cara agar bisa menghasilkan uang

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

kenzo123

Perampas senjata api KP3 Udara Ilaga anggota KKB Numbuk Telenggen******

Jayapura (ANTARA) - Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Prabowo mengatakan pelaku perampasan senjata api milik Pos Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Udara Bandara Aminggaru, Ilaga adalah anggota KKB yang merupakan anak buah Numbuk Telenggen.

Dari laporan yang diterima, kata Benny, setelah merampas senjata api jenis SS1-V1 dan satu buah magazen yang berisi 20 butir peluru kaliber 5.56 mm milik Pos KP3 Udara Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pelaku langsung melarikan diri ke kampung Mundidok, Distrik Gome.

"Kampung Mundidok merupakan salah kampung yang menjadi basis KKB," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Benny Prabowo kepada Antara di Jayapura, Sabtu.

Ia mengatakan upaya pencarian masih dilakukan tim gabungan TNI-Polri namun hingga kini belum membawa hasil.

"Saat pengejaran, tim sempat ditembaki hingga terjadi kontak tembak," kata Benny.

Perampasan senjata api tersebut terjadi pada Kamis (1/2) di pasar Ilaga, saat anggota yang bertugas di KP3 udara sedang mengantarkan barang.

Tiba-tiba pelaku merampas senjata api yang dibawa anggota dan langsung melarikan diri ke arah kampung Mundidok.

"Identitas pelaku perampasan senjata api sudah teridentifikasi oleh anggota Polres Puncak," jelas Kombes Benny .

Kabid Humas Polda Papua mengimbau agar baik anggota TNI-Polri maupun masyarakat untuk tetap berhati-hati dan waspada saat beraktivitas agar terhindar dari tindakan kejahatan yang mungkin dilakukan oleh kelompok tersebut.

"Semua pihak harus waspada guna menghindari aksi penembakan yang dilakukan KKB," katanya. 

Polres Puncak merupakan salah satu polres yang berada di Provinsi Papua Tengah, bersama Polres Nabire, Polres Puncak Jaya, Polres Dogiyai, Polres Deiyai, Polres Paniai, dan Polres Intan Jaya.

Baca juga: Kabid Humas Polda Papua: TNI-Polri kejar KKB perampas senpi di Puncak

Baca juga: Polda Papua: Perampas senpi Polri bersembunyi di Kampung Mundidok

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2024

Sistem bantuan yang sangat baik

kodok erek erek

Presiden tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat.

"Pada hari ini, Jumat, 2 Februari 2024, Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 20/P Tahun 2024 yang berisi pemberhentian dengan hormat Bapak Mahfud Md. sebagai Menko Polhukam, serta penunjukan Bapak Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menko Polhukam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Sebagaimana keppres tersebut, kata Ari, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Mahfud Md. telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/2), untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Mahfud, yang merupakan calon wakil presiden nomor urut 3, menyatakan ingin mundur guna memberikan contoh kepada pejabat negara lain agar tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kampanye pemilu.

Ia juga sudah mendiskusikan langkah politiknya itu dengan pasangannya pada Pilpres 2024, Calon Presiden RI Ganjar Pranowo, serta dengan partai pengusung/pendukung dan tim kampanye.

Baca juga: Presiden Jokowi tanda tangani keppres pemberhentian Mahfud Md
Baca juga: Mahfud akui ada konflik kepentingan selama jadi menteri dan cawapres
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bayi labu saya

