r88slot

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

Menteri PUPR: Investor Sudah Bisa Masuk ke IKN Kuartal II 2023******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap investor, lokal maupun asing, mulai masuk ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai kuartal kedua tahun depan.

Saat ini, Kementerian PUPR tengah menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C yang berfokus pada pengembangan KIPP untuk perkantoran.

"Nanti pada kuartal II 2023, diharapkan mereka (investor) baru masuk," ujarnya di Jakarta, Minggu (4/12).

Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar IKN dengan dana APBN, sebagai modal agar bisa mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Hal ini dikarenakan anggaran untuk IKN hanya sekitar 20 persen-30 persen yang dibiayai oleh APBN. Sedangkan sisanya harus didanai oleh investasi atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Yang 20 persen-30 persen inilah yang kami mulai kerjakan sejak Agustus 2022, seperti jalan-jalan konektivitas, air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, kantor-kantor pemerintah semua sudah kami mulai. Investor ke IKN sudah bisa mulai masuk pada 2023," katanya.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono mengaku siap memulai pembangunan KIPP wilayah 1B dan 1C IKN Nusantara. Ia mengungkapkan sekitar 183 investor Malaysia meminati proyek pembangunan ibu kota baru tersebut di Paser Penajam Utara, Kalimantan Timur.

Jika para investor tersebut tertarik untuk berinvestasi di IKN, investasinya menggunakan bermacam skema apakah investasi murni, KPBU dan sebagainya tergantung pada jenis kegiatannya.

Para investor Malaysia tersebut berminat untuk melakukan investasi dalam pembangunan di IKN, dengan sektor-sektor yang diminati, seperti perumahan, rumah sakit, pendidikan, startup, energi, dan sebagainya.

Negara-negara lainnya yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.

Terbaru, sebanyak 21 negara Uni Eropa, seperti Italia, Polandia, Belgia sampai dengan Swedia turut menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi

Seperti Tito, Sandi Juga Bantah Kepulauan Widi Dijual di Situs Asing******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membantah Kepulauan Widi, Maluku Utara, dijual di situs Sotheby's Concierge Auctions.

Ia mengatakan Kepulauan Widi saat ini tengah dalam pengembangan oleh pihak ketiga, yakni PT Leadership Islands Indonesia (LII) dengan mencari investor.

"Tidak dijual. Kepulauan Widi sudah dikerjakan dengan pihak ketiga dan pihak ketiga ini berbasis di Bali dan sedang dalam proses mencari investor," terang Sandi di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Selasa (6/11).

Saat ini, pemerintah disebut tengah menunggu para investor untuk menyampaikan skema pengembangan Kepulauan Widi.

"Kita tunggu dari investor untuk menyampaikan kepada kita bentuknya seperti apa ke depan, tapi kita harapkan ini pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan," kata Sandi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menyebut lelang Kepulauan Widi bermaksud untuk mencari investor. Menurutnya, PT LII sedang kekurangan modal dalam mengembangkan Kepulauan Widi.

Oleh karena itu, perusahaan menawarkan kerja sama investasi lewat pelelangan. "Dia kemudian mencari pemodal, mencari pemodal asing. Makanya dia naikkan ke lelang itu. Tujuannya bukan lelang buat dijual, tujuannya untuk menarik investor asing. Nah, itu boleh-boleh saja," tutur Tito saat ditemui di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (5/12).

Mantan Kapolri itu mengatakan uang yang dikelola untuk mengembangkan kawasan pariwisata bisa saja datang dari investor luar. Namun, pengelolaan tetap harus melibatkan pihak lokal.

"Yang penting bukan di pemiliknya. Uangnya dari luar negeri kemudian dikelola oleh perusahaan Indonesia, kan enggak ada masalah," imbuhnya.

Kepulauan Widi tercantum dalam situs Sotheby's Concierge Auctions sebagai daftar barang lelang. Pelelangan itu akan berlangsung mulai 8 Desember 2022. Pada situs tersebut, PT LII menawarkan pengelolaan pulau tersebut. Mereka mengaku sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan tempat tersebut.

