angka jitu 4d singapore hari ini

Keabadian

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. 

Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang.

"Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan," kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga.

Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

"Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang-lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Tertawa Erythrina

Mengapa India Berpenduduk 1,4 Miliar Jiwa Bisa Ekspor Beras, RI Tidak?******

India merupakan salah satu eksportir beras dunia. Dengan penduduk mencapai 1,4 miliar jiwa, negara yang berganti nama menjadi Bharat ini mampu mencatat surplus berassekitar 7 juta ton per tahun.

Hal itu membuat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan heran. Sebab, Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tak mampu melakukannya.

Karena keheranan itu, Zulkifli bertanya langsung pada menteri terkait di India. Pertanyaan ia ajukan saat mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023 lalu.

Tak ayal, India bisa dua hingga tiga kali panen beras dengan produksi melimpah setiap tahunnya.

"Itu semua dikerjakan koperasi, bukan konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Presiden ke-2 Indonesia Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tutur Zulkifli dalam Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Melihat hal itu, Zulkifli menilai Indonesia perlu belajar dari India. Dalam hal ini, menata sektor pertanian dan pertenakan agar tidak berat ke konglomerasi.

"Tapi pemerintah yang akan datang lah, tidak terkejar kalau sekarang," imbuh pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Secara terpisah, Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkap India saat ini mampu menguasai 40 persen pasar beras global.

Berkat sektor pertanian yang terintegrasi dan kebijakan yang konsisten, hasil panen India mampu menyentuh 160 juta ton per tahun dan menyimpan cadangan beras hingga 58 juta ton.

Produksi beras juga didukung oleh luas lahan pertanian India yang mencapai 40 juta hektare atau empat kali lipat dari Indonesia yang hanya 10,6 juta hektare.

"Sebenarnya Indonesia jauh lebih beruntung karena meski luas lahan padi hanya 10,6 juta hektare, tetapi bisa panen 2 sampai 3 kali dalam setahun. Tingkat produktivitas panennya rata-rata 6-7 ton gkg per hektare," ujarnya.

Namun, India menerapkan kebijakan rata-rata stok cadangan beras India minimal 30 persen dari total konsumsi. Sementara, Indonesia hanya dipatok minimal 8 persen. Kondisi ini membuat harga beras lebih fluktuatif di Indonesia.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menambahkan keberhasilan India meningkatkan produksi beras juga berasal dari majunya infrastruktur, terutama irigasi.

"Infrastruktur pengairan Indonesia belum memadai seperti India dan China, dari jumlah reservoir dan bendungan saja sudah beda jauh. Pemerintahnya serius mengurusi pangan, ini terlihat dari total support pertanian, baik di produsen maupun konsumen," ujar Eliza.

India juga diuntungkan oleh pangan pokok yang beraneka ragam. Dalam hal ini, warga India tidak hanya bergantung pada beras sebagai makanan pokok, tetapi juga gandum.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. 

Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang.

"Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan," kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga.

Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

"Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang-lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Sistem tamparan muka pamer yang paling kuat

Puluhan Pedagang Pasar Tanah Abang Tunggak Sewa Kios Hingga Rp43 Juta******

Sejumlah pedagangdi Pasar Tanah AbangBlok B, Jakarta Pusat menunggak pembayarankioshingga puluhan juta rupiah.

Tunggakan itu diketahui dari surat peringatan dari Unit Pasar Besar (UPB) Pasar Tanah Abang Blok B yang ditempel di sejumlah kios.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Selasa (19/9) sore, sejumlah kios tutup ditempeli surat peringatan itu.

Hal serupa juga terlihat di lantai 3. Jumlah kios yang tutup dan ditempeli surat tak terhitung oleh jari.

Sementara, di lantai 2 jumlah kios yang ditempeli surat tidak sebanyak di lantai 3 dan 3A.

Adapun jumlah tunggakan dari setiap kios beragam. Dari pantauan, yang paling kecil adalah Rp8 juta. Sedangkan yang paling tinggi mencapai Rp43,3 juta.

"Sampai dengan surat ini saudara belum membayar/melunasi tunggakan kewajiban biaya pengelolaan pasar (BPP)/service charge. Adapun kewajiban yang belum dibayar sampai dengan bulan Juni 2023 sebesar Rp43,3 juta," demikian bunyi surat yang dimaksud kepada salah satu kios.

Dalam surat tersebut, pemilik kios juga diwajibkan segera membayar tagihan pada hari kerja paling lambat 7 hari kalender sejak surat dikeluarkan.

Apabila sampai batas waktu tersebut pemilik kios belum membayar, pengelola akan memberikan surat penutupan sementara.

