trik pola slot gacor

Dewa Kaisar Wu Nian

Said Aqil Diangkat Jadi Komisaris PT IBFN******

PT Intan Baru Prana Tbk (IBFN) mengangkat mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama.

Hal itu disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022.

Emiten yang telah mengubah bisnis usahanya dari sektor pembiayaan ke bidang perdagangan dan pengangkutan komersial itu juga mengangkat Petrus Halim sebagai Direktur dan Alexander Reyza sebagai Komisaris Independen.

Direktur IBMF Petrus Halim mengatakan alasan memilih Said Aqil sebagai komisaris utama karena kemampuan dan sifat kebijaksanaan yang dimiliki Said sangat dibutuhkan oleh perseroan saat ini.

"Kami sudah kenal selama 2-3 tahun. Kami mengenal sebagai sosok yang arif, bijaksana yang dibutuhkan IBFN," ujarnya dalam konferensi pers seperti dikutip dariCNBC Indonesia, Rabu (10/5).

Menurut Petrus, kemampuan Said itu dapat memperkuat jaringan perseroan dalam memperluas pangsa pasar dan jaringan bisnisnya.

"Dari sisi bisnis kami, berjejaring luas. Bisa memberikan sudut pandang yang beda dari bisnis sebelumnya, memberikan warna dan ada hal-hal yang belum kita lihat sehingga bisa memberikan terobosan bagi IBF," pungkas Petrus.

[Gambas:Video CNN]

Said Aqil sebenarnya sudah menduduki sejumlah kursi komisaris utama usai dirinya kalah dari Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam pemungutan suara pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Muktamar NU ke-34 pada akhir 2021 lalu.

Tak hanya satu perusahaan, Said menjadi komisaris utama di tiga perusahaan. Pertama, di PT MNC Televisi Network (iNews). Kedua, PT MNC Portal Indonesia (MPI).

Ketiga, PT KAI.

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Respons SAM Usai Dinyatakan Korupsi oleh MA di Kasus Jiwasraya******

PT Sinarmas Asset Management(SAM) buka suara soal putusan MAyang menyatakan bahwa mereka telah bersalah dan terbukti dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya(AJS).

Dalam pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (5/5) ini, manajemen PT SAM menyatakan menghormati putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA).

Meski demikian, SAM bersama kuasa hukum masih berdiskusi atas upaya hukum lanjutan yang bisa dilakukan terhadap putusan MA itu.

"Langkah kami bersama kuasa hukum akan selalu berpedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait putusan Majelis Hakim yang diberikan kepada kami," ujar Jamial Salim, Direktur Sinarmas Asset Management dalam pernyataan tersebut.

Ia menambahkan sebelumnya SAM sebenarnya beritikad baik menitipkan sejumlah dana ke Kejaksaan Agung RI sebagai pengganti kerugian negara dalam kasus itu.

MA menyatakan PT Sinarmas Asset Management (SAM) telah terbukti dalam kasus korupsi dan pencucian uang yang menyebabkan kerugian negara terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (AJS).

Putusan itu sekaligus menganulir putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membebaskan PT SAM.

"Kasasi jaksa penuntut umum (JPU) kabul. Batal judex facti. MA mengadili sendiri: Terbukti. Confirmputusan Pengadilan Negeri (PN)," demikian amar putusan kasasi dilansir dari laman MA, Kamis (4/5).

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Daftar Daerah yang Jalan Rusaknya Lebih Parah dari Lampung******

Sejumlah wilayah di Indonesia masih memiliki kondisi jalan rusakberat seperti di Provinsi Lampungyang baru-baru ini viral.

Di Lampung, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja merinci sebenarnya ada jalan daerah membentang sepanjang 1.693 km. Dari panjang itu, 77 persen dalam kondisi mantap, sedangkan 23 persennya dalam kondisi rusak, ringan, sedang dan berat.

Sementara untuk jalan nasional, Endra memaparkan di Provinsi Lampung ada 1.298 kilometer. Dari panjang itu, yang dalam kondisi mantap ada 95 persen, sedangkan sisanya rusak ringan, sedang, hingga berat.

Presiden Jokowi sendiri ingin jalan rusak segera diperbaiki. Untuk Lampung, ia mengatakan perbaikan akan diambil alih pemerintah pusat karena Pemda Lampung sudah angkat tangan.

Selain di Lampung, sejumlah daerah sebenarnya memiliki masalah dengan kerusakan jalan. Kalau di Lampung kerusakan jalan daerah hanya 23 persen dan nasional hanya 5 persen, di daerah lain, kerusakan ada yang melebihi persentase itu. 

