jam gacor aztec gems hari ini

Setan Langit Bersayap Hitam

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

Jawa Timur Ingin Bangun MRT dengan Dukungan APBN******

Pemerintah Provinsi Jawa Timurberkeinginan untuk membangunMRT di Surabaya.

Namun, demi mewujudkan keinginan itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut pemerintahannya butuh dukungan dari pemerintah pusat atau APBN supaya proyek itu bisa terbangun.

Pasalnya, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan MRT cukup besar.

Emil mengatakan campur tangan pembangunan MRT dalam bentuk dukungan APBN sebelumnya pernah dilakukan di Jakarta. 

"Itu kalau melihat ke Jakarta (MRT Jakarta), tidak mungkin itu penuh swasta, harus ada peran serta darigovernment," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

"Corenya ini memang tidak bisa tanpa pusat. Jadi memang ranahnya ini harus ke pusat," imbuhnya.

Meski belum ada kejelasan sumber pendanaan. Namun, Jatim terus melakukan persiapan seperti administrasi untuk pembangunan MRT ini.

"Persiapan terus kita lakukan. Kalau nggak disiapkan dari sekarang , ditunda-tunda ya tidak akan pernah jadi," paparnya.

Sementara, untuk besaran anggaran yang dibutuhkan dari pemerintah untuk membangun MRT Surabaya, Emil mengungkapkan masih dalam pembahasan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"(Perkiraan pembiayaan) Tunggu pertemuan saya berikutnya dengan Bappenas," kata Emil.

Sama seperti pembangunan MRT Jakarta, MRT Surabaya juga akan melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA). Saat ini, perusahaan Negeri Sakura tersebut tengah melakukan studi atau kajian untuk proyek ini.

[Gambas:Video CNN]

"Kebetulan yang mengembangkan di Jakarta itu JICA, mereka juga melakukan kajian yang sama di Surabaya. Kata kuncinya ada potensi kelayakannya," jelasnya.

Namun, ia mengakui proses pembangunan moda transportasi canggih seperti MRT memang membutuhkan waktu. Karena itu, persiapan sebelum pembangunan juga harus dikoordinasikan dengan baik agar tak menjadi proyek mangkrak.

"Kita memang sudah mulai merintis nih proyek, tapi kan tidak bisa selesai jangka pendek. Nah, ini terus berprogres dan untuk detail nya nanti kita sampaikan," pungkasnya.

Tuan Tianqi

Daftar Sanksi Bagi Penumpang Kereta Kebablasan, Berlaku Kamis Besok******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAIakan mengenakan sanksi bagi penumpang yang dengan sengaja turun melebihi relasi dari yang tertera di tiketnya mulai Kamis (3/8) besok.

VP Public Relations KAI Joni Martinus menegaskan penumpang kereta api wajib turun di stasiun tujuan sesuai dengan yang tertera di tiket.

"Aturan ini KAI terapkan demi kenyamanan bersama dalam tertib menggunakan transportasi kereta api, sekaligus sebagai bagian upaya dalam pencegahan pelanggaran atas penumpang yang melebihi relasi yang mengganggu kelancaran perjalanan KA," ujar Joni melalui keterangan resmi, Selasa (1/8).

"Pengecekan tersebut dilakukan oleh kondektur melalui aplikasi Check Seat Passenger, sehingga dapat mengetahui identitas penumpang, tempat duduk, dan relasi tiket yang dibeli," terang Joni.

Ia merinci sanksi tersebut berupa denda hingga larangan naik kereta api.

Apabila kondektur mendapati penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi, maka kondektur menyampaikan kepada penumpang yang bersangkutan bahwa secara aturan dikenakan sanksi berupa denda yang harus dibayar menggunakan uang tunai di kereta saat itu juga.

Besaran dendanya yaitu dua kali dari harga tiket parsial subkelas terendah sesuai dengan kelas pelayanan yang dimiliki penumpang dari stasiun tujuan yang tertera pada tiketnya sampai dengan stasiun tempat penumpang diturunkan.

Penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi dan tidak dapat membayar di atas kereta api, maka ia tetap diturunkan pada stasiun kesempatan pertama, serta akan dijemput oleh petugas stasiun.

