erek erek kucing 4d

Gadis biasa yang mencari keabadian

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Teknik Menelan Surga Kuno

Kemnaker Amankan PMI di Arab Saudi yang Mohon Dipulangkan ke Indonesia******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan KBRI Riyadh telah mengamankan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI), Siti Kurmeisa, yang minta untuk dipulangkan ke Indonesia.

Permohonan untuk segera dipulangkan tersebut disampaikan Siti melalui video singkat dan menjadi bahan perbincangan setelah di unggah oleh Menteri Polhukam Mahfud MD di laman twitter resminya. Dalam video tersebut PMI asal Cianjur itu mengaku tidak diperlakukan dengan baik oleh majikannya, sehingga ingin pulang.

Menanggapi, Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kemnaker Suhartono mengatakan telah langsung melakukan langkah-langkah koordinasi dan kolaborasi penanganan dengan beberapa pihak terkait, sehingga telah diperoleh data PMI tersebut.

Berdasarkan informasi Atnaker KBRI di Riyadh Suseno Hadi, per Sabtu (28/1), Siti Kurmeisa telah berada di shelter KBRI untuk diberikan perlindungan, dan selanjutnya akan dimintai keterangan.

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan PMI Kemnaker Rendra Setiawan juga telah meminta kepada Atnaker KBRI di Riyadh untuk mendalami proses penempatan Siti Kurmeisa. Tujuannya agar bisa diketahui siapa pelaku penempatannya.

Pasalnya, sampai saat ini penempatan PMI untuk bekerja pada pemberi kerja perseorangan ke 19 negara kawasan di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi sebetulnya masih dilarang sebagaimana ketentuan dalam Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015.

Di sisi lain, ia kembali menekankan dan mengimbau agar masyarakat berani menolak terhadap bujuk rayu atau iming-iming untuk bekerja ke luar negeri yg terindikasi dilakukan secara non prosedural atau ilegal, khususnya ke Arab Saudi.

"Untuk mengetahui atau mendapatkan informasi yang valid tentang proses bekerja ke luar negeri secara prosedural dan benar, bisa mengunjungi dinas tenaga kerja setempat atau layanan terpadu satu atap PMI (LTSA-PMI) terdekat," pungkasnya.

Pecinta kuliner tidak terbatas

Sandiaga Sambut ATF 2023 di Yogyakarta, Jadi Momen Kebangkitan Ekonomi******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengungkapkan bahwa ASEAN Tourism Forum (ATF) 2023 bermakna besar, karena akan menjadi event pembuka pertemuan antar menteri serta stakeholders pariwisata dan ekonomi kreatif se-ASEAN.

Sebelumnya, Indonesia secara resmi telah menerima estafet dari Kamboja pada ATF untuk periode 2023. Sesuai tradisi, keketuaan Indonesia di forum pariwisata ASEAN akan diakhiri dengan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ATF, yang tahun ini bertema "ASEAN: A Journey to Wonderful Destinations".

Adapun Yogyakarta terpilih sebagai lokasi puncak kegiatan ATF 2023, karena memiliki beragam kapasitas dan fasilitas yang memadai, seperti bandara udara internasional, hotel, hingga destinasi pariwisata unggulan dan destinasi super prioritas Borobudur.

Menurut Sandiaga, momentum keketuaan Indonesia ini dapat menghasilkan berbagai inisiatif baru dalam menghadapi tantangan.

"Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai ketua penyelenggara ATF 2023 di Yogyakarta diharapkan dapat menjadi puncak momentum pemulihan perekonomian nasional dan regional, pembukaan lapangan kerja, dan menjadi pertimbangan dalam mengembangkan kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu," lanjutnya.

Kolaborasi pun menjadi salah satu langkah Sandiaga memanfaatkan momen, antara lain bersama Grab Indonesia berupa wrapping brandWonderful Indonesia pada 50 unit armada Grab Car di Yogyakarta.

Wrapping brand, wujud kolaborasi Kemenparekraf dan Grab Indonesia terhadap salah satu dari 50 armada Grab Car di Yogyakarta. (Foto: Kemenparekraf)

Wrapping brandyang menampilkan beragam destinasi wisata super prioritas Indonesia itu juga turut menghiasi bus transportasi publik Trans Jogja, yang melewati lokasi penyelenggaraan ATF.

