pinjol ilegal menagih ke rumah

Laksamana Gadis Siru

Menteri Hadi Janji Beri Sertifikat Lahan Warga 16 Kampung Tua Rempang******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Hadi Tjahjanto janji memberikan sertifikat hak milik (SHM) kepada warga 16 kampung tua di Rempangyang bersedia direlokasi.

"ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik," kata Hadi di Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Investasi/ BKPM, Senin (18/9).

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan. Itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," sambungnya.

Di lain sisi, Bahlil menyebut 17 ribu hektare lahan di Pulau Rempang akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Pada tahap awal, ia menyebut sudah masuk investasi perusahaan China Xinyi Group senilai Rp175 triliun untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah Tiongkok.

Ia mengatakan pemerintah bakal menyiapkan hunian baru untuk 700 kartu keluarga (KK) terdampak, di mana akan dibangun dalam 6 bulan-7 bulan. Sembari menunggu waktu konstruksi, Bahlil menyebut warga akan diberikan fasilitas uang dan tempat tinggal sementara.

"Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta. Ketiga, uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta," jelas Bahlil.

Ia berjanji pemerintah akan memenuhi hak masyarakat Rempang. Akan tetapi, Bahlil menyebut investasi di Rempang harus tetap jalan demi menggerakkan roda ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

Meski ada penolakan yang berujung konflik, Bahlil mengklaim masyarakat akan rugi jika investasi di Rempang Eco City batal. Ia pun menyinggung soal investor yang tak akan sudi menunggu lama gerak Pemerintah Indonesia.

"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggu terlalu lama, emang dia (investor) mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tandas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Gadis Emas

OIKN Sebut Uji Coba Taksi Terbang di IKN Sebelum 17 Agustus 2024******

Otorita Ibu Kota Nusantara(OIKN) mengungkapkan uji coba taksi terbangdi Ibu Kota Baru dilakukan sebelum HUT RIKe-79 pada 17 Agustus 2024.

"Untuk uji coba taksi terbang dilakukan sebelum HUT RI Ke-79 pada 17 Agustus 2024," ujar Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otoritas IKN Mohammed Ali Berawi, Senin (18/9) seperti dikutip dari Antara.

Ali menambahkan terkait uji coba tersebut OIKN menyiapkan beberapa hal. Salah satunya, landasan taksi terbang seperti helipad dan beberapa hal yang menunjang uji coba taksi terbang tersebut.

Ia menambahkan melalui Intelligent Transport System (ITS), mobil elektrik atau kendaraan otonom membawa penumpang ke helipad taksi terbang. Menurutnya, ini dilakukan hanya menggunakan satu aplikasi.

"IKN menerapkan ITS mulai dari kendaraan otonom, bus listrik dan seterusnya," kata Ali.

Ali menambahkan, moda taksi terbang ini masih dalam taraf pengembangan. Dia berharap sumber daya manusia (SDM) Indonesia bisa menguasai teknologi ini, dan perusahaan nasional yang diajak kerja sama bisa mengembangkan kapasitasnya untuk menguasai teknologi taksi terbang.

"Menurut saya momentum ini hanya ada melalui pembangunan IKN, dan harus dimanfaatkan. Kita berharap ada teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk penciptaan, pengembangan, dan ada peningkatan kapasitas SDM Indonesia. Ini yang saya sebut sebagai nilai tambah," kata Ali.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan menjadi lajang

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

ID FOOD Minta Rp832 M Buat Revitalisasi Pabrik******

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID FOOD meminta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp832 miliar. Modal tambahan ini akan digunakan untuk revitalisasi pabrik gula dan membangun pendingin (cold storage).

"Penyertaan modal negara kepada ID FOOD sebesar Rp832 miliar, esensinya akan berguna untuk ketahanan pangan nasional," kata Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/9).

Frans menjelaskan dua tujuan utama dalam pendirian ID FOOD adalah memperkuat ekosistem pangan nasional dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Pengajuan PMN sebesar Rp832 miliar tersebut akan digunakan untuk membangun cold storagekapasitas 5.000 ton untuk memperpanjang umur simpan cadangan pangan dan daging unggas.

"Dalam Ratas Integrasi BUMN bidang pangan pada 6 Februari 2023, Presiden Joko Widodo meminta BUMN pangan melakukan investasi yang bersifat memperpanjang umur simpan komoditas cadangan pangan seperti cold storage," jelasnya.

