daftar slot indonesia

Aliansi mitos saya

Proyek LRT Fase 2A Akan Dilanjutkan Tahun Depan******

Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta untuk Fase 2A dipastikan berlanjut pada 2023 setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menyetujui usulan pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp442 miliar kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Fitria Rahadiani mengungkapkan nilai usulan atas proyek yang akan menghubungkan Velodrome dengan Manggarai itu belum final karena belum dibahas lebih dalam dan dibawa ke rapat paripurna DPRD.

"Jadi kan nilai itu diungkap dalam rapat Banggar yang membahas rancangan KUA-PPAS APBD 2023 pada Kamis (3/11) kemarin, dan nanti dibahas lagi dalam forum APBD (rapat komisi) kemudian finalnya di paripurna," kata Fitria di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (4/11).

Setelah rapat paripurna DPRD, usulan anggaran DKI Jakarta dengan berbagai PMD di dalamnya, termasuk soal proyek LRT akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan.

Di sisi lain, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Derah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati menyebut sebelumnya kepastian proyek LRT apakah akan dilanjutkan atau tidak masih abu-abu.

Pasalnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) awalnya tak menyetujui pembangunan trek Fase 2A.

"Tetapi, kemarin sudah diputuskan, dititip, langsung oleh Bapak Presiden bahwa nanti (pembangunan trek LRT) dari Velodrome langsung ke Manggarai," ucapnya di Hotel Cempaka.

[Gambas:Video CNN]

Menantu Kaisar Abadi

Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS (Spesial Sambal) untuk membatalkan pemotongan gajibagi pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

Sebelumnya, Disnakertrans Yogyakarta telah menegaskan bahwa pemotongan gaji/upah karyawan WSS penerima BSU telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Ia menambahkan Disnakertrans Yogyakarta telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati ada pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Pemotongan BSU Waroeng SS ini mencuat setelah surat berisi kebijakan tersebut viral di media sosial.Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu disebut yang menjadi pertimbangan memotong gaji karyawan bagi penerima BSU, yaitu demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Kekuatan MAX adalah yang utama

Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merespons wacana kripto yang akan diawasi atau diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

"Nantinya pemerintah akan memindahkan aset kripto ke OJK, tapi tidak seketika saat RUU PPSK diundangkan. Jadi, ada masa peralihan," katanya, Rabu (2/11).

Didid menjelaskan dalam masa peralihan yang diperkirakan selama 5 tahun tersebut, Bappebti akan mecoba membuat peraturan tata kelola. Tujuannya, agar ekosistem kripto bisa tetap berkelanjutan (sustain) meski nantinya beralih ke OJK.

Namun, Didid menolak narasi bahwa Bappebti tidak kompeten dalam mengelola kripto selama ini hingga akhirnya harus dialihkan ke OJK. Ia menunjukkan bahwa pelanggan aset kripto hingga akhir Oktober sudah mencapai 16,1 juta pelanggan.

Bappebti memang belum bisa membentuk bursa aset kripto, tapi Didid menjelaskan pihaknya sedang mengupayakan realisasi hal itu dalam waktu dekat.

Paling tidak dalam masa transisi sebelum resmi beralih ke OJK.

"Pemerintah harus memastikan pengelolaaan aset kripto ini berjalan dengan baik. Siapapun itu mari kita jaga sama-sama, apakah ada di Bappebti, OJK, atau apa pun nanti harus tetap sustain," tegasnya.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]

Dekan Elit

Otoritas Pasar Modal China Minta Investor Setop Baca Berita Asing******

Komisi Pengaturan Sekuritas China (CSRC) meminta para investoruntuk setop membaca berita asing tentang kondisi perekonomian China.

"Saya cukup banyak berurusan dengan investor internasional dalam pekerjaan sehari-hari saya dan saya khawatir beberapa dari mereka telah membaca terlalu banyak laporan media internasional tentang peristiwa di China," kata Wakil Ketua CSRC Fang Xinghai yang langsung memberi arahan tersebut, dikutip dari AFP, Rabu (2/11).

"Banyak laporan media, mereka benar-benar tidak memahami China dengan baik dan mereka memiliki fokus jangka pendek. Jangan terlalu banyak membaca media internasional," tambahnya.

"Seperti yang dikatakan Wakil Ketua CSRC Fang, kita tidak membaca pers Amerika, kita semua membeli ceritanya," kata Ketua UBS Colm Kelleher mendukung Fang.

Kelleher menambahkan, para bankir internasional sangat pro-China dan mengamati dengan cermat apakah ekonomi terbesar kedua di dunia itu akan dibuka kembali setelah pembatasan ketat nol-Covid.

Presiden Bank of China Liu Jin juga merujuk pernyataan Fang dalam komentarnya tentang pasar properti China yang terlilit utang.