bunga rupiah cepat

Polresta Cirebon buat tugu udang dari knalpot bising hasil razia******

Cirebon (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Jawa Barat menggunakan ratusan knalpot bising dari hasil razia selama 11-31 Januari 2024 sebagai bahan pembuatan tugu udang untuk mengedukasi masyarakat agar patuh terhadap peraturan lalu lintas. Kepala Polresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni mengatakan dalam proses pembuatan ini sejumlah perajin lokal turut dilibatkan, guna menyusun sebanyak 800 knalpot bising menjadi dua buah tugu dengan bentuk udang yang merupakan ikon Cirebon. “Dari dua tugu itu memerlukan kurang lebih 800 buah knalpot. Progresnya sekarang sedang dirakit oleh seniman lokal,” kata Sumarni saat ditemui di Cirebon, Kamis. Rencananya, kata dia, tugu yang sedang dirakit akan memiliki tinggi sekitar dua sampai empat meter sehingga dapat dilihat masyarakat dari kejauhan. Sumarni menyebut pemasangan tugu udang dari knalpot bising ini, nantinya ditempatkan pada salah satu pos polisi dan di area Mapolresta Cirebon. “Harapan kami dengan adanya tugu ini agar masyarakat ingat tidak boleh menggunakan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi, karena sangat mengganggu kenyamanan,” ujarnya. Selain membuat tugu udang, menurut dia, sebagian knalpot bising sudah dimusnahkan menggunakan mesin pemotong agar tidak bisa digunakan kembali. Ia mengatakan dalam kurang lebih satu bulan razia, pihaknya berhasil menyita 1.246 knalpot bising yang tidak sesuai spesifikasi standar. Sumarni menekankan alasan dilakukannya razia tersebut salah satunya karena banyak masyarakat di Cirebon merasa terganggu akibat suara bising yang dihasilkan dari bunyi knalpot tersebut. “Ya pastinya, ini kan membuat masyarakat tidak nyaman. Ketika masyarakat tidak nyaman, ada rasa emosi yang tinggi, bisa memicu pertengkaran dan lain-lain,” tuturnya. Sementara itu Bupati Cirebon Imron mengaku sangat mendukung upaya yang dilakukan Polresta Cirebon dalam memanfaatkan knalpot bising menjadi tugu udang. Selain menjadi solusi cukup kreatif, kata Imron, pembuatan tugu udang ini nantinya bisa memberikan efek edukasi yang lebih mengena kepada masyarakat. “Saat mereka melihat tugu udang, mereka bisa tersadar kalau memakai knalpot bising tidak diperbolehkan,” ucap dia. Imron menegaskan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen menjalin sinergisitas bersama kepolisian, dalam menanggulangi keberadaan knalpot bising di jalan raya.

Baca juga: Penghentian knalpot "brong" harus dimulai dari area sekolah
Baca juga: KPU Kota Serang larang knalpot brong saat kampanye terbuka

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Pembunuhan tanpa batas

slot gacor 168

Seekor Harimau Sumatera masuk kandang jebak di Pasaman Sumbar******

Harimau Sumatera masuk dalam kandang jebak diketahui oleh petugas saat memeriksa kandang jebak yang kami pasang semenjak beberapa hari lalu

Lubuk Sikaping,- (ANTARA) - Seekor Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) masuk kandang jebak milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat (Sumbar) di Jambak, Nagari atau Desa Binjai, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Minggu (4/3) dini hari. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Sumbar Antoni Vevri didampingi Kepala Resor Konservasi Wilayah I Panti BKSDA Sumbar Ade Putra di Lubuk Sikaping, Minggu, mengatakan Harimau Sumatera masuk kandang jebak di sekitar kebun pinang milik warga sekitar pada pukul 05.43 WIB. "Harimau Sumatera masuk dalam kandang jebak diketahui oleh petugas saat memeriksa kandang jebak yang kami pasang semenjak beberapa hari lalu," katanya. Ia mengatakan harimau yang sering muncul di Kecamatan Tigo Nagari, Pasaman, itu segera dievakuasi oleh tim BKSDA Sumbar. Evakuasi harimau tersebut menggunakan kandang transpor dan rencananya dibawa ke Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya (PHRSD) milik Yayasan Arsari Djojohadikusumo.

