duniacash

Legenda manusia pertama

BSI Luncurkan Sukuk Gold Ownership, Inovasi Investasi Emas Syariah******

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan Sukuk Gold Ownership Program bagi nasabah prioritas yang ingin berinvestasi emas secara aman dan berkelanjutan. Program ini merupakan produk Sukuk Seri SR020 bundling dengan produk Cicil Emas, yang kemudian imbal hasilnya dapat digunakan untuk program BSI Cicil Emas.

Program ini merupakan solusi bagi nasabah yang ingin berinvestasi emas dan mendapatkan imbal hasil optimal. Sukuk Gold Ownership Program memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabah, serta membantu mereka mencapai tujuan keuangannya.

"Sukuk Gold Ownership Program merupakan inovasi terbaru dari BSI untuk terus menghadirkan pilihan investasi bagi para nasabah," ujar Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/3).

Lebih lanjut Anton menuturkan, program ini diluncurkan karena BSI merupakan Mitra Distribusi dari Kementerian Keuangan RI untuk memasarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sukuk Retail Seri SR020. Sukuk Ritel ini menjadi salah satu investasi yang aman karena dijamin pemerintah, bebas dari risiko gagal bayar, dan memiliki imbal hasil kupon yang bersifat tetap.

"Selain sukuk kami juga memiliki produk Cicil Emas sebagai salah satu produk investasi. Sebagai bagian dari salah satu instrument dalam wealth accumulation, emas dinilai menjadi investasi aman untuk mengelola keuangan," tuturnya.

"Berinvestasi emas dianggap salah satu solusi untuk menyisihkan dana darurat di kemudian hari. Karena emas cukup likuid, mudah digadai, dijual serta berlaku secara universal," tambah Anton.

Sementara itu Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo memproyeksikan bisnis emas pada 2024 masih memiliki prospek yang positif.Selain prospek yang cerah, nilai investasi pada produk Emas juga terus mengalami tren kenaikan, terutama pada periode di mana volatilitas di pasar keuangan meningkat.

Atas dasar itu, menurutnya, emas menjadi salah satu pilihan instrumen safe haven asset. "Di tengah dinamika ekonomi dan pasar keuangan, harga emas diperkirakan hingga tiga tahun mendatang masih akan mengalami tren kenaikan hingga 7-10%," ucapnya.

Untuk diketahui, BSI sendiri terus memperluas layanan untuk nasabah prioritas mereka. Pada 2023, BSI telah menghadirkan layanan terbaru yaitu Hajj & Umrah Concierge yang menghadirkan one stop solution bagi para nasabah yang ingin merencanakan ibadah haji dan umrah.

Kemudian BSI sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) juga telah menjalin kerja sama dengan 3 Manajer Investasi baru pada 2023, yaitu PT Trimegah Asset Management, PT Sucorinvest Asset Management, dan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen yang telah mendapatkan izin dari OJK dalam pemasaran 8 Produk Reksa Dana Syariah baru.

Selain itu, BSI juga menyediakan Medical Concierge untuk kemudahan pengobatan dan konsultasi kesehatan dengan RS di Singapura dan Malaysia. Tidak hanya itu perseroan juga menghadirkan Konsultasi Pajak yang berguna dalam perencanaan perpajakan serta dilengkapi dengan fasilitas Tax Report.

Hingga saat ini BSI Prioritas telah memiliki total 20 Outlet Prioritas. Pada tahun lalu, BSI Prioritas telah memperluas jaringan dengan membuka 6 outlet terbaru, yakni di Sudirman (Pekanbaru, Riau), Bintaro (Tangerang, Banten), Juanda (Bandung, Jawa Barat), Summarecon (Bekasi, Jawa Barat), Darmo (Surabaya, Jawa Timur), dan Medan (Sumatera Utara).

Untuk melengkapi keamanan aset berharga BSI juga menyediakan Safe Deposit Box di 51 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

Mengintip Anggaran Pendidikan DKI di Tengah Polemik Data Beasiswa KJMU******

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tengah menjadi sorotan karena kabar pembatalan penerimaan secara sepihak oleh Pj Gubernur DKI JakartaHeru Budi Hartono.

KJMU merupakan beasiswa dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang ditujukan bagi siswa SMA/MA/SMK sederajat kelas 12 untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Bantuan ini diberikan kepada calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program diploma atau sarjana atau jenjang D3, D4, dan S1 sampai selesai dan tepat waktu.

Sementara terkait kabar penerima diputus sepihak, Heru mengatakan ada proses sinkronisasi data penerima KJMU dan KJP.

