nama situs slot resmi

lima elemen langit

Infrastruktur RI Masih Kalah dari Tetangga Meski Sudah Digenjot Jokowi******

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan pembangunan infrastruktur Indonesia masih paling lambat di antara negara ASEAN 5 meski sudah digenjot jor-joran oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu sektor penting untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri. ASEAN 5 terdiri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dan Filipina.

"Indonesia meskipun telah membangun banyak infrastruktur, infrastruktur indeks dan logistical indeks di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN 5 yang lebih maju," ujarnya dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

Selain itu, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih jadi fokus. Tak lupa anggaran pendidikan dan juga kesehatan yang akan menentukan kualitas masa depan bangsa.

"APBN juga dalam hal ini terus menjadi instrumen yang diandalkan dalam mengatasi masalah struktural, kualitas SDM dan juga tadi dalam modelnya pak Sunarso disebutkan menjadi salah satu koefisien yang paling signifikan dan menentukan performance growth. Oleh karena itu APBN terus bekerja keras membangun kualitas SDM di Indonesia, pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial," jelasnya.

Ia memaparkan belanja untuk meningkatkan kualitas SDM bahkan cukup tinggi dalam APBN tahun ini. Misalnya, anggaran pendidikan mencapai Rp665 triliun, kesehatan Rp187,5 triliun dan perlindungan sosial Rp496 triliun.

"Berbagai belanja untuk mendukung kondisi ekonomi, keamanan termasuk untuk infrastruktur dan ketahanan pangan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

dunia fantasi yang hilang

Amran Minta AHY Legalkan 7,4 Juta Lahan Sawah Seluruh Indonesia******

Menteri PertanianAmran Sulaiman meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berikan legalitas 7,4 juta lahansawahdi Indonesia.

Amran menyebut pemberian legalitas sertifikat terhadap lahan-lahan yang ada di wilayah sentra produksi.

"Saya berharap kepada Pak Menteri AHY untuk memberi sertifikat kepada 7,4 juta hektare sawah Indonesia," tutur Amran dalam keterangan resmi, Kamis (7/3).

"Kedua, saya nitip sertifikat kepada saudara kita yang tinggal di hutan (LMDH)," imbuhnya.

Ia menyebut pemberian legalitas terhadap lahan persawahan dalam rangka mewujudkan swasembada. Apalagi saat ini Indonesia dan negara lain sedang menghadapi cuaca ekstrem El Nino panjang sehingga berdampak langsung pada produktivitas. 

"Kita harus mengantisipasi bersama karena El Nino hari ini adalah El Nino gorila yang paling berat," katanya.

Menanggapi itu, AHY memastikan akan menyelesaikan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. ATR/BPN sudah berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk menghadapi para mafia tanah yang merugikan negara dan masyarakat.

"Kemudian, kita juga terus melakukan mitigasi dan pencegahan sengketa pertanahan dalam rangka membangun ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu mari kita tunjukkan kinerja terbaik kita pada bangsa dan rakyat," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Fagositosis gen tanpa batas

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Kembali ke masa kecil

Di Giannantonio targetkan rebut dua baris pertama grid MotoGP Qatar******

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Negeri dongeng

PODCAST: Ekonom soal Mimpi Prabowo Terbangkan Ekonomi RI 8 Persen******

DirekturEksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti ikut menyoroti targetPrabowo Subianto yang bakal menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 8 persen jika terpilih jadi presiden.

Menurut Esther, target tersebut tidak realistis dan ambisius. Ia mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saja memiliki target pertumbuhan ekonomi 7 persen, tidak pernah tercapai.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di level 5 persen.

Ia menuturkan sejumlah PR itu seperti hilirisasi industri yang kini keuntungannya lebih banyak dinikmati asing. Padahal, kalau nilai tambah hilirisasi sepenuhnya dinikmati Indonesia, pertumbuhan ekonomi pun akan terdongkrak.

"Nah, pertumbuhan ekonomi kan bisa di-drive sampai 8 persen kalau Indonesia bisa menikmati seluruh nilai tambah yang dibuat dari hilirisasi tadi," ucapnya.

Esther juga mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi mayoritas masih ditopang oleh konsumsi. Sementara untuk meningkatkan pertumbuhan investasi yang dapat membuka lapangan kerja lah yang harus diprioritaskan.

Selain itu, kata Esther, impor juga sebaiknya tidak terlalu masif. Kalau bisa, dikurangi.

Dalam keadaan seperti saat ini, Esther menilai target pertumbuhan ekonomi Ri selama 5 tahun pemerintahan baru yang realistis adalah 6 persen saja.

"Boleh lah naik 6 persen walaupun untuk 5 tahun ke depan ya masih make sense," kata Esther.

[Gambas:Video CNN]

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Sri Mulyani Sebut UMKM Sumbang 97 Persen Penciptaan Lapangan Kerja RI******

Menteri KeuanganSri Mulyani mengungkapkanUMKMberkontribusi 97 persen ke penciptaanlapangan kerjadi Indonesia. Lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya.

Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB juga cukup tinggi yakni 61 persen. Namun, dari 64 juta UMKM di Indonesia, baru 20 persen yang bisa mengakses pembiayaan dari perbankan.

"97 (persen) Indonesiajob creationdilakukan oleh UMKM, ini relatif sangat tinggi dibandingkan banyak negara lain. Ini juga menunjukkan bahwa mungkin dominasi dari penciptaan kesempatan kerja oleh UMKM not necessarily a format sector," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

"Kita semua tahu, pada akhirnya UMKM seperti tadi 29 juta yang belum dapat akses pembiayaan, mereka akan jatuh pada mekanisme pasar biasa, melalui rentenir, pembiayaannya sangat tinggi," imbuhnya.

Bendahara negara ini mengungkapkan akses pembiayaan inilah yang menyebabkan UMKM sulit naik kelas. Padahal, kontribusinya ke perekonomian dan tenaga kerja di dalam negeri sangat besar.

"Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah pembiayaan. Ada 29,2 juta tidak mampu mengakses pembiayaan, ini lebih ke akses. Itu adalah constraintatau karena masalah affordability," kata dia.

Oleh sebab itu, ia berharap BRI melalui BRILink bisa menjangkau 29 juta pelaku usaha kecil ini untuk mendapatkan akses pembiayaan. Pasalnya, itu akan berdampak baik pada penciptaan lapangan kerja dan perekonomian dalam negeri.

"Saya harap Pak Narso (Dirut BRI Sunarso) melalui BRILink agent ini dapat menebus dan menjangkau 29 juta orang yang masih belum mendapatkan akses pembiayaan," paparnya.

Namun, ia menekankan bukan berarti pemerintah tidak ikut andil. Pasalnya, APBN masih terus memberikan subsidi agar usaha 'wong cilik' mendapatkan pembiayaan.

Contohnya, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di semua Bank Himbara. Untuk 2024 anggarannya Rp47 triliun untuk membayar selisih bunga yang harusnya 6 persen menjadi hanya 3 persen.

"Kita juga memiliki KUR yang meskipun di depan nasabah adalah bank. Namun subsidinya dibayar oleh APBN. Anggarannya Rp47 triliun di 2024 untuk meng-cover 280 triliun plafon kredit usaha rakyat yang akan disalurkan lebih dari 44,8 juta debitur. Ini adalah contoh instrumen APBN yang bisa di-leverageuntuk bisa menggunakan dana dari perbankan, namun mengurangi beban UMKM yang sangat tinggi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]