cara pinjam di tunaiku agar di acc

Yiwu Chunqiu

Edy Rahmayadi soal Jalan Rusak di Sumut: Ada yang Terlalu Banyak Omong******

GubernurSumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi buka suara soal sejumlah kerusakan jalanparah yang terjadi di daerah kekuasaannya.

Eks Pangkostrad itu menyindir sejumlah pihak yang hanya bisa mencemooh masalah proyek infrastruktur di Sumut termasuk soal kerusakan jalan. Meski begitu, Edy mengaku sudah tak ambil pusing.

"Ada orang yang ngomong ke sana ke sini terlalu banyak ngomong. Ada orang ngomong sana sini saya sudah biarkan. Saya tetap berpegang teguh rakyat saya yang banyak membutuhkan, bukan orang yang banyak ngomong yang membutuhkan. Lillahi taala itu saya pertanggungjawabkan," kata Edy Rahmayadi, Senin (22/5).

Ia mengatakan fokus memperbaiki kerusakan infrastruktur dan jalan yang terjadi di daerahnya. Untuk jalan rusak, ia memastikan proyek perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 450 km dengan anggaran Rp2,7 triliun di Sumut akan dituntaskan pada 31 Desember 2023.

"Tidak ada urusan proyek dengan personkarena dia adalah sudah merupakan satu konsep yang bersama sama tanggal 31 Desember 2023 dia harus tuntas selesai," katanya.

Edy menekankan pihaknya tak akan melakukan pembayaran jika pengerjaan proyek tak tuntas. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

"Rugikah provinsi? Tak rugi provinsi bekerja 10 persen, tuntutannya ada 33 persen termin baru provinsi membayar. Provinsi tak akan pernah membayar kalau kerja itu tak sampai. Itulah termin. Apabila nanti tanggal 31 Desember dan mereka tak juga tuntas kerjaan itu ada pinalti 50 hari. Jadi semua ada prosedur ada aturan main," terangnya.

Edy mengaku jalan provinsi di Sumut sepanjang 3.005 km, namun 340 km di antaranya rusak. Lalu 33 ribu km jalan kabupaten /kota di mana 13 ribu km di antaranya rusak.

"Itu satu jalan dari 13 ribu km yang salah satunya didatangi Presiden Jokowi. Kalau kita hitung 13 ribu dari Rp5 miliar 1 km, berarti sudah Rp5,5 triliun," urainya.

Edy menambahkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk membantu perbaikan infrastruktur jalan di Sumut.

"Presiden Jokowi membantu Rp 800 miliar, tuntutannya kabupaten yang benar benar rusak bukan yang hanya sekedar rusak," paparnya.

Sedangkan perbaikan jalan kabupaten/kota di Sumut yang rusak membutuhkan total anggaran paling tidak Rp5,5 triliun. Di sisi lain, Provinsi Sumut hanya memiliki anggaran Rp300 miliar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Total rusak untuk dilalui masyarakat adalah minimal Rp5,5 triliun itu jalan kabupaten. Jalan provinsi 3005,6 km. Ada 890 Km jalan yang begitu yang perlu kita perhatikan. Uang kita provinsi hanya Rp300-400 miliar per tahun. Ini sudah dikawal. Untuk itu kita butuh hanya sampai ke 69 ke 75 persen dari jalan 3000 an tadi itu. Untuk itu kita butuh uang. Sudah banyak yang kita lakukan, tetapi tak bisa dan rakyat Sumut butuh infrastruktur itu," ungkapnya.

Edy juga mengajak masyarakat untuk bersama sama mengawal pengerjaan proyek infrastruktur di Sumut.

"Untuk itu kita bersama sama mengawal, khusus wartawan ini berikan yang objektif kepada masyarakat, berikan motivasi, berikan doa yang terbaik untuk kesejahteraan," bebernya.

Pemda Sumut menggelontorkan anggaran sebesar Rp2,7 triliun untuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 450 km di wilayah mereka. Proyek tersebut dimulai 2022 dan ditargetkan sudah rampung pada akhir 2023.

Pembangunan tersebut dilakukan melalui skema pendanaan multiyears atau tahun jamak serta dengan metode rancang dan bangun (design-build). Dengan menggunakan skema dan metode tersebut, pembangunan diklaim bisa lebih cepat selesai.

Namun begitu, proyek infrastruktur tersebut mendapat banyak sorotan dari publik. Sebab pengerjaannya dinilai asal asalan dan banyak yang belum dikerjakan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mengecek infrastruktur jalan di Desa Sialang Taji, Kecamatan Waluh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara pada Rabu (17/5) karena mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Sumut.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi mengatakan jalan rusak di Sumatera Utara (Sumut) akan diperbaiki mulai Juli 2023 mendatang. Bahkan Pemerintah Pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp800 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Sumut. 