Selanjutnya, petugas di stasiun akan mengantar penumpang tersebut ke loket untuk dilakukan pembayaran denda. KAI masih memberi waktu 1x24 jam sejak jadwal kedatangan KA tempat penumpang diturunkan untuk pembayaran denda.

Apabila dalam kurun 1x24 jam penumpang tersebut tidak membayarkan dendanya, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan naik kereta api selama 90 hari kalender.

Sementara bagi penumpang yang tercatat lebih dari tiga kali melakukan pelanggaran atas tindakan melebihi relasi dari yang tertera di tiket, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan naik kereta api selama 180 hari kalender.

[Gambas:Video CNN]

Novel Mo Ji Jiu Yao

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

Bagaimana menghadapi transformasi

Vietnam Tak Mau Ikuti India Larang dan Perketat Ekspor Beras******

Vietnammemastikan tidak akan mengikuti langkah Indiamenyetop ataupun memperketat ekspor berasdalam waktu dekat.

Kepastian mereka sampaikan demi meredam kekhawatiran dunia akan pasokan beras global setelah India memberlakukan larangan ekspor beras.

"Saat ini, perusahaan Vietnam masih mengekspor beras secara normal," kata Ketua Asosiasi Pangan Vietnam Nguyen Ngoc Nam dikutip dari Reuters, Selasa (1/8).

India memang menyatakan mulai stop ekspor beras mulai akhir bulan lalu. Tujuannya untuk memastikan stok pangan di negaranya aman.

Hal ini tentu menimbulkan banyak kekhawatiran. Pasalnya India adalah salah satu eksportir beras terbesar di dunia dengan porsi 40 persen.

Nam mengatakan sejak larangan ekspor India tersebut, harga beras Vietnam memang melonjak. Maklum, negaranya adalah eksportir terbesar ketiga di dunia setelah India dan Thailand.

Harga beras pecah Vietnam naik 5 persen dari US5-US5 sebelum kebijakan India menjadi US0-US5 per metrik ton pada Senin (31/7). Ini adalah harga tertinggi sejak 2011.

Berkat kebijakan India, pengiriman beras dari Vietnam dalam tujuh bulan pertama tahun ini diperkirakan naik sekitar 18,7 persen dari tahun sebelumnya menjadi 4,84 juta ton.

Ini akan sejalan dengan pendapatan dari ekspor beras pada periode tersebut naik 29,6 persen menjadi US,58 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Wan Zhen'er

Aset Jaminan Utang BUMN Istaka Karya Dilelang Demi Bayar Utang Vendor******

Menteri BUMNErick Thohir bakal lelang aset jaminan utangmilik PT Istaka Karya (Persero) melalui Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) demi membayar para vendor yang berasal dari beragam UMKM.

Keputusan itu diambil karena masalah dengan para vendor itu belum terselesaikan sejak 2013. Istaka Karya sendiri telah diputuskan pailit oleh pengadilan pada 2022 lalu.

Rencananya pada 4 Agustus mendatang, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kurator, dan kreditur akan mengumumkan penyelesaian utang ke vendor UMKM dan kreditur lainnya, termasuk progres pelelangan aset milik Istaka Karya.

Ia pun menuturkan Kementerian BUMN akan menuntaskan masalah Istaka Karya. Erick janji akan bekerja keras agar persoalan yang ditinggalkan Istaka Karya dan menimpa para UMKM serta vendor-vendor pembangunan infrastruktur diselesaikan melalui proses Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Istaka Karya punya catatan menggarap berbagai proyek infrastruktur yang melibatkan banyak UMKM dan vendor-vendor pembangunan. Salah satunya, Proyek Jalan Tol Ir Sedyatmo pada 2007-2008.

Proyek itu belum dibayar Istaka Karya sejak 2011. Perusahaan ini pernah dikenakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan dinyatakan homologasi sehingga utang-utang Istaka Karya dikonversi menjadi saham pada 2013.

Namun pada 2022, Istaka Karya diputuskan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Istaka Karya resmi dibubarkan pada Maret 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2023.

Meski demikian, Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN-PPA terus membantu mencarikan solusi terbaik.

[Gambas:Video CNN]