venesia88

Berubah menjadi loli dan mainkan game

service 4d slot

Gus Yahya sebut belum ada capres yang berencana sowan ke PBNU******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya mengatakan belum ada calon presiden dan wakil presiden yang menyampaikan rencana sowan ke PBNU. "Mengenai (rencana sowan) kandidat-kandidat, enggak ada. Belum ada yang menyatakan, ya saya kira entah perlu entah tidak. Ya mungkin tidak harus juga," kata Gus Yahya menanggapi pertanyaan wartawan mengenai ada atau tidaknya calon presiden dan wakil presiden yang berencana sowan kepada PBNU di Jakarta, Jumat.

Baca juga: PBNU yakini hasil pemilu bisa diterima dengan baik oleh semua pihak Meskipun belum diketahui para calon presiden dan wakil presiden akan mengunjungi PBNU atau tidak, Gus Yahya menyampaikan mendoakan mereka semua, terutama yang terpilih memenangi Pilpres 2024, bisa mendapatkan berkah dan kebaikan serta membagikannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan Pemilu 2024 yang mencakup pilpres dan pileg itu, sebelumnya Gus Yahya mengatakan bahwa PBNU meyakini hasil Pemilu 2024 dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Selain itu, katanya, PBNU meyakini segala masalah yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024, seperti dugaan kecurangan dapat diselesaikan dengan baik oleh para pihak terkait merujuk pada ketentuan ataupun proses hukum yang berlaku. "Kami melakukan rapat dan mendengarkan berbagai macam informasi, tapi kami tidak melihat potensi masalah yang berarti. Semuanya insya Allah bisa diselesaikan dengan baik," kata dia. Gus Yahya menambahkan segenap pihak sudah sepatutnya bersyukur atas pelaksanaan Pemilu 2024 yang baik, lancar, dan damai. "Pokoknya, yang penting bersyukur ini sudah berjalan dengan baik, selama ini semuanya lancar damai," kata dia.

Baca juga: PBNU apresiasi Pemilu 2024 berjalan baik

Baca juga: PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024 Pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. Sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Masakan dari dunia lain

voucher klik indomaret 2022

Perolehan suara sementara Caleg Komeng terbanyak, tembus 700 ribu******

Jakarta (ANTARA) - Calon Legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat Alfiansyah Bustami Komeng atau yang karib disapa Komeng berhasil meraih 700.966 suara, dan masih akan terus bertambah.
 

Jumlah tersebut tercatat di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setidaknya hingga Jumat pukul 10.19 WIB, dengan total penghitungan suara yang baru mencapai 39,49 persen, terkumpul melalui 55.471 dari total 140.457 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia.
 

Sejauh ini, Komeng memimpin dengan total kue perolehan suara 10,04 persen, mengalahkan 54 Caleg dapil Provinsi Jawa Barat lainnya.

Baca juga: Kemarin Raffi Ahmad suarakan pemilu damai, foto nyeleneh Komeng viral

Baca juga: Komeng ungkap kisah di balik foto "nyaleg" yang viral
 

Suara terbanyak diraih Komedian kelahiran 25 Agustus 1970 itu dari Bogor, yang mencapai 124.999 suara, disusul Sukabumi 49.552 suara, dan Kota Bandung 42.118 suara.

Dengan jumlah pemilih yang tembus 700 ribu lebih, Anggota Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PASKI) itu pun masih memimpin jauh dari Caleg lainnya.
 

Perolehan suara peringkat kedua hingga
 saat ini diisi oleh seorang Pengusaha asal Bandung Aanya Rina Casmayanti dengan 312.256 suara (kue 4,47 persen), disusul mantan pemain sinetron Jihan Fahira 279.955 (kue 4,01 persen).
 

Perlu dicatat, jumlah ini masih akan terus berubah seiring dengan perhitungan suara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang hingga kini masih terus berlanjut dan belum mencapai final.
 