Baca juga: BKSDA Sumbar: Jangan mudah percaya medsos terkait kemunculan harimau "Evakuasi kami lakukan bersama dengan anggota Polri, TNI, dan warga setempat dari lokasi ke mobil," katanya. Warga pun berdatangan untuk melihat secara dekat harimau yang terjebak di kandang itu. Ia mengakui penanganan konflik satwa dengan manusia dilakukan semenjak 2 Januari 2024, setelah ternak berupa sapi dimangsa satwa dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. BKSDA Sumbar memasang tiga kandang jebak dan setiap kandang jebak dipasang kamera jebak untuk memantau keberadaan satwa itu, selain menggunakan drone thermalpada malam dan siang hari. "Penanganan konflik kami lakukan selama satu bulan dan banyak laporan warga selama penanganan itu. Kami berhasil menyelamatkan satwa dan mengamankan warga sekitar," katanya.

Baca juga: BKSDA Sumbar gunakan drone thermal pantau harimau sumatra
Baca juga: Kerbau warga Agam dimangsa harimau, BKSDA turunkan tim patroli 

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan Taikoo

slot vip 168

Menelusuri daerah terisolir demi partisipasi pemilih di NTB******

Sumbawa, NTB (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai penyelenggara pemilu di daerah, bertugas menyediakan dan mendistribusikan logistik pemilu, baik surat suara, tinta, maupun kotak suara.

Keseluruhan logistik itu harus didistribusikan demi memastikan dapat menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok NTB, salah satunya di Kabupaten Sumbawa, yang berada di Pulau Sumbawa.

Wilayah pedalaman dengan kondisi geografis bergunung-gunung dan hutan di beberapa wilayah Kabupaten Sumbawa, sering kali menjadi kendala dalam pendistribusian logistik pemilu.

Untuk menyiasati kondisi itu, semua hal harus dilakukan. Belum lagi faktor cuaca yang terkadang kurang mendukung dalam proses distribusi.

Naik gunung turun gunung, lewati lembah, hutan, jalan berlumpur dan menyeberangi sungai hingga lautan harus ditempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu hingga sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Itu semua didekasikan demi melayani masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.


Prioritas

Untuk distribusi logistik pemilu, KPU memprioritaskan lebih dahulu ke daerah-daerah dengan medan yang sulit, terjauh, terpencil, terisolir, dan terdepan, khususnya pemilih yang tinggal di pulau-pulau.

KPU Sumbawa mencatat, meski saat ini belum masuk tahapan distribusi logistik ke TPS, untuk daerah tersulit dan terisolir ini diharapkan bisa terdistribusi dari KPU Sumbawa, paling cepat pada H-7 dan paling telat H-3 sebelum pencoblosan dilakukan pada 14 Pebruari 2024.

Salah satu lokasi terpencil dan terisolir itu ada di Kecamatan Batulanteh, Kabupaten Sumbawa. Di tempat ini terdapat 44 TPS yang tersebar di enam desa, dengan total daftar pemilih tetap (DPT) 8.896 orang.

Rata-rata desa di tempat itumerupakan daerah terpencil dan terisolir di Kabupaten Sumbawa. Dari enam desa itu, terdapat tiga desa disebut paling terisolir, terjauh, tersulit, dan tersusah dijangkau untuk distribusi logistik pemilu.

Wilayah itu berada di Desa Tangkam Pulit, Desa Baturotok, dan Desa Baodesa. ANTARA NTB berkesempatan menelusuri desa-desa terpencil di Kabupaten Sumbawa tersebut.

Baodesa bisa disebut sebagai desa di atas desa, karena lokasinya yang berada di atas pegunungan. Untuk mencapai desa itu dari pusat kota , yaitu Sumbawa Besar, dibutuhkan waktu 4 jam dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Itu pun kalau kondisi jalan sedang kering saat musim kemarau.

Bila masuk musim hujan seperti saat ini praktis waktu tempuh menjadi lebih lama, bisa sampai 7 atau 8 jam perjalanan dari pusat kota.

Sebelum sampai ke Desa Baodesa dari Kota Sumbawa Besar harus melewati tiga desa, yakni Klungkung, Batudulang dan Desa Tepal. Jalan yang sudah beraspal hanya sampai Desa Tepal.

Setelah itu ada dua desa lagi, sebelum menuju Baodesa, yakni Tangkam Pulik, dan Baturotok. Jalan ketiga desa ini saling melingkar.

