online177

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Jabatan Baru Luhut: Koordinator Investasi Apple di IKN******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapat jabatan atau tanggung jawab baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, Luhut ditunjuk sebagai koordinator investasi Appledi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang. Ia mengatakan penunjukan Luhut berkaitan dengan permintaan Jokowi kepada CEO Apple Tim Cook agar raksasa teknologi dari AS itu ikut berinvestasi dalam pengembangan Smart City di IKN.

"Teknisnya (kesepakatan investasi Apple di IKN) di Kementerian. Nanti Bapak Presiden menugaskan Pak Luhut sebagai Koordinator," kata Agus di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/4).

Saat ini, Agus menjelaskan Apple memberikan investasi unik dalam bentuk pembangunan Apple Developer Academy di empat kota. Total investasi seluruh pusat pengembang itu mencapai Rp1,8 triliun.

Di sisi lain, pemerintah menurutnya juga meminta Apple untuk membangun pabrik manufaktur atau menggunakan komponen asli Indonesia atau TKDN dalam produksi Apple.

Sebab, Indonesia per 2023 tercatat sudah mampu memproduksi 50 juta unit handphone. Dengan kemampuan itu, Agus berharap Apple mempertimbangkan konsep business matching yakni dengan menyesuaikan produk atau komponen Indonesia dengan spesifikasi dari Apple.

"Berdasarkan dari kesepakatan antara Indonesia dengan Apple antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kemenperin dengan Apple untuk mereka bisa mendapatkan nilai 35 persen. Jadi basisnya adalah investasi," ujar Agus.

Adapun sampai saat ini, produsen iPhone masih belum membuka pabriknya di Indonesia. Sementara, jenama HP lain sudah memiliki pabrik perakitan di dalam negeri.

Hampir semua HP yang dijual di Indonesia harus dirakit di dalam negeri untuk memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Namun, hanya iPhone yang masih diimpor utuh.

Namun, Apple tetap bisa menjual iPhone di Indonesia karena memenuhi regulasi TKDN dengan menggunakan skema investasi lewat modal yang digunakan untuk membangun Apple Developer Academy.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Baznas Janji Tak Lagi Terima Donasi McDonald's Usai Dihujat Warganet******

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI berjanji tak akan lagi menerima donasi dari McDonald's usai viral dihujat netizen.

Mereka menegaskan tidak mau lagi menerima donasi dari McDonald's untuk disalurkan kepada para mustahik, apalagi sebagai bantuan bagi masyarakat Gaza, Palestina. Keputusan ini diklaim sesuai arahan langsung dari Ketua Baznas RI Noor Achmad.

"Dengan memperhatikan secara saksama atas kritik dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat atas bantuan yang diterima oleh Baznas dari McDonald's untuk Palestina, maka Baznas memutuskan mengambil langkah ini (menolak bantuan dari McDonald's)," tegas Deputi I Baznas RI Bidang Pengumpulan M. Arifin Purwakananta dalam keterangan resmi, Kamis (4/4).

Belakangan Baznas viral karena menerima donasi dari PT Rekso Nasional Food selaku pemegang lisensi waralaba McDonald's di tanah air. Penyaluran donasi itu dibagikan dalam berbagai bentuk, termasuk paket buka puasa.

Aksi galang dana ini diumumkan resmi di Instagram @mcdonaldsid. Pada unggahan yang tayang 5 Februari 2024, mereka menegaskan kerja sama dengan Baznas RI untuk menghimpun sedekah selama periode 1 Februari 2024 hingga 20 Februari 2024.

"Keseluruhan donasi yang terkumpul hanya akan disalurkan melalui Baznas, dan kemudian dibelanjakan selimut untuk warga Palestina yang tengah menghadapi musim dingin," klaim McDonald's Indonesia.

Kendati, kerja sama tersebut menuai hujatan dari netizen. Tak hanya di Instagram, protes juga datang dari warganet di X (sebelumnya Twitter).

Mereka mengaku kecewa dengan sikap Baznas. Pasalnya, McDonald's diidentifikasi sebagai perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, bahkan masuk dalam sasaran boikot imbas genosida terhadap Palestina.

Sebelum memutuskan tidak akan menerima donasi lagi dari McDonald's, Baznas juga sempat membuat klarifikasi. Mereka mengakui memang menerima donasi dari cabang perusahaan AS itu.