Selanjutnya, sesuai Surat Keputusan (SK) Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya Nomor 117 Tahun 2023 Bab VIII sanksi terkait penggunaan tempat usaha Pasal 29 Ayat (3) tahapan pemberian sanksi, dan Pasal 20 Peraturan Direksi PD Pasar Jaya Nomor 360 Tahun 2014, akan diberikan sanksi pembatalan hak pemakaian usaha.

Pedagang Pasar Tanah Abang memang sedang terlilit masalah belakangan ini. Masalah terkait penurunan omzet dagangan.

Annie, salah satu pedagang yang ditemui CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu menyebut penurunan omzet terjadi akibat anjloknya penjualannya sampai 80 persen belakangan ini.

Perempuan yang berjualan sejak 2019 di Pasar Tanah Abang itu menduga salah satu faktor merosotnya pengunjung adalah menjamurnya tren berbelanja online belakangan ini.

[Gambas:Video CNN]

Mereka banyak menjajakan produk pakaian dengan harga barang lebih murah dibanding di Tanah Abang. Tawaran itu katanya, pasti mengubah minat pembeli.

Pembeli yang awalnya belanja pakaian ke Tanah Abang, sekarang lebih memilih belanja online. Selain harganya yang lebih murah, belanja online juga tak perlu membuat mereka berdesakan dan berpanas-panasan dalam belanja.

Annie masih ingat betul bagaimana ramainya Pasar Tanah Abang pada 2019 lalu, sebelum fenomena belanja online dan pandemi covid-19 menghantam. Annie mengenang saking ramainya melayani pembeli, sampai-sampai ia tidak bisa duduk.

"Sampai berdiri terus dulu, tidak bisa duduk," katanya.

Keluhan sama juga disampaikan Soleh, pedagang lain.

"Sekarang sudah kaya gini, sudah sepi banget. Pemasukan tak menentu. Kadang ada, kadang tak ada sama sekali," keluh.

Ia mengaku pada 2019 bisa mengantongi puluhan juta per hari. Namun, saat ini ia pernah mengalami hanya mendapat satu pembeli dalam satu hari.

Menurutnya, masalah yang dialami pedagang Pasar Tanah Abang tak lepas dari kemunculan TikTok Shop.

TikTok Shop merupakan platform social e-commerce yang memungkinkan penjual untuk menawarkan produknya ke pengguna secara langsung. Penjual maupun kreator dapat menjual produknya melalui in-feed videos, LIVEs, dan tab katalog produk.

"Dulu sebelum TikTok ada, tokonya masih ada, Lazada, Shopee itu tidak pengaruh ke pasaran. Sekarang sudah ada TikTok hadir (jadi sepi)," Jelas Soleh.

Kode Seni Bela Diri Samsara

Arsjad Rasjid soal Polusi Jakarta: Peringatan Buat Kita******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid mengatakan polusi Jakarta yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir perlu diwaspadai. Ia menyebut kondisi itu menjadi tanda perubahan iklim yang kini harus dihadapi setiap hari.

"Kabar baru-baru ini bahwa Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan polusi tertinggi di dunia merupakan peringatan bagi kita," kata Arsjad dalam acara Indonesia Sustainability Forum 2023 di Jakarta, Kamis (7/9).

Arsjad mengatakan masalah perubahan iklim saat ini bukan hanya kekhawatiran belaka. Maka dari itu setiap pihak harus segera menentukan pilihan.

Sementara pemerintah perlu menciptakan lingkungan yang mendukung dunia usaha untuk berinvestasi di ekonomi hijau, seperti memberikan keringanan pajak dan insentif.

"Pada saat yang sama kita semua perlu mempromosikan pendidikan dan pelatihan ekonomi hijau, sehingga masyarakat Indonesia mempunyai keterampilan yang dibutuhkan pada sektor tersebut," kata Arsjad.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan ekonomi global bisa rugi US triliun hingga 2050 karena krisis iklim. Selain itu krisis iklim juga menyebabkan tiga juta kematian setiap tahunnya.

"Jadi saya pikir ini adalah bahaya yang akan kita hadapi dalam waktu dekat jika kita tidak melakukan aksi bersama," kata Luhut.

Luhut menyebut setiap negara memang memiliki kapasitas dan keterbatasan dalam melakukan dekarbonisasi. Namun krisis iklim merupakan masalah setiap negara yang harus diatasi dengan aksi bersama. Ia menyebut, kegagalan satu negara dalam mengatasi krisis iklim akan menjadi kegagalan secara global.

Secara khusus, Luhut menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam upaya dekarbonisasi global. Pasalnya Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar dengan 94 juta hektar hutan hujan. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dengan daya lebih dari 3.600 gigawatt (GW).

"Indonesia mempunyai sumber daya mineral penting yang melimpah yang penting bagi kehidupan transisi energi; nikel, timah, bauksit, dan tembaga," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]