aplikasi kredivo

jalan misterius

Tabloid Nova, Majalah Bobo Junior Dkk Berhenti Terbit Desember 2022******

Kompas Gramedia (KG Media) akan menghentikan penerbitan Tabloid Nova, Majalah Bobo Junior, Majalah Mombi, dan Majalah Mombi SD.

Hal tersebut diketahui dari surat bernomor 085/SirDis/XII/2022 yang beredar yang banyak beredar di sosial media dan kalangan pekerja media.

Surat yang ditandatangani oleh GM Circulation & Distributor Titus Kitot KS pada 1 Desember 2022 itu ditujukan kepada para pemimpin toko buku dan pemimpin agen dan mitra bisnis.

Adapun edisi terakhir untuk keempat majalah tersebut adalah Tabloid Nova edisi bundling No.1818 dan 1819, terbit 22 Desember 2022. Lalu, Majalah Bobo Junior No.20, terbit 21 Desember 2022.

Kemudian, Majalah Mombi No.08, terbit 28 Desember 2022 dan Majalah Mombi SD no.213, terbit 21 Desember 2022.

Oleh karena itu, KG Media mengatakan kewajiban retur dan pembayaran atas produk-produk yang masih tersisa dapat diselesaikan oleh toko buku dan agen sesuai ketentuan berlaku paling lambat 28 Februari 2023.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Terkuat dan Gadis Monster

Tuntutan Pembeli Meikarta: Uang Apartemen Dikembalikan******

Pembeli apartemen Meikarta berunjuk rasa di halaman Bank Nobu yang berada di Plaza Semanggi Jakarta Selatan.

Dalam aksi tersebut, konsumen yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) menuntut Bank Nobu untuk mengembalikan uang yang sudah masuk guna pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Desakan permintaan dilayangkan konsumen karena hingga kini para pembeli tersebut belum menerima unit apartemen yang dijanjikan oleh PT Lippo Cikarang Tbk.

Dalam aksi tersebut terlihat juga seorang peserta tampak geram akibat dilarang mediasi dengan direksi secara beramai-ramai. Ia menyebut kuasa hukum Bank Nobu meminta para debitur untuk mediasi satu per satu tanpa didampingi pengacara komunitas.

"Maksudnya apa? Supaya kami dilobi satu persatu, kemudian mereka memakai kuasa hukum, kita nggak boleh pakai kuasa hukum, logikanya di mana?" cecar salah satu debitur Nobu bernama Indri, Senin (19/12).

Ia pun berorasi dan menuntut agar Bank Nobu menerima komunitas untuk mediasi secara bersama-sama dengan didampingi kuasa hukum.

"Kemudian karena kami tidak bersedia, kami diusir oleh kuasa hukumnya. Apapun ceritanya, kembalikan uang kami!" tegas Indri.

Konsumen Meikarta yang melakukan pembelian lewat Bank Nobu ini menggelar aksi dengan mengenakan seragam putih dan ikat kepala bertuliskan "Konsumen Korban Meikarta".

Mereka juga membawa berbagai spanduk bertajuk protes kepada Bank Nobu sebab enggan mengembalikan dana cicilan apartemen yang sudah masuk. Spanduk itu bertuliskan "Uang Masuk Rekening Bank Nobu, Kok Tagihnya di MSU? Waras?" dan "Bank Nobu mana tanggung jawabmu, cicilan ditagih terus, apartemen hanya mimpi!"

Cecaran Indri kemudian disambung oleh kuasa hukum PKPKM Rudy Siahaan yang menantang pihak direksi untuk mediasi di hadapan awak media. Menurutnya, jika direksi Bank Nobu enggan para debiturnya didampingi kuasa hukum, maka awak media yang harus diperbolehkan untuk ikut.

"Tidak ada itikad baik dari Nobu, setelah di dalam masuk satu persatu. Kalau tidak boleh didampingi kuasa hukum, awak media saja yang mendampingi," tantang Rudy.