Berdasarkan data Kementerian PUPR periode 2021, berikut daftar provinsi dengan kondisi permukaan jalan rusak berat dan bahkan lebih parah dari Lampung:

Jalan nasional:

1. Kalimantan tengah 12,17 persen atau 243,58 km dari total 2.002 km
2. Papua Barat 10,77 persen atau 142,92 km dari total 1.326 km
3. Papua 10,54 persen atau 277,97 km dari total 2.636 km
4. Kalimantan Timur 4,51 persen atau 77,12 km dari total 1.710 km
5. Jambi 3,37 persen atau 44,38 km dari total 1.317 km

Jalan provinsi

1. Gorontalo 34,6 persen atau 64,3 km dari total 185,9 km
2. Papua 26,97 persen atau 623,1 km dari total 2.309 km
3. Sulawesi Tengah 26,8 persen atau 442 km dari total 1.643 km
4. Maluku Utara 26 persen atau 332,3 km dari total 1.276 km
5. NTT 25,1 persen atau 667,3 km dari total 2.650 km

Sementara itu, berdasarkan data transportasi darat Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, total panjang jalan rusak di Indonesia mencapai 87.454 km. Sementara, untuk kondisi rusak berat, panjang jalannya mencapai 86.844 km.

Adapun jumlah jalan kota/kabupaten rusak berat terpanjang ada di Sumatera Utara, yakni 9.187 km.

Sementara, untuk kewenangan provinsi, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 677 km. Sedangkan, untuk kewenangan negara, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Papua, yakni 278 km.

[Gambas:Video CNN]

Berikut daftar daerah dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat menurut kewenangannya baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten:

A. Kewenangan nasional:

Kondisi rusak

1. Papua 283 km
2. Kalimantan Timur 224 km
3. Papua Barat 181 km
4. Jawa Timur 163 km
5. Sulawesi Tenggara 147 km

Kondisi rusak berat

1. Papua 278 km
2. Kalimantan Tengah 244 km
3. Papua Barat 143 km
4. Kalimantan Timur 77 km
5. Maluku 55 km

B. Kewenangan provinsi

Kondisi rusak

1. Papua 289 km
2. Riau 441 km
3. Aceh 361 km
4. Kalimantan Barat 361 km
5. Sulawesi Selatan 309 km

Kondisi rusak berat

1. NTT 667 km
2. Riau 633 km
3. Papua Barat 623 km
4. Sumatera Utara 583 km
5. Sulawesi Tengah 442 km

Kewenangan Kabupaten/Kota

Kondisi rusak

1. Sumatera Utara 5.798 km
2. Lampung 5.402 km
3. Aceh 5311 km
4. Riau 5.277 km
5. Jawa Timur 3.806 km

Kondisi rusak berat

1. Sumatera Utara 9.187 km
2. NTT 6.306 km
3. Papua 4.888 km
4. Kalimantan Tengah 4.579 km
5. Sumatera Barat 4.024 km

Penyihir Ekstradimensi

Menaker Bakal Usut Tuntas Kasus Staycation Demi Perpanjang Kontrak******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan bakal mengusut tuntas dugaan kasus pelecehan seksual yang terjadi di sebuah perusahaan di Kawasan Industri di Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini terkait ajakan staycation dengan bos kepada karyawati agar kontrak kerjanya diperpanjang.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker bersama Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat untuk terus mendalami kasus dugaan pelecehan seksual di tempat kerja tersebut.

"Kami masih mendalami kasus ini dan memastikan pelindungan ketenagakerjaan bagi korban, serta mendorong korban untuk berani melaporkan kepada pihak berwajib termasuk kepada Kementerian Ketenagkerjaan," ujar Ida dalam keterangan resmi, Selasa (10/5).

"Jadi kepolisian akan menangani aspek pidana, sedangkan Pengawas Ketenagakerjaan akan mendalami pada aspek ketenagakerjaan seperti syarat kerja, hubungan kerja, upah, dsb," kata Ida.

Agar kejadian serupa tidak terulang, Ida meminta semua pihak untuk mengutamakan pencegahan dan penanganan pelecehan seksual sebagai bagian dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, maupun Perjanjian Kerja Bersama.

"Sekali lagi, komitmen pencegahan ini kita wujudkan secara bersama-sama, di antaranya melalui aturan normatif yang berlaku di perusahaan, hingga membangun budaya kesadaran pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja," imbuhnya.

Ida pun meminta kepada jajaran Kemnaker untuk lebih memasifkan sosialisasi pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di tempat kerja kepada seluruh perusahaan dan kawasan industri.

"Saya juga mengajak semua pihak terkait, seperti pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, pengelola kawasan industri, serikat pekerja/serikat buruh, untuk bersama-sama memerangi kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dimana pedangku?

Daftar Daerah yang Jalan Rusaknya Lebih Parah dari Lampung******

Sejumlah wilayah di Indonesia masih memiliki kondisi jalan rusakberat seperti di Provinsi Lampungyang baru-baru ini viral.

Di Lampung, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja merinci sebenarnya ada jalan daerah membentang sepanjang 1.693 km. Dari panjang itu, 77 persen dalam kondisi mantap, sedangkan 23 persennya dalam kondisi rusak, ringan, sedang dan berat.