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

IHSG Diperkirakan Bergerak Terkonsolidasi Pagi Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi terkonsolidasi pada pembukaan perdagangan Jumat (19/5).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan meskipun capital inflow secara year to datemenunjukkan minat investor asing masih cukup tinggi terhadap pasar modal Indonesia, namun masih minim sentimen.

"Perkembangan pergerakan IHSG hingga saat ini masih terlihat belum beranjak dari rentang konsolidasi wajar," ujarnya dalam riset harian.

Hari ini, William memperkirakan IHSG bakal bergerak di rentang 6.636-6.789. Di mana beberapa saham yang bisa dikoleksi adalah BBCA, BMRI, JSMR, ASII, ASRI, EXCL, SMGR, dan AKRA.

Sedangkan, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan jika dilihat secara teknikal indeks saham kembali menunjukkan momentum bearish atau tren pelemahan di akhir pekan ini.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," kata Ivan.

Ivan memproyeksi IHSG bakal bergerak di rentang support 6.590, 6.542 dan 6.509. Sementara untuk level resistennya di 6.760, 6.825 dan 6.852.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.663 pada Rabu (17 /5). Indeks saham melemah 13 poin atau turun 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,61 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,93 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 201 saham menguat, 331 saham terkoreksi, dan 210 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Kaisar Wu Nian

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

Kunjungan Wisman ke Bali Capai 1,4 Juta di Kuartal Pertama 2023******

DinasPariwisata Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Balipada kuartal pertama 2023 mencapai 1,4 juta orang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali optimis target kunjunganwismansebesar 4,5 juta pada 2023 bakal tercapai.

"Kalau kunjungan mancanegara tahun ini sudah 1,4 juta dari Januari sampai akhir April 2023. Ini kan low season dan target 4,5 juta, (optimis) bisa kami capai," kata Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayu di Gedung DPRD Bali, Jumat (19/5).

Ia menyebut rata-rata lama tinggal atau length of stay turis asing di Bali selama 7 hari. Durasi ini lebih pendek dibandingkan pada 1990 di mana wisman bisa tinggal di Pulau Dewata hingga 21 hari.

Adapun negara asal wisman terbanyak antara lain Australia, disusul India, lalu Singapura. 

Saat ini, rata-rata kunjungan wisman per hari menyentuh angka 12.361 untuk Maret 2023. Bila dibandingkan sebelum pandemi, rata-rata kunjungan wisman sekitar 15 ribu per hari.

"Sebelum pandemi covid-19, itu 15 ribuan per hari. Karena itu, ada 6,3 juta wisman selama tahun 2019," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem seni bela diri yang tiada taranya

Disney Lanjutkan Gelombang Ketiga PHK, 2.500 Karyawan Dirumahkan******

Disneyresmi memulai gelombang ketiga pemutusan hubungan kerja (PHK)karyawannya, di mana lebih dari 2.500 pekerja terdampak.

Belum diketahui pasti divisi mana saja yang terdampak PHK massal ini. Namun, disinyalir PHK ini adalah yang terakhir dilakukan CEO Disney Bob Iger.

"Lebih dari 2.500 staf diperkirakan akan kehilangan pekerjaan mereka di gelombang PHK terbaru. Belum diketahui divisi mana yang akan terdampak PHK tersebut," kata sumber yang mengetahui informasi PHK tersebut, dikutip dariCNN, Selasa (23/5).

Dua gelombang PHK pertama Disney terjadi pada Maret dan April tahun ini. Ada sekitar 4.000 pekerja yang harus gigit jari, termasuk di divisi ESPN, hiburan, Disney Park, hingga divisi pengalaman dan produk.

Iger menegaskan gelombang PHK ini dilakukan demi menghemat pengeluaran sebesar US,5 miliar atau setara Rp81,67 miliar (asumsi kurs Rp14.850 per dolar AS). Statistik menunjukkan 30 persen dari target tersebut dicapai dari PHK massal, sedangkan 50 persen dari operasi pemasaran, dan 20 persen lainnya ditempuh dengan jalan penurunan pengeluaran untuk teknologi hingga biaya pengadaan perusahaan.

Per 1 Oktober 2022, Disney memiliki 220 ribu karyawan yang tersebar di berbagai divisi. PHK terbaru 4.000 karyawan ditambah lebih dari 2.500 lainnya pekan ini bakal mendekati target awal perusahaan sebesar 7.000 karyawan yang di-PHK alias 3 persen dari seluruh tenaga kerja global.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]