pinjol resmi bunga rendah tenor panjang

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

Kemendag Temukan Pedagang Akali Penjualan Minyakita di TikTok******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih menemukan pedagang yang berupaya mencari keuntungan dari program Minyakita dengan menjualnya di TikTok dan e-commerce. Mereka bertekad bakal bertindak tegas terhadap pedagang nakal itu.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan ketegasan akan dilakukan dengan langsung menurunkan atau men-take down dagangan mereka dari TikTok dan e-commerce.

Ia mengatakan masih banyak pelapak yang mencoba mengakali agar bisa menjual Minyakita di TikTok dan e-commerce. Hal itu biasanya mereka lakukan dengan mengotak atik kata kunci pencarian agar tak terdeteksi.

Isy menegaskan pihaknya akan mengkomunikasikannya dengan manajemen TikTok agar produk-produk tersebut segera diturunkan. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEa).

"Tapi akan kita patroli terus kok. Kalau ada langsung kita take down nanti. Kita juga komunikasikan dengan iDea untuk take down. Patuh mereka," ujarnya dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com,Minyakita masih dijual di TikTok Shop dengan harga Rp125 ribu per karton. Lalu, di Lazada dijual seharga Rp16.100 per liter. Angka ini jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita, yakni Rp14 ribu per liter.

Sementara, di Tokopedia produk Minyakita bisa ditemukan dengan kata kunci 'Minyak Kitta'. Harganya pun dibanderol Rp168 ribu untuk 12 kemasan ukuran satu liter.

Masih di Tokopedia, pedagang mengakali penjualan dengan menggunakan kata kunci 'Minyak Kemasan Kitta'. Produk tersebut dijual seharga Rp15 ribu per liter.

Kemendag melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat.

Selain itu, Kemendag juga mulai menghentikan penjualan minyak goreng rakyat secara online. Penjualan minyak goreng rakyat baik curah maupun kemasan Minyakita difokuskan ke pasar rakyat.

[Gambas:Video CNN]

Guizhi Tongjian

Erick Thohir Copot Bos Berdikari yang Pernah Bawa Pistol di Makassar******

Menteri BUMNErick Thohir mencopot Harry Warganegara dari kursinya sebagai Direktur Utama Berdikari.

Pencopotan yang dilakukan bersamaan dengan perombakan direksi ID FOOD itu terjadi berselang tiga bulan setelah pistolnya meledak di Bandara Makassar pada April lalu.

Berdasarkan keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta pada Rabu (28/6) lalu, Erick menunjuk eks Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf untuk menggantikan posisi Harry.

Saat itu, ia menyerahkan barang bawaannya, termasuk pistolnya kepada seorang protokoler bandara untuk diperiksa. 

Kemudian saat protokoler bandara memeriksa senjata dan mengosongkan magazine, tiba-tiba pistol itu terjatuh. Akibatnya, senjata milik Harry meletus sehingga membuat penumpang lainnya kaget.

Karena kejadian tersebut calon penumpang pesawat yang berada di bandara tersebut sempat panik.

Usai kejadian, Harry meminta maaf ke masyarakat.

"Saya memohon maaf kepada publik atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat insiden di Bandara Sultan Hasanuddin Senin lalu," ujar Harry melalui keterangan resmi Berdikari, Kamis (20/4).

Ia menyadari insiden itu membuat sejumlah pihak tidak nyaman mulai dari pengunjung, petugas counter check in, hingga personel keamanan bandara setempat.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

KCIC Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka lowongan kerjauntuk lulusan S1 sederajat.

Operator Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) itu mengadakan rekrutmen untuk posisi penerjemah bahasa Mandarin.

Tingkat pendidikan yang dibutuhkan yaitu, S1 Teknik Elektro/ Teknik Sipil/ Teknik Mesin/ Perhotelan (Hospitality)/ Psikologi/ Sastra Mandarin baikfresh graduatemaupun yang telah berpengalaman.

Ia mengatakan masyarakat yang ingin melamar, bisa melakukan walk-in interview pada  6-7 Juli 2023 di Kantor Pusat KCIC Halim, Jakarta.

Walk-in interviewdimulai pukul 09.00 sampai 15.00 WIB dengan menggunakan pakaian yang rapi dan sopan.

Adapun dokumen rekrutmen dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat pada website resmi KCIC di kcic.co.id/karir.

