slot yang sering kasih maxwin

Sistem Superstar Seni Bela Diri

PT Yarindo Farmatama Laporkan Pemasok Bahan Obat Sirop ke Polisi******

PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat sirop merek Flurin yang izin edarnya telah dicabut, melaporkan perusahaan pemasok bahan obat sirop yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut marak di Indonesia.

Manajer Legal PT Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus mengungkapkan pihaknya menjadi korban penipuan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Pria berkacamata itu enggan membeberkan nama perusahaan yang dilaporkan ke Mabes Polri, alasannya, karena melibatkan banyak pihak dan rangkaian distribusi yang panjang.

"Kami korban maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum melalui tim hukum kami dan melaporkan kepada siapa saja yang telah merugikan perusahaan kami. Dan saat ini sedang dilakukan pelaporan di Mabes Polri," ujar Vitalis di kantornya, Selasa (15/11).

Pihaknya mengklaim perusahaan menelan kerugian puluhan miliar akibat produk obat sirup merk Flurin yang ditarik dan dilarang beredar di pasaran. Penarikan lantaran obat sirop itu diduga mengandung bahan yang tercemar etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG).

Meski begitu, kinerja dan pengurangan pegawai belum terjadi. Pasalnya, perusahaan masih memproduksi obat lainnya jenis tablet maupun kapsul yang masih memiliki izin edar dari BPOM.

"Karena ini baru, kita belum sampai pengurangan lain-lain. Sekarang masih produksi obat kaplet dan tablet, karena cairan kan sudah enggak bisa (produksi), sudah dicabut izinnya," ujarnya.

Perusahaan sendiri mengaku membeli cairan pelarut untuk membuat obat sirop dari perusahaan lain, CV Budiarta.

Selama menerima bahan baku kimia, perusahaan yang ada di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten, itu melakukan monitoring barang datang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah mereka terapkan.

Ia menyebutkan CV Budiarta mendapatkan pasokan propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG). Perusahaan APG mendapatkan barangnya dari CV Samudra Chemical.

"CV Budiarta itu sudah menjadi vendor list kita dan tidak ada masalah. Sehingga kami percaya bahwa produk yang dikirim ke kita itu produk yang benar dan bermutu tinggi. Harganya yang kami bayarkan itu dari tahun 2014 sampai 2022 dia bervariasi. Kalau dilihat grafiknya itu naik harganya. Di 3 tahun terakhir dari 2020 sampai 2022, yang tadinya Rp 7 juta sekarang jadi Rp 10 juta," ujarnya.

Dalam konferensi pers terpisah, Kuasa Hukum CV Budiarta Mahar merasa pihaknya difitnah dan mempertanyakan inspeksi yang dilakukan BPOM RI.

Ia mengklaim selama ini pihaknya sudah melakukan prosedur penjualan sesuai standar. Mahar menjelaskan CV Budiarta membeli propilen glikol dari CV Anugrah Perdana Gemilang (APG) dengan bukti kualitas produk dari certificate of analysis(COA).

Perusahaan disebutnya tidak bisa membuka segel produk propilen glikol untuk menguji ulang kandungan tersebut. Hal ini diserahkan ke perusahaan farmasi untuk kemudian menilai kelayakan pelarut propilen glikol.

"Kedua kami tidak pernah repacking, jadi apa adanya dari supplier kami salurkan. Karena kalau kami membuka segel jadi kami menyalurkan saja berdasarkan COA yang diterbitkan oleh vendor," ujarnya di Aston Pluit, Jakarta Utara, seperti dikutip Detik pada Jumat lalu.

"Kami tidak pernah buka atau me-repackingnamun kemudian dalam setiap penjualan kami pun memberikan waktu 2x24 jam untuk retur," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ratuku Zhou Jielun

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

sistem Qixia

Jokowi dan Xi Jinping Nobar Uji Coba Kereta Cepat dari Bali Sore Ini******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping siap menyaksikan uji dinamis Kereta CepatJakarta Bandung (KCJB) pada Rabu (16/11) sore. Dua orang pemimpin negara itu akan nonton bareng (nobar) secara virtual dari Bali.

"Persiapan sejauh ini oke, masih on schedule. Nanti (uji coba dinamis) akan dilaksanakan pukul 17.00 WITA atau 16.00 WIB. Jadi Pak Presiden (Jokowi) langsung dengan Presiden Xi Jinping menggunakan streaming live video memantau pelaksanaan uji coba ini, live dari Bali," kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/11).