"Dalam pemberitaan akhir-akhir ini, Baznas dikesankan aktif menggandeng perusahaan yang dianggap membantu Israel. Baznas tidak menyalurkan zakat masyarakat dengan membeli produk resto yang dimaksud. Baznas memang menerima donasi dari perusahaan dan pelanggan resto untuk kami salurkan ke masyarakat sebagaimana tugas utama kami," klarifikasi Baznas pada Jumat (29/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Dari satpam hingga penyanyi

IHSG Lanjut Terkulai Lemas ke 7.130 Sore Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.130 pada Rabu (17/4) sore. Indeks saham melemah 33,69 poin atau minus 0,47 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,12 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,27 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 208 saham menguat, 362 terkoreksi, dan 215 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang melemah 1,32 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,15 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan minus 0,98 persen.

Sementara itu, bursa saham Eropa juga kompak bergerak di zona hijau. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,51 persen, indeks DAX di Jerman 0,59 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis 1,22 persen.

Sedangkan, bursa saham AS kompak ambruk. Indeks S&P 500 melemah 0,21 persen, indeks NYSE Composite minus 0,53 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,12 persen.

[Gambas:Video CNN]

Paviliun Tianxuan

Zulhas Bantah Aturan Barang Bawaan Luar Negeri Dicabut, Cuma Direvisi******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan aturan pembatasan barang bawaandari luar negeri tidak dicabut, tetapi direvisi.

Ia mengatakan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Ketentuan Impor segera direvisi demi mengeluarkan lampiran III tentang barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI,  sebagaimana telah diubah dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Selanjutnya, ketentuan impor barang kiriman PMI akan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang PMI yang salah satu isinya membebaskan bea masuk barang kiriman PMI.

Ia menyebut hal ini menindaklanjuti keputusan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian yang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, di Jakarta, Selasa (16/4).

Zulhas mengatakan hasil tersebut memutuskan untuk merevisi aturan impor barang kiriman PMI dan barang pribadi penumpang, serta memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Ia pun menjelaskan impor barang kiriman PMI dibebaskan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor baik dalam keadaan baru maupun tidak baru (bekas).

"Ketentuan ini berlaku untuk barang kiriman PMI yang tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor dan tidak termasuk kategori barang berbahaya," ungkap Zulhas.

Selanjutnya, impor barang kiriman PMI mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia. PMK tersebut mengatur bahwa barang kiriman PMI yang tercatat pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diberikan pembebasan bea masuk.

Lihat Juga : ANALISISBerhitung Rugi RI Imbas Jeblok Rupiah 'Dihantam' AS dan Timur Tengah

Namun, dengan ketentuan jumlah pengiriman paling banyak tiga kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean per pengiriman paling banyak Free on Board (FOB) sebesar US0 atau sekitar Rp8 juta, sehingga total dalam satu tahun, pembebasan bea masuk yang dapat diterima oleh PMI sebesar US.500 atau Rp24,2 juta.

Adapun pelaksanaannya dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketentuan selanjutnya dalam PMK tersebut, barang kiriman PMI selain yang tercatat pada BP2MI tetapi memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah RI di luar negeri diberikan pembebasan bea masuk.

Namun, jumlah pengiriman diatur paling banyak satu kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean paling banyak FOB US0.

"Revisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024 juga dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan barang kiriman PMI yang saat ini masih tertahan di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Tanjung Emas, Semarang," kata Zulhas.

"Tertahannya barang-barang kiriman tersebut karena sebagian barang tersebut melebihi batasan jumlah barang yang saat ini diatur dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024," sambungnya.

Revisi Impor Barang Pribadi Penumpang

Zulhas menyampaikan pengaturan atas barang pribadi bawaan penumpang juga akan dikeluarkan dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Pengaturan impor barang bawaan pribadi penumpang akan kembali diatur di PMK Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkutan.

Ia menjelaskan impor barang pribadi penumpang dikecualikan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor baik dalam keadaan baru maupun bekas.

"Barang pribadi penumpang yang diberikan pengecualian tersebut merupakan barang pribadi penumpang yang hanya digunakan tidak untuk kegiatan usaha, tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor, serta tidak termasuk kategori barang berbahaya," jelas Zulhas.