Ada dua jalur ke Desa Baodesa. Pertama, melewati jalan Desa Tangkam Pulik dan Desa Baturotok baru sampai di Baodesa. Hanya saja perjalanan menjadi lebih jauh karena harus memutar.

Jalur kedua, melewati pertigaan di Dusun Musuk yang masuk dalam wilayah Desa Tangkam Pulik. Biasanya warga Baodesa lebih memilih melewati pertigaan jalan ini. Karena lebih dekat daripada harus melewati dan memutari jalan Tangkam Pulik dan Baturotok. Jalan masuk ke tiga desa itu, kondisinya sama-sama bertanah dan berbatu. 

Belum lagi untuk mencapai ketiga desa itu harus melewati satu sungai besar dengan lebar lebih dari 10 meter. Sampai saat ini belum ada jembatan permanen untuk menyeberangi sungai itu.

Memang ada jembatan kayu yang dibuat oleh warga. Hanya saja jembatan tersebut sifatnya darurat. Bila ketinggian air sungai naik, hanya bisa dilalui orang dengan jalan kaki.

Kalau memakai sepeda motor dan air sedang tinggi, biasanya warga harus menunggu air surut dulu baru bisa melewati sungai. Syukur-syukur kalau motor tidak macet di tengah sungai.

Karena sulitnya medan ini, rata-rata warga setempat harus memodifikasi motor. Modifikasi ini, utamanya di bagian roda belakang dengan cara memasang potongan rantai-rantai bekas yang sudah diikat sehingga bisa mengitari lingkaran roda.

Pemasangan rantai ini dimaksudkan agar roda motor bisa berputar di medan yang berlumpur. Jika tidak, sepeda motor akan sulit berjalan karena medan yang dilalui sangat licin dan berlumpur.

Kalau menggunakan kendaraan roda empat sangat susah, kalaupun bisa butuh keahlian khusus. Itu pun jenis-jenis mobil yang dipakai harus bermesin penggerak 4x4 atau offrod.


Pikul logistik

Sulitnya medan yang dilalui, berimbas pada upaya pendistribusian logistik pemilu yang harus dibawa dengan cara dipikul.

Jika memakai sepeda motor juga mengandung risiko. Logistik pemilu bisa rusak jika terjatuh, sehingga mengantisipasi itu biasanya personel kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) setempat membawa dengan cara dipikul.

Untuk memikul material logistik itu petugas KPPS tidak bisa melakukannya sendiri, karena jumlah personel juga terbatas. KPPS harus membayar warga dengan memberi upah sampai Rp300 ribu per orang untuk sekali mengantar logistik.

Satu orang harus mengangkut dua kotak suara. Itu baru sampai di sekretariat KPPS dan belum dibawa ke TPS yang lokasinya berada di wilayah pelosok dan medannya sulit, naik gunung turun gunung, melewati lereng dan lembah.

Meski kondisi medan yang dilalui sangat sulit, tidak menyurutkan langkah-langkah anggota KPPS untuk membawa logistik pemilu sampai ke tujuan.

Ketua KPPS Desa Baodesa Supratmanto saat ditemui ANTARA mengakui kondisi medan yang sulit ini menjadi salah faktor kendala dalam distribusi logistik pemilu di wilayah itu.

Kondisi seperti itu sudah dialami sejak pemilu-pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada NTB 2018 dan Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020.

Di Desa Baodesa, terdapat 5 TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 900 orang. Dari 5 TPS terdapat satu TPS yang sulit dijangkau, yakni di TPS Dusun Batutala. Di TPS ini terdapat 132 orang pemilih.

Bila kondisi hujan, semua logistik pemilu harus diangkut dengan cara berjalan kaki dan dipikul dari Sekretariat KPPS Baodesa menuju Dusun Batutala. Itu pun harus naik gunung turun gunung, melewati lembah dan jalan berlumpur, baru sampai ke lokasi TPS.

Sulitnya medan ini juga dirasakan petugas KPPS di Desa Baturotok. Ketua KPPS Baturotok Rusliadi mengaku di desa itu ada 10 dusun, dengan jumlah DPT 3.135 orang yang tersebar di 15 TPS.