Menurutnya, data yang digunakan untuk pemberian KJMU dan KJP merujuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Heru menyebut data tersebut telah disinergikan dengan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Kemensos, sehingga ada penyesuaian. Selain itu, pemberian bantuan juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemprov DKI Jakarta.

"Data itu juga sudah disinergikan dengan Regsosek sehingga DKI menggunakan data dasarnya, data utamanya adalah data DTKS. Bisa desil satu, dua, tiga, empat dan tentunya melihat kemampuan keuangan DKI," katanya.

Lantas berapa anggaran pendidikan DKI?

Berdasarkan situs resmi Pemprov DKI Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 ditetapkan sebesar Rp81,71 triliun. Postur APBD 2024 DKI Jakarta terbagi seimbang antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Untuk pendidikan, anggaran ditetapkan sekitar Rp6,2 triliun. Rinciannya, Rp2 triliun untuk dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), Rp143 miliar untuk Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Lalu, Rp40 miliar dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kesetaraan dan Rp82 miliar untuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan PAUD (BOSP).

Selanjutnya, Rp1,12 triliun berupa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Negeri (BOSP) dan Rp24 miliar untuk Sertifikat SMK.

Kemudian Rp1 triliun untuk program rehab sekolah dan fasilitas pendidikan serta Rp1,18 triliun untuk APBD SD, SMP, SMA, SMK, SLB, PAUD, dan kesetaraan.

[Gambas:Video CNN]

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Jadwal Liga Italia pekan ke******

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Lei Wu

Luhut Ingatkan Pemerintahan Baru Tak Ganggu Aturan Pakai Produk Lokal******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti pemerintahan selanjutnya untuk tidak mengganggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Menurutnya, RUU P3DN dapat melindungi Indonesia dari kasus korupsi.

"Rancangan Undang-Undang P3DN ini, maksud kita sebenarnya juga untuk melindungi ini. Jangan nanti pemerintahan yang akan datang ada oknum-oknum di sana yang pingin tidak terjadi ini," kata Luhut dalam acara Business Matching di Bali, Kamis (7/3).

"Karena orang suka kekacauan itu di mana dia bisa hidup di sana. Kita jangan. Kita harus bikin negeri kita yang tertib. Makanya Gov Tech itu, digitalisasi itu kunci," sambungnya.

Sebelumnya, Luhut mengklaim penggalangan P3DN melalui belanja pemerintah dalam e-katalog telah berhasil mengurangi operasi tangkap tangan (OTT) korupsi dalam negeri.

"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri," ujar Luhut.

Dengan pembelian barang dan jasa melalui aplikasi, menurut Luhut, kasus OTT korupsi pun berkurang, lantaran oknum pejabat pemerintahan tak lagi bisa bermain.

"Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi atau berkurang drastis OTT karena semua belanja ke mesin. Nah, mesinnya kan enggak bisa disogok," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]

Bayangan Konoha

Kepala BKKBN sebut beda tujuan jadi alasan angka pernikahan turun******

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

Mengintip THR Jokowi usai Dipastikan Sri Mulyani Cair 100 Persen******

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejak 2020, pembayaran THRPNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan. Hal itu lantaran ekonomi babak belur dihantam covid-19.

"THR-nya, Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3) lau.

Berapa besaran THR yang kemungkinan diterima Jokowi?

Jika dirinci, THR terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan seperti tunjangan pangan, jabatan hingga kinerja.

Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sedangkan Pasal 2 (2) UU 7/1979 disebutkan gaji pokok wapres 4 kali gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres.

Kemudian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA).

Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut menyentuh Rp5,04 juta per bulan. Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan. Sedangkan Ma'ruf mengantongi Rp20,16 juta setiap bulannya.

Selain itu, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu pasal 1 ayat 2 a, presiden berhak mendapat tunjangan Rp32,5 juta. Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dijelaskan wapres mengantongi tunjangan Rp22 juta.

Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Sementara itu, Wapres Ma'ruf bakal mendapatkan Rp42,16 juta.

Estimasi tersebut belum memperhitungkan komponen lain, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kinerja.

Berikut perkiraan THR minimal yang bakal dikantongi Jokowi dan Ma'ruf:

1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Gaji pokok Rp30,24 juta+tunjangan Rp32,50 juta= Rp62,74 juta
2. Wapres Ma'ruf Amin
Gaji pokok Rp20,16 juta+tunjangan Rp22 juta= Rp42,16 juta

[Gambas:Video CNN]