"Hukum Indonesia tak mengizinkan kepemilikan privat atas kepulauan, tetapi saham dalam bisnis dengan hak pengembangan dapat dijual kepada siapa pun," tulis PT LII di situs Sotheby's Concierge Auctions.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

2.500 Ha Lahan untuk Food Estate Disiapkan Dukung IKN******

Pemerintah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur menyiapkan lahan seluas 2.500 hektare (Ha) untuk pengembangan kawasan food estate guna mendukung keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Lokasinya tersebar di empat kecamatan yakni Tanah Grogot, Pasir Belengkong, Long Kali dan Long Ikis," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupaten Paser Erwan Wahyudi seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

Ia menyebutkan data tersebut merupakan hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan sejak Mei hingga Oktober 2022, yang diekspose di Samarinda pada akhir November lalu. Pada kegiatan itu juga tim teknis dari Kabupaten Paser memaparkan perihal kondisi lahan pertanian yang ada.

Dari hasil kajian itu, ia mengatakan diperoleh data bahwa pada 2022 luas lahan eksisting di Kabupaten Paser seluas 8.722,92 hektar tersebar di enam kecamatan yaitu Batu Engau, Long Kali, Long Ikis, Pasir Belengkong, Tanah Grogot, dan Kuaro.

"Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan lahan eksisting pada tahun 2020 seluas 6.756,93 hektare," ucap Erwan.

Sementara total luas lahan potensial (potensi sawah) yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Paser yakni sebanyak 69.306,45 hektar.

Erwan menjelaskan setelah keluar hasil kajian tersebut, diperlukan kegiatan analisis kelayakan pada kawasan pertanian padi sawah yang dialokasikan untuk kegiatan pengembangan lumbung padi (rice estate) atau lumbung pangan nasional (food estate).

"Analisis kelayakan dimaksud minimal mampu memenuhi empat kriteria yaitu kelayakan agroklimat dan tanah, kelayakan infrastruktur teknologi, aspek sosial budaya dan kelembagaan serta pemasaran," katanya.

Pemerintah daerah, kata Erwan, ke depan akan membentuk lembaga teknis yang khusus menangani lumbung padi atau lumbung pangan nasional yang ditopang oleh litbang dan perguruan tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Keberadaan lembaga teknis tersebut ia harapkan bisa mempertegas komitmen politik pangan nasional, mengurangi gejolak dan imbas dinamika politik lokal, serta mewadahi masyarakat tani.

"Pemerintah Daerah juga diharap bisa mengkaji model lokal partnershipdengan investor dalam mengelola lahan tanpa mengalihkan kepemilikan, model tersebut sejalan dengan program reformasi agraria untuk dapat menepis isu land grabingyang dapat menimbulkan disharmonisasi," ujar Erwan.

Paman terkuat dalam sejarah

KKP Ingatkan Pengelola Kepulauan Widi: Tak Bisa Dijual******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperingatkan pengelola bahwa Kepulauan Widi, Halmahera Selatan, Maluku Utara tak bisa diperjualbelikan, apalagi kepada pihak asing.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi menegaskan bahwa Kepulauan Widi adalah milik Indonesia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Artinya, regulasi yang ada melarang jual-beli pulau. Terlebih, pulau-pulau kecil itu merupakan hak publik dan aset negara.

"Gugusan Kepulauan Widi tidak boleh dimiliki oleh orang asing dan tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi 83 pulau-pulau kecil di Kepulauan Widi hampir seluruhnya merupakan kawasan hutan lindung dan perairannya masuk kawasan konservasi," tutur Wahyu lewat keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/12).

Lebih jauh, Wahyu meminta PT Leadership Islands Indonesia (LII) sebagai pemegang izin pengelolaan Kepulauan Widi untuk mengurus izin pemanfaatan pengelolaan ruang laut. Salah satu di antaranya adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

PKKPRL merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi pemanfaat atau pengguna saat akan melakukan kegiatan menetap di ruang laut baik yang ada di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil.

"Berdasarkan data kami, sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Victor Gustaaf Manoppo, pemanfaatan perairan Kepulauan Widi belum dilengkapi dengan izin PKKPRL," ujar Wahyu.

Ia menyebut badan hukum asing yang didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia hanya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Hal tersebut juga berlaku bagi PT LII yang merupakan pengembang Kepulauan Widi di Maluku Utara.

"Jadi prinsipnya hanya pemanfaatan saja dan itu pun dilaksanakan secara ketat sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tidak bisa diperjualbelikan," Jelas Wahyu.

