slot gampang wd

Raja Naga datang ke dunia

Mengintip THR Jokowi usai Dipastikan Sri Mulyani Cair 100 Persen******

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejak 2020, pembayaran THRPNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan. Hal itu lantaran ekonomi babak belur dihantam covid-19.

"THR-nya, Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3) lau.

Berapa besaran THR yang kemungkinan diterima Jokowi?

Jika dirinci, THR terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan seperti tunjangan pangan, jabatan hingga kinerja.

Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sedangkan Pasal 2 (2) UU 7/1979 disebutkan gaji pokok wapres 4 kali gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres.

Kemudian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA).

Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut menyentuh Rp5,04 juta per bulan. Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan. Sedangkan Ma'ruf mengantongi Rp20,16 juta setiap bulannya.

Selain itu, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu pasal 1 ayat 2 a, presiden berhak mendapat tunjangan Rp32,5 juta. Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dijelaskan wapres mengantongi tunjangan Rp22 juta.

Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Sementara itu, Wapres Ma'ruf bakal mendapatkan Rp42,16 juta.

Estimasi tersebut belum memperhitungkan komponen lain, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kinerja.

Berikut perkiraan THR minimal yang bakal dikantongi Jokowi dan Ma'ruf:

1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Gaji pokok Rp30,24 juta+tunjangan Rp32,50 juta= Rp62,74 juta
2. Wapres Ma'ruf Amin
Gaji pokok Rp20,16 juta+tunjangan Rp22 juta= Rp42,16 juta

[Gambas:Video CNN]

Saya bukan orang baik dalam sistem

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Bumi ini agak jahat

Profil Arief Sulistyanto, Eks Penyidik Munir Jadi Komisaris Asabri******

Komjen. Pol. (Purn) Arief Sulistyanto resmi menjadi Komisaris Independen PT Asabri (Persero) baru pilihan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menggantikan Komjen. Pol. Ari Dono Sukmanto.

Pengangkatan tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor SK-36/MBU/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI.

"Kolaborasi Komjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. Arief Sulistyanto, M.Si. sebagai Komisaris Independen bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas layanan kepada Peserta, berkolaborasi dalam melakukan transformasi, dan peningkatan inovasi berbasis digital," tulis manajemen dalam unggahan akun Instagram resmi @asabri_official pada Rabu (6/3).

Pria kelahiran Nganjuk, 24 Maret 1965 ini merupakan purnawirawan polisi.

Dilansir dari berbagai sumber, Arief lulus dari Akademi Kepolisian pada 1987. Setelah itu, ia meniti karirnya sebagai polisi di sejumlah daerah di Jawa Timur mulai dari Malang, Sidoarjo, hingga Pasuruan.

Kemudian, Arief ditarik ke ibu kota DKI Jakarta pada 1995. Di sana, ia sempat menjadi Kapolsek Metro Pasar Minggu dan Kota Bekasi. Selanjutnya, ia diangkat sebagai Kapolres Indragiri Riau pada 2003.

Selama di Polri, Arief terlibat dalam sejumlah penanganan perkara penting. Salah satunya kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang meninggal dalam pesawat pada 7 September 2004 lalu.

Hal itu ditandai dengan masuknya Arief sebagai anggota Tim Khusus Penyidikan Perkara Munir pada 2007. Setelah itu, karir Arief semakin moncer.

Pada 2014, Arief diangkat sebagai kepala Polda Kalimantan Barat. Saat menduduki jabatan itu, ia pernah menyeret dua rekan perwira polisinya ke penjara yakni AKBP Eddy Triswoyo dan AKBP Idha Endri Prastiono.

Kedua perwira polisi itu menjadi tersangka atas dua kasus berbeda. Untuk AKBP Eddy, ia diseret Arief ke penjara buntut kasus mark upanggaran telekomunikasi Polda Kalimantan Barat.

Sementara untuk Idha, ia diseret ke penjara buntut keterlibatannya dalam kasus peredaran narkoba.

Arief juga sempat menduduki jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Namun, ia hanya mengemban tugas itu selama lima bulan, Agustus 2018-Januari 2019, karena ditunjuk sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Terakhir, Arief menduduki kursi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada Februari 2021 sebelum akhirnya pensiun.

[Gambas:Video CNN]

Pecinta kuliner tidak terbatas

IHSG Bertenaga ke Posisi 7.381 Jelang Akhir Pekan******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.381 pada Jumat (8/3) sore. Indeks saham menguat 7,94 poin atau 0,11 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,22 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 13,92 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 244 saham menguat, 273 terkoreksi, dan 252 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,23 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong 0,86 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan 1,24 persen.

Sementara, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,12 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,1 persen, sementara indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,02 persen.

Menyusul Asia, bursa saham AS juga kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 1,03 persen, indeks NYSE Composite 0,71 persen, dan indeks NASDAQ Composite 1,51 persen.

[Gambas:Video CNN]

Semua langit dan dunia

Indonesia Akan Produksi Massal Baterai Kendaraan Listrik Mulai April******

Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut Indonesia siap memproduksi massal baterai kendaraan listrikmulai April 2024 nanti.

Kesiapan disampaikan oleh Staf Khusus Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa. Ia mengatakan produksi masal itu akan dilakukan PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berbasis di Karawang, Jawa Barat.

Ia mengatakan produksi massal ini merupakan sejarah baru dan menunjukkan bahwa komitmen hilirisasi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini bukan hanya wacana.

Ia berharap produksi massal ini bisa berjalan dengan lancar.