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Jokowi dan Xi Jinping akan menghadiri langsung uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung pada 16 November.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Sehingga, lanjut Didiek, dua orang pemimpin negara itu hanya akan memantau secara virtual uji coba KCJB tersebut.

"Sehingga untuk mempermudah semuanya kita lakukan skenario kedua kita lakukan streaming live dari Tegalluar uji coba operasional kereta ke Kopo 16 km, disaksikan langsung Jokowi dan Xi dari KTT di Bali," katanya.

[Gambas:Video CNN]

cinta sup teh

Tom Ford Raup 'Cuan' Rp15,6 T Usai Jual Merek Fashion Miliknya******

Tom Ford, pemilik merek fashion The Tom Ford resmi masuk ke klub miliarderglobal usai menjual brand miliknya ke Estée Lauder Companies (EL).

Dari penjualan merek tersebut, Ford diperkirakan akan menerima uang tunai sekitar US,1 miliar atau Rp15,6 triliun (asumsi kurs Rp15.695) setelah dikurangi pajak.

Portofolio Ford yang ada juga mencakup setidaknya dua rumah, satu di Los Angeles dan satu di New York City, senilai US juta atau Rp1 triliun.

"Sangat bahagia dengan akuisisi ini karena The Estée Lauder Companies adalah rumah yang ideal untuk merek tersebut. Mereka telah menjadi mitra yang luar biasa sejak hari pertama saya mendirikan perusahaan dan saya sangat senang melihat mereka menjadi penerus di babak selanjutnya ini," kata Tom Ford dilansir dari CNN, Kamis (17/11).

Akuisisi Tom Ford Brands oleh Estée Lauder diperkirakan akan selesai pada paruh pertama 2024, sembari menunggu persetujuan peraturan.

Kesepakatan itu akan sepenuhnya mengintegrasikan Tom Ford Brands yang telah menjalin kemitraan Estée Lauder selama lebih dari 15 tahun.

Forbes memperkirakan kepemilikan Tom Ford mencapai 64 persen dari perusahaan itu. Meski kini dijual, Ford akan tetap menjadi visioner kreatif dari merek itu hingga akhir 2023.

Estée Lauder Companies, yang menaungi beberapa merek kecantikan global termasuk Clinique dan Bobbi Brown, memperkirakan penjualan tahunan kosmetik Tom Ford akan mencapai miliar selama beberapa tahun ke depan.

"Akuisisi strategis ini akan membuka peluang baru dan memperkuat rencana pertumbuhan kami untuk Tom Ford Beauty," kata Presiden dan CEO Estée Lauder Companies, Fabrizio Freda dalam sebuah pernyataan.

[Gambas:Video CNN]

Sangat mendominasi

Buruh Banten Bantah 3 Perusahaan Bakal Hengkang ke Jateng******

Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten menyayangkan pernyataan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Banten Septo Kalnadi yang mengatakan ada tiga perusahaan besar akan hengkang dari Banten ke Jawa Tengah (Jateng) pada 2023.

Ketiga pabrik yang dimaksud yakni PT Nikomas Gemilang, PT Parkland World Indonesia (PWI) serta PT KMK Global Sport.

"Karena statmenttersebut kami menilai tidak berdasar, kemudian juga tidak sesuai fakta," ujar Ketua DPD SPN Banten Intan Indria Dewi melalui selulernya, Selasa (15/11).

Menurut Intan, perusahaan yang menyerap puluhan ribu tenaga kerja itu tidak hengkang dari Banten, melainkan memperluas bisnisnya ke daerah lain alias ekspansi.

Perusahaan juga menyerap tenaga kerja baru di sejumlah daerah. PT Nikomas Gemilang, sambung Intan, juga memperluas pabriknya hingga keluar negeri.

"Tidak ada wacana untuk hengkang dari Banten, kalaupun ada dibuka perusahaan di luar Banten, itu salah satu untuk pengembangan perusahaan, ekspansi," terangnya.

Buruh meminta Kadisnaker tidak membuat gaduh pekerja dan iklim investasi di Banten. Menurut Intan, menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga kondusivitas perekonomian di wilayah ujung barat Pulau Jawa.

Terlebih, pernyataan Septo dikeluarkan di tengah ramainya isu resesi ekonomi global yang kerap disampaikan oleh pemerintah pusat.

Karena pernyataan Septo, kata Intan, produktivitas dan semangat pekerja di Kabupaten Serang menurun. Pekerja juga dilanda keresahan.

"Kita kan sama-sama tahu di tengah maraknya isu resesi global, ada pernyataan pejabat publik yang memantik dan menambah keresahan, padahal tidak sesuai fakta," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Satu kehidupan

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.