Sebelumnya, Komeng sempat membagikan komentarnya kepada ANTARA, mengungkap cerita di balik foto profil surat suaranya yang viral di media sosial, juga soal visi misinya sebagai Caleg.
 

“Soal foto waktu itu KPU minta foto buat kertas suara, KPU sih menyarankan pakai pakaian ciri khas masing-masing atau pakaian adat katanya, tapi saya kasih foto yang itu, orang KPU nya ketawa,” kata dia, belum lama.
 

Tidak hanya pose fotonya yang unik dan jenaka, masyarakat juga terkejut saat melihat penampilannya di surat suara. Pasalnya, mantan pembawa acara “Spontan” tersebut tak pernah nampak berkampanye baik secara langsung maupun melalui baliho.

Baca juga: PN Cibinong: Hakim kabulkan komedian Komeng berganti nama

Baca juga: Komeng daftar bakal calon DPD ke KPU Jabar
 

Soal visi dan misi, Komeng mengaku serius dalam mencalonkan diri sebagai DPD. Salah satu misinya adalah mewujudkan aspirasi seniman Tanah Air.
 

“Saya bisa mencontoh dari negara Korea Selatan, dengan seni budayanya dia bisa mengalahkan negara-negara lain, lewat seni budaya, drakor (drama Korea), K-pop, dan kulinernya juga, bahkan pemasukan ke APBN negaranya hampir 12 digit,” imbuhnya.
 

Pewarta: Pamela Sakina
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Penginapan Youyaoqi

slot 123 login

Dinas Kesehatan DKI sebut 13 anggota KPPS harus menjalani perawatan******

mayoritas penyakit  yang dialami petugas yakni penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi, serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung, dan sakit kepala

Jakarta (ANTARA) - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut sebanyak 13 orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) harus menjalani perawatan karena mengalami gangguan kesehatan merujuk data yang tercatat per 15 Februari 2024.

"Dari petugas KPPS yang mengakses layanan kesehatan hingga saat ini terdapat 13 orang sedang dirawat. Sementara untuk petugas non-KPPS terdapat empat orang yang sedang dirawat," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati di Jakarta, Sabtu.

Ani mengungkapkan mayoritas penyakit  yang dialami petugas yakni penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi, serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung, dan sakit kepala.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari paparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Pemilu 2019, penyakit terbanyak yang dialami para petugas didominasi penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes.

Ani lalu mengatakan angka ini didapat setelah Dinkes melakukan pendataan pasien, baik petugas KPPS maupun non-KPPS yang meliputi petugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), saksi, petugas lainnya, dan masyarakat.

Pendataan ini terintegrasi dengan sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan (Aplikasi Data Fasyankes Online/DFO).

Dia lalu mengatakan sebelumnya Dinkes DKI Jakarta melakukan sejumlah upaya guna memastikan kesehatan para petugas KPPS terjamin.

Dinkes DKI beserta fasilitas layanan kesehatan (fasyankes)  memberikan layanan kesehatan terintegrasi termasuk dalam hal ini kepada para penyelenggara Pemilu 2024.

"Kami sudah membuat beberapa program kesehatan bagi anggota KPPS. Dimulai sejak menyaring calon anggota KPPS, dengan melakukan skrining kesehatan terhadap 137.355 peserta,” kata Ani.

Tidak hanya itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) Dinas Kesehatan juga memberikan pelatihan bantuan hidup dasar (BHD) kepada kader kesehatan, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Satpol PP, termasuk juga petugas KPPS Pemilu sebanyak 4.000 orang dan 1.000 orang dilatih oleh Puskesmas Kebayoran Lama.

Kemudian, sambung Ani, Dinkes juga melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan anjuran promosi kesehatan lainnya kepada anggota KPPS di tempat pemungutan suara (TPS).

Posko dukungan layanan kesehatan terintegrasi juga dibuka, terdiri dari 44 posko statis di tingkat kecamatan dan 267 posko bergerak (mobile) di tingkat kelurahan. Kegiatan ini berlangsung selama masa pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pada 14-16 Februari 2024.