PKPKM pun berencana untuk mengajukan gugatan kepada Bank Nobu maupun PT MSU selaku pengembang apartemen tersebut ke pengadilan.

"Ya kalau langkah hukum kita pikirkan. Kalau memang mereka tidak mau pembatalan perjanjian sepihak, kita akan minta bantuan pengadilan untuk membatalkan perjanjian," ungkap Rudy.

Meski demikian, ia masih mengutamakan mediasi dengan pihak Bank Nobu untuk membatalkan perjanjian jika tak kunjung ada kepastian terkait unit apartemen tersebut.

CNNIndonesia.comsudah minta tanggapan atas tuntutan pembeli Meikarta ke Corporate Communication Bank Nobu Mario Satrio. Tapi yang bersangkutan menolak untuk berkomentar.

[Gambas:Video CNN]

Satu pedang untuk dimuliakan

Arsjad Rasjid Dorong Penguatan Dunia Usaha dan Ekonomi RI******

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid membeberkan sejumlah strategi untuk memperkuat perekonomian Indonesia dalam menghadapi ancaman gejolak perekonomian global.

Arsjad berupaya memaksimalkan perannya dalam mendorong para pengusaha baik UMKM maupun pengusaha besar untuk bersama-sama memperkuat perekonomian Indonesia. Misalnya mendorong UMKM di Indonesia naik kelas melalui digitalisasi maupun kemitraan melekat yang diinisiasi oleh KADIN Indonesia.

Karena itu, Arsjad mendorong UMKM untuk melakukan adopsi digitalisasi dan teknologi 4.0 yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Arsjad menyebut, sebanyak 80 persen bisnis yang bertransformasi secara digital cenderung mampu bertahan menghadapi tantangan.

"Melalui wikiwirausaha.id, UMKM dapat berdiskusi satu sama lain dari masalah perizinan usaha hingga literasi keuangan. Pelaku UMKM juga bisa mendapatkan informasi mengenai pelatihan melalui platform ini," tambah Arsjad.

Kemudian KADIN Tech Hub, hadir sebagai sebuah platform digital yang mempertemukan perusahaan yang memiliki masalah dengan ekosistem sehingga dapat memberikan pengembangan solusi digital yang terintegrasi dengan semangat ekonomi kolaborasi.

Untuk lebih memperkuat UMKM Indonesia, KADIN Indonesia juga menginisiasi kemitraan inclusive closed-loop ecosystem, yaitu skema pendampingan melekat dari perusahaan besar ke UMKM maupun petani dalam rangka transfer pengetahuan dan teknologi, memperluas akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor.

Inisiatif ini juga sudah dijadikan gerakan nasional economic empowerment oleh Presiden Joko Widodo.

"Kadin Indonesia sudah berhasil menerapkan kemitraan inclusive closed-loop ini di berbagai daerah. Misalnya pada pertanian hortikultura di Garut, kemitraan ini telah sukses meningkatkan produktivitas panen hingga 12-15 persen di tahun 2021. Bayangkan betapa besar manfaatnya apabila hal ini bisa diterapkan di seluruh sektor pertanian Indonesia," ujar Arsjad.

3 Aspek Utama Maksimalkan Industri dan Pasar Domestik Menurut Arsjad

Lebih lanjut Arsjad melihat pentingnya memaksimalkan industri dan pasar domestik agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh kuat di tengah gejolak ekonomi global. Menurutnya, ada 3 aspek utama yang dapat dilakukan, yaitu mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), akselerasi transisi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dan penerapan ESG.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk menekan jumlah impor sampai 5 persen hingga 2023, KADIN Indonesia selalu mendorong TKDN dalam industri dan manufaktur Indonesia. Menurutnya, dengan mendorong TKDN, dapat membuat industri Indonesia menjadi lebih mandiri dan lepas dari ketergantungan impor.