Sementara untuk jalan nasional, Endra memaparkan di Provinsi Lampung ada 1.298 kilometer. Dari panjang itu, yang dalam kondisi mantap ada 95 persen, sedangkan sisanya rusak ringan, sedang, hingga berat.

Presiden Jokowi sendiri ingin jalan rusak segera diperbaiki. Untuk Lampung, ia mengatakan perbaikan akan diambil alih pemerintah pusat karena Pemda Lampung sudah angkat tangan.

Selain di Lampung, sejumlah daerah sebenarnya memiliki masalah dengan kerusakan jalan. Kalau di Lampung kerusakan jalan daerah hanya 23 persen dan nasional hanya 5 persen, di daerah lain, kerusakan ada yang melebihi persentase itu. 

Berdasarkan data Kementerian PUPR periode 2021, berikut daftar provinsi dengan kondisi permukaan jalan rusak berat dan bahkan lebih parah dari Lampung:

Jalan nasional:

1. Kalimantan tengah 12,17 persen atau 243,58 km dari total 2.002 km
2. Papua Barat 10,77 persen atau 142,92 km dari total 1.326 km
3. Papua 10,54 persen atau 277,97 km dari total 2.636 km
4. Kalimantan Timur 4,51 persen atau 77,12 km dari total 1.710 km
5. Jambi 3,37 persen atau 44,38 km dari total 1.317 km

Jalan provinsi

1. Gorontalo 34,6 persen atau 64,3 km dari total 185,9 km
2. Papua 26,97 persen atau 623,1 km dari total 2.309 km
3. Sulawesi Tengah 26,8 persen atau 442 km dari total 1.643 km
4. Maluku Utara 26 persen atau 332,3 km dari total 1.276 km
5. NTT 25,1 persen atau 667,3 km dari total 2.650 km

Sementara itu, berdasarkan data transportasi darat Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, total panjang jalan rusak di Indonesia mencapai 87.454 km. Sementara, untuk kondisi rusak berat, panjang jalannya mencapai 86.844 km.

Adapun jumlah jalan kota/kabupaten rusak berat terpanjang ada di Sumatera Utara, yakni 9.187 km.

Sementara, untuk kewenangan provinsi, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 677 km. Sedangkan, untuk kewenangan negara, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Papua, yakni 278 km.

[Gambas:Video CNN]

Berikut daftar daerah dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat menurut kewenangannya baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten:

A. Kewenangan nasional:

Kondisi rusak

1. Papua 283 km
2. Kalimantan Timur 224 km
3. Papua Barat 181 km
4. Jawa Timur 163 km
5. Sulawesi Tenggara 147 km

Kondisi rusak berat

1. Papua 278 km
2. Kalimantan Tengah 244 km
3. Papua Barat 143 km
4. Kalimantan Timur 77 km
5. Maluku 55 km

B. Kewenangan provinsi

Kondisi rusak

1. Papua 289 km
2. Riau 441 km
3. Aceh 361 km
4. Kalimantan Barat 361 km
5. Sulawesi Selatan 309 km

Kondisi rusak berat

1. NTT 667 km
2. Riau 633 km
3. Papua Barat 623 km
4. Sumatera Utara 583 km
5. Sulawesi Tengah 442 km

Kewenangan Kabupaten/Kota

Kondisi rusak

1. Sumatera Utara 5.798 km
2. Lampung 5.402 km
3. Aceh 5311 km
4. Riau 5.277 km
5. Jawa Timur 3.806 km

Kondisi rusak berat

1. Sumatera Utara 9.187 km
2. NTT 6.306 km
3. Papua 4.888 km
4. Kalimantan Tengah 4.579 km
5. Sumatera Barat 4.024 km

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

Data BPS: 200 Orang Masih Menganggur Akibat Covid******

BPSmenyebut 200 ribu orang masih menjadi penganggurandi Indonesia akibat pandemi covid-19 sampai akhir Februari 2023.

Berdasarkan data yang mereka rilis, Jumat (5/5), total penduduk yang masih merasakan dampak covid-19 sebanyak 3,6 juta orang atau 1,70 persen dari 211,59 orang penduduk usia kerja di akhir Februari 2023.

Penduduk usia kerja terdampak pandemi tersebut terbagi menjadi empat. Pertama,yang masih pengangguran karena covid-19 sebanyak 200 ribu orang. Jumlah ini turun dari Februari 2022 yang sebanyak 960 ribu orang.

Keempat,penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 masih ada sebanyak 3,07 juta orang. Ini adalah dampak yang paling banyak dirasakan oleh pekerja, meski sudah turun dari Februari 2022 sebanyak 9,44 juta orang.

Secara total, BPS mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta orang Indonesia yang menganggur per Februari 2023. Secara persentase sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Jumlah pengangguran terbanyak ada di wilayah Banten sebesar 7,97 persen dan Jawa Barat sebesar 7,89 persen. Sedangkan terendah ada di wilayah Sulawesi Barat dan Gorontalo masing-masing 3,04 persen dan 3,07 persen.

Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di perdesaan hanya 3,42 persen.

[Gambas:Video CNN]