“Masih dalam rangka pelaksanaan Pemilu tahun 2024, Dinkes DKI melalui petugas kesehatan lingkungan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada petugas KPPS,” terang Ani.

Sosialisasi dilakukan di 529 TPS dengan melakukan cuci tangan pakai sabun, menyantap makanan maksimal empat jam setelah disajikan, dan memastikan makanan layak konsumsi.

Kemudian sosialisasi lingkungan TPS yang aman dan sehat, seperti lokasi teduh dengan sirkulasi udara baik, jauh dari tempat pembuangan sampah, dan jauh dari lalu lintas kendaraan.

Ani menambahkan terkait dengan rencana pencoblosan ulang pada 18 Februari 2024 di 17 TPS yang terdampak banjir di Jakarta Utara, Dinkes akan menyiagakan dan memperkuat layanan kesehatan bagi anggota KPPS di sana.
Baca juga: DKI perkuat layanan kesehatan bagi KPPS Pemilu 2024
Baca juga: PMI buka posko kesehatan di semua wilayah DKI Jakarta
Baca juga: Kepolisian periksa kesehatan panitia pemilu Mampang Prapatan

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Perang Penciptaan

pinjam gopay

Pakar: Pertemuan Jokowi dan Paloh bukan pertanda NasDem berkoalisi******

Saya memahami pertemuan ini bukan dalam konteks koalisi, ini lebih kepada konteks hasil pemilu yang sekarang sedang dihitung

Jakarta (ANTARA) - Pakar Politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi menilai pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bukanlah pertanda masuknya NasDem ke koalisi Prabowo-Gibran.

"Saya memahami pertemuan ini bukan dalam konteks koalisi, ini lebih kepada konteks hasil pemilu yang sekarang sedang dihitung," kata Asrinaldi saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Menurut dia, pertemuan tersebut lebih membahas soal proses pemilu dari mulai pemungutan hingga penghitungan suara di daerah.

Hal tersebut dibahas, lanjut Asrinaldi, lantaran pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai masih terkendala melakukan penghitungan di beberapa daerah.

"Saya yakin itu yang dibicarakan. Artinya bahwa jangan ini jadi gugatan, konflik atau sengketa," ucap dia menduga.

Terkait sikap politik NasDem, dia yakin partai besutan Surya Paloh itu masih kokoh berada di barisan oposisi bersama partai pendukung 03.

Dia menilai NasDem dan partai di luar koalisi 02 harus memainkan peran sebagai oposisi agar pemerintah menjadi seimbang.

Dengan seimbang nya pemerintahan, dia yakin oposisi akan dengan mudah mengawasi partai koalisi yang berada di pemerintah. Dengan demikian, proses demokrasi antara oposisi dan koalisi akan berjalan dengan baik.

Sebelumnya, Jokowi memanggil Surya Paloh ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2) petang.

"Dipanggil Pak Presiden," kata Politisi NasDem Ahmad Sahroni dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Istana benarkan Presiden Jokowi bertemu Surya Paloh

Baca juga: NasDem: Surya Paloh penuhi undangan makan malam Presiden Jokowi

Baca juga: Jokowi-Paloh bicarakan dinamika politik hingga pemilu

Menurut Sahroni pertemuan itu bersifat silaturahim yang biasa dilakukan. "Silaturahim biasa saja," ujarnya.

Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu. Pertemuan ini ditengarai pertama kali dilakukan Jokowi dengan Surya Paloh usai penyelenggaraan Pemilu 2024.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, Surya Paloh sebelumnya mengadakan pertemuan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan pada Jumat (16/2).

Anies mengatakan pertemuannya dengan Surya Paloh untuk membahas fakta-fakta terkait Pemilu.

"Kami diskusi tentang perkembangan, saling mencocokkan pandangan," katanya.