Lebih lanjut, ia menyebut KKP sudah mengkoordinasikan permasalahan ini dengan pemerintah daerah, Kemendagri dan Badan Informasi dan Geospasial serta Pushidrosal TNI AL. Hal tersebut dilakukan agar permasalahan ini dapat ditangani secara komprehensif.

Menurut Wahyu sikap tegas KKP dalam menyikapi isu pelelangan Kepulauan Widi ini menunjukkan komitmen Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia.

"Hal ini sekaligus menjawab pemberitaan yang menyebut pulau-pulau di Kepulauan Widi akan dilelang sebagaimana tertulis pada situs lelang asing Sotheby's Concierge Auctions yang berbasis di New York, Amerika Serikat," kata dia.

Sebelumnya, berbagai upaya penertiban terhadap usaha pemanfaatan pesisir dan pulau kecil juga dilakukan oleh KKP di sejumlah wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Gadis Emas

Nasib Kereta Argo Parahyangan saat KCJB Kelak Beroperasi******

Nasib kereta api (KA) Argo Parahyangan terkatung-katung Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) yang akan segera beroperasi.

Beredar isu bahwa kereta yang menjadi tunggangan masyarakat yang bepergian antara Bandung-Jakarta itu akan dihentikan operasinya saat proyek KCJB rampung.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait hal tersebut. Ia mengatakan KAI saat ini masih mengoperasikan KA Argo Parahyangan seperti biasa.

Joni menambahkan KAI sebagai BUMN akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku masih akan mengkaji proses pemberhentian KA Argo Parahyangan jika KCJB mulai beroperasi. Ia menyebut kajian itu akan selesai paling cepat Maret 2023.

Menurutnya, dalam kajian itu yang diutamakan adalah penyediaan layanan transportasi terbaik bagi masyarakat.

"Itu dalam pengkajian, jadi kan kalau namanya transportasi kan layanan kepada masyarakat tentu layanan masyarakat itu diberikan secara baik dan oleh karenanya kita lagi mengkaji tentang hasilnya seperti apa, ya mungkin nanti Maret atau April baru kita lihat sama-sama," terang Budi dilansir dari detikcom, Jumat (2/12).

Lebih lanjut, Budi mengaku butuh melakukan survei untuk mengetahui apakah penumpang KA Argo Parahyangan akan beralih memilih Kereta Cepat.

"Itu yang kita pikirkan. Bahwa kalau kereta cepat itu kan cuma totalnya 48 menit sementara ini kan 3 jam bagaimana kemungkinannya ya kita membutuhkan survei supaya lebih akurat," ujarnya.

Meskipun demikian, Budi tak menutup kemungkinan KA Argo Parahyangan masih akan beroperasi pada Juni 2023 ketika Kereta Cepat sudah mulai beroperasi.

"Ada kemungkinan, tapi itu berdasarkan suatu pembahasan dan survei yang baik," tegasnya.

KCJB ditargetkan beroperasi mulai pertengahan 2023 mendatang. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progress fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US7,5 juta atau Rp3,29 triliun," kata pria yang akrab disapa Tiko ini.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang terkuat

Korea Selatan Minat Bangun Pabrik Panel Surya di Dekat IKN******

Investor Korea Selatanberminat untuk membangun pabrik panel suryadi Kawasan Industri Buluminung (KIB) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dekat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Perusahaan dari Korea Selatan tertarik investasi di daerah ini, karena dekat IKN Nusantara," kata Pelaksana Tugas Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Nicko Herlambang di Penajam seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

Nicko mengungkapkan investasi sektor energi baru terbarukan itu dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara lantaran jalur laut memungkinkan sebagai jalur ekspor dan impor bahan baku yang dibutuhkan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sendiri menyiapkan lahan sekitar 9.000 hektare di KIB. Kawasan tersebut meliputi wilayah Kelurahan Buluminung, Jenebora, dan Kelurahan Gersik di Kecamatan Penajam.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga telah mengajukan penerbitan izin pengelolaan kawasan industri tersebut kepada pemerintah pusat.

Dengan pemindahan IKN Indonesia, Nicko optimistis banyak investor yang akan berinvestasi di daerah tersebut.

[Gambas:Video CNN]