"Rekrutmen KCIC tidak dipungut biaya apapun dan tidak menggunakan sistemrefund, serta tidak bekerja sama dengan agen travel penyedia transportasi atau akomodasi yang berkaitan dengan pelaksanaan rekrutmen ini," tutup Emir.

[Gambas:Video CNN]

Petani terkuat

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Pedang Peri dan Berita Aneh

Rayakan Iduladha 1444H, PNM Salurkan Hewan Kurban di Seluruh Indonesia******

Dalam momentum perayaan Iduladha 1444 Hijriah, PNM menyalurkan hewan kurban di berbagai titik di seluruh Indonesia. Bukti nyata dari rasa syukur perusahaan yang telah berusia 24 tahun dalam memberdayakan pelaku usaha ultra mikro ini terwujud melalui gerakan #PNMBerkurban.

Penyaluran hewan kurban dilakukan di sekitar kantor layanan PNM yang diwakili oleh Kantor Pusat PNM dan tersebar di berbagai titik unit Mekaar dengan masing-masing menyediakan satu ekor sapi. Daging kurban nantinya akan dialokasikan ke daerah-daerah dengan tingkat kepadatan nasabah PNM Mekaar tinggi yang layak menerimanya.

Beberapa titik unit Mekaar yang menjadi penerima hewan kurban antara lain berada di Kabupaten Pidie-Aceh, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Musi Rawas-Sumatera Selatan, Kabupaten Lombok Timur-NTB, Kabupaten Jeneponto-Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan-Kalimantan Selatan, serta daerah lainnya.

"Saya berharap kurban dari PNM bisa menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya Insan PNM, untuk terus peduli dan memperhatikan sekitar. Memaknai Iduladha sebagi momentum untuk berbagi dan meyakini bahwa ada hak orang lain dari sebagian rezeki yang kita milik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/6).

Arief juga mengimbau unit-unit yang menjadi titik penyaluran hewan kurban untuk mengoptimalkan pembagian daging kurban kepada nasabah PNM Mekaar, para perempuan pelaku usaha ultra mikro. Ia meyakini bahwa jika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan pula.

"Amal baik pasti akan mendapatkan balasannya, bukan hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk karyawan yang membantu mengurus nasabah PNM Mekaar," tutup Arief.

Tuhan lahir

Mahfud: Utang ke Jusuf Hamka Akan Diselesaikan, Tak Usah Buru******

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkap utang negara senilai Rp800 miliar kepada pengusaha jalan tol Jusuf Hamka akan diselesaikan walau target waktunya masih dalam tinjauan.

"Kita sudah berbicara dan akan menyelesaikannya, karena ini masalah negara yang jg harus diselesaikan. Tidak boleh negara memburu-buru orang yang punya utang kepada negara, tapi kewajiban negara utang negara terhadap rakyat diambangkan terus," cetus dia, usai Salat Iduladha di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang, Kamis (29/6).

Sebelumnya, Jusuf Hamka sempat bertemu dengan Mahfud MD membahas utang negara kepada sang pengusaha pada Selasa (13/6). Pertemuan itu pun diklaim berlangsung kondusif meski belum ada kepastian soal waktu pembayarannya.

"Kenapa? Karena begitu [Jusuf] laporan, terus Bu Sri Mulyani ke luar negeri, ke London, ke Paris, dan sebagainya. Sementara saya kunjungan kerja ke berbagai daerah," sindirnya.

Namun demikian, Mahfud mengaku pihaknya masih cari waktu yang pas untuk membahas masalah pembayaran utang ini secara jernih. 

"Karena ini hubungan keperdataan utang piutang nanti diselesaikannya tidak usah buru-buru, dalam arti kita cari waktu yang tepat untuk berbicara secara jernih," urainya.

"Beda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana harus segera ditindak, penegakan hukum pidana tidak boleh dihalang-halangi oleh aparat, siapa pun," tukas Mahfud.

Selain dengan Mahfud, Jusuf juga sempat bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo pada Minggu (18/6) usai makin panasnya isu sengketa utang Rp800 miliar itu.

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas soal kesalahpahaman terkait status Jusuf pada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Utang pemerintah kepada Jusuf Hamka itu bermula dari deposito PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998 kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah beralasan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkan gugatan. Meski begitu, Jusuf belum juga dapat kejelasan pembayaran utang meski sudah berkeliling ke berbagai kementerian/lembaga.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengatakan pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kian membengkak itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailout dari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Ani, beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]