buku binatang togel 2022

Semua langit dan dunia

KSPI: Tidak Benar Ada PHK 45 Ribu Buruh Tekstil******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 45 ribu karyawan di industri tekstil sepanjang tahun ini.

"Tidak benar, Partai Buruh dan KSPI sudah mendalami fakta-fakta, tidak benar ada PHK 45 ribu lebih buruh di sektor tekstil, garmen, sepatu," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/11).

Said mengaku pihaknya pun telah memeriksa seluruh anggota KSPI. Hasilnya, tidak ada anggota yang mengalami PHK.

"Apalagi otomotif, itu berita bohong. Kalau ada berita PHK di otomotif, itu berita bohong," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji menyebutkan PHK tak hanya hanya menghantui industri tekstil dan sepatu, tapi juga otomotif.

Menurutnya, permintaan yang turun di tengah pelemahan ekonomi dunia menjadi penyebab ancaman PHK tersebut. "Iya (banyak PHK di sektor padat karya), terutama sektor usaha yang produksinya untuk ekspor, seperti garmen (tekstil), sepatu, otomotif dan lainnya," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang itu menembus sembilan langit

Waroeng SS Cabut Surat Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawannya yang menerima subsidi tersebut.

"Setelah dilakukan mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan bagi karyawannya yang menerima BSU. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang diketuai Kadisnakertrans DIY, Arya Nugrahadi," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/11).

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS untuk membatalkan pemotongan gaji bagi pekerja penerima BSU.

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

Pertama, isinya mengingatkan untuk mencabut surat edaran terkait dengan pemotongan gaji atau upah pekerja penerima BSU. Intinya, mencabut atau membatalkan. Itu saja. Sudah dikasih nota peringatan," ujarnya saat dihubungi pada Rabu (2/11).

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain.

Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Waroeng SS Cabut Surat Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawannya yang menerima subsidi tersebut.

"Setelah dilakukan mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan bagi karyawannya yang menerima BSU. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang diketuai Kadisnakertrans DIY, Arya Nugrahadi," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/11).

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS untuk membatalkan pemotongan gaji bagi pekerja penerima BSU.

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

Pertama, isinya mengingatkan untuk mencabut surat edaran terkait dengan pemotongan gaji atau upah pekerja penerima BSU. Intinya, mencabut atau membatalkan. Itu saja. Sudah dikasih nota peringatan," ujarnya saat dihubungi pada Rabu (2/11).

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain.

Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

[Gambas:Video CNN]

Bermain game online di dunia lain

Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek Akan Merger dengan KCI******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan dimerger atau digabung.

Pernyataan ini membantah informasi yang disampaikan Serikat Pekerja PT KAI yang sebelumnya menyebut PT MRT Jakarta mengakuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

"Merger antara MITJ dan KCI, kapannya didasarkan dengan proses dari 'due diligence', penilaian BPKP dan hal-hal lain yang sifatnya finansial dan hukum. Prinsipnya harus dilakukan," kata Budi seperti dikutip dari Antara, Rabu (2/11).

"Jadi sekali lagi bukan akuisisi, tapi kita tidak bisa mengesampingkan yang sifatnya finansial dan hukum, sama-sama kita lakukan, 'due diligence'. Proses itu tidak bisa dilewatkan begitu saja, tidak bisa tahu-tahu tanda tangan begitu saja," ungkap Budi Karya.

Ia menambahkan merger dua perusahaan itu dilakukan untuk membangun transportasi massal di perkotaan yang andal.

"Bapak Presiden menekankan bahwa angkatan massal perkotaan menjadi satu keharusan yang harus dikendalikan baik itu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada maupun merencanakan dan membangun angkutan massal itu sendiri," tambah Budi Karya.

Ia mengatakan ketiadaan transportasi massal yang andal memberikan kerugian besar. Perhitungannya, kerugian secara kumulatif bila angkutan massal tidak diterapkan mencapai Rp100 triliun selama satu tahun.

"Angkatan massal itu dibutuhkan percontohan, DKI Jakarta adalah satu kota paling representatif digunakan sebagai contoh. Di sini sudah ada MRT (Moda Raya Terpadu), LRT (Light Rail Transit), ditambah BRT (Bus Rapid Transit) dan ini menjadi satu modal bagi Jakarta dan kota-kota lain," ungkap Budi Karya.

Menurut dia, khususnya untuk pengelolaan perkeretaapian perlu dikelola oleh satu lembaga sehingga tidak ada tumpang tindih terkait kebijakan.