"Jangan terlalu khawatir. Seperti yang dikatakan Fang, jangan terlalu banyak membaca laporan negatif," katanya kepada para delegasi.

China adalah ekonomi utama terakhir yang berkomitmen pada strategi nol-covid, bertahan dengan penguncian ketat hingga karantina panjang. Langkah-langkah tersebut telah membasmi wabah, tetapi menciptakan rasa sakit ekonomi yang semakin besar bagi bisnis lokal dan internasional.

Kendati, Fang mengatakan kepada investor untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi di China dan apa niat sebenarnya dari pemerintah Negeri Tirai Bambu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Tol Becakayu Seksi Jakasampurna******

PT Waskita Toll Road (WTR) melalui anak usaha PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) segera mengoperasikan seksi 2A dan 2A Ujung (Jakasampurna-Marga Jaya) ruas Tol Bekasi-Cawang- Kampung Melayu(Tol Becakayu) pada akhir 2022.

Direktur Utama KKDM Aris Mujiono menyampaikan kedua seksi yang memiliki total panjang mencapai 4,88 km itu sedang dalam tahap akhir persiapan pengoperasian.

"Saat ini kedua seksi tersebut sedang dalam tahap Uji Laik Fungsi dan Uji Laik Operasi (ULF-ULO) sejak akhir September 2022, dan ditargetkan akan dapat beroperasi dan bertarif pada akhir 2022," ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (3/11).

"Dengan penambahan seksi 2A ini diharapkan ada kenaikan jumlah traffic yang signifikan," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama WTR Rudi Purnomo mengatakan pengoperasiann seksi 2A dan 2A ujung ruas Tol Becakayu tersebut merupakan realisasi dari penerimaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Waskita Karya (Persero) Tbk 2021.

Ia menyebut PMN tersebut digunakan untuk penyelesaian tujuh ruas tol eksisting hingga titik tertentu.

"Hal ini merupakan komitmen WTR untuk dapat membangun jalan tol yang terintegrasi dan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, khususnya di wilayah Jakarta Timur, Bekasi, dan sekitarnya," jelas Rudi.

Ruas Tol Becakayu memiliki total panjang mencapai 16,8 km. Adapun seksi 1 A - C (Casablanca-Cipinang) telah beroperasi sejak 2017. Selain itu, pada September 2022, PT KKDM resmi mengoperasikan tiga akses baru ruas tol Becakayu yaitu On Ramp Prumpung, On Ramp Casablanca, dan seksi 1A Koneksi Wiyoto-Wiyono.

Semenjak ketiga akses tersebut beroperasi sampai dengan 2 November 2022, dilaporkan volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) ruas Tol Becakayu meningkat hingga lebih dari 27 ribu kendaraan.

Sedangkan sebelumnya volume LHR ruas Tol Becakayu periode awal tahun hingga 30 September 2022 sebesar 19 ribu kendaraan, sehingga terdapat peningkatan sebesar 46 persen dalam waktu singkat.

Rudi mengklaim jika telah beroperasi penuh, ruas Tol Becakayu dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Kampung Melayu menuju Bekasi. Selain itu, ruas tol ini juga dapat mengurai kemacetan jalan arteri wilayah Bekasi, terutama pada jalan Saluran Kalimalang yang sering mengalami penumpukan volume kendaraan.

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Kemnaker Mulai Terima Informasi PHK Massal di Industri Padat Karya******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai mengambil tindakan setelah menerima beberapa informasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengaku ada informasi terkait PHK massal di Indonesia, khususnya di sektor garmen, tekstil hingga alas kaki.

"Kami telah menerima beberapa informasi terkait jumlah PHK, khususnya di sektor industri padat karya orientasi ekspor, seperti garmen, tekstil, dan alas kaki," katanya dalam rilis resmi, Rabu (2/11).

Selain melakukan pengecekan, Kemnaker mengaku siap melakukan pendampingan diskusi antara perusahaan dan karyawan. Diharapkan, ada kesepakatan bersama agar terhindar dari masalah PHK massal di tengah gejolak ekonomi dunia.

"Semangat musyawarah mufakat kami yakin dapat mengatasi kendala atau tantangan di setiap perusahaan, dan untuk itu kemnaker dan dinas-dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia siap mendampingi pencapaian mufakat tersebut," jelasnya.

Putri menjelaskan maraknya PHK belakangan ini terjadi karena dampak pandemi covid-19 yang masih terasa, transformasi bisnis di era digital, hingga geopolitik global yang berdampak pada melemahnya daya beli di sejumlah negara tujuan ekspor produk Indonesia.

"Kami juga berharap kiranya dinas-dinas tenaga kerja dapat terus memantau kondisi ketenagakerjaan di daerah masing-masing daerah dan melaporkannya kepada Kemnaker," pungkas Putri.

[Gambas:Video CNN]