Selain itu, Surya Paloh juga sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan dalam waktu dekat dirinya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk membahas perkembangan Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dikatakannya usai menggunakan hak suara pada Pemilu 2024 di TPS Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Xiao Yun Xi Chunyu

bookiepalace

KPU Boyolali gelar serentak PSU Pemilu 2024 di empat TPS******

Boyolali (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah menggelar secara serentak pemungutan suara ulang (PSU) di empat tempat pemungutan suara (TPS), di empat kecamatan yang berbeda di wilayah ini, Minggu.

Ketua KPU Kabupaten Boyolali Maya Yudayanti yang meninjau langsung pelaksanaan PSU di TPS 07 Dukuh/Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali mengatakan KPU Boyolali menyelenggarakan PSU secara serentak di empat TPS yakni TPS 07 Mojolegi Teras ini, TPS 16 Desa Karanggeneng Boyolali Kota, TPS 02 Kedung Lengkong Kecamatan Simo, dan TPS 13 Urutsewu Kecamatan Apel Boyolali. Totalnya yang PSU di Boyolali pemilu tahun ini, ada empat dan Pemilu sebelumnya ada dua TPS yang PSU.

Maya Yudayanti menjelaskan pelaksanaan PSU di Boyolali salah satunya di TPS 07 Dukuh/Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Karena, sebelumnya pada proses pemungutan dan penghitungan suara, pada Rabu (14/2), ditemukan ada dua pemilih yang tidak berhak untuk memberikan suara tetapi memberikan suara di TPS itu.

"Sehingga, pada TPS 07 Desa Mojolegi Kecamatan Teras ini, harus dilakukan pemungutan suara ulang dan sekarang sudah terlaksana terlihat dengan proses lancar. Hal ini, kemudian DPT dan DPTb diundang kembali untuk memberikan suara di TPS 07 ini," kata Maya.

Dia mengatakan pelaksanaan PSU ditetapkan, pada Minggu (18/2) ini, karena diharapkan partisipasi pemilih tetap baik seperti sebelumnya dengan diikuti 227 pemilih di TPS 07 Mojolegi ini. Ternyata antusias masyarakat yang datang ke TPS 07 untuk memberikan suara ulang sangat luar biasa.

Pemilih di TPS 07 Desa Mojolegi pemilihan suara yang diulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPR RI. DPT di TPS 07 Mojolegi ada 227 pemilih. Antusias masyarakat bagus dan tingkat partisipasi juga tinggi, sehingga memilih pencoblosan ulang yang digelar Minggu ini, dengan harapan masyarakat bersamaan hari libur.

Kabupaten Boyolali TPS yang diulang pemilihannya selain di TPS 07 Mojolegi Teras, juga di TPS 16 Desa Karanggeneng Boyolali Kota, TPS 02 Kedung Lengkong Kecamatan Simo, dan TPS 13 Urutsewu Kecamatan Apel Boyolali. Totalnya yang PSU di Boyolali tahun ini, ada empat atau meningkat dibanding pemilu sebelumnya ada dua TPS yang PSU.

Dia menjelaskan sejumlah TPS yang PSU penyebabnya hampir sama yakni teman-teman KPPS melihat DPT khusus dan DPT tambahan masih belum paham sehingga salah dalam memberikan surat suara. Sehingga, KPU kemudian harus mengulang pelaksanaan pemilihannya. Secara konstitusional boleh atau sah dan justru lebih baik dari pada prosesnya tidak bisa dihitung dan menimbulkan hal-hal yang tidak pasti.

Pada kegiatan PSU tersebut petugas KPPS dari hasil penghitungan surat suara setelah selesai, kotak suara dibawa ke tingkat Kecamatan. Karena, kotak suara hasil pemilihan sudah sampai di tingkat kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi bersama desa-desa lainnya, pada tanggal 19 Februari. Jadi seluruh kecamatan di Boyolali melakukan rekapitulasi pada Senin (19/2).

