erek2 1001 mimpi

Bepergian ke dunia lain dengan jam tangan pintar

Mungkinkah China Bantu RI Amankan Pasokan Beras?******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan pemerintah akan mengimpor 1 juta ton berasdariChina pada tahun depan.

Rencana impor beras itu untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun depan. Buwas mengaku memilih China karena dianggap paling siap menjual berasnya ke Indonesia.

Sebelumnya, Indonesia telah mendapat pasokan beras dari beberapa negara seperti Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Sejatinya, pemerintah sudah mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Namun, menurut Buwas, impor 1 juta ton tetap diperlukan untuk tahun depan demi mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga 2024 mendatang. Pasalnya, kekeringan berpotensi mengganggu produksi padi petani.

Buwas juga mengatakan kebijakan impor dilakukan karena pemerintah tak mau terlambat mengambil keputusan.

Di tengah kebijakan proteksionisme negara-negara dengan produksi beras terbesar, seperti India, apa benar China bersedia menjual berasnya ke Indonesia?

Pengamat pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mempertanyakan wacana pemerintah impor beras dari China.

Menurutnya, strategi negara-negara yang surplus adalah mengamankan cadangan pangan mereka terlebih dahulu.

"Jadi kalau saya pikir, walaupun misalnya kesepakatan itu ada, belum tentu dieksekusi secara penuh. Mungkin dia hanya pagu sekian, tapi nanti juga tergantung dengan kebutuhan dia," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (26/9).

Hermanto menjelaskan China memang merupakan salah satu negara dengan produksi beras terbesar di dunia. Hanya saja untuk ekspor, negara terbesar adalah India.

"Bedanya adalah India ini jumlah penduduknya itu pertumbuhannya tinggi dibandingkan dengan China. Jadi memang dia punya kekhawatiran agak-agak kesulitan untuk menjaga kepastian ketahanan pangannya," ujar Hermanto.

"Sedangkan China memang, dia penduduknyakan setelah kebijakan hanya satu anak, cenderung dia berkurang. Sementara produksi beras dia itu tinggi. Dia bisa 9 ton, 10 ton per hektare," imbuhnya.

Lihat Juga : Wishnutama Hadiri Rapat dengan Jokowi soal Larangan Tiktok Shop Cs

Meski demikian, Hermanto menilai bahwa China belum tentu akan bersedia menjual berasnya 1 juta ton ke Indonesia. Sebab, faktor iklim akan sangat berpengaruh pada banyaknya stok beras yang akan diekspor.

"Tergantung perkembangan. Kalau memang iklimnya sangat tidak bersahabat, ya mungkin sebagian aja, 300 atau 400 ribu (ton). Tapi kalau produksi di sana juga masih oke, hanya berkurang sedikit, saya rasa dia bisa jual. Kalau 1 juta ton sih bagi dia enggak banyak,"imbuhnya.

Menurut Hermanto, konsumsi beras per kapita di China terus menurun. Saat ini, konsumsi beras di China sekitar 60 kg per kapita per tahunnya.

"Jadi, ya kenapa dia bisa segitu? Karena diversifikasi konsumsinya kan bagus. Karena lebih sejahtera orang-orangnya, asupan proteinnya. Kalau di kita kan konsumsi daging dan sebagainya per kapita per tahunnya kan kecil. Kalau mereka udah berlipat-lipat dibanding kita. Jadi enggak perlu dia mengonsumsi beras dalam jumlah banyak per kapita per tahunnya," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan produktivitas beras di China naik lebih 1,2 persen. Oleh karena itu, China siap ekspor beras ke beberapa negara.

Merujuk ke laman statistik China, pada Agustus lalu, produksi beras diprediksi meningkat karena ada kenaikan produktivitas padi meski lahan tanamnya berkurang.

"Dan sejak Agustus kemarin memang udah diprediksi naik. Makanya China, Agustus dia ekspor ke Ghana, Kongo, sama ke Pantai Gading yang biasanya diisi sama India kan," kata Eliza kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/9).

Eliza juga menilai China menerapkan beberapa strategi yang cepat tanggap demi meminimalisir dampak El Nino. Selain itu, konsumsi beras di China juga tak sebesar Indonesia karena kebijakan diversifikasi pangan.

