pandaslot88

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

Jokowi Bakal Impor Beras Meski Panen Raya Tiba: Kita Butuh, Stok Tipis******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia masih akan mengimpor berasmeski Februari ini sudah mulai masuk panen raya. Menurutnya, stok Bulog tipis dan tidak memenuhi kebutuhan beras nasional.

"Secara nasional kita butuh, karena stoknya dari Bulog tipis. Stoknya minimal 1,2 juta ton, kemarin pada level 600 (ribu) ton, jadi mau tidak mau harus (impor)," kata Jokowi saat mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/2).

Jokowi menyebut beras impor juga akan disalurkan ke provinsi yang menjadi penghasil beras nasional. Jika tidak, ia khawatir harga beras akan melambung.

Sejatinya, Jokowi mengatakan Februari ini dan Maret mendatang Indonesia akan mengalami panen padi nasional. Stok beras diproyeksikan melimpah hingga 1,9 juta ton di masa panen raya tersebut.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo juga telah melapor ke Presiden Jokowi bahwa panen raya sudah berlangsung di semua daerah. Mentan Syahrul mengklaim produktivitas beras tidak meleset dari analisis pemerintah.

Syahrul merinci total lahan pertanian yang sudah panen pada Februari ini mencapai 1 juta hektare. Ia mengatakan jumlah panen itu akan meningkat pada puncaknya, yakni Maret hingga April 2023. Menurut Syahrul, produksi beras pada puncak panen setidaknya mencapai 5,9 juta ton.

"Rata-rata 5,9 (juta ton) dari data yang ada ya, yang selama ini kami jadikan rujukan. Walaupun dengan berbagai varietas yang kami pakai sekarang sudah lebih dari itu. Tetapi kami pakai yang terendah 5,9 (juta ton) data BPS," ujar Syahrul usai menghadap Jokowi di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (17/2), dikutip dari Antara.

Sementara itu, saat Jokowi mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo Surabaya, ia menyebut ketersediaan masih aman dan harganya stabil.

Lihat Juga : Mentan Lapor Jokowi 1 Juta Ha Lahan Padi Mulai Panen Raya Februari Ini

Terlepas dari itu, Jokowi sebenarnya sempat jengkel melihat kondisi pangan Indonesia yang banyak impor. Hal itu ia sampaikan di awal masa jabatannya pada 2014 lalu.

"Saya terus terang sangat geregetan. Negara yang sangat kaya, sangat luas sawahnya, tapi masih impor," kata dia saat memberi penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Subang, Desember 2014 silam.

Legenda Pembunuh Setan

Kementerian PUPR Cium 'Ketamakan' Pengembang di Kasus Meikarta******

Kementerian PUPR mengendus 'ketamakan' pengembang dalam kasus mangkraknya pembangunan Meikarta. Hal ini lantaran pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menilai kasus mangkrak tersebut disebabkan oleh pengembang yang menawarkan hunian tanpa perhitungan matang terkait pembiayaan.

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Di sisi lain, Iwan juga menyayangkan tindakan konsumen yang tidak teliti sebelum membeli hunian. Dalam hal ini, konsumen tergiur dengan harga yang penawaran yang lebih murah sehingga ada beberapa hal yang luput, misalnya legalitas tanah yang belum jelas.

Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama,pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Kedua,mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni polda atau kejaksaan negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat,Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.

Kelima,PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Keenam,Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Teten Masduki dan OJK Digugat Rp7,4 M Gegara Koperasi Simpan Pinjam******

Sejumlah pihak menggugat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senilai Rp7,4 miliar terkait masalah koperasi simpan pinjam.

Gugatan diajukan oleh Mimy Mariana Yaslim, Lucie Shirley Assa, dan Yanthi Dahlia Hoesin. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 17 Februari 2022 dengan nomor perkara 109/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Para penggugat mengutus Yeremia Bobby Kailimang sebagai kuasa hukum. Selain Teten dan OJK, para penggugat juga menggugat Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.

Gugatan yang diajukan yakni menyatakan pembiaran yang dilakukan Teten dan OJK sebagai instansi yang melakukan pengawasan dengan tidak menjalankan kewajiban pengawasan, sehingga tidak melakukan upaya pencegahan dan penanganan atas perbuatan Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dan Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama.

Para penggugat mengklaim pembiaran itu mengakibatkan mereka mengalami kerugian materil berupa dana simpanan berjangka yang belum diterima berdasarkan kepemilikan Sertifikat Simpanan Berjangka I, Sertifikat Simpanan Berjangka II, dan Sertifikat Simpanan Berjangka III.

"Lalu, Sertifikat Simpanan Berjangka IV dan Sertifikat Simpanan Berjangka V yang telah jatuh tempo sebesar Rp7.449.800.000," demikian bunyi petitum gugatan tersebut seperti dikutip pada Senin (20/2).

Selain itu, para penggugat juga mengklaim kerugian lainnya adalah dari bunga imbal jasa yang belum diterima yang merupakan kerugian materiil para penggugat sebesar Rp 205.312.499.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi selaku utusan dari Teten dan Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait gugatan ini. Namun, yang bersangkutan belum memberikan respons.

KSP Pracico Inti Sejahtera dan KSPPS Pracico Inti Utama sendiri merupakan dua dari delapan koperasi simpan pinjam yang disebut Teten merugikan negara senilai Rp26 triliun.

Enam koperasi lainnya yakni KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali modern setiap hari

IHSG Diprediksi dalam Rentang Sideways, Potensi Koreksi Masih Ada******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak di rentang sideways pada perdagangan Rabu (22/2).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat IHSG masih bakal dibayangi oleh potensi koreksi yang wajar di tengah fluktuasi harga komoditas serta nilai tukar rupiah.

Meski demikian, peluang kenaikan dalam jangka pendek hingga panjang masih terbuka cukup lebar jika melihat kondisi fundamental perekonomian yang masih cukup kuat dari data-data perekonomian yang dirilis.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 6.852 dan resistance 6.988. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham yang layak untuk dikoleksi, yakni GGRM, BBCA, SMGR, TLKM, BSDE, ASII, HMSP dan AKRA.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG akan kembali ke zona merah. Sebab, untuk pertama kalinya sejak tren pembalikan pada 9 Februari lalu, IHSG ditutup di bawah garis SMA-20.

"Dengan demikian, hal ini dapat memicu penurunan lebih lanjut untuk menguji kembali support di level 6807 dan IHSG cenderung akan melanjutkan pembentukan wave b," ujar Ivan.

Ivan memperkirakan untuk besok level support IHSG berada di 6.858, 6.807 dan 6.760. Sementara level resistennya di 6.968, 7.000 dan 7.064. "Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish," imbuhnya.

Untuk hari ini, Ivan merekomendasikan beberapa saham pilihan yakni ANTM (buy on weakness), ASII (accumulative buy), BBNI (accumulative buy), ESSA (accumulative buy), MDKA (trading buy).

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]