pinjam uang di shopee

Semua langit dan dunia

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Saya sangat baik

KAI Mulai Jual Tiket 24 Kereta Tambahan Lebaran, Ini Daftarnya******

PT KAI(Persero) telah membuka pemesanantiket kereta api tambahanuntuk perjalananmudik Lebarantahap pertama. Tiket-tiket ini sudah bisa dipesan mulai Rabu (6/3).

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan untuk tahap pertama ini setidaknya ada 24 KA tambahan sudah disiapkan. KA tambahan itu tersedia untuk perjalanan relasi favorit seperti Jakarta-Solo pp, Jakarta-Surabaya pp, Jakarta-Cirebon pp, Purwokerto-Malang pp, dan lainnya.

"KAI menambah beberapa perjalanan di berbagai rute dan kelas untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat menggunakan kereta api pada momen Lebaran," kata Joni dalam keterangan resminya, Selasa (6/3) seperti dikutip dari detikfinance.com.

Di luar itu, berdasarkan pantauan data KAI pada Rabu (6/3) pukul 16.30, jumlah tiket KA Jarak Jauh/Menengah yang terjual untuk periode H-10 (31 Maret) sampai dengan H+9 (20 April) sudah mencapai 1.022.070 tiket atau 42 persen dari total tiket yang tersedia (sebanyak 2.459.846 tiket untuk periode tersebut).

Jumlah tiket yang terjual ini diperkirakan bakal terus meningkat karena penjualan masih berlangsung. Karena itu ke depannya KAI juga berencana akan membuka KA Tambahan Lebaran lainnya secara bertahap.

Untuk informasi lebih lanjut terkait KA Tambahan dan penjualan tiket pada masa Angkutan Lebaran, masyarakat dapat menghubungi Customer Service di stasiun serta Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.

"KAI berkomitmen melayani pelanggan sebaik mungkin pada masa Angkutan Lebaran melalui perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan nyaman," pungkasnya.

Berikut jadwal perjalanan KA Tambahan Lebaran tahap pertama:

1. KA 29F Argo Cheribon relasi Cirebon-Gambir untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

2. KA 30F Argo Cheribon relasi Gambir-Cirebon untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

3. KA 153F Malioboro Ekspres relasi Malang-Purwokerto untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

4. KA 154F Malioboro Ekspres relasi Purwokerto-Malang untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

5. KA 102F Sancaka relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 30 April 2024.

6. KA 101F Sancaka relasi Surabaya Gubeng-Yogyakarta untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 30 April 2024.

7. KA 199F Kaligung relasi Semarang Poncol-Cirebon Prujakan untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 30 April 2024.

8. KA 200F Kaligung relasi Cirebon Prujakan-Semarang Poncol untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 30 April 2024

9. KA 7001A Taksaka Tambahan relasi Yogyakarta-Gambir untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

10. KA 7002A Taksaka Tambahan relasi Gambir-Yogyakarta untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

11. KA 7003A Taksaka Tambahan relasi Yogyakarta-Gambir untuk keberangkatan pada 30 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

12. KA 7004A Taksaka Tambahan Gambir-Yogyakarta untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

13. KA 7008A Sembrani Tambahan relasi Gambir-Surabaya Pasarturi untuk keberangkatan pada 30 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

14. KA 7009A Sembrani Tambahan relasi Surabaya Pasarturi-Gambir untuk keberangkatan pada 30 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

15. KA 7007A Sembrani Tambahan relasi Surabaya Pasarturi-Gambir untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

16. KA 7010A Sembrani Tambahan relasi Gambir-Surabaya Pasarturi untuk keberangkatan pada 31 Maret 2024 s.d 21 April 2024.

17. KA 187F Mutiara Timur relasi Surabaya Pasarturi-Ketapang untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

18. KA 188F Mutiara Timur relasi Ketapang-Surabaya Pasarturi untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

19. KA 7015 Manahan Tambahan relasi Solo Balapan-Gambir untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

20. KA 7016 Manahan Tambahan relasi Gambir-Solo Balapan untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

21. KA 79F Manahan relasi Solo Balapan-Gambir untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

22. KA 82F Manahan relasi Gambir-Solo Balapan untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

23. KA 80F Manahan relasi Gambir-Solo Balapan untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

24. KA 81F Manahan relasi Solo Balapan-Gambir untuk keberangkatan pada 1 s.d 21 April 2024.

[Gambas:Video CNN]

Baca buku sejarah untuk mendominasi zaman kuno

Bun, Sepeda Anak di Transmart Full Day Sale Cuma Rp300 Ribuan******

Sepeda anak di Transmart Full Day Sale lagi didiskon nih, Bun, khusus periode Full Day Sale yang berlangsung hari ini, Sabtu (24/2).

Beragam jenis sepeda anak didiskon up to 30% dengan harga mulai Rp300 ribuan aja! Murah banget, kan?

Lihat Juga : Cuma di Transmart, Aneka Produk Fresh Diskon 20% Tiap Hari

Selain sepeda anak, sepeda listrik juga didiskon gede-gedan. Sepeda listrik Exotic E-Bike Fastron dari harga normal Rp4.900.000, diskon jadi Rp3.696.000 per unit, berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.204.000.

Sementara sepeda listrik Exotic E-Bike Fastron khusus luar Pulau Jawa dari harga normal Rp5.200.000, diskon jadi Rp3.976.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.224.000.

Seluruh harga diskon tersebut berlaku buat transaksi pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Diskon seharian ini berlangsung dari mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini! Segera beli sepeda impian si kecil di Transmart hari ini juga ya.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Pria sebelah suka menggoda orang

Daging Rendang Diskon 20% di Transmart, Borong buat Stok Bulan Puasa******

Mau stok daging yang banyak buat santapan di bulan puasa? Belinya di Transmart aja karena lagi ada diskon gede-gedean selama periode Full Day Sale.

Harga daging sapi rendang di Transmart didiskon 20 persen, pastinya harga lebih murah dan kualitasnya segar.

Lihat Juga : Cuma di Transmart, Aneka Produk Fresh Diskon 20% Tiap Hari

Satu lagi yang diskon yaitu aneka bakso seafood dari harga normal Rp8.450 jadi Rp6.760 per gram. Semua harga diskon produk segar ini hanya berlaku di Transmart Jabodetabek.

Semua harga diskon produk segar tersebut bisa Anda dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Masih belum memiliki salah satu banknya? Yuk, segera unduh Allo Bank melalui ponsel masing-masing, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa klaim diskon saat belanja.

Atau bisa mengajukan pembukaan kartu kredit instan Bank Mega atau Bank Mega Syariah di setiap gerai Transmart.

Periode Transmart Full Day Sale hanya digelar dua hari, sejak Sabtu (24/2) sampai Minggu (25/2) dan diskonnya berlaku mulai toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.