"Kalau China masih mending 60-65 persen dia staple food-nya tuh beras. Jadi 40 persennya tuh sisanya sama dari mie, karena dia juga bisa menghasilkan gandum. Kalau India juga sama, dia 43 persen beras, 40 persen gandum. Sisanya pangan varietas lokal. Nah, kalau Indonesia kan bisa jadi 80-90 (persen) gitu kan. Jadi karena kita penduduknya sudah banyak, makanya wajar kalau misalnya kita bisa impor sampai 1 juta," ungkap dia lebih lanjut.

Bersambung ke halaman selanjutnya

China bukan negara eksportir beras

Istri Peri Tertinggi

Anggur Muscat Manis Tanpa Biji Diskon 20% di Transmart Full Day Sale******

Stok buah-buahan di rumah sudah habis? Yuk beli lagi di Transmart mumpung lagi ada gebyar Full Day Sale besok Selasa (26/9), harga anggur muscat didiskon sampai 20 persen.

Apalagi kalau kamu penggemar buah anggur yang manis dan tanpa biji, pastinya doyan banget deh sama anggur muscat ini.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi 26 September, Diskon hingga 50% + 20%

Masih belum punya Allo Bank? Download aplikasinya di App Store atau Play Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime. Kamu juga mengaktifkan Allo PayLater dengan limit hingga ratusan juta.

Kamu juga bisa mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah instan di setiap gerai Transmart sehingga kartunya dapat langsung digunakan untuk belanja.

Catat ya, Transmart Full Day Sale cuma berlangsung satu hari pada Selasa (26/9) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia, mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat. Cus jangan sampai terlewat!

Legenda Raja Pedang

Hasil Rapat Istana soal Rempang: Tak Ada Penggusuran tapi Pergeseran******

Pemerintah memastikan tidak akan ada penggusuran bagi warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau karena pembangunan proyek Rempang Eco-City, namun hanya menggeser ke kampung yang masih ada di wilayah tersebut.

Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut, pemerintah hanya akan memindahkan warga terdampak ke kampung yang berjarak 3 kilometer dari lokasi asal.

"Bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua, bukan juga relokasi, tetapi adalah pergeseran. Kalau relokasi dari pulau A ke pulau B," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Dia menyebut warga akan dipindahkan ke Tanjung Banun. Menurutnya, sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan.

Pemerintah memberikan kompensasi terhadap warga yang dipindah. Setiap KK akan mendapatkan rumah tipe 45 di Tanjung Banun. Bagi warga yang rumahnya lebih besar dari tipe 45, akan mendapat tambahan uang tunai.

Bahlil mengatakan rumah-rumah baru itu sedang dibangun. Dia memastikan warga terdampak akan mendapat bantuan uang tunai selama proses pembangunan berlangsung.

"Sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta per KK. Jadi kalau satu KK ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta," ucapnya.

Sebelumnya, pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau berujung bentrok warga dengan aparat kepolisian. Warga menolak dipindahkan dari rumahnya, sedangkan polisi melakukan tindakan represif terhadap warga yang berdemonstrasi.

Presiden Jokowi mengakui ada komunikasi yang kurang baik dalam menerapkan kebijakan di Rempang. Sehingga, ia mengirim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Rempang untuk menuntaskan polemik.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," tutur Jokowi saat ditemui di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menghormati

Cerita Ibu Rumah Tangga, Keluhkan Harga Pangan yang Kian Mahal******

Harga bahan pokok seperti beras, daging ayam, cabai dan gula terus melonjak dalam beberapa waktu terakhir. 

Kenaikan itu membuat masyarakat khususnya para ibu rumah tangga resah. Bagaimana tidak, kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan membuat masyarakat terbebani. 

Seperti Prisma, ibu rumah tangga asal Jakarta, yang mengaku kesulitan imbas lonjakan harga bahan pokok. 

Prisma pun berusaha untuk berhemat agar penghasilan cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Ia juga mengurangi membeli makanan siap saji dan memilih untuk masak sendiri.

Namun, ia berharap pemerintah juga turun tangan menekan lonjakan harga pangan.

"Harapannya sih pemerintah membantu ya supaya harganya enggak naik terlalu tinggi, kalaupun ada bansos kan enggak semua bisa dapat," imbuhnya.