"Selain itu, industri kita juga bisa terhindar dari dampak fluktuasi nilai tukar, sehingga biaya produksi masih bisa dikontrol. Hal ini dikarenakan produk jadi yang dihasilkan industri dan manufaktur Indonesia berasal dari bahan baku domestik," ucap Arsjad.

Arsjad juga akan menghimbau pelaku usaha untuk mulai memperhatikan aspek keberlanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip environmental, governance, dan sosial (ESG). Sebab banyak manfaat didapatkan oleh pelaku usaha yang sudah mengadopsi inisiatif ESG.

"Dengan menerapkan ESG, perusahaan berpotensi meningkatkan pendapatan hingga 15-30 persen. Perusahaan juga akan mendapatkan citra yang positif di benak masyarakat karena telah turut menjaga dan melestarikan lingkungan demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan," ujar Arsjad yang juga Presiden Direktur Indika Energy tersebut.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi EBT hingga 3700 gigawatt, yang terdiri dari energi hidro, geotermal, energi angin, dan lainnya. Jika dimanfaatkan dengan baik, tentunya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hijau dan transisi energi di Indonesia.

Karena itu, kata dia, para pelaku usaha di Indonesia harus memanfaatkan peluang ini dengan mulai beralih menjadi usaha pendukung sektor-sektor hijau dan berkelanjutan.

"KADIN mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis solar panel dan penyedia energi berkelanjutan lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan bisa terus menjanjikan di masa yang akan datang," tutur Arsjad.

Dahuanglu

Garuda Pakai PMN Rp7,5 T dari Jokowi untuk Restorasi Pesawat******

PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp7,5 triliun, pada Selasa (20/12).

Sokongan dana dari APBN 2022 itu untuk memperkuat upaya maskapai BUMN tersebut dalam mengakselerasikan pemulihan kinerja usaha.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan dana Rp7,5 triliun tersebut akan digunakan untuk mempercepat pemulihan kinerja perusahaan, khususnya pada lini operasional penerbangan. Salah satunya untuk merestorasi armada.

Selain merestorasi armada, dana PMN juga digunakan untuk pemeliharaan spare part pesawat dan berbagai komponen pesawat lainnya, termasuk penyehatan arus kas perusahaan guna mendukung kelancaran operasional Garuda.

Ia menuturkan dana PMN tersebut menjadi batu loncatan tersendiri bagi Garuda Indonesia sebagai national flag carrier, di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional, khususnya sektor pariwisata.

"Tentunya, kontribusi tersebut diselaraskan dengan komitmen Garuda untuk terus memperkuat fondasi keberlangsungan usaha yang berorientasi pada fokus profitabilitas dan optimalisasi good corporate governancedi seluruh lini bisnisnya," terang Irvan.

Pemerintah resmi menambah PMN kepada Garuda senilai Rp1 triliun sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk.

PP ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan pada 12 Desember 2022. Totalnya, pemerintah menggelontorkan dana Rp7,5 triliun kepada BUMN penerbangan ini pada 2022.

PMN tersebut ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan perusahaan. Modal ini disuntikkan setelah perusahaan menang dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Api Es

Bahlil Bakal Tur Keliling Dunia demi Wujudkan 'OPEC' Nikel******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan akan tur ke berbagai negara untuk mengembangkan rencana pendirian organisasi negara-negara penghasil nikel.

Ia menyebut organisasi khusus negara penghasil nikel itu nantinya serupa dengan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Menurut Bahlil, kolaborasi dengan sesama negara penghasil nikel atau mineral lainnya diperlukan untuk mendukung industri kendaraan listrik di masa depan.

"Oh lagi jalan, saya Januari tur ke beberapa negara, lagi jalan (rencana pendirian organisasi negara-negara penghasil nikel)," ujar Bahlil di Gedung DPR RI, Rabu (14/12).