Sementara itu Direktur PT HLI Green Power Hong Woo Pyoung mengatakan untuk mendukung kelancaran ini, pihaknya sudah mempersiapkan rencana produksi sejak September 2023.

Persiapan salah satunya dilakukan dengan melatih para teknisi yang terlibat dalam produksi tersebut.

"Kami telah menyiapkan segala sesuatu sejak September 2023 lalu. Kami siap untuk melakukan produksi secara massal di April 2024 ini. Para engineer dari Indonesia pun telah kami latih selama setahun dan masih akan terus kami berikan pelatihan. Mereka sangat pintar, rajin, dan kompeten. Kami sangat bangga pada para engineer dari Indonesia," ucap Hong Woo Pyoung.

[Gambas:Video CNN]

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Jokowi Buka BRI Microfinance Outlook 2024, Soroti Peran UMKM******

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), secara resmi membuka BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta, Kamis (7/3), sebuah forum penting yang membahas masa depan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pendorong ekonomi inklusif.

Dalam sambutannya, ia pun menyoroti pentingnya UMKM yang jumlahnya mencapai 65,1 juta dan kontribusinya yang signifikan terhadap PDB nasional serta penyerapan tenaga kerja.

"Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, kurang lebih dan kontribusi ke PDB ekonomi kita 61 persen sangat besar sekali dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97 persen sebuah angka yang juga sangat besar sekali," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/3).

Kegiatan ini dikemas dengan konsep kegiatan seminar yang terdiri dari dua sesi diskusi dan menghadirkan pembicara dari kalangan ahli, profesional, serta pemerintah. Acara yang diadakan di Jakarta ini juga menandai komitmen BRI dalam mendukung UMKM melalui inovasi digital.

Jokowi pun mengapresiasi upaya BRI dalam memperluas jangkauan layanan keuangan digital hingga ke daerah terpencil, memberikan alternatif bagi UMKM untuk mengakses modal dan layanan keuangan yang lebih baik.

Menurutnya, BRI Microfinance Outlook 2024 diharapkan menjadi titik balik dalam strategi pengembangan UMKM Indonesia, dengan diskusi yang melibatkan para ahli, profesional, dan stakeholderspemerintah.

"Forum ini penting untuk mengetahui arah dan strategi UMKM agar berdaya saing dan berkompetisi dengan negara lain," tegas dia.

Sri Mulyani dalam keynote speech-nya yang sejalan dengan pandangan Presiden Jokowi, menegaskan perlunya memberikan perhatian khusus kepada UMKM.

Ia menyatakan bahwa UMKM merupakan sumber dari 97 persen penciptaan lapangan kerja di Indonesia, angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih tergolong rendah, hanya sekitar 15 persen.

"Kami optimistis upaya yang dilakukan telah banyak, namun belum selesai. Dengan sinergi, kita mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi namun inklusif termasuk pemerataan terhadap UMKM," tambahnya.

Sementara itu, Teten Masduki mengungkapkan saat ini terdapat tantangan pemberdayaan UMKM, karena kondisi pelaku UMKM saat ini disconnectterhadap industri.

"Diperlukan inovasi kebijakan ekosistem UMKM seperti diantaranya optimalisasi kredit rantai pasok, kemudahan kredit sektor produktif, credit scoring, penghapusan piutang macet UMKM, dukungan asuransi penjaminan," ujar dia.

Untuk merespons tantangan tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan perbankan, khususnya BRI dapat berperan sebagai lembaga yang memberdayakan komunitas, dalam hal ini UMKM.

Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan kesempatan pendanaan, khususnya pada pelaku usaha Ultra Mikro (UMi) yang belum terjangkau pada akses keuangan formal, sebagai upaya penguatan ketahanan ekonomi dan sosial.

"BRI telah melakukan beberapa aksi nyata diantaranya pembentukan Holding Ultra Mikro, di mana BRI bersama dengan Pegadaian dan PNM telah menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi dan memastikan nasabah ultra mikro dapat naik kelas dalam satu ekosistem yang utuh dalam konsep Empower, Integrate, danUpgrade," imbuhnya.

Ia pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Jokowi karena telah memberikan izin untuk pembentukan holding ultra mikro. Dia mengungkapkan, berkat holding tersebut, BRI kini telah berhasil menjangkau 44 juta nasabah kredit UMKM dan 173 juta nasabah simpanan atau tabungan.

Selain itu, BRI sebagai bank BUMN, juga terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan secara berkelanjutan dan terstruktur, yakni melalui AgenBRILink.

Peran AgenBRILink pun terbukti membantu masyarakat dengan kemudahan bertransaksi melalui tanpa harus pergi ke kantor cabang atau ATM. Hal ini menciptakan nilai ekonomi dan nilai sosial secara bersamaan.

Agen BRILink menjadi upaya perseroan dalam meningkatkan kapabilitas pemberdayaan. Hal ini tak terlepas dari salah satu aspirasi besar yang ingin dicapai perseroan pada 2025 yaitu menjadi Champion of Financial Inclusion.

Sunarso mengungkapkan, hingga akhir Desember 2023 tercatat jumlah AgenBRILink mencapai 741 ribu agen.

"Antusiasme masyarakat sangat tinggi, karena fee yang diterima warung-warung tidak kurang dari Rp3 triliun. Masyarakat antusias jadi AgenBRILink. Kalau di daerah, bilangnya ATM mini," imbuh Sunarso.

Dengan semangat baru dan strategi yang lebih terarah, BRI optimis UMKM Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam kancah ekonomi global, mendukung visi Indonesia sebagai negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur.