asustogel 348Jutaan kata 760845Orang-orang telah membaca serialisasi
《bintangmpo》
Luhut, Mimpi BBM Sawit di 2045 dan Ancaman 'Mematikan' Bagi Petani******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan punya ambisi; Indonesia bisa setop impor bahan bakar fosil dan beralih ke BBM sawit di 2045.
Ia yakin ambisi itu bisa tercapai. Dan bahkan keyakinannya menyatakan minyak sawit RI bakal digunakan untuk pangan dan BBM.
"Kami sedang riset soal minyak kelapa sawit, karena kami percaya pada 2045 bisa produksi sekitar 100 juta ton minyak sawit. 30 persennya akan diarahkan untuk pangan dan sisa 70 persennya kami bisa lakukan riset dan bikin etanol. Jadi tidak perlu mengimpor minyak fosil pada saat itu," kata Luhut, Selasa (17/1) waktu setempat.
'Menteri serba bisa' itu menyebut pengembangan bahan bakar alternatif menjadi satu dari lima pilar ekonomi hijau yang tengah digenjot Indonesia.
Kemudian, empat pilar lainnya adalah dekarbonisasi sektor kelistrikan, transportasi rendah karbon yang salah satunya berupa adopsi kendaraan listrik, industri hijau, serta carbon sinksyang meliputi carbon capturedan carbon offset market.
Menanggapi ambisi Luhut, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mempertanyakan dasar perhitungan tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan Luhut baru sebatas keinginan di masa depan.
Lihat Juga :Jokowi Rilis Aturan Baru soal Pengelolaan Harta Karun Kapal Tenggelam |
"Saya tidak tahu asumsi yang dipakai Pak Luhut. Dengan kondisi sekarang di mana produksi mencapai 46 juta ton sampai 48 juta ton, meningkatkan produksi 100 juta ton berisiko menaikkan deforestasi," ujar Fabby kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/1).
Fabby mengutip sebuah kajian dari Institut Lingkungan Stockholm (Stockholm Environment Institute/SEI) yang menemukan bahwa setiap kenaikan 1.000 ton crude palm oil(CPO) bisa menaikkan risiko deforestasi atau kerusakan hutan sebesar 3,24 hektare.
Selain itu, ia skeptis soal permintaan CPO di masa mendatang. Fabby mempertanyakan apakah memang ada permintaan 100 juta ton minyak sawit di 2045 atau bahkan 2050, terlebih untuk penggunaan bahan bakar jika melihat perkembangan teknologi kendaraan sekarang.
Fabby menekankan tidak paham dengan asumsi perhitungan Luhut, meski menilai sang Menko Marinves tampaknya mengantongi data-data yang membuat pede target itu bisa tercapai. Namun, ia mengingatkan sederet faktor yang harus dipertimbangkan pemerintah.
Lihat Juga :Tukang Becak Tipu Teller dan Kuras Rekening Nasabah BCA Rp345 Juta |
Ia menyinggung soal bagaimana ketersediaan lahan untuk menggenjot produksi minyak sawit sebesar itu, dampak pada deforestasi, hingga permintaan CPO untuk bahan pangan, oleochemical, dan bahan bakar, serta faktor-faktor lain.
"Menurut saya, yang perlu dilakukan adalah tidak saja menetapkan target, tapi mempertimbangkan faktor-faktor yang membatasi pencapaian target itu dan dampak sosial, lingkungan, ekonomi dari pencapaian target tersebut," tegasnya.
Bicara soal dampak lingkungan hingga ekonomi, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat wacana ini sarat akan peluang deforestasi.
Yusuf menilai beberapa kalangan mengatakan pembukaan lahan sawit merupakan salah satu bentuk dari deforestasi. Kendati, ia menganggap tuduhan tersebut bisa diperdebatkan.
Lihat Juga :Aliran Modal Asing Akan Angkat IHSG Akhir Pekan Ini |
"Namun, saya pikir pemerintah dan juga pelaku usaha masih bisa menggunakan lahan sawit yang sudah ada tanpa harus membuka lahan baru sehingga ini bisa sedikit meminimalisir tuduhan deforestasi yang selama ini memang ditujukan ke sektor kelapa sawit," saran Yusuf.
Sementara itu, Yusuf menilai dari sisi ekonomi rencana kebijakan pemerintah ini harus dijalankan berbarengan dengan kolaborasi antara pengusaha dan petani sawit. Terlebih, sektor perkebunan menjadi salah satu yang didorong produk hilirisasinya dalam beberapa tahun mendatang.
Dengan asumsi terjadi kolaborasi antara pengusaha besar dan petani sawit, Yusuf menilai pembuatan BBM sawit bakal menguntungkan kedua belah pihak. Tidak hanya digunakan untuk pembuatan etanol sebagai campuran solar, tetapi juga pemrosesan produk turunan lainnya.
Lihat Juga :PUPR: Banyak Salah Kaprah, Rumah Tahan Gempa Juga Bisa Rusak |
Namun, ia menyinggung soal harga CPO yang cenderung fluktuatif. Ketika ada gejolak harga komoditas, harga CPO bakal meningkat. Yusuf mewanti-wanti adanya aksi cari cuan dari para pengusaha.
"Ketika (harga CPO) meningkat, berdasarkan pengalaman, para pelaku usaha tentu akan mempunyai kecenderungan untuk mengekspor produksi mereka dibandingkan dengan menjual di dalam negeri karena harganya lebih menguntungkan," ungkap Yusuf.
Selain itu, Yusuf menilai kebijakan CPO kerap kali berubah dan berada pada rentang waktu yang pendek. Ia menilai akan banyak faktor yang bisa mengubah suatu kebijakan untuk rentang waktu yang lebih panjang, termasuk perubahan kepemimpinan pemerintahan.
Petani sawit pun terbelah dengan bola liar yang disampaikan Luhut. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengatakan target 100 juta ton minyak sawit adalah target realistis. Tapi, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai rencana Luhut tidak masuk akal.
Lihat Juga :Aliran Modal Asing Akan Angkat IHSG Akhir Pekan Ini |
Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung menilai rencana ini bisa menyetarakan petani sawit dengan korporasi. Dengan catatan, produktivitas tinggi harus didukung harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang melejit tajam serta diserap efisien untuk sektor pangan dan energi.
"Katakan saja luas (perkebunan) sawit Indonesia di 2045 tetap sama dengan tahun ini 16,38 juta hektare dan luas tanaman menghasilkan (TM) 70 persen, maka 100 juta ton itu mudah tercapai," ujar Gulat.
Namun, Gulat mensyaratkan rata-rata produksi TBS per bulan adalah 3 ton dan rendemen TBS sebesar 24 persen hingga 26 persen. Catatan tersebut masih perlu didukung capaian target program peremajaan sawit rakyat (PSR) minimal 70-80 persen dalam lima tahun ke depan.
Gulat juga menegaskan soal pentingnya strategi intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas 2-3 kali lipat tanpa harus menambah luas lahan. Menurutnya, roh intensifikasi terlaksana melalui program PSR yang digalakkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Kementerian Pertanian (Kementan).
"Jika kita bersepakat dengan strategi intensifikasi dan menerapkan good agricultural practices (GAP), maka interaksi industri hulu-hilir sawit dari 3 dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan akan semakin terjaga," katanya.
Lihat Juga :BI Bidik Volume Transaksi QRIS Capai 1 Miliar pada 2023 |
Di lain sisi, Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan target produksi 100 juta ton minyak sawit per tahun bisa terwujud dengan asumsi produktivitas CPO 6 ton per hektare. Sedangkan saat ini luas kebun sawit RI 16,8 juta hektare dengan rata-rata produktivitas CPO 2,5 ton per hektare.
Jika produktivitas tetap tidak berubah pada 2045, maka harus ada penambahan sekitar 20 juta hektare lahan sawit untuk memenuhi target yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan.
"Akan ada lahan baru, tapi Luhut bilang mau menaikkan produktivitas sampai 8-10 ton per hektare, entah caranya gimana ini yah. Hampir mayoritas perusahaan tidak akan bisa penuhi ini, apalagi kalau lahan replanting dan kelas tanah yang berbeda-beda. Tidak masuk akal," kritik Darto.
Darto menilai akan banyak tantangan memenuhi ambisi tersebut. Ia menyoroti standar keberlanjutan perkebunan sawit RI yang masih sangat minim serta tidak kompatibel dengan permintaan pasar global. Bahkan, banyak konflik sosial dengan masyarakat adat hingga konflik perusahaan dengan petani.
Ia menuntut pemerintah menyiapkan roadmap serius jika ingin mewujudkan rencana tersebut. Darto skeptis dengan target 100 juta ton yang dipatok Luhut dan mempertanyakan bagaimana kondisi pasar di masa mendatang.
"Kalau tidak ada pasar, 100 juta ton itu sama halnya membunuh petani sawit karena over produksi. CPO melimpah, tapi tanpa pembeli atau terserap akhirnya buah sawit petani tidak ada lagi yang beli. Akhirnya petani tergerus kemiskinan permanen," jelasnya.
Erick Thohir Ungkap 65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan 65 persendana pensiunperusahaan-perusahaan pelat merah bermasalah.
Oleh karena itu, ia intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh perusahaan pelat merah, termasuk Jiwasraya.
"Kemarin saya warning, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," ucap Erick dalam keterangan resmi, Senin (23/1).
"Untuk masalah bersih-bersih BUMN, saya rasa saya tidak segan-segan mendorong yang namanya kasus-kasus hukum di BUMN. Kasus Jiwasraya dari 2006 itu tidak pernah dilakukan ketegasan, tetapiAlhamdulillahsaya melaporkan kepada Pak Presiden Joko Widodo dan beliau sangat mendukung," katanya.
Lebih lanjut, Erick juga menyebut kasus yang terjadi di Garuda Indonesia hingga Waskita Beton yang berdampak negatif bagi keuangan perusahaan. Permasalahan tersebut memang terjadi cukup lama, namun ia tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya agar tidak merugikan negara dan masyarakat.
"Waskita Beton ini juga terima kasih teman-teman penegak hukum bisa menginformasikan, karena memang secara data waktu itu kita sudah melihat sepertinya ada penipuan. Artinya secara publik waktu itu mengeluarkanrights issue, surat utang atau apalah, saya lupa detilnya, tetapi ternyata penggunaannya tidak benar," ujarnya.
Lihat Juga :Jasa Marga: 340 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek H-1 Jelang Imlek |
Ia mengatakan aksi bersih-bersih juga dilakukan dengan merampingkan jumlah BUMN dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN. Perampingan ini terbukti memberikan hasil yang lebih baik dengan meningkatnya kinerja BUMN.
"Laba BUMN ketika saya masuk Rp13 triliun sekarang menjadi Rp125 triliun dan InsyaAllah untuk tahun ini angkanya bisa di atas Rp200 triliun, artinya Pak dari 13 ke 125 hampir 860 persen lebih, nanti masih naik lagi," ungkapnya.
Saat baru menjabat sebagai menteri BUMN, Erick menyebut 70 persen BUMN mengalami kerugian. Ia mengatakan perbaikan kinerja terletak pada dua kunci utama yakni aspek kepemimpinan di tubuh BUMN dan juga penerapan sistem yang berjalan secara konsisten.
Oleh karena itu, kata dia, pemilihan direktur utama di perusahaan pelat merah tidak boleh sembarangan.
Erick menambahkan program bersih-bersih ini tentu tidak selesai dalam waktu singkat lantaran sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, ia meyakini pemilihan pemimpin berdasarkan leadership yang baik dan sistem yang dibangun akan bisa mengurangi korupsi.
"Tidak mungkin yang namanya perubahan itu berdasarkan hanya leadership, tanpa ada sistem yang dibangun, maupun sebaliknya," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Label:limit akulaku adalah、pinjaman go ojk、togel vespa
Terkait:togel hk6d、slot paling gacor rtp tertinggi、prediktor angka jitu、vioslot、cara pinjam saldo dana tanpa rekening、tafsir mimpi orang meninggal togel、situsmpo、istana138 slot、siul4d、ligaciputa
bab terbaru:pargoy88(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
《bintangmpo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mahjong ways 1 slot demo anti lagHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bintangmpo》bab terbaru。