Bahlil juga menuturkan sudah menjalin komunikasi dengan beberapa negara itu. Ia mengklaim negara-negara yang dimaksud juga memiliki pemahaman yang sama terkait urgensi pendirian organisasi negara-negara penghasil nikel itu.

"Insyaallah kami sepaham bahwa negara-negara penghasil nikel itu harus betul-betul diberikan ruang untuk menciptakan nilai tambah di negerinya," tutur Bahlil.

Menurutnya, inisiatif untuk mendirikan organisasi muncul agar negara penghasil bahan baku mineral bisa berkolaborasi dan memegang kendali perdagangan mineral dunia, termasuk Indonesia.

Bahlil menilai usul terkait organisasi khusus negara penghasil nikel bisa menjadi instrumen kolaborasi hingga mendapat keuntungan sekaligus menjalankan aturan perdagangan internasional.

Dalam kesempatan lain, ia mengatakan nikel merupakan komponen penting dalam pembuatan baterai mobil listrik.

Namun, selama ini negara produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Dampaknya negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

Terlebih, negara-negara Eropa sebagai pusat pabrikan otomotif, mewajibkan pembangunan pabrik baterai mobil didirikan dekat dengan pabrik mobil listrik.

"Nah kalau ini terus terjadi maka negara-negara penghasil bahan baku ini tidak akan mendapatkan nilai tambah. Maka kemudian ide ini dilakukan oleh Indonesia dan saya komunikasikan, baik dengan Kanada, Australia dan kami sudah hampir mencapai satu kesepahaman. Butuh sedikit lagi untuk memberikan penjelasan," katanya.

Sebelumnya, wacana pembangunan organisasi negara-negara penghasil nikel dilontarkan Bahlil saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng di sela-sela rangkaian KTT G20 beberapa waktu lalu.

Pertemuan tersebut juga mencari peluang kerja sama kedua negara dan kolaborasi untuk optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]

Siswa Lurus A

4 Dalih Pemerintah Akan Subsidi Pembeli Mobil Listrik Rp80 Juta******

Menteri Perindustrian Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pembelimobil listrikyang memiliki pabrik di Indonesia akan diberikan subsidi diberikan Rp80 juta.

Sementara itu untuk pembeli mobil berbasis hybrid akan diberikan subsidi sebesar Rp40 juta.

Untuk pembeli motor listrik baru, subsidi yang diberikan sebesar Rp8 juta. Sementara itu untuk motor konversi, besaran subsidi yang akan digelontorkan mencapai Rp5 juta.

Agung mengatakan ada 4 alasan pemerintah memberikan subsidi kepada pengguna kendaraan listrik.

Pertama, cadangan nikel besar yang dimiliki RI bisa dimanfaatkan dengan baik.

"Kedua, dengan banyaknya mobil listrik secara fiskal kita akan terbantu karena subsidi untuk BBM akan berkurang," katanya.

Ketiga, pemberian subsidi akan menarik investor untuk merealisasikan janji mereka menanamkan investasinya di Indonesia.

"Dengan insentif ini kita akan memaksa dalam tanda kutip produsen kendaraan listrik dunia agar cepat realisasi investasi di Indonesia," katanya.

Alasan keempat, membantu Indonesia memenuhi pencapaian komitmen emisi rendah karbon.

Wacana pemberian subsidi kendaraan listrik itu sebelumnya memantik reaksi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Mereka menilai rencana pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik, salah sasaran. Bahkan, tak menyelesaikan masalah transportasi di Indonesia.

"Kalau rujukannya Inpres 7 Tahun 2022, sangat jelas, bahwa yang disasar peraturan tersebut ialah Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," ungkap Ketua MTI Tory Darmantoro, mengutip Antara, Rabu (14/12).

MTI, lanjut dia, justru menekankan perlunya peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga penataan angkutan umum di seluruh kota di Indonesia perlu diperkuat, serta terus disempurnakan.

[Gambas:Video CNN]