra High Net Worth Individual/ UHNWI) atau orang dengan kekayaan US juta ke atas, Singapura, Malaysia, dan Indonesia memiliki pertumbuhan tercepat di Asia sebesar 7-9 persen.

Sebenarnya, populasi UHNWI di Asia-Pasifik menurun 5,7 persen pada 2022, setelah rekor kenaikan 7,5 persen di 2021. Namun, Singapura, Malaysia, dan Indonesia masih tetap kokoh.

Head of Residential Knight Frank Asia Pasifik Victoria Garrett mengatakan walau populasi UHNWI mengalami kontraksi tahun lalu, jumlah HNWI meningkat 2,9 persen menjadi hampir 70 juta di seluruh dunia.

"Tiga negara teratas untuk pertumbuhan HNWI adalah Malaysia, Brasil, dan Indonesia," katanya melalui keterangan resmi, Rabu (24/5).

Garrett juga menuturkan 100 pasar residensial utama global mengalami pertumbuhan harga rata-rata 5,2 persen dan aset investasi mewah 16 persen. Menurutnya, sepuluh lokasi global teratas untuk pertumbuhan didominasi oleh Eropa dan Asia.

Ia menyebut pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan ini akan tetap urban-sentris. Lanskap investasi residensialnya pun akan terus ditentukan oleh inti perkotaan utamanya.

"Didukung oleh tingkat urbanisasi tinggi, investor dapat berharap akan alur dan profil pertumbuhan kekayaan yang berkelanjutan," ucap Garrett.

10 Negara dengan Pertumbuhan HNWI Tertinggi 2021-2022:

1. Malaysia: 27,7 persen
2. Brazil: 24,2 persen
3. Indonesia: 22,5 persen
4. Uganda: 19,4 persen
5. Tanzania: 15,7 persen
6. Uni Emirat Arab: 15 persen
7. Meksiko: 12,8 persen
8. Kanada: 12,8 persen
9. Nigeria: 12,7 persen
10. Filipina: 10,3 persen

10 Negara dengan Pertumbuhan UHNWI Tertinggi 2021-2022:

1. Uni Emirat Arab: 18 persen
2. Tanzania: 13,9 persen
3. Brazil: 11,2 persen
4. Nigeria: 10,7 persen
5. Arab Saudi: 10,4 persen
6. Malaysia: 9,4 persen
7. Indonesia: 9 persen
8. Singapura: 6,9 persen
9. Turki: 6,2 persen
10. Kanada: 6 persen

[Gambas:Video CNN]

Selain polygon, bitcoin juga turun 1,21 persen dalam 24 jam berada di level US.783 per keping. Namun harga bitcoin naik 2,37 persen dalam sepekan terakhir.

Ethereum turun 0,62 persen dalam 24 jam tapi naik 3,07 persen dalam seminggu terakhir, berada di level US.899 per keping. Cardano turun 0,58 persen dalam sehari tapi naik 3,08 persen dalam 7 hari terakhir, dibanderol di level USErick soal Antam Terseret Kasus Korupsi Emas: Bagian Bersih******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirbuka suara soal PT Aneka Tambang (Antam) yang terseret kasus dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada 2010-2022.

Ia mengatakan BUMN sejak awal terus melakukan transformasi, termasuk pada sumber daya manusianya. Erick menyebut pihaknya selalu terbuka dan bekerja sama dengan KPK untuk pencegahan korupsi.

Adapun dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) pihaknya pun terus bekerja sama sehingga BUMN pun terus berbenah. Oleh karena itu, Erick menilai dugaan korupsi emas yang menyeret Antam ini pun merupakan salah satu upaya bersih-bersih BUMN.

Optimisme Erick itu tak lepas dari perusahaan pelat merah yang siap membagikan dividen Rp80,2 triliun ke negara. Nominal tersebut diklaim terbesar sepanjang sejarah.

"Saya minta seluruh BUMN targetnya ya kalau bisa Rp80 triliun juga yang namanya dividen, jangan turun lagi. Karena negara membutuhkan hal-hal tersebut," ucapnya.

Beberapa waktu belakangan, Kejagung mulai mengusut dugaan korupsi pengelolaan kegiatan usaha komoditas emas pada 2010-2022. Saat ini kasus tersebut telah berstatus penyidikan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana membenarkan hal ini, selain kasus tahun 2010-2022 itu, terdapat kasus yang masih didalami di PT Antam. Ia menyatakan proses tindak lanjut terhadap kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan umum.

Ketut juga tak menutup kemungkinan kedua kasus tersebut bisa saling berhubungan satu sama lain.

"Iya, tapi masih penyidikan umum, sehingga memang nanti kalau clear semuanya kita akan sampaikan ya," kata Ketut di Kejagung dikutip dari detik.com.

Kendati demikian, Ketut mengatakan terkait dugaan kerugian dalam kasus tersebut masih didalami oleh penyidik. Ia juga menyatakan pihaknya juga telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Solana dan XRP justru menghijau. Solana terkerek 0,8 persen dalam sehari dan terbang 5,44 persen dalam seminggu berada di level US,02 persen. XRP atau ripple melonjak 6,34 persen dalam sepekan dan naik 1,69 persen dalam 24 jam terakhir berada di level USKemendag Tak Beri Sanksi 7 Produsen Minyak Goreng yang Didenda KPPU******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan tidak akan mengenakan sanksi tambahan bagi tujuh perusahaan yang didenda Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti menimbun minyak goreng pada 2022 lalu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya memang tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Sebab, dalam hal ini Kemendah hanya bertugas untuk memastikan stok dan harga minyak goreng di pasar aman dan terkendali.

"Kita nggak ada kebijakan untuk memberi sanksi. Itu ranah KPPU. Jadi itu bukan ranahnya Kemendag. Kita tusinya melihat ketersediaan di pasar. Selama harga dan ketersediaan ada, itu ranah kita," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/5).

Sebelumnya, KPPU menjatuhkan total denda Rp71,28 miliar kepada tujuh perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng pada 2022.

Majelis Komisi langsung mengumumkan putusan tersebut di Kantor Pusat KPPU Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (26/5). Putusan itu tertuang atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.

Berikut daftar 7 perusahaan yang terbukti bersalah dan didenda total Rp71,28 miliar tersebut:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Selanjutnya, usd coin dan tether masih stabil di US per keping dengan pergerakan yang bervariasi.

Lihat Juga : ANALISISWaspada 'Udang' di Balik Izin Ekspor Pasir Laut Jokowi

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]

Yin Zu

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

<句子>

Sentuhan emas naga

<句子>

Sangat pemburu

<句子>