Dari 15 TPS, ada 7 TPS dari empat dusun yang sulit dijangkau, terutama dari sisi transportasi. Salah satu contoh di TPS 6 yang berada di Dusun Fajar Bakti, sampai hari ini kondisi jalannya masih jalan setapak.

Naik gunung turun gunung melewati 2 sungai besar, tidak ada jembatan sama sekali, sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik roda empat dan roda dua.

Untuk distribusi logistik, berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, baik 2019 maupun Pilkada 2020, semua material logistik harus dipikul. Kalau memakai sepeda motor dikhawatirkan logistik rusak.

Sistem pikul logistik ini juga terjadi di Dusun Mekar Sari, Dusun Kaduk, Dusun Benplas. Dari tiga dusun itu ada 3 TPS, yakni TPS 8 di Benplas, TPS 9 Mekar Sari dan TPS 15 di Dusun Kaduk. Jumlah pemilihnya hampir 400 untuk 3 TPS tersebut.

Untuk distribusi logistik, KPPS setempat harus membayar orang, mengingat keterbatasan petugas KPPS. Per satu kotak suara yang dipikul upahnya sebesar Rp200 ribu.

Upah itu di luar biaya angkut logistik lain, seperti bilik suara dan sebagainya. Pemikulnya, warga sekitar dan biaya yang dikeluarkan untuk memikul ini dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat.


Seberangi sungai

Kondisi yang sama juga didapati di TPS yang berada di Desa Tangkam Pulit. Di tempat ini dustribusi logistik juga harus dibawa dengan cara dipikul. Untuk mengangkut logistik ini anggota KPPS setempat harus membayar orang untuk memikul dengan biaya Rp300 ribu per orang.

Ketua KPPS Desa Tangkam Pulit Arrasyad mengatakan jumlah DPT di tempat itu sebanyak 1.247 orang pemilih yang tersebar di 6 TPS.

Untuk akses tersulit, berada di Dusun Sukamaju, dengan satu TPS dan 300 orang pemilih. Untuk sampai ke Dusun Sukamaju, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki karena hanya ada jalan setapak.

Butuh waktu hingga 4 jam ke Dusun Sukamaju, sehingga untuk membawa logistik butuh fisik yang prima, mengingat medan yang dilalui juga sangat sulit dan berat, serta berlumpur.

Belum lagi untuk mencapai TPS Dusun Sukamaju harus menyeberangi satu sungai yang arusnya sangat deras bila musim hujan seperti saat ini.

Oleh karena itu, untuk bisa menyeberangi sungai, anggota KPPS setempat harus menunggu arus air tenang dulu, baru bisa berjalan.

Usai menyeberangi sungai, perjalanan kembali dilanjutkan dengan jalan kaki, lagi-lagi medannya naik gunung turun gunung, melewati hutan dan lembah baru sampai ke lokasi TPS di Dusun Sukamaju.

Selain masalah transportasi, di tiga desa itu belum ada aliran listrik PLN. Kalau pun ada listrik, hanya bersumber dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), yang tidak semua warga terlayani.

PLTMH itu dibangun secara swadaya masyarakat, sehingga kalau malam tiba, praktis suasana desa gelap. Tidak hanya listrik, sinyal untuk telepon seluler pun susah. Kalau ada, sinyalnya naik turun. Di tiga desa itu sebetulnya menara telekomunikasi yang dibangun dari program Bakti Kominfo, tapi kondisinya sudah tidak berfungsi karena rusak.


Menggunakan perahu

Selain dipikul untuk menyeberangi sungai, distribusi logistik juga ditempuh melalui jalur laut menggunakan "speed boat" atau perahu nelayan. Di Kabupaten Sumbawa, ada dua lokasi yang pendistribusian logistiknya harus menggunakan jalur laut, yakni di Pulau Moyo dan Pulau Medang.

Secara geografis kedua pulau itu terpisah dari daratan Pulau Sumbawa. Secara administratif, dua pulau itu masuk dalam Kecamatan Labuan Badas. Di Pemilu 2024 ini, jumlah DPT di Labuan Badas mencapai 25.134 pemilih.