Sama dengan Prisma, Ani asal Medan juga mengaku kesulitan imbas lonjakan harga bahan pokok. Meski bersyukur masih bisa memenuhi kebutuhannya, namun ia mengaku berat karena memiliki anak balita yang pengeluarannya juga cukup besar. 

"Saya punya anak balita ya, jadi pengeluarannya juga besar untuk beli susu, popok, dan lain-lain. Jadi pasti kalau harga bahan pokok naik makin berat," katanya.

Ia pun berharap pemerintah segera mengambil langkah agar harga bahan pokok stabil. Apabila di tengah pendapatan yang tidak mengalami kenaikan signifikan.

"Soalnya kita juga kalau gaji enggak naik-naik banget ya, belum juga ada cicilan lain," katanya.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada Rabu (27/9), harga bahan pokok yang naik di antaranya beras kualitas I naik ke Rp13.300 per kg dari Rp13.100 per kg, beras kualitas medium II naik ke Rp14.400 per kg dari Rp14.300 per kg.

Lalu, cabai merah besar naik dari Rp41.050 per kg ke Rp43 ribu per kg dan minyak goreng naik ke Rp19.100 per kg dari Rp19 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Yulingzhenxian

Revisi Aturan PMSE: Pemerintah Ingin Pisahkan Sosmed dan E******

Pemerintah akan memisahkan sosial media dengane-commerce dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan. 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan jika social commerce dan e-commerce disatukan, pihak platform sangat diuntungkan. Pasalnya, ia mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulhas.

Lalu, pemerintah akan melarang sebuah platform social commerce dan e-commerce menjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Kemudian, pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau setara dengan Rp1,5 juta. 

Lihat Juga : KAI Luncurkan Kereta Ekonomi New Generation, Berapa Tarifnya?

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingati, tutup," ucap Zulhas.

Revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) resmi diteken Zulhas pada Senin (25/7). Aturan tersebut saat ini menunggu diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

[Gambas:Video CNN]

Benua Soochow

Menanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan, usai dianggap merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. 

Keputusan itu diambil usai banyak barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offline maupun marketplace lainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Alasan lainnya, jika social commerce dan e-commerce disatukan, maka hal itu akan sangat menguntungkan pihak platform. Sebab, platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan itu nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Rencananya, revisi beleid itu akan disahkan hari ini, Selasa (26/9).

"Disepakati besok, revisi Permendag nomor 50 tahun 2020 akan kami tanda tangani. Ini sudah dibahas berbulan-bulan sama Pak Teten (menteri koperasi dan UKM)," kaya Zulkifli di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/9).

Zulhas menyebut dalam revisi aturan itu, social commerce hanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

Selain itu, pemerintah akan memisahkan social commerce dengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commerce secara bersamaan.

Pemerintah juga akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

Lantas, efektifkah aturan ini?

Direktur Indonesia Development and Islamic Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan meski larangan tersebut bertujuan untuk melindungi UMKM, namun akan berpotensi tidak efektif karena melawan arus perkembangan teknologi.

Menurutnya, perkembangan teknologi tidak bisa dilawan sehingga yang harus dilakukan adalah meregulasinya.

Regulasi yang diterapkan untuk social commerce maupun e-commerce bisa berupa memastikan kepatuhan pajak, pembatasan produk impor, kewajiban sertifikasi halal, dan lain-lain.

"Dengan regulasi, kita akan membuat persaingan yang sehat, menjaga level of playing field yang setara antara social commerce dengan platform social media dan platform e-commerce," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Jokowi Capek Dengar Forum Internasional yang Tak Konkret

Ia menambahkan social commerce memiliki keunggulan dengan algoritmanya yang akan menuntun konsumen terdorong untuk membeli produk tertentu. Social commerce juga memberikan pengalaman berbelanja yang berpotensi membuat konsumen melakukan impulsive buying.

Kondisi tersebut, akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam mengedukasi konsumen sekaligus menjadi dorongan bagi e-commerce untuk terus berinovasi.

"Ini menjadi dorongan bagi e-commerce tradisional agar mereka memperbaiki model bisnisnya agar bisa bersaing dengan social commerce," kata Yusuf.

Konsultan Bisnis DK Consulting Djoko Kurniawan menambahkan pemerintah sebenarnya bisa saja membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commerce hanya boleh di atas harga US0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.412 per dolar AS).

Skema pengawasan dipertanyakan