pondok777

slot maxwin terbaru 82Jutaan kata 232732Orang-orang telah membaca serialisasi

《pondok777》

Transmart Full Day Sale, Sepeda Listrik Diskonnya Rp3 Jutaan******

Transmart Full Day Sale kembali lagi hari ini, Sabtu (10/2) dengan diskon besar-besaran hingga 50% + 20%. Salah satu produk unggulannya, yakni sepeda listrik tak luput didiskon pada gelaran ini.

Khusus Transmart Full Day Sale, sepeda listrik didiskon jutaan rupiah, lho. Simak daftarnya.

Lihat Juga : Borong Jeruk Ponkam Sekarang, Diskon 20% di Transmart Full Day Sale

Kemudian, sepeda listrik Exotic E-Bike Fastron dari harga normal Rp4.900.000, diskon jadi Rp3.606.400 per unit khusus pembelian di gerai Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.293.000.

Sementara sepeda listrik Exotic E-Bike Fastron dari harga normal Rp5.200.000, diskon jadi Rp3.827.200 per unit khusus pembelian di gerai luar Jawa. Pembeli hemat Rp1.372.000.

Nggak cuma sepeda listrik, sepeda anak Ride On & Tricyle juga didiskon up to 30% jadi mulai Rp300 ribuan aja, berlaku di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, Ride On & Tricyle dibanderol mulai Rp310 ribuan.

Semua diskon sepeda listrik dan sepeda anak tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Anda bisa segera unduh aplikasinya dari hp atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Caranya unduh Allo Bank yang tersedia di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Setelah di-upgrade, lanjut ajukan Allo Pay Later yang proses aktivasinya cepat dan langsung dapat limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Yuk, siap-siap ke Transmart hari ini dan bawa pulang sepeda listrik impianmu!

Profil Arief Sulistyanto, Eks Penyidik Munir Jadi Komisaris Asabri******

Komjen. Pol. (Purn) Arief Sulistyanto resmi menjadi Komisaris Independen PT Asabri (Persero) baru pilihan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menggantikan Komjen. Pol. Ari Dono Sukmanto.

Pengangkatan tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor SK-36/MBU/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI.

"Kolaborasi Komjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. Arief Sulistyanto, M.Si. sebagai Komisaris Independen bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas layanan kepada Peserta, berkolaborasi dalam melakukan transformasi, dan peningkatan inovasi berbasis digital," tulis manajemen dalam unggahan akun Instagram resmi @asabri_official pada Rabu (6/3).

Pria kelahiran Nganjuk, 24 Maret 1965 ini merupakan purnawirawan polisi.

Dilansir dari berbagai sumber, Arief lulus dari Akademi Kepolisian pada 1987. Setelah itu, ia meniti karirnya sebagai polisi di sejumlah daerah di Jawa Timur mulai dari Malang, Sidoarjo, hingga Pasuruan.

Kemudian, Arief ditarik ke ibu kota DKI Jakarta pada 1995. Di sana, ia sempat menjadi Kapolsek Metro Pasar Minggu dan Kota Bekasi. Selanjutnya, ia diangkat sebagai Kapolres Indragiri Riau pada 2003.

Selama di Polri, Arief terlibat dalam sejumlah penanganan perkara penting. Salah satunya kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang meninggal dalam pesawat pada 7 September 2004 lalu.

Hal itu ditandai dengan masuknya Arief sebagai anggota Tim Khusus Penyidikan Perkara Munir pada 2007. Setelah itu, karir Arief semakin moncer.

Pada 2014, Arief diangkat sebagai kepala Polda Kalimantan Barat. Saat menduduki jabatan itu, ia pernah menyeret dua rekan perwira polisinya ke penjara yakni AKBP Eddy Triswoyo dan AKBP Idha Endri Prastiono.

Kedua perwira polisi itu menjadi tersangka atas dua kasus berbeda. Untuk AKBP Eddy, ia diseret Arief ke penjara buntut kasus mark upanggaran telekomunikasi Polda Kalimantan Barat.

Sementara untuk Idha, ia diseret ke penjara buntut keterlibatannya dalam kasus peredaran narkoba.

Arief juga sempat menduduki jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Namun, ia hanya mengemban tugas itu selama lima bulan, Agustus 2018-Januari 2019, karena ditunjuk sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Terakhir, Arief menduduki kursi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada Februari 2021 sebelum akhirnya pensiun.

[Gambas:Video CNN]

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Label：situs slot 123、link slot resmi luar negeri、situs game online slot

Terkait：daftar situs slot gacor、dealer 77 slot login、link gacor saat ini、indobetslot、slot menang hari ini、grafik hk paito、togel777、pinjam uang di fif tanpa jaminan、slot paling mudah jp、cicil hp tanpa dp tanpa kartu kredit

bab terbaru：cara belanja kredit di lazada（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12