asiabet118 808Jutaan kata 407584Orang-orang telah membaca serialisasi
《cara pasang no togel di hp》
LPEM FEB UI: Inflasi terkendali akibat penurunan kenaikan harga pangan******
“Perlambatan inflasi pada Januari 2024 didorong oleh penurunan kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau (5,87 persen y-o-y) pada Januari 2024 dibandingkan pada Desember 2023 (6,18 persen y-o-y),” ujar Kelompok Kajian Kebijakan Makroekonomi, Keuangan, dan Ekonomi Politik LPEM FEB UI.
Berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Rabu, rata-rata harga eceran beras di pasar tradisional meningkat sebesar 15,82 persen y-o-ypada Januari 2024, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 16,64 perseny-o-y.
Kenaikan tersebut berkontribusi sebesar 0,57 poin persentase terhadap inflasi pada Januari 2024.
Kelompok kajian tersebut menilai bahwa peningkatan harga beras masih dipengaruhi oleh El-Nino. Untuk mengatasi dampak fenomena tersebut, pemerintah pun telah memperpanjang program bantuan pangan hingga Juni 2024.
Selain beras, kenaikan harga bawang putih dan tomat juga mendorong peningkatan inflasi komponen harga yang fluktuatif.
Sementara itu, menurut kelompok kajian LPEM FEB UI tersebut, tingkat inflasi dalam beberapa bulan mendatang akan dipengaruhi oleh peningkatan pengeluaran selama periode libur panjang di bulan Februari 2024 serta harga pangan menjelang Ramadhan akibat naiknya permintaan masyarakat.
Kenaikan permintaan juga diproyeksikan akan terjadi pada kelompok pengeluaran untuk pakaian dan mobilitas masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan lebih krusial dalam mengendalikan inflasi, terutama tekanan dari komoditas pangan, mengingat komoditas pangan saat ini memiliki porsi yang lebih besar dari total konsumsi pada SBH (Survei Biaya Hidup),” kata kelompok kajian tersebut.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu******
Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat adat yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.
"Sebagai contoh, tercatat sekitar600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki kartu identitas tidak setinggi masyarakat di perkotaan.
Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mendorong pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat adat tersebut.
"Karena suatu saat mereka (masyarakat adat) pasti membutuhkan hak untuk layanan kesehatan, pendidikan, perbankan pasti mereka butuh. Nah, negara harus mendorong itu (pembuatan KTP elektronik) kepada mereka," kata dia.
Baca juga: Komnas HAM pantau Pemilu di Lapas IIA Sidoarjo
Pramono berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pembuatan KTP elektronik sehingga masyarakat adat dapat mengikuti pemilu selanjutnya.
Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.
Baca juga: Komnas HAM imbau penyelenggara pemilu utamakan integritas
Baca juga: Komnas HAM imbau warga gunakan hak pilihnya secara kritis
Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
AHY lebih tertarik rekonsiliasi bangsa ketimbang hak angket******
"Saya justru lebih tertarik pasca-Pemilu 2024 setelah kita mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus kita tunjukkan secara genuine," ujar AHY di Jakarta, Sabtu.
AHY mengemukakan hal itu saat menjawab pandangannya soal wacana penggunaan hak angket oleh segelintir partai politik di DPR RI.
Jawaban itu disampaikan AHY saat dijumpai usai bertemu Wakil Presiden Ma’ruf Amin di kediaman resmi Wapres, Jakarta, Sabtu petang, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
AHY memandang tidak ada urgensi untuk penggunaan hak angket saat ini. Bukan hanya karena Demokrat menjadi bagian dari pemerintahan saat ini, melainkan dia melihat bahwa penghitungan suara pemilu meskipun saat ini masih berlangsung, harus dihormati.
Namun, secara rasional hasil hitung perolehan suara sementara pasangan Prabowo subianto-Gibran Rakabuming Raka menurutnya juga unggul jauh dibandingkan dua pasangan lain.
"Walaupun sekali lagi lagi kita menghormati penghitungan masih berlangsung. Bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU. Bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan pilpres ini sudah menempatkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar," kata dia.
AHY tidak melihat ada sesuatu yang aneh dalam perolehan suara itu karena jarak keunggulannya jauh.
Meskipun demikian, dia sebagai seorang demokrat menyatakan menghormati partai dan tokoh mana pun di negeri ini yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya.
"Kami dari Demokrat secara tegas menyatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu (hak angket). Kami ingin Indonesia tidak terlalu dalam terjebak pasca-Pemilu 2024, dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa," katanya.
Ia juga menekankan 8 bulan sisa masa kerja kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin justru menjadi masa yang penting bagi transisi kepemimpinan nasional. Hal ini harus dikawal dengan baik.
Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR
Baca juga: AHY: Pertemuan Prabowo-SBY di Cikeas dapat menjadi model
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label:hoki4d slot、info slot gacor sekarang、cara pinjam uang di bri tanpa jaminan
Terkait:main slot tergacor、rtp sihoki、olb88、bro138 demo、merdeka99、akun baru slot gacor、slot asia gacor、antirungkad、di lazada bisa nyicil、game slot online mudah menang
bab terbaru:gapslot(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024
《cara pasang no togel di hp》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs puri slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara pasang no togel di hp》bab terbaru。