Frans menyebut pembangunan cold storagedengan nilai modal kerja sebesar Rp98 miliar dan investasi sebesar Rp103 miliar tersebut bisa bernilai Rp1,48 triliun dengan memperhitungkan dampak efisiensi food loss, dampak ekonomi dan peternak ayam, perluasan tenaga kerja hingga efisiensi biaya sewa.

Selain itu, ID FOOD sebagai produsen gula juga perlu memperkuat sarana produksi gula dengan melakukan revitalisasi pabrik gula di Jawa Timur dengan nilai investasi sebesar Rp406 miliar dan modal kerja Rp225 miliar.

Dalam paparannya, Frans juga mengusulkan tambahan modal sebesar Rp631 miliar untuk melakukan revitalisasi pabrik gula. Ada empat pabrik gula yang bakal direvitalisasi. Empat pabrik tersebut dikelola PG Rajawali I dan PG Candi Baru, yang merupakan anak usaha ID FOOD.

"Saat ini ID FOOD dalam proses perbaikan fundamental bisnis dan restrukturisasi, sehingga ID FOOD punya keterbatasan pendanaan dalam rangka infrastruktur CPP dan mendukung target swasembada gula sesuai Perpres 40 tahun 2023," lanjut dia.

Frans yakin revitalisasi pabrik gula akan membawa dampak sosial ekonomi seperti peningkatan jumlah petani mitra tebu, penambahan areal tebu dan kepastian off taker tebu sebanyak 900 ribu ton dengan estimasi nilai mencapai Rp2,7 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Raja Iblis Abadi

Bahlil Ungkap Alasan Proyek Rempang Dipercepat, Singgung Singapura******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal tetap mempercepat pembangunan Rempang Eco Citydi tengah konflik warga dengan aparat.

Bahlil berjanji negara akan menggunakan cara-cara yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat Pulau Rempang yang kudu direlokasi imbas proyek strategis nasional (PSN) ini.

"Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," katanya di Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari Antara,Senin (18/9).

Menurutnya, gelontoran duit asing itu bakal berdampak positif terhadap capaian pendapatan negara. Bahlil juga mengklaim ada dampak yang akan dirasakan masyarakat setempat berupa melimpahnya lapangan pekerjaan.

"Kalau ini lepas, itu berarti potensi capaian PAD (pendapatan asli daerah) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," Bahlil khawatir.

Di lain sisi, ia menyinggung kompetisi Indonesia dengan Singapura dalam menarik investor. Menurut Bahlil, keduanya tengah berebut takhta sebagai negara tujuan foreign direct investment(FDI) terbesar di ASEAN.

Oleh karena itu, Bahlil menekankan perebutan proyek investasi asing ini butuh kecepatan dan ketepatan, termasuk di Rempang Eco City. Namun, ia menyebut jangan sampai investasi ini menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

"Kami ini berkompetisi, negara tujuan FDI terbesar di ASEAN saat ini diraih Singapura di posisi pertama. Sementara itu, Indonesia dengan luas wilayah lebih besar, justru berada di posisi kedua. Ini kami mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Bahlil.

"Kalau kita terlalu lama, memangnya mereka (investor) mau menunggu kita? Kita butuh mereka, tapi di sisi lain, juga harus menghargai yang di dalam," tutupnya.

Rempang Eco City adalah satu dari sekian banyak PSN era Presiden Joko Widodo. Kawasan di Pulau Rempang ini bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali pada tahun 1993

IHSG Diprediksi Loyo di Akhir Pekan******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi tertekan pada perdagangan Jumat (22/9).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya meyakini IHSG masih akan bergerak datar hingga akhir pekan ini. Menurutnya, salah satu tekanan muncul dari pengaruh data kinerja emiten.

"Peluang tekanan masih terlihat cukup besar di tengah maraknya data kinerja emiten sepanjang kuartal II 2023. Namun, kinerja emiten yang diperkirakan membaik dapat menjadi salah satu sentimen penopang kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ICBP, UNVR, TLKM, BBCA, SMRA, KLBF, TBIG, HMSP, dan PWON.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto sadar ujian akan membayangi gerak indeks di akhir pekan, setelah dua hari lalu menembus level 7.000. Ia meramal IHSG hari ini bergerak di level support6.900 danresistance7.077.

"Level 7.000 kembali memasuki fase pengujian. Menurut saya, pengujian ini bisa berhasil. Namun, agak memakan waktu hingga pekan depan alias akhir September 2023 sebelum penguatan lanjutan," ungkapnya.

IHSG merosot ke posisi 6.991 pada perdagangan Kamis (21/9). Indeks saham melemah 20,21 poin atau minus 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,80 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,33 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]