PMK Nomor 203 Tahun 2017 sendiri mengatur bahwa barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use yang diperoleh dari luar negeri dengan nilai pabean paling banyak FOB US0 per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

Selanjutnya, dalam hal nilai pabean barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use yang diperoleh dari luar negeri melebihi FOB US0, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak impor.

Revisi Aturan Pembatasan Impor Barang

Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian juga memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang.

Zulhas menekankan bahwa evaluasi aturan pembatasan impor barang akan ditujukan terhadap aturan impor barang yang mewajibkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian dan lembaga terkait sebagai persyaratan permohonan Persetujuan Impor (PI).

Menurutnya, evaluasi aturan pembatasan impor barang sebagai tindak lanjut dari masukan pelaku usaha serta asosiasi atau pemangku kepentingan terkait.

Para pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan menyampaikan masukan terkait kesulitan dalam mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian dan lembaga terkait.

Zulhas juga menegaskan bahwa evaluasi aturan pembatasan impor barang akan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga teknis terkait.

Sementara, hasilnya akan digunakan sebagai bahan masukan revisi Permendag tentang kebijakan dan pengaturan impor.

"Sejumlah kebijakan baru ini baru dapat dilaksanakan setelah diterbitkan perubahan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang saat ini sedang proses," ucap Zulhas.

"Kami saat ini secara maraton sedang menyusun perubahan Permendag tersebut. Karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Perubahan Permendag ini dikoordinasikan kantor menko perekonomian," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Tianmang Tertinggi

AS Emoh Bergantung ke China, Apple Bakal Guyur Vietnam Lebih Banyak******

Raksasa teknologi, Apple, menyatakan akan menambah anggaran pengeluaran untuk pemasok di Vietnam, yang merupakan negara tempat pusat produksi utama mereka.

Hal ini diutarakan CEO Tim Cookpada Senin (15/4), ketika tiba di negara tersebut untuk kunjungan dua hari, seperti dikutip dari AFP.

Apple mengumumkan penambahan anggaran itu dalam sebuah pernyataan di situs resmi, tapi tidak memberikan rincian jumlah yang akan dibelanjakan atau tujuan akan disalurkan.

"Mulai dari kerja sama dengan pemasok lokal, hingga mendukung proyek air bersih dan peluang pendidikan, kami berkomitmen untuk terus memperkuat koneksi di Vietnam," kata Cook dalam pernyataannya.

Menurut VnExpress, Cook diperkirakan akan bertemu dengan programmer, pembuat konten, dan pelajar selama berkunjung.

Kunjungan ini dilakukan ketika pemerintahan Presiden AS Joe Biden berupaya meningkatkan peran Vietnam dalam rantai pasokan teknologi global untuk mengurangi ketergantungan AS pada China.

Gambar di situs berita VnExpress menunjukkan Cook sedang berjalan-jalan di tepi danau Hoan Kiem di pusat kota Hanoi.

"Halo Vietnam. Saya sangat bersemangat berada di sini hari ini. Saya tidak sabar untuk melihat semua pengembang dan pencipta di komunitas," kata bos Apple itu dalam suatu video yang diunggah di akun X (dulu Twitter) miliknya.

Pekan lalu, lebih dari 60 organisasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia meminta perusahaan yang berbasis di AS tersebut untuk menentang penahanan aktivis iklim di Vietnam.

Lihat Juga : Apple PHK 600 Karyawan, Pemecatan Terbesar Sejak Pandemi

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Zulhas Bantah Aturan Barang Bawaan Luar Negeri Dicabut, Cuma Direvisi******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan aturan pembatasan barang bawaandari luar negeri tidak dicabut, tetapi direvisi.

Ia mengatakan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Ketentuan Impor segera direvisi demi mengeluarkan lampiran III tentang barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau TKI,  sebagaimana telah diubah dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Selanjutnya, ketentuan impor barang kiriman PMI akan mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang PMI yang salah satu isinya membebaskan bea masuk barang kiriman PMI.

Ia menyebut hal ini menindaklanjuti keputusan hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian yang membahas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, di Jakarta, Selasa (16/4).

Zulhas mengatakan hasil tersebut memutuskan untuk merevisi aturan impor barang kiriman PMI dan barang pribadi penumpang, serta memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Ia pun menjelaskan impor barang kiriman PMI dibebaskan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor baik dalam keadaan baru maupun tidak baru (bekas).