Tak sampai di sana, Kemenparekraf turut meluncurkan program aktivasi Numpang Pesona Jogja Istimewa, di mana masyarakat bisa membuat dan berbagi konten kreatif di media sosial terkait destinasi wisata dan produk unggulan Yogyakarta. Tak hanya voucher makan, peserta Numpang Pesona Jogja Istimewa juga bisa mendapatkan uang tunai hingga puluhan juta rupiah.

Sandiaga menjelaskan, wujud gerak bersama dan kolaborasi ini merupakan salah satu wujud implementasi program kemitraan co-brandingWonderful Indonesia. Pada saat bersamaan, hal ini juga menegaskan kehadiran pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan.

"Kita harapkan masyarakat dapat menikmati kuliner khas Yogya melalui voucher GrabFood yang dimenangkan, ini bisa juga membantu UMKM kuliner. Selain itu melalui Numpang Pesona Jogja Istimewa juga dapat menciptakan konten-konten kreatif promosi wisata #DiIndonesiaAja khususnya Yogyakarta sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia," kata Sandiaga.

Taojun

Dishub DKI Evaluasi Tarif Integrasi, Pertimbangkan Jumlah Penumpang******

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan terus melakukan evaluasi penerapan tarif integrasi TransJakarta,MRT, dan LRT. Pihaknya melihat dari data penumpang untuk menentukan arah kebijakan, termasuk peluang menaikkan tarif.

"Belum, (tarif) tetap masih Rp10 ribu. Kami masih terus melakukan evaluasi, tentu hasil evaluasi itu akan kami lihat berapa banyak penumpang yang menggunakan prinsip penerapan tarif integrasi dari mereka yang menggunakan lebih dari dua moda," jelasnya di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

"Justru kami saat ini masih kepada pemanfaatan (tarif integrasi), belum kepada menaikkan tarif," sambungnya.

Kendati, ia menuturkan bahwa pemanfaatan tarif integrasi tersebut berlaku bagi masyarakat yang berkegiatan menggunakan minimal dua moda transportasi umum.

"Jadi yang menggunakan TransJakarta pindah ke MRT atau ke LRT, baru mendapatkan nilai manfaat dari penerapan tarif integrasi," tuturnya.

Sementara itu, pengguna yang hanya menggunakan satu moda saja, maka otomatis dikenakan satu tarif yang berlaku di moda transportasi tersebut. Syafrin mencontohkan pengguna TransJakarta membayar Rp3.500 satu kali perjalanan, begitu pula pengguna MRT dari Lebak Bulus-Bundaran HI yang harus bayar Rp14 ribu.

Integrasi antarmoda menjadi salah satu janji politik Anies Baswedan pada kampanye Pilkada 2017 silam bersama pasangannya saat itu, Sandiaga Uno. Pada akhirnya, Anies mewujudkan hal tersebut melalui program JakLingko, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Lihat Juga : Cerita Penumpang MRT Jakarta Rasakan Tarif Terintegrasi: Lebih Hemat

Program JakLingko sebagai realisasi integrasi transportasi itu pertama kali diluncurkan 2018. Sejak peluncuran program JakLingko, Pemprov DKI Jakarta mengklaim terjadi peningkatan pengguna transportasi umum.

Merujuk data Pemprov DKI, sejak Anies menjabat pada 2017 hingga 2019 jumlah pengguna transportasi umum, khususnya Transjakarta, MRT, dan LRT meningkat dua kali lipat dalam dua tahun.

Pada 2017 tercatat 144,8 juta pengguna transportasi umum di Jakarta sepanjang tahun. Angka itu meningkat menjadi 288,4 juta pada 2019.

Besarnya tarif integrasi dihitung berdasarkan jarak dan waktu, dengan biaya awal LRT Rp4.000, TransJakarta Rp3.000, dan MRT Rp2.000. Sedangkan tarif untuk selanjutnya dikenakan Rp250 per kilometer.

Namun, penumpang hanya akan dikenai tarif maksimal Rp10 ribu ketika menggunakan dua atau lebih moda transportasi JakLingko selama tiga jam.

Shenwutu

Harga Tiket Kereta Panoramic Februari 2023 Mulai dari Rp350 Ribu******

Kereta Panoramic bakal beroperasi kembali pada Februari 2023. Masyarakat kini bisa menjajal rute baru dengan harga tiketmulai dari Rp350 ribu.