Sementara di Pulau Moyo dan Pulau Medang terdapat 4 desa. Dua desa di Pulau Moyo, yakni Desa Labuhan Aji ada 9 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.706 pemilih dan Desa Sebotok ada 6 TPS dengan jumlah DPT sebanyak 1.284 pemilih.

Untuk Pulau Medang, ada dua desa, yakni Bajo Medang dengan jumlah 5 TPS dan DPT sebanyak 1.073 pemilih dan Desa Bugis Medang terdapat 5 TPS, dengan DPT 1.021 orang.

Untuk sampai ke Pulau Moyo dari Kota Sumbawa Besar, masyarakat setempat biasanya melalui Pelabuhan Badas.

Kalau warga Desa Sebotok hendak menuju kota menggunakan perahu khusus, yang biasa disebut nambang. Perahu nambang ini memiliki jadwal dua kali, yakni Minggu ke kota, dan kembali ke Moyo pada Senin malam. Selanjutnya perahu beroperasi pada Selasa dan kembali pada Rabu malam. Setelah itu tidak ada perahu karena dalam satu minggu hanya beroperasi dua perahu.

Biasanya warga setempat memakai dua rute, rute lewat depan dan rute lewat belakang Pulau Moyo. Kalau cuaca bagus, biasanya warga Pulau Moyo lewat rute depan bisa sampai 3-4 jam. Kalau lewat belakang biasanya waktu tempuh bisa sampai 7 jam karena harus memutari pulau.

Mengingat lokasi Desa Sebotok ini berada di sisi utara Pulau Moyo, kalau warga ada keperluan di Kota Sumbawa besar lewat dari jadwal kapal. Warga dua kali nyeberang dari Desa Sebotok.

Bila menyewa perahu kecil dengan biaya Rp300 ribu - Rp500 ribu. Baru turun di Labuan Haji, kemudian ke Sumbawa. Untuk persewaan ini, hampir setiap hari ada perahu yang tersedia.

Untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Moyo dengan cuaca normal dibutuhkan waktu 2 jam mengarungi lautan. Sementara dengan kondIsi cuaca tidak bagus, ombak besar dan angin kencang bisa sampai 3 atau 4 jam. Itu pun harus menggunakan kapal yang ukurannya besar.

Sesampainya di kedua pulau itu, logistik pemilu lalu dibawa dengan kendaraan roda 4 menuju ke sekretariat KPPS kantor desa masing-masing. Pada Februari 2024 ini, cuaca di perairan Pulau Moyo, dalam satu minggu terakhir, sedang buruk.

Bila berkaca pengalaman Pilkada Kabupaten Sumbawa 2020, saat cuaca buruk, tidak ada satu pun pemilik perahu nambang yang berani membawa logistik pemilu.

Saat itu penyelenggara pilkada bersyukur karena distribusi logistik sudah tiba di Moyo, setelah dibantu menggunakan kapal Bea Cukai dan Polres Sumbawa.

Karena cuaca buruk, logistik baru tiba malam hari. Mengingat saat itu logistik pemilu baru tiba pada hari pencoblosan, sempat membuat petugas KPPS kalang kabut.


Pengawasan

Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami mengakui dalam catatan Bawaslu terdapat beberapa TPS yang sulit dijangkau, khususnya transportasi, karena lokasinya terpencil.

Untuk mencapai lokasi itu pun tidak mudah mengingat sulitnya medan yang harus dilalui oleh transportasi. Karena sulit ketiadaan infrastruktur jalan yang masih berupa jalan tanah. Kalau hujan praktis jalan yang dilalui berlumpur.

Lokasi TPS terisolir ini berada di Kecamatan Orongtelu, Batulante, Kecamatan Terano dan Labuan Badas meliputi Pulau Moyo dan Medang.

Untuk lokasi-lokasi tersulit ini, Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan petugas panwas TPS yang berada di bawah, terutama saat pendistribusian logistik. Per TPS ditugaskan satu orang untuk mengawasi, dengan domisili di tempat tersebut.