"Ketentuan ini berlaku untuk barang kiriman PMI yang tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor dan tidak termasuk kategori barang berbahaya," ungkap Zulhas.

Selanjutnya, impor barang kiriman PMI mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141 tahun 2023 tentang Ketentuan Impor Barang Pekerja Migran Indonesia. PMK tersebut mengatur bahwa barang kiriman PMI yang tercatat pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diberikan pembebasan bea masuk.

Lihat Juga : ANALISISBerhitung Rugi RI Imbas Jeblok Rupiah 'Dihantam' AS dan Timur Tengah

Namun, dengan ketentuan jumlah pengiriman paling banyak tiga kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean per pengiriman paling banyak Free on Board (FOB) sebesar US0 atau sekitar Rp8 juta, sehingga total dalam satu tahun, pembebasan bea masuk yang dapat diterima oleh PMI sebesar US.500 atau Rp24,2 juta.

Adapun pelaksanaannya dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Ketentuan selanjutnya dalam PMK tersebut, barang kiriman PMI selain yang tercatat pada BP2MI tetapi memiliki kontrak kerja yang telah diverifikasi oleh perwakilan pemerintah RI di luar negeri diberikan pembebasan bea masuk.

Namun, jumlah pengiriman diatur paling banyak satu kali dalam satu tahun kalender dan nilai pabean paling banyak FOB US0.

"Revisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024 juga dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan barang kiriman PMI yang saat ini masih tertahan di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan Tanjung Emas, Semarang," kata Zulhas.

"Tertahannya barang-barang kiriman tersebut karena sebagian barang tersebut melebihi batasan jumlah barang yang saat ini diatur dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024," sambungnya.

Revisi Impor Barang Pribadi Penumpang

Zulhas menyampaikan pengaturan atas barang pribadi bawaan penumpang juga akan dikeluarkan dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Pengaturan impor barang bawaan pribadi penumpang akan kembali diatur di PMK Nomor 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkutan.

Ia menjelaskan impor barang pribadi penumpang dikecualikan dari pemenuhan perizinan impor, tidak dibatasi jenis dan jumlah barangnya, serta dapat diimpor baik dalam keadaan baru maupun bekas.

"Barang pribadi penumpang yang diberikan pengecualian tersebut merupakan barang pribadi penumpang yang hanya digunakan tidak untuk kegiatan usaha, tidak termasuk kategori barang yang dilarang impor, serta tidak termasuk kategori barang berbahaya," jelas Zulhas.

PMK Nomor 203 Tahun 2017 sendiri mengatur bahwa barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use yang diperoleh dari luar negeri dengan nilai pabean paling banyak FOB US0 per orang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk.

Selanjutnya, dalam hal nilai pabean barang pribadi penumpang yang dikategorikan sebagai barang personal use yang diperoleh dari luar negeri melebihi FOB US0, atas kelebihan tersebut dipungut bea masuk dan pajak impor.

Revisi Aturan Pembatasan Impor Barang

Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Perekonomian juga memutuskan untuk mengevaluasi aturan pembatasan impor barang.

Zulhas menekankan bahwa evaluasi aturan pembatasan impor barang akan ditujukan terhadap aturan impor barang yang mewajibkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian dan lembaga terkait sebagai persyaratan permohonan Persetujuan Impor (PI).

Menurutnya, evaluasi aturan pembatasan impor barang sebagai tindak lanjut dari masukan pelaku usaha serta asosiasi atau pemangku kepentingan terkait.

Para pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan menyampaikan masukan terkait kesulitan dalam mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan teknis dari kementerian dan lembaga terkait.

Zulhas juga menegaskan bahwa evaluasi aturan pembatasan impor barang akan dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga teknis terkait.

Sementara, hasilnya akan digunakan sebagai bahan masukan revisi Permendag tentang kebijakan dan pengaturan impor.

"Sejumlah kebijakan baru ini baru dapat dilaksanakan setelah diterbitkan perubahan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Jo. Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang saat ini sedang proses," ucap Zulhas.

"Kami saat ini secara maraton sedang menyusun perubahan Permendag tersebut. Karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Perubahan Permendag ini dikoordinasikan kantor menko perekonomian," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]