"Satu 'stressing' dari Pak Presiden adalah agar pemerintah daerah memikirkan 'feeder-feeder'bagi angkutan massal itu sebagai contoh katakanlah akan ada kegiatan LRT Jabodetabek maka wajib bagi pemda Bogor, Bekasi, dan Jakarta untuk menyediakan baik berupa bus dan angkutan lain berupa 'first mile'dan 'last mile'," tambah Budi Karya.

Alasannya adalah agar tidak ada moda transportasi lain yang beroperasi sejajar dengan LRT Jabodetabek dan dapat mengurangi jumlah penumpang LRT.

"Tadi sudah disepakati bahwa Pemda Jakarta maupun Sumatera Selatan mendukung ada titik-titik perjumpaan yang artinya stasiun," katanya.

MRT Jakarta selaku BUMD di bawah Pemprov DKI Jakarta dikabarkan mencaplok 51 persen saham KCI dari PT KAI. Rencana ini buah permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka integrasi transportasi di Jakarta.

Akuisis ini pun memantik reaksi dari Serikat Pekerja PT KAI. Mereka menolak rencana ini karena bertentangan dengan hukum. Serikat pekerja itu pun mengancam akan mogok kerja jika pencaplokan tetap dilakukan.

"SPKA mendukung integrasi transportasi, tetapi tidak dengan mengakuisisi. Integrasi yes, akuisisi no! Ini demi mencegah permasalahan hukum serius di kemudian hari," tulis pernyataan SPKA yang diteken oleh Pimpinan DPP dan DPD SPKA se-Indonesia dalam keterangan resmi.

kebangkitan orang mati

Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merespons wacana kripto yang akan diawasi atau diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

"Nantinya pemerintah akan memindahkan aset kripto ke OJK, tapi tidak seketika saat RUU PPSK diundangkan. Jadi, ada masa peralihan," katanya, Rabu (2/11).

Didid menjelaskan dalam masa peralihan yang diperkirakan selama 5 tahun tersebut, Bappebti akan mecoba membuat peraturan tata kelola. Tujuannya, agar ekosistem kripto bisa tetap berkelanjutan (sustain) meski nantinya beralih ke OJK.

Namun, Didid menolak narasi bahwa Bappebti tidak kompeten dalam mengelola kripto selama ini hingga akhirnya harus dialihkan ke OJK. Ia menunjukkan bahwa pelanggan aset kripto hingga akhir Oktober sudah mencapai 16,1 juta pelanggan.

Bappebti memang belum bisa membentuk bursa aset kripto, tapi Didid menjelaskan pihaknya sedang mengupayakan realisasi hal itu dalam waktu dekat.

Paling tidak dalam masa transisi sebelum resmi beralih ke OJK.

"Pemerintah harus memastikan pengelolaaan aset kripto ini berjalan dengan baik. Siapapun itu mari kita jaga sama-sama, apakah ada di Bappebti, OJK, atau apa pun nanti harus tetap sustain," tegasnya.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]

Lahir pada tahun 1984

Pemerintah Kejar Pembangunan Rumah Ribuan Pekerja Konstruksi di IKN******

Pemerintah mengejar penyelesaian perumahan pekerja konstruksi sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita ingin memanusiakan pekerja yang bekerja di IKN dan untuk itu harus dibangun hunian yang layak," ujar Kepala Urusan Unit Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Ari Nugroho di Kalimatan Timur, seperti dikutip dari Antara, Minggu (6/11).

Hunian tersebut akan mengusung konsep bangunan hijau yang mampu menampung sebanyak mungkin air hijau serta panas matahari menggunakan panel surya.

Pembangunan hunian pekerja konstruksi IKN ini, merupakan arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) 10 Maret 2022 yang meminta agar pelaksanaan pembangunan harus menghindari terjadinya kerumunan baru di lokasi IKN.

Pembangunan infrastruktur di IKN akan memicu mobilisasi tenaga kerja konstruksi (TKK) yang masif dan estimasi jumlah pekerja konstruksi yang akan terlibat dalam pembangunan IKN sebanyak 233 ribu orang.

"Mobilisasi yang masih tersebut memerlukan hunian untuk TKK beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam skala besar," ujarnya.

Ratusan ribu pekerja tersebut akan mengerjakan sejumlah proyek mulai dari pembangunan istana negara, gedung DPR RI, kementerian, lembaga negara, hingga rumah menteri yang akan mendatangkan hampir ratusan ribu tenaga kerja dari luar wilayah Penajam Paser Utara.

Pembangunan akan menggunakan sistem konstruksi yang fleksibel atau dapat dibongkar/dipindah dengan sedikit material yang terbuang dan dilanjutkan pemanfaatannya untuk jangka panjang dengan fungsi sesuai kebutuhan.

[Gambas:Video CNN]