Kereta Panoramic adalah kereta pertama di Indonesia dengan sensasi panorama indah bagi para penumpang karena memiliki jendela berukuran sangat besar di kedua sisinya. Ada juga atap kaca memanjang dari depan hingga belakang yang bisa dibuka dan ditutup otomatis.

Kereta Panoramic diuji coba pertama kali pada 24 Desember 2022, yakni perjalanan KA Taksaka Tambahan dengan rute Jakarta-Yogyakarta. Namun, rute yang akan beroperasi bulan depan berbeda.

Nantinya, kereta tersebut akan dirangkaikan pada KA Penumpang Argo Parahyangan (Stasiun Gambir-Bandung PP) dan Argo Wilis (Stasiun Bandung-Gubeng Surabaya PP).

Harga tiket Kereta Panoramic tujuan Jakarta-Bandung dibanderol dengan harga Rp350 ribu, sedangkan rute Bandung-Surabaya dihargai sebesar Rp1,12 juta. Tiket bisa dipesan di aplikasi KAI Access, situs resmi KAI, dan seluruh channel penjualan resmi tiket KAI lain.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menjajal Kereta Panoramic pada Sabtu (28/1). Menurutnya, ada sensasi baru dari Kereta Panoramic.

"Ini memberikan sensasi yang berbeda karena bisa menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan," kata Budi.

Selain Indonesia, sejumlah negara yang punya layanan Kereta Panoramic, antara lain Amerika Serikat, Jepang, hingga Swiss. Dengan kehadiran Kereta Panoramic, Budi mengatakan warga Indonesia tidak perlu bepergian jauh keluar negeri untuk merasakan sensasi baru tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Penguasa Bencana Alam

Minyakita Habis, Pedagang Pasar Ancam Kembali ke Minyak Curah******

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan para pedagang mengancam beralih ke minyak curah, seiring dengan langkanya pasokan Minyakita yang berdampak pada kenaikan harga menjadi Rp16 ribu per liter. 

Terpantau harga Minyakkita melambung hingga menyentuh level Rp16 ribu per liter di beberapa pasar Tangerang Selatan. Harga ini berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp14 ribu per liter.

Menurutnya, apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka salah satu solusinya adalah kembali menggunakan minyak curah.

Ia mengatakan lonjakan harga tersebut dipicu karena stok Minyakita sudah tidak ada. Bahkan rata-rata agen dan distributor menyatakan bahwa Minyakita stoknya sudah habis.

Belum lagi, ada yang bilang tidak produksi. Sampai Maret hanya mengeluarkan stok yang ada, menghabiskan stok yang ada.

"Artinya Minyakita sudah tidak bisa diandalkan. Iya penghabisan sampai Maret. Artinya tidak ada produksi lagi," ucapnya.

Ia menambahkan lonjakan harga Minyakita di atas Rp15 ribu per liter sudah terjadi sejak sebulan lalu.

Tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa kini juga kesulitan mendapatkan Minyakita. Menurutnya, harga Minyakita bisa melambung lebih tinggi lagi dari sekarang lantaran barangnya yang tidak ada.

Selain itu, Abdullah juga mengaku tengah mengecek di RNI soal stok Minyakita. Ia mengatakan baik RNI maupun beberapa perusahaan tidak memiliki barang tersebut. Ia mengaku banyak pihak-pihak yang memprotes langkanya pasokan Minyakita di pasar-pasar.

"Karena memang agen atau distributor yang biasa mereka pakai memang sudah nggak sanggup lagi untuk mendistribusi sehingga mereka mendorong kami untuk melobi beberapa perusahaan, termasuk lobi Kemendag untuk mendapatkan Minyakita," ungkapnya.

Ia pun turut mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kelangkaan Minyakita yang terjadi di pasaran.

Menurutnya, pemerintah belum mampu mengontrol jumlah produksi Minyakita di dalam negeri dan hal itu terlihat dari pasang-surutnya komoditas tersebut di pasaran.

"Kan yang mencetuskan Minyakita ini Menteri Perdagangan, kenapa Menteri Perdagangan tidak mampu mengontrol ini barangnya harganya tinggi, barangnya nggak ada? Bagaimana sistem kontrol yang dilakukan Kementerian Perdagangan terhadap distributor minyak?" katanya.

[Gambas:Video CNN]