Pengawas-pengawas itu ikut mengawal proses pendistribusian hingga ke lokasi TPS. 
Khusus di Dusun Mata, Kecamatan Terano, lokasinya cukup jauh dan KPU membuat TPS khusus di Kecamatan Ropang ada PT Sumbawa Juta Raya (SJR), sebuah perusahaan tambang.

Di mana informasi yang diperoleh perusahaan distribusi logistik harus melalui laut. Pada lokasi-lokasi ini yang menjadi perhatian Bawaslu agar distribusi logistik sampai ke TPS.

Untuk lokasi-lokasi terjauh dan tersulit ini, Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU agar mendahulukan H-7 atau H-4 logistik sudah harus sampai ke TPS.

Perjuangan petugas KPPS dalam mendistribusikan logistik pemilu patut diapresiasi demi melayani masyarakat dalam memberikan hak pilihnya di pemilu yang langsung, umum, bebas (luber) dan jujur dan adil (jurdil).

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Mengguncang langit

e voucher starbucks

BMKG deteksi titik panas di Kaltim bertambah jadi 121******

Sebanyak 121 titik panas ini terpantau sepanjang Rabu (31/1) mulai pukul 01.00 hingga 24.00 WITA

Balikpapan (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mendeteksi 121 titik panas tersebar di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga pihak terkait diimbau menangani dan masyarakat diajak waspada agar tidak terjadi penambahan titik panas.

"Sebanyak 121 titik panas ini terpantau sepanjang Rabu (31/1) mulai pukul 01.00 hingga 24.00 WITA," ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Balikpapan, Diyan Novrida, di Balikpapan, Kamis.

Informasi sebaran titik panas tersebut, lanjutnya, sudah disampaikan ke pihak terkait, termasuk ke Manggala Agni, kemudian ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi serta kabupaten/kota  agar dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.

Jumlah titik panas sebanyak ini mengalami kenaikan jika dibanding hari sebelumnya (Selasa 30/1) yang terpantau 114 titik, sehingga ia mengimbau semua pihak selalu waspada dan sama-sama mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti tidak melakukan pembakaran di hutan maupun lahan.

Diyan menyebut 114 titik panas pada Selasa (30/1) tersebar di lima kabupaten yakni Paser (2), Kutai Barat (2), Kutai Timur (84), Kutai Kartanegara (21), dan Kabupaten Berau (5). 

Baca juga: BMKG deteksi 114 titik panas di Kalimantan Timur

Sedangkan 121 titik yang terpantau kemarin (31/1) tersebar di empat kabupaten yakni Kutai Barat (7), Kutai Timur (94), Kutai Kartanegara (18), dan Kabupaten Berau (2).

Rinciannya adalah tujuh titik di Kutai Barat tersebar pada empat kecamatan yakni Bongan (2), Jempang (1), Muara Lawa (3), dan Kecamatan Siluq Ngurai (1), semuanya memiliki tingkat kepercayaan menengah.

Di Kutai Timur yang terdeteksi 94 titik dengan sebaran di Kecamatan Bengalon (26), Kaubun (8), Kongbeng (20), Muara Ancalong (8), Muara Bengkal (2), Muara Wahau (6), Rantau Pulung (19), dan Kecamatan Telen (5) dengan tingkat kepercayaan menengah dan tinggi.

Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpantau 21 titik tersebar di delapan kecamatan yakni Kembang Janggut (3), Kenohan (1), Marangkayu (2), Muara Badak (2), Muara Kaman (7), Sangasanga (1), Sebulu (1), dan Tabang (1), dengan tingkat kepercayaan menengah.

“Sedangkan Kabupaten Berau yang terdeteksi dua titik panas, tersebar di Kecamatan Segah dan Kelay, dengan tingkat kepercayaan menengah," kata Diyan.

Baca juga: BMKG: Masih ada 58 titik panas di Kaltim, ada kawasan tanpa hujan
Baca juga: BMKG: Tetap waspada, masih ada 13 titik panas di Kaltim

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024