"KPU soal penghitungan sementara hasil pemilihan umum, kata dia, masyarakat bisa akses real countKPU melalui portal info Pemilu yang sudah ada hitungan hasil di setiap TPS termasuk C hasil yang dapat dilihat dari itu," katanya.

Dia mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada masyarakat karena partisipasi cukup tinggi dalam memberikan hak suara dan harapan pemilu damai sudah terjadi dan tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan pada pemilu 2024 di Boyolali. Mari sama-sama menunggu hasil pemilu 2024, yang proses resminya di rekapitulasi oleh KPU baik di daerah hingga secara nasional.

Sementara itu, pelaksanaan PSU Pemilu 2024 di empat TPS Boyolali tersebut antara lain di TPS 13 Desa Urutsewu Kecamatan Ampel sebanyak 250 pemilih, TPS 16 Karanggeneng Boyolali kota sebanyak 227 pemilih, TPS 07 Desa Mojolegi Kecamatan Teras dengan 227 pemilih, dan TPS 02 Kedung Lengkong Kecamatan Simo dengan jumlah pemilu 238 pemilih.

Baca juga: 1.130 warga Larangan Tangerang ikuti pemungutan suara susulan
Baca juga: Jumlah petugas pemilu meninggal bertambah, capai 57 orang

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Yan Shuai

go8et

Bawaslu DKI: Penyelenggara pemilu yang ubah rekapitulasi bisa dipidana******

akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI mengingatkan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) yang mengubah rekapitulasi suara bisa dikenakan sanksi pidana dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara yang jujur dan adil.

"Berdasarkan pasal 551 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, anggota KPU, KPU tingkat provinsi, kabupaten/ kota, panitia pemilihan kecamatan (PPK), dan atau panitia pemungutan suara (PPS) yang dengan sengaja mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan dikenakan sanksi pidana dua tahun dan denda Rp 24 juta," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Benny Sabdo di Jakarta, Kamis.

Kemudian, lanjut dia, juga bisa dikenakan sanksi pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang anggota KPU tingkat provinsi, kota dan kabupaten, PPK hingga PPS yang melakukan kelalaian hingga berdampak hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara juga dapat dikenakan sanksi pidana kurungan satu tahun dan denda Rp 12 juta.

Dia menegaskan Bawaslu DKI Jakarta menggencarkan pengawasan rekapitulasi suara demi mencegah kecurangan selama Pemilu 2024.

"Bawaslu DKI masih mengawasi rekapitulasi suara secara melekat," tambahnya.

Dari aturan tersebut, dengan tegas tidak boleh ada manipulasi rekapitulasi suara baik untuk pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan legislatif (pileg).

Bawaslu DKI Jakarta siap menjadi benteng bagi kedaulatan rakyat demi memastikan suara rakyat tidak boleh dicurangi. Oleh karena itu, Bawaslu DKI terus berjaga hingga rekapitulasi selesai.

"Jika ada dugaan kecurangan silakan masyarakat melapor kepada Bawaslu DKI Jakarta," jelasnya.

Selain itu, dia menambahkan butuh peran serta masyarakat dalam mengawasi proses rekapitulasi suara secara berjenjang di tingkat kecamatan, KPU kabupaten/ kota hingga provinsi (DKI).

"Hal ini sebagai wujud komitmen Bawaslu DKI Jakarta selaku pemilik kewenangan penindakan dalam rangka menegakkan keadilan pemilu," ujarnya.

Masyarakat dapat melapor atau menyampaikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran melalui layanan WhatsApp (WA) Center Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/ kota DKI Jakarta.

Viral di media sosial X, perbedaan data perolehan suara ditemukan dalam situs KPU dengan salah satu TPS di Cakung, Jakarta Timur pada Kamis (15/2).
Baca juga: Bawaslu Jaksel pastikan video viral di Pejaten Timur hoaks
Baca juga: Bawaslu DKI sebut TPS banjir bisa berdampak pada partisipasi pemilih
Baca juga: Bawaslu DKI telusuri dugaan politik uang